Disebut ‘Makan Gaji Buta’: Aktivis Kritik Penanganan Pelecehan Seksual di KPI

Para aktivis mengkritik penanganan korban kekerasan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Di satu sisi, KPI menonaktifkan MS agar jangan dulu bekerja agar kasus pelecehan seksual bisa diselesaikan, namun korban juga bingung ketika dia dianggap ‘makan gaji buta’ oleh KPI

Ponsel Mualimin berdering. Dia baru saja mendapat kabar dari kliennya, MS, inisial korban kasus pelecehan dan bullying di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tengah dilanda kebingungan.

MS bilang, Sekretaris KPI, Umri, mengucapkan sepenggal kata yang cukup menohok bagi MS. Pejabat KPI itu bilang, sudah dua bulan non-aktif, tapi MS digaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau uang rakyat.

Mualimin, kuasa hukum MS itu menyesalkan pernyataan KPI ini. Penonaktifan korban telah terjadi sejak September 2021 dan itu dilakukan sebagai upaya pemulihan psikis dan agar berfokus menjalani proses pemeriksaan di kepolisian, namun saat ini, pihak KPI malah mengatakan MS terima gaji buta

“Kalimat pejabat KPI tersebut, melukai MS sebagai korban pelecehan seks dan perundungan di kantornya,” ucap Mualimin ketika dihubungi Konde.co, Kamis (4/11/2021). 

Dia melanjutkan, MS selama ini hanya berupaya patuh atas kebijakan Lembaga. Makanya, dia taat ketika ada surat yang menyatakan dirinya supaya non-aktif sementara. Ini serupa dengan apa yang terjadi pada para terduga pelaku. 

Perkataan pihak KPI ini, menurut kuasa hukum MS ini kini membuat MS merasa tidak enak hati dan merasa bersalah. Di satu sisi, KPI menonaktifkan MS agar jangan dulu bekerja agar kasus pelecehan seksual yang ia alami diselesaikan, namun MS juga bingung ketika dia dianggap ‘makan gaji buta’ atau enak-enakan terima uang rakyat tanpa bekerja.

MS pun pusing dan bingung apakah harus percaya pada Surat Keputusan KPI atau ikut ucapan lisan Sekretaris KPI itu.  

“Betapa tidak jelasnya sikap pimpinan. Ketidakkonsistenan kebijakan dan ucapan pejabat KPI membikin MS bingung dan tertekan,” ujar Mualimin

Selama masa non-aktif ini, sebetulnya MS juga tidak benar-benar lenggang. Dia masih diwajibkan presensi setiap hari dan seringkali tetap mendapatkan tugas-tugas. Pernah suatu ketika pada 1 November 2021 MS terlewat mengisi presensi akibat kondisi kesehatan mentalnya yang tengah memburuk. 

Keesokan harinya, KPI langsung melayangkan surat panggilan ke MS. Dia menyebut, MS yang absen di hari itu sebagai tindakan indisipliner. Pada saat pemanggilan itu, Mualimin menyebut MS tak bisa memenuhi panggilan KPI karena masih harus berobat ke rumah sakit. 

Kala itu, Sekretaris KPI Umri membenarkan, pihaknya memang sempat mengirimkan surat penertiban. Namun, dia bilang, ada miskomunikasi bahwa surat itu menyangkut status kepegawaian para pegawai selama proses hukum. Jadi, bukan soal kedisiplinan kerja korban. 

Menuntut Jaminan Perlindungan dan Kerja bagi Korban

Selama beberapa bulan sejak dinonaktifkan, MS memang masih mendapatkan gaji penuh. Sebagai karyawan kontrak yang diperbarui setiap tahun, dia tak pernah merasakan kecemasan seperti yang terjadi saat ini. Menurut kuasa hukum MS, kliennya sempat mengalami ancaman apabila tidak mencabut laporannya maka kontraknya bisa saja diputus. Sementara, hal itu tidak terdengar ditujukan kepada ketujuh terduga pelaku. 

Pada 1 November 2021, Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Negara yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil juga telah menggelar pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. Salah satu tuntutan Koalisi adalah meminta Kominfo untuk memikirkan bagaimana persoalan pekerjaan korban kedepannya karena proses hukum masih berlangsung. Sementara kontrak kerja korban akan berakhir pada Desember 2021. 

Di samping itu, Koalisi juga ingin memastikan Kominfo ikut bertanggungjawab dan membantu kebutuhan korban dan mengupayakan keadilan alternative, meliputi dukungan psikologis dan hukum yang benar-benar yang membuat korban dan keluarganya nyaman. 

Informasi terbaru, Hartoyo menyampaikan bahwa kondisi perkembangan mental korban saat ini, walau sudah mendapat pertolongan psikiatri dan psikolog, tetapi masih belum stabil. Misalnya saja gangguan tidur dan beraktivitas yang cenderung memilih menyendiri serta perubahan komunikasi yang semakin tidak baik. MS jadi mudah tersinggung dan gampang marah. 

“Usul kami bagi KPI dan Kominfo untuk memikirkan bagaimana korban ditangani secara intensif. Misalnya mendengarkan korban dan keluarganya, terutama ibu dan istrinya. Apa yang dibutuhkan mereka dan bagaimana situasinya sekarang,” kata Hartoyo. 

“Maka perlu Kominfo melalui kesekretariatan KPI bersama komisioner KPI membuat sistem sanksi lain untuk para terduga pelaku,” kata Hartoyo dalam keterangan tertulisnya, 1 November 2021. 

Kaitannya dengan ini, Hartoyo juga berharap kasus ini tidak semua diserahkan pada pihak kepolisian saja. Tapi harus ada sanksi administrasi pada pelaku yang diputuskan oleh KPI melalui kesekretariatan. Kominfo bisa mendorong dan koordinasi dengan komisioner KPI. 

Dia menegaskan, secara kelembagaan bukan hanya KPI yang seharusnya mengambil pelajaran berarti atas kasus ini, Kominfo juga penting belajar dari proses ini. Maka mewakili Koalisi, dia menekankan Kominfo harus berkomitmen membuatkan kebijakan internal Kominfo maupun mitra kerja Kominfo seperti KPI, Dewan Pers, Komisi Informasi, membuat aturan kementerian atau kerjasama lembaga tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk perguruan tinggi.

Pertemuan ini, merupakan langkah lanjut setelah pertemuan antara koalisi bersama Kominfo sebelumnya yang diterima oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Imam Suwandi, terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tertanggal 28 Oktober 2021. Namun dalam pertemuan itu, belum ditemukan langkah strategis yang berarti dalam penyelesaian kasus dan perlindungan bagi korban MS. 

Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Negara adalah kelompok masyarakat sipil baik organisasi atau individu, yang turut mengadvokasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada MS, salah satu karyawan KPI. Koalisi ini setidaknya didukung 250 organisasi dan individu yang sepakat kasus dituntaskan, berikut pemulihan hak korban.

Audiensi dihadiri perwakilan koalisi yang terdiri dari LBH APIK, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Suara Kita, Warta Feminis, Konde.co, Kapal Perempuan serta Perempuan Mahardhika. 

Sebelumnya, koalisi juga telah melakukan pertemuan dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, juga LPSK. Selain itu juga menyambangi gedung pusat KPI di Jakarta pada Selasa, 5 Oktober 2021. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya agar korban mendapatkan hak penanganan dan pemulihan, baik sebagai korban maupun sebagai pekerja.

Dengan audiensi ini, terhitung koalisi sudah melakukan pertemuan dengan empat lembaga negara, Komnas Perempuan, KPI, Komnas HAM dan Kominfo. Selanjutnya, upaya serupa juga akan dilakukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Kepolisian RI, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 

Nurul Nur Azizah

Bertahun-tahun jadi jurnalis ekonomi-bisnis, kini sedang belajar mengikuti panggilan jiwanya terkait isu perempuan dan minoritas. Penyuka story telling dan dengerin suara hujan-kodok-jangkrik saat overthinking malam-malam.

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email