Di Penjaringan, Jakarta sejak bulan Juni-Juli 2021, ada sekitar 50 orang yang meninggal atau 2-3 orang perharinya. Fasilitas kesehatan penuh, pergi ke rumah sakit dan Puskesmas tak ada tempat untuk perawatan.

Eny Rochayati, aktivis Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menceritakan ini dengan menitikkan air mata. Dadanya sesak ketika ia melihat hanya ada 1 oksigen yang harus dipinjamkan pada orang lain secara bergantian agar bisa menyelamatkan orang yang sedang terkena Covid, parah dan butuh oksigen segera untuk menyambung napasnya

“Banyaknya warga yang meninggal karena sesak nafas dan kekurangan oksigen, mau ke rumah sakit tapi tak ada yang bisa merawat. Dengan oksigen terbatas yang saling dipinjamkan, warga miskin kota Jakarta kemudian bahu-membahu membawa oksigen untuk menyelamatkan warga lainnya, ada yang masih sakit tapi oksigennya harus dipinjamkan pada orang lain karena agar sama-sama bisa menyambung nyawa,” Eny Rohcahyati menyatakan ini dalam konferensi pers menyikapi Covid: kelompok marjinal hadapi pandemi, 18 Juli 2021 yang diadakan Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

Pandemi kian menggerogoti dan membawa dampak besar bagi warga miskin kota, dan kelompok marjinal lainnya. Jika sebelum pandemi mereka sudah mengalami diskriminasi, saat ini yang harus mereka hadapi adalah ancaman kematian karena kegagapan pemerintah dalam menangani bencana.

Pembagian bantuan sosial yang tidak merata, minimnya akses pada fasilitas kesehatan juga membawa beban tersendiri.

“Kondisinya saat ini warga miskin kota mengalami penyakit yang tidak seperti biasanya ya, rata-rata mereka mengalami sesak napas, lambung, kepala pusing dan panas dingin, yang paling urgent saat ini sesak napas, kita sama-sama tahu untuk mendapatkan satu tabung oksigen saja sangat sulit,” katanya saat mencoba menggambarkan kondisi.

“Ada salah satu kawan kami yang sakit, susah sekali mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit, karena kondisi Rumah Sakit yang penuh. Beberapa Rumah Sakit menolak karena kodisi rumah sakit penuh. Lalu ketika beliau membutuhkan oksigen, tabung oksigen tidak tersedia. Pada akhirnya dipulangkan, dalam perjalanan pulang sudah tidak tertolong,” kisah Eny.

Pemerintah yang gagap mitigasi, semakin memperburuk keadaan. Untuk menerima Bantuan Tunai Langsung saja warga harus menunggu berhari-hari, sedangkan dana yang warga terima tak lebih dari Rp. 300-500 ribu perbulan. Padahal ada banyak kebutuhan hidup lain seperti membayar listrik, uang sewa kontrakan, atau bahkan cicilan yang tak kenal bencana.

Terlambatnya pertolongan yang diberikan pada banyak korban covid-19, minimnya testing, dan tracking, makin memojokkan warga miskin kota. Namun, meski dalam himpitan yang kian kentara, Eny bersama JRMK tak kenal putus semangat. Ia kemudian berinisiatif untuk menggalang dana sebisanya, untuk membantu yang lain.

“Sejak saat itu saya terpanggil, bagaimana untuk membantu kawan-kawan mendapat akses oksigen yang saat ini sangat mahal harganya. Maka dari itu kami menyebarkan informasi melalui sosmed melalui group-group,” terangnya.

Meski dapat pertolongan, namun warga tetap harus bergantian untuk mempergunakan tabung oksigen karena jumlah tabungnya hanya satu

“Dari situ pada akhirnya, tabung oksigen itu kita gunakan secara giliran. 2 hari di warga satu 2 hari lagi kami cabut dengan paksa, karena terpaksa sekali kami pindahkan pada warga lain yang juga membutuhkan tabung oksigen,” cerita Eny menahan air mata.

Penderitaan tak berhenti sampai pada bergantian menggunakan oksigen, karena untuk mendapatkan isi ulang oksigen, mereka harus mengantri dari pagi hingga sore hari. Dibeberapa wilayah bahkan bisa sampai subuh mengantri, hanya untuk mendapatkan isi ulang.

“Kita bisa bayangkan bagaimana kawan kami, atau saudara kita merasakan sesak napas yang begitu hebat, kemudian harus menunggu, untuk mendapat bantuan oksigen itu seharian full, itu yang kami rasakan bagaimana kawan-kawan ini begitu tersiksa,” terusnya menambahkan.

Absennya Negara dalam urusan-urusan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat diperparah dengan kenyataan bahwa Negara tak bisa mengendalikan wabah dengan baik.

“Maka dari itu kami juga melakukan beberapa penggalangan dana dibeberapa group dan sosmed, karena kami pikir begini, kita menunggu bantuan dari pemerintah itu, kayak pungguk merindukan bulan untuk kondisi kami saat ini, jadi apapun akan kami lakukan sepanjang itu bisa membantu penderitaan kawan-kawan,” ujar Eny Rohcahyati

Kondisi pekerja informal terpuruk

Kondisi buruk juga dialami warga dari pekerja informal lain yang tak bisa berjualan karena sepinya pembeli, kondisi kerja yang tak menentu membuat mereka minim kerja yang bisa mereka lakukan. Akibatnya sulit memenuhi kebutuhan ekonomi setiap bulannya. Mereka rata-rata tinggal di rumah petak sempit di Jabodetabek.

Mereka adalah warga yang tinggal di perkampungan miskin, para pekerja/buruh terutama buruh pabrik dan termasuk informal seperti pedagang, pengamen, tukang pijat, Pekerja Rumah Tangga (PRT), sopir, pekerja rumahan, para penyandang disabilitas, waria, perempuan miskin. Kondisi dan situasi buruk yang tak menentu yang dialami oleh kelompok marjinal dan menjadi korban di tengah pandemi baik karena terpapar virus atau harus menjadi pendamping/care giver, kehilangan pekerjaan, kehilangan atau menurunnya penghasilan menimpa banyak sekali warga kelompok marjinal di seluruh Indonesia.

Kondisi ini juga menimpa para Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan pekerja rumahan. Sebagai pekerja informal, JALA PRT dan Trade Union Right Center (TURC) mengumpulkan data dan mengadvokasi, para PRT dan pekerja rumahan tak bisa mengakses dana bantuan pemerintah. Tidak diakuinya sebagai pekerja formal membuat para pekerja informal di Indonesia tak bisa mengakses semua bantuan pemerintah.

“Para pekerja rumahan di Jakarta juga mengalami penurunan pendapatan, yaitu pendapatan hanya dibawah Rp. 1 juta/ bulan, ini disebabkan karena berkurangnya order atau diberhentikan dari pekerjaannya,” kata Indri Mahadiraka dari TURC

Kondisi ini juga dialami para waria sebagai pekerja informal yang tak tentu nasibnya. Rully Malay menyatakan, Keluarga Besar Waria Yogyakarta/ Kebaya mendata para waria meninggal di Jogjakarta dalam masa pandemi Covid-19. Mereka meninggal karena kemiskinan, kurangnya gizi dan sulit mengurus akses bantuan karena tak ada Kartu Tanda Penduduk/ KTP. Saat ini mereka hidup dari bantuan orang-orang di sekitar mereka.

Sebelum pandemi, dalam sebulan rata-rata pendapatan mereka bisa mencapai Rp. 1 juta/bulan. Namun saat ini penghasilan harian mereka hanya bergantung pada aksi solidaritas karena beberapa diantaranya hanya berpendapatan paling tinggi sebesar 30.000 rupiah per hari untuk makan dan mengontrak rumah. Bantuan Langsung Tunaipun tak bisa mereka dapatkan. Rata-rata mereka bekerja sebagai pengamen jalanan, pekerja salon, pedagang, dll.

Selama pandemi, para pekerja informal selalu menerima kebijakan yang meninggalkan mereka. Himbauan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dengan berkonsultasi lewat internet/ teknologi tak bisa menyelesaikan persoalan pekerja informal, karena rata-rata mereka tak punya kemampuan dalam mengakses teknologi, serta adanya keterbatasan dana penggunaan internet/ handphone yang memadai.

Kondisi disabilitas di masa pandemi

Setali tiga uang, kondisi yang tak jauh berbeda juga dialami oleh disabilitas mental dan psikososial. Pada kesempatan yang berbeda Agus Hasan Hidayat, perwakilan dari Revolusi Mental untuk Indonesia Inklusi (Remisi) menceritakan bahwa kondisi warga dengan gangguan psikososial sangat buruk sejak pandemi.

“Secara umum kondisi teman-teman dengan piskososial ini memang sangat mengkhawatirkan ya, kalau sebelum pandemi saja mereka butuh perawatan yang intens, seperti obat, terapi dan konsultasi, di tengah pandemi ini, fasilitas itu jadi sangat sulit diakses,” terangnya saat dihubungi konde.co

Seseorang dengan psikososial, dalam kehidupan sehari-hari, bisa dengan mudah terpicu sesuatu yang mampu mengancam keselamatan jiwa mereka. Di tengah pandemi dengan informasi dan chaos yang tercipta karena kegagalan pemerintah menangani bencana, justru memperburuk kondisi.

“Banyaknya berita duka, berita buruk ini juga mempengaruhi kondisi psikis kawan-kawan kita, sehingga tidak sedikit di antara kawan kita ini juga mengalami suicidal thought sejak pandemi,” terus Agus.

Sementara itu Psikososial dalam masyarakat umum masih menerima banyak sekali stigma. Di dalam lingkungan keluarga misalnya, tak jarang penyandang psikososial juga dilabeli sebagai beban keluarga, terlalu dramatis, dan tidak stabil.

“Banyak sebenarnya kawan-kawan kami ini yang bekerja di sektor formal, dan harus sembunyi-sembunyi untuk mengkonsumsi obat, hanya karena mereka takut ketahuan atasan, karena masih banyak kebijakan perusahaan yang tidak ramah terhadap penyadang psikososial,” papar Agus.

Aksesbilitas pengobatan yang tidak mudah juga jadi halangan. Jika sebelum pandemi mengakses layanan psikoterapi atau psikiater harus menempuh beberapa jam, sejak pandemi, mereka juga berhadapan dengan ketidak tersediaan tenaga kesehatan, juga penuhnya rumah sakit, akibat tingginya kasus covid-19 di pelbagai daerah.

“Ada teman saya di Medan, dia harus menempuh perjalanan hingga 2 jam lebih untuk konsultasi ke dokternya, di Madura juga ada, sekitar 4 jam dia baru bisa bertemu dengan dokternya yang ada di Surabaya, sudah sejauh itupun masih bisa menerima ketidak pastian seperti dokter tiba-tiba tidak ada di tempat,” tuturnya mengisahkan.

Harga terapi dan obat-obatan yang mahal juga jadi sumber masalah baru. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK juga menyumbang ketidak pastian nasib, dan menjauhkan harapan untuk sembuh dengan cepat.

“Variatif, ada yang untuk terapi, konsultasi, dan obat-obatan itu mencapai 3 juta lebih, belum lagi biaya transportasi yang digunakan untuk menuju lokasi terapi,” terang Agus.

Dalam kondisi yang serba tidak pasti ini, pemerintah harusnya mampu menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. Pemerintah wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, kemudian baru bisa menuntut untuk menerapkan peraturan yang ada. Permainan diksi dan akal-akalan data tak bisa menyelamatkan hidup banyak orang.

Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika menyatakan, atas kondisi ini Aliansi Stop Kekerasan di Dunia Kerja menuntut Pemerintah untuk meminta maaf atas situasi darurat yang terjadi di Indonesia.

“Kami juga meminta pemerintah memastikan setiap orang untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dan menjamin program vaknisasi bisa diakses oleh semua orang dan gratis.”

Muliawati dari JALA PRT meminta agar Bansos diberikan kepada rakyat miskin di mana mereka tinggal tanpa memandang alamat yang tertera di KTP, juga kepada semua pekerja yang terdampak baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Aliansi Stop Kekerasan Dunia Kerja terdiri dari sejumlah organisasi dan serikat pekerja antaralain JRMK, JALA PRT, FSBPI-KPBI, KSBSI, SPN, KSPN, Sindikasi, Sarbumusi,  Konde.co, Perempuan Mahardhika, YAPESDI, YLBHI, LBH Jakarta, TURC, Buruh Awak Kabin Garuda Indonesia, Keluarga Besar Waria Yogyakarta/ Kebaya, SAFETY

(Foto/ ilustrasi: Freepik.com)