Salah satu yang berbeda dari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo adalah adanya perhatian yang lebih besar pada isu gender di dalam hubungan internasional.

Ini terlihat dari kebijakan-kebijakan Indonesia yang mempromosikan kesetaraan gender di luar negeri dan internal Kementerian Luar Negeri. Misalnya, pada 2020, Indonesia mengusulkan resolusi baru untuk menambah porsi perempuan di dalam pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usulan ini diterima dan menghasilkan Resolusi PBB No. 2538.

Di internal kementerian Luar Negeri, perubahan ke arah lingkungan kerja yang lebih pro-gender juga berjalan. Sejak 2005, jumlah perempuan yang diterima konsisten selalu separuh dari total diplomat baru.

Pada 2020, terbit Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 21 Tahun 2020 tentang pedoman pengarusutamaan gender. Kemudian pada November 2021, terbit sebuah Surat Edaran Menteri Luar Negeri tentang pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Lalu, bagaimana dengan pola pengangkatan duta besar Indonesia? Apakah sudah imbang dan berperspektif gender?

Analisis yang saya lakukan menunjukkan bahwa pola pengangkatan duta besar di Indonesia masih belum pro-gender; duta besar perempuan yang diangkat juga tidak ditempatkan di negara-negara strategis; dan duta besar perempuan cenderung ditempatkan di negara dengan kesetaraan gender cukup tinggi.

Pola pengangkatan

Dalam melakukan analisis, saya melihat keseimbangan gender dalam pengangkatan duta besar pada periode 2015 hingga 2021. Kemudian, saya juga melihat di negara seperti apa para duta besar perempuan ditempatkan. Ada tiga variabel yang dipakai untuk melihat pola tersebut, yaitu kekuatan (power), tingkat kedamaian, dan kualitas gender negara setempat.

Untuk melihat kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara, saya menggunakan power index yang disusun oleh Wharton School of the University of Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).

Sementara, global peace index yang diterbitkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP) saya gunakan untuk melihat tingkat kedamaian sebuah negara. Selanjutnya, global gender gap report yang disusun oleh World Economic Forum (WEF) saya gunakan untuk melihat kualitas gender sebuah negara

Pola pengangkatan duta besar di Indonesia masih belum pro-gender walau sudah ada penunjukan duta besar perempuan untuk beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri.

Dari total 175 orang duta besar yang diangkat sejak 2015, duta besar perempuan hanya berjumlah 20 orang (12,7%).

Bahkan, jika dilihat pola pengangkatan duta besar per tahun sejak 2015 hingga 2021, pola yang muncul tidak menunjukkan kemajuan gender. Pada 2015, tidak ada satu pun perempuan yang diangkat menjadi duta besar. Sementara, sejak 2016 hingga 2021, persentase jumlah perempuan yang diangkat menjadi duta besar mengalami penurunan .

Kemudian, dengan membandingkan negara penempatan dan power index di tabel di atas terlihat jika para duta besar perempuan tidak ditempatkan di negara-negara kekuatan utama dunia seperti AS, Cina, Rusia, Jerman, dan Inggris yang berada di peringkat 5 besar indeks Wharton School.

Duta besar perempuan juga tidak ditempatkan di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki nilai strategis tinggi bagi Indonesia.

Hal yang sama juga berlaku dalam penempatan duta besar di lembaga-lembaga multilateral prestisius, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan World Trade Organization.

Selanjutnya, dengan menggunakan peace index terlihat jika para duta besar perempuan hanya ditempatkan di negara-negara yang damai. Hanya satu duta besar perempuan yang ditempatkan di negara yang masuk kategori tingkat kedamaian rendah. Selebihnya, para duta besar perempuan ditempatkan di negara-negara dengan level kedamaian minimal “medium” yang artinya relatif damai atau aman.

Terakhir, gender gap index menunjukkan jika para duta besar perempuan ditempatkan di negara-negara dengan kualitas gender yang baik.

Mayoritas duta besar perempuan berada di negara-negara dengan kesetaraan gender di atas 70%. Sebagai perbandingan, Afghanistan merupakan negara dengan tingkat kesetaraan gender terendah, yaitu 44% pada 2016, dan Islandia memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi sebesar 89% pada 2016.

Glass ceiling

Pola yang terjadi di Indonesia mengikuti pola global dalam pengangkatan dan penempatan duta besar di berbagai negara. Penelitian di tingkat global menunjukkan bahwa jumlah duta besar perempuan hanya 15% dari total duta besar di seluruh dunia.

Selain itu, perempuan umumnya juga ditempatkan di negara-negara yang kurang strategis (bukan negara kekuatan utama dunia).

Hal yang sama juga berlaku dalam hal penempatan berdasarkan tingkat keamanan dan kesetaraan gender. Perempuan diangkat menjadi duta besar di negara-negara yang level keamanan dan kesetaraan gendernya tinggi.

Kondisi ini melahirkan fenomena plafon kaca (glass ceiling), yaitu sekumpulan hambatan yang dialami perempuan untuk bisa meraih jabatan tertinggi di tempat mereka bekerja.

Di dalam konteks hubungan luar negeri, salah satunya terlihat dari sulitnya perempuan mencapai posisi puncak sebagai duta besar.

Dalam konteks Indonesia, plafon kaca ini menyebabkan terbatasnya jumlah pos-pos duta besar yang dapat ditempati perempuan.

Perempuan hanya diangkat menjadi duta besar di negara-negara yang memiliki nilai strategis rendah, atau memiliki tingkat keamanan atau kesetaraan gender tinggi.

Sementara, situasi ini tidak berlaku pada penempatan di level staf diplomatik. Staf diplomatik perempuan ditempatkan di berbagai kondisi negara.

Bias gender merupakan penyebab utama dari masalah plafon kaca ini. Laki-laki dianggap lebih mampu menjalankan tugas-tugas strategis dibandingkan perempuan karena maskulinitas dianggap sejalan dengan segala hal yang bersifat strategis atau prestisius.

Persoalan maskunitas lainnya adalah anggapan bahwa perempuan merupakan pihak yang lemah sehingga tidak cocok menjadi pemimpin di situasi konflik atau tidak aman.

Alasan lainnya adalah pragmatisme. Untuk memudahkan interaksi dan komunikasi dengan negara setempat, duta besar perempuan tidak ditempatkan di negara-negara yang rendah kesadaran gendernya. Konsekuensinya, pragmatisme ini semakin menguatkan plafon kaca yang sudah ada.

Jika Indonesia konsisten untuk memasukan perspektif gender ke dalam kebijakan luar negerinya, hambatan-hambatan bias gender seperti di atas harus terus dibenahi.

Pembenahan ini tentunya butuh waktu yang panjang karena mengubah perspektif patriarki yang sudah melembaga selama bertahun-tahun tidak mudah. Maka, konsistensi dan persistensi menjadi kunci untuk mencapai perubahan.

Wendy Andhika Prajuli, Lecturer in International Relations, Binus University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.