18 waria meninggal di Jogjakarta dalam masa pandemi Covid-19. Mereka meninggal karena kemiskinan, kurangnya gizi dan sulit mengurus akses bantuan karena tak ada Kartu Tanda Penduduk/ KTP.
Rully Malay kami hubungi ketika ia masih sibuk melakukan rapat penggalangan donasi bagi waria, kesibukannya luar biasa apalagi sejak banyak waria meninggal. Ia bolak-balik rapat, dan pergi untuk berkoordinasi. Di saat orang tak boleh keluar rumah, ia bolak-balik mengurus ini semua
Para waria ini rata-rata adalah waria Lansia, mereka bekerja sebagai pengamen, bekerja di salon, juga berjualan kecil-kecilan seperti jualan di angkringan, jualan masker, dll
“Tanggal 8 pagi itu saya langsung survey TKP, faktanya ngeri hampir 10 orang juga lagi jatuh sakit, kawan kami bu Anik, volunteer kebaya yang tinggal ke Dadapan minta tolong, biasanya kalau ada hal-hal urgent beliau langsung kontak saya, tapi kali ini saya bingung mau bantu gak cukup amunisi, butuh suplemen, vitamin, obat-obatan, juga nutrisi dan bahan makanan,” cerita Rully Mallay, aktivis Kebaya atau shelter Keluarga Besar Waria Yogyakarta saat dihubungi Konde.co, 12 Juli 2021
“Ketika teman-teman mematuhi prokes untuk isoman, tapi tidak ada perhatian baik dari satgas atau layanan kesehatan dan Pemerintah,” begitu terang Rully
Informasi soal meninggalnya banyak waria di masa pandemi ini beredar di media sosial, penggalangan dana kemudian juga dilakukan di medsos.
Rully Malay menceritakan runtutan kejadian meninggalnya rekan sejawatnya dengan tenang, meskipun ia paham apa yang mereka lalui sebagai waria adalah masalah yang kompleks dan sistemik.
Di era pandemi, kesulitan transpuan makin berlipat ganda, lantaran tak ada bantuan yang mengalir sedikitpun dari Pemerintah. Meninggalnya 18 transpuan akibat gizi buruk di sejak awal pandemi menandakan kondisi transpuan yang semakin tak tentu arah.
Sebelumnya, rata-rata penghasilan mereka bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sekedar bertahan hidup. Kondisi ekonomi yang lemah dan aksesibilitas yang rendah, menghalangi sebagian besar transpuan untuk bekerja. Beragam profesi seperti pengamen, Pekerja Seks Komersial (PSK), Make Up Artist (MUA), hingga pelaku usaha kuliner dan salon jadi pilihan pekerjaan, yang mau tak mau harus mereka lakukan. Dalam sebulan rata-rata pendapatan mereka bisa mencapai 300.000 hingga 1.000.000 rupiah perbulan.
Namun saat ini penghasilan harian mereka hanya bergantung pada aksi solidaritas. Tak hanya itu, beberapa diantaranya bahkan hanya berpendapatan paling tinggi sebesar 30.000 rupiah per hari. Belum lagi jika ada beban hutang pada rentenir. Bantuan Langsung Tunaipun tak bisa mereka dapatkan.
“Kami ini jauh dibawah garis kemiskinan ya, namun ketika Bantuan Langsung Tunai turun, ya ini juga melukai hati kami, sudah kami kesulitan, dilewatkan pula,” lanjutnya.
Kematian para transpuan ini seperti mewakili banyaknya pekerja informal di Indonesia yang tidak diakui sebagai pekerja formal, tidak bisa mendapatkan akses kesehatan dan kesejahteraan dan terhimpit secara ekonomi di masa pandemi
Beberapa transpuan juga tak berani pulang ke tempat tinggalnya, karena takut dengan rentenir yang tak henti menagih hutang, meski sedang pandemi. Tragedi meninggalnya transpuan di Yogya ini didominasi karena kurangnya asupan gizi yang seimbang.
“Kalau teman-teman waria sendiri lebih banyak meninggal bukan kasus covid, tetapi lebih berdampak karena tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dan asupan makan bergizi,” ujar Rully disela kesibukannya.
Karena situasi ekonomi yang sulit ini, maka banyak transpuan yang mengalami depresi, dan timbul penyakit penyerta lain seperti serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya.
“April sampai Juni ini (2021) adalah bulan-bulan terberat bagi kami, karena ketatnya pembatasan dan sudah tidak ada lagi bantuan dari kanan kiri,” keluh Transpuan yang akrab disapa mami Rully ini.
Jika sebelum pandemi mereka bisa bertahan dengan cara seadanya, di tengah pandemi mereka dihadapkan dengan aturan yang ada. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Indonesia, mempersempit ruang gerak transpuan yang sudah terbatas.
Dari 283 transpuan yang terdata di Kebaya Foundation, tak ada satupun yang mendapat bantuan dari Pemerintah. Akses terhadap fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya sangat sulit didapatkan, ini karena permasalahan kompleks yang menghalangi transpuan untuk mendapat layanan. Salah satunya yakni administrasi, transpuan di Indonesia sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penyebabnya beragam, mulai dari stigma, penolakan warga hingga birokrasi yang rumit. Ini seperti status mereka yang dipertanyakan sebagai warga negara, walau mereka lahir, besar di Indonesia
“Kita saving di bank saja tidak punya, ini karena ada kendala administrasi, jadi mau kemana-mana juga sulit, naik kereta pun kita tidak bisa, karena kan gak punya KTP, apalagi akses layanan kesehatan,” kisahnya.
Tingkat stigma dan diskriminasi yang tinggi, serta penerimaan internal yang rendah, menjadi faktor utama banyak transpuan yang masih tak memiliki KTP.
“Masih tingginya penolakan dari keluarga, masyarakat, serta kelompok-kelompok ekstrem menyebabkan pemerintah tidak punya keberanian menegakkan supremasi hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan marjinal,” kata Rully.
Sejak pertama pandemi, tak ada perhatian khusus dari Pemerintah terhadap kelompok transpuan. Mereka justru lebih khawatir melihat komunitas waria yang meninggal karena depresi & kekurangan suplemen makanan, juga asupan gizi yang tak seimbang, daripada takut terhadap virus covid.
Jeny Mikha, salah satu waria, mengaku tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah sejak pandemi gelombang pertama. Tak jelas apa kendalanya, namun ia selama ini hanya bertahan karena uluran tangan dari sesama transpuan dan dari gerakan kelompok marjinal yang dikenalnya.
“Sebelum pandemi kita udah punya problem, ketambahan pandemi, kita juga bingung kedepan mau apa?” Kata Jeny saat dihubungi Konde via telepon.
Jeny, bahkan masih dalam kondisi sakit tipus saat diwawancarai oleh konde.co. Ia berkisah rata-rata kondisi transpuan di Jogja mempunyai penyakit yang parah. Ini diperburuk kebutuhan pangan yang kurang.
Pemakaman jenazah waria yang ditolak
Stigma yang terus menggerogoti waria atau transpuan ini kerap menghambat akses-akses bantuan. Bahkan untuk urusan pemulangan jenazah saja, sebagai transpuan mereka harus menunggu nasib.
“Pernah ada cerita ada transpuan meninggal dia gak pulang selama 14 tahun, namun karena kendala identitas, jenazahnya sempat ditolak di tempat ia berasal, dan kita juga tidak bisa menggunakan layanan dari Dinsos karena dia harus punya identitas,” cerita Jeny.
Sebut saja UD, seorang transpuan. Jenazah UD harus menunggu 2 hari untuk dimakamkan karena perdebatan, penolakan, dan stigma. Transpuan di Indonesia harus menghadapi penolakan bahkan hingga akhir hayatnya.
Hingga hari ini transpuan masih bergelut dengan hal-hal yang seharusnya menjadi hak dasar mereka untuk didapatkan sebagai warga negara. Hingga sekarang, nafas kehidupan mereka bisa tersambung karena adanya solidaritas dari teman dan sahabat di sekitar mereka
(Foto/ ilustrasi: Pixabay)
