Dukungan Publik Terhadap SKB 3 Menteri Meningkat Karena Menjamin Keberagaman

Sekalipun ada yang menolak surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri mengenai penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah, namun dukungan untuk SKB 3 Menteri ini mengalir deras. Petisi dukungan terhadap SKB 3 Menteri yang diedarkan Gerakan Perempuan Indonesia Beragam, telah mendapatkan dukungan dari 180 organisasi dan 700 individu

Gerakan Perempuan Indonesia Beragam (GPIB), sebuah jaringan perempuan untuk keberagaman memberikan dukungan pada Surat Kebijakan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) karena SKB 3 Menteri sudah lama ditunggu kehadirannya untuk menjamin keberagaman berpakaian di Indonesia. Hal ini disampaikan Gerakan Perempuan Indonesia Beragam melalui konferensi pers, 24 Februari 2021 secara daring

Pemantauan GPIB menyebutkan, SKB 3 Menteri ini ditunggu terutama oleh kelompok minoritas dan masyarakat yang mendukung toleransi beragama, yang selama ini tidak mampu mempengaruhi pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang otoriter terhadap tafsir beragama dan memaksakan tafsirnya pada semua pihak.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag) pada 3 Februari 2021 pasca adanya pemaksaan pemakaian jilbab di Padang

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa SKB 3 Menteri ini dibuat berdasar 3 pertimbangan, yaitu bahwa sekolah punya eksistensi penting menjaga ideologi Pancasila dan kesatuan. Sekolah juga harus memelihara persatuan dan kesatuan, serta pakaian seragam atau atribut murid dan guru harus merupakan perwujudan moderasi beragama dan toleransi

Keputusan ini mengatur secara spesifik sekolah-sekolah negeri di Indonesia dengan agama dan identitas apapun, Esensi SKB 3 Menteri ini adalah semua berhak memilih seragam dan yang memakai adalah individu, bukan sekolah. Pemda tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam atribut kekhususan agama

Karena ini adalah pilihan individu dan sekolah tak boleh melarang, maka sekolah wajib mencabut dalam 30 hari jika ada aturan yang melanggar di sekolah atau pada tanggal 3 Maret 2021. Jika ada pelanggaran, maka akan ada sanksi dari Pemda, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan sanksi kepada Gubernur jika ada sekolah yang melanggar, dan Menteri bisa memberikan sanksi ke sekolah.

Yefri Heriani, Ketua Ombudsman Sumatera Barat menyatakan, dua hari setelah kejadian tersebut Komisi Ombudsman Sumatera Barat melakukan pemanggilan pada kepala sekolah untuk melakukan review aturan sekolah dan masukan, sehingga setelah SKB 3 Menteri tersebut tak ada lagi pemaksaan penggunaan pakaian.

Komisi Ombudsman Sumbar juga memastikan agar sekolah menjamin adanya praktik keberagaman.

“Pemaksaan tidak boleh terjadi lagi, kami juga memastikan guru agama lain ada di sekolah untuk mengajar. Di ijazah, tidak lagi diharuskan mengunakan jilbab di ijazah, ini sudah tidak boleh lagi. Siswi-siswi juga sudah tidak menggunakan jilbab lagi yang bukan muslim, semua sekolah sudah ada kebebasan menggunakan seragam di sekolah negeri.”

Allisa Wahid, Koordinator Jaringan Gusdurian menyatakan ada fenomena menguatnya ekslusivisme beragama yang kemudian menjadikan klaim kebenaran, ketika ada yang merasa bahwa mereka mayoritas, maka kemudian tumbuhlah dominasi. Karena itu SKB3 Menteri menjadi jawaban yang sangat penting bahwa agama di Indonesia tidak bisa lepas dari bagiannya sebagai berbangsa dan bernegara.

“Ada kebebasan untuk beragama, namun yang harus diingat, agama merupakan bagian dari hidup di Indonesia.”

Dian Kartikasari dan Ruby Kholifah dari Jaringan Indonesia Beragam menyatakan SKB 3 Menteri ini ditafsirkan secara salah di beberapa daerah yang menyatakan akan menghilangkan kearifan lokal, padahal pemaksaan pakaian ini merupakan persoalan besar yang berakibat pada keresahan dan ketidakberagaman

“SKB 3 Menteri ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keberagaman,” kata Ruby Kholifah

Budhis Utami dari Kapal Perempuan menyatakan bahwa SKB 3 Menteri ini menunjukkan bahwa Indonesia menghargai keberagaman, Indonesia bersikap tegas untuk membangun keberagaman, sekolah negeri adalah ruang yang harus membuat nyaman semua orang dan semua pemeluk agama berhak mendapatkan tanpa diskriminasi dan intimidasi.

“Satu hal lagi, jangan terus-menerus menjadikan perempuan sebagai korban karena jika tidak ada SKB 3 Menteri, pemaksaan berpakaian ini semua akan mengarah pada pengaturan tubuh perempuan,” kata Budhis Utami

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana

Setelah menjadi jurnalis di media mainstream selama 20 tahun, kini menjadi chief editor www.Konde.co dan menjadi dosen pengajar paruh waktu di Jakarta. Pedagoginya dalam penulisan isu media, perempuan dan minoritas

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email