10 Hal Penting Isi Permendikbud Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Jaringan Muda Setara mencatat 10 hal penting dalam isi Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS). Apa saja 10 hal penting ini?

Tyas Widuri, pegiat Jaringan Muda Setara (JMS) tak kuasa menahan gembira. Diwawancara Konde.co ketika Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS), Tyas Widuri dan para aktivis perempuan menyambut gembira hal ini

Jaringan Muda Setara sudah 2 tahun mengadvokasi Permen PPKS ini agar universitas terbebas dari kekerasan seksual. Ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Tyas bercerita, selama ini korban-korban yang merupakan mahasiswi di kampus mengalami hambatan dalam menyelesaikan persoalan kekerasan seksual di kampus. Kampus sangat tertutup dan banyak menutup-nutupi jika ada kekerasan seksual yang terjadi, seperti selama ini masih banyak kampus yang tidak mau mempercayai korban dan malah menutupi kasus

“Permen ini bisa membalikkan kampus yang selama ini menutu-nutupi kasus dan tidak mempercayai korban. Semoga kampus dengan Permen ini bisa membela hak korban dan bisa terwujud dengan baik dan partisipatif,” kata Tyas Widuri yang diwawancara Konde.co pada 26 Oktober 2021

Sebagai jejaring orang muda kampus yang menyuarakan isu kesetaraan, JMS menemukan berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, terutama pelecehan seksual yang masif. Namun seringkali kasus-kasus yang ada dibiarkan begitu saja, atau berakhir tanpa penanganan yang jelas. Bahkan mahasiswi bisa kena ancaman Drop Out (DO).

“Bahkan intimidasi hingga ancaman DO justru dialami korban dan pembela yang berani bersuara. Tidak jarang pula, kasus berakhir dengan ‘didamaikan’, dan pelaku dibiarkan bebas, sementara korban harus menanggung akibat dari kekerasan seksual tersebut seorang diri,” kata Tyas Widuri

“Bagi kami, Permen PPKS ini akan sangat mendukung gerakan orang muda kampus melawan kekerasan seksual. Terutama karenaPermen PPKS ini menyediakan pedoman bagi perguruan tinggi untuk membudayakan praktik pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban.”

JMS siap mendukung penuh kehadiran Permen PPKS untuk diterapkan dalam lingkungan kampus dan memastikan bahwa satuan tugas yang dibentuk di masing-masing kampus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tujuan Permen PPKS. JMS melihat bahwa budaya berpihak pada korban tersebut tertuang dalam komitmen Permen PPKS.

Ada 10 hal penting yang dicatat Jaringan Muda Setara dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) ini, antaralain:

1. Permen ini Mengenal konsep relasi kuasa dan gender dalam mendefinisikan kekerasan seksual

Permen ini menuliskan konsep relasi kuasa dan gender dalam mendefinisikan kekerasan seksual(Bab I Ketentuan Umum), hal ini membantu perguruan tinggi untuk secara tegas melihat definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seringkali tidak diakui terjadi di kampus. Dalam banyak kasus pelaporan kekerasan seksual, acapkali korban kembali menjadi korban karena disudutkan dengan pertanyaan terkait dengan penampilan, ekspresi, hubungan dengan pelaku, dsb.

Pemahaman mengenai ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender serta bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus akan mencegah keberulangan/reviktimisasi pada korban juga ada dalam Permen PPKS ini

2.Mekanisme pencegahan yang komprehensif dan melibatkan setiap unsur civitas akademika

Hal ini terlihat dalam kalimat: melalui penguatan tata kelola seperti pembentukan satuan tugas, penyusunan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, penyediaan layanan pelaporan kasus, sosialisasi, pemasangan tanda informasi serta jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (BAB II Pencegahan). Dengan demikian tidak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa aturan ini hanya mengakomodasi kelompok tertentu dan meninggalkan kelompok rentan lainnya.

3.Menjamin pemulihan korban

Ini terlihat dalam bab Penanganan bagian kelima dengan intervensi yang sesuai dengan apa yang diperlukan dan disetujui oleh korban. Orientasi dari aturan ini bukan hanya penghukuman terhadap pelaku namun juga memperhatikan pemulihan yang korban perlukan baik akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya atau pun yang diakibatkan dari proses investigasi.

4.Mencegah kriminalisasi korban dan pembela

Pencegahan terjadidalam penanganan kasus yang sedang berlangsung (Bab Penanganan Bagian Ketiga). Sebagai bagian dari pelindungan korban dan pembela, Permen PPKS ini menjamin keberlanjutan hak serta perlindungan dari ancaman fisik, non-fisik hingga kriminalisasi, bagi korban dan saksi yang melaporkan peristiwa kekerasan seksual.

5.Sanksi yang tegas dalam penanganan kekerasan seksual di kampus

Dalam bab Penanganan Bagian keempat, sanksi yang diatur terbagi menjadi tiga bagian yaitu ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan mewajibkan pelaku untuk menyatakan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Selain itu, pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang juga diwajibkan untuk mengikuti pembinaan konseling untuk memberikan efek jera sehingga tidak terjadi keberulangan.

6.Menjamin ruang partisipasi warga kampus untuk mendukung korban melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Ini bisa dibaca dalam bab IV Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Partisipasi dari setiap unsur civitas akademika yang berpihak pada korban seperti mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya adalah kunci dalam implementasi Permen PPKS ini. Dengan menetapkan syarat-syarat yang ketat seperti pernah mendampingi korban kekerasan seksual serta proporsi anggota yang melibatkan partisipasi mahasiswa sebesar 50%, membuat satgas yang dibentuk mampu untuk menjangkau dan mengamati situasi terkini di kampus. Hal ini sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman pada korban mahasiswa, karena yang menerima laporan kasusnya adalah teman sebaya mereka.

7.Memberikan perlindungan hak korban dan saksi

Tercatat dalam bab III Penanganan Bagian Ketiga Perlindungan). Aturan ini memberikan jaminan perlindungan bukan hanya kepada korban, melainkan juga kepada saksi. Perlindungan tersebut di antaranya adalah perlindungan akademis dan/atau pekerjaan sebagai pendidik maupun tenaga pendidik, perlindungan dari ancaman fisik maupun non-fisik, perlindungan akan kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman pidana atau perdata hingga penyediaan rumah aman bila korban dan saksi memerlukan.

8.Memastikan tanggung jawab perguruan tinggi

Perguruan tinggi harus memastikan tanggungjawabnyadalam meningkatkan keamanan kampusnya dari kekerasan seksual. Permen PPKS ini mewajibkan kampus menjadi salah satu kunci yang mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Apabila perguruan tinggi tidak melaksanakannya, maka akan berakibat pada pengurangan-pengurangan hak yang dimiliki perguruan tinggi tersebut.

9.Mengakomodasi kebutuhan disabilitas

Mengakomodasi kebutuhan disabilitasdalam tiap proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini merupakan bentuk perlindungan Permen PPKS terhadap hak-hak disabilitas yang sering kali diabaikan. Selain itu, pengakomodasian kebutuhan disabilitas juga menunjukkan inklusivitas Permen PPKS terhadap ragam kerentanan korban kekerasan seksual.

10.Mengakomodasi keragaman kondisi kampus di Indonesia

Sehingga Pemimpin Perguruan Tinggi diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur di Permen PPKS (Pasal 50) dan kepastian hukum untuk meminta bantuan dari Mendikbud Ristek dalam penanganan kasus-kasus yang berat (Pasal 56).

Sebelumnya, Kemendikbud menyatakan bahwa kampus berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Hal ini juga diperkuat dengan sejumlah riset. Riset yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang dilaunching pada 1 Agustus 2021 menyebut, kampus menyumbang kekerasan seksual yang tinggi dengan pelaku kekerasan seksual adalah dosen dan mahasiswa. Riset ini dilakukan YLBHI bersama 17 LBH kota yang menjadi anggota YLBHI.

Jaringan Muda Setara terdiri dari organisasi perempuan muda di kampus, antaralain Perempuan Mahardhika, Gerpuan UNJ, Lingkar Studi Feminis, Narasi Perempuan, Muda Bersuara, Women Studies Centre, Gerpuan UBT, Swara Saudari, Gerpuan Merdeka, Reswara UPI, FOSIA, Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin, Balla Makkunrai, Gerak Perempuan UGJ, GREAT UPI, Jemari IKJ, ASP UPN VJ, KOPRI UNTIRTA, dan puluhan organisasi kampus lainnya

Poedjiati Tan

Psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email