RUU TPKS Disahkan Jadi Inisiatif DPR: Angin Segar Bagi Perempuan Indonesia

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 18 Januari 2021 akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, hanya Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak karena RUU dianggap tidak memasukkan seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual. Padahal para aktivis perempuan melihat, yang dilakukan PKS ini adalah upaya untuk membelokkan tujuan awal RUU TPKS yang bisa membahayakan korban

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (18/1/2022) menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani itu diawali dengan pandangan masing-masing fraksi terkait RUU TPKS. Dari 9 (Sembilan) fraksi yang ada di DPR, hanya Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas menolak RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Juru bicara Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyatakan, fraksinya menolak RUU TPKS bukan karena tidak setuju atas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama kaum perempuan.

“Melainkan karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual yang menurut kami menjadi esensi penting dalam pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual,” kata Kurniasih.

Sejak awal PKS memang menolak RUU TPKS. Mereka mau menerima RUU TPKS dengan catatan jika RUU itu disahkan bersama-sama sebagai satu paket dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Anggota Komisi X DPR dari FPKS, Ledia Hanifah Amalia dalam diskusi pemaparan hasil survei SMRC tentang pandangan masyarakat terhadap RUU TPKS pada Senin (10/1/2022) menyatakan bahwa partainya mengambil sikap untuk menunda pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang.

“Kami menolak untuk disahkan pada saat ini karena ada tiga hal yang berkaitan dengan pidana seksual yang seharusnya menjadi satu paket untuk diselesaikan,” katanya.

Ledia melanjutkan, tiga hal tersebut berkaitan dengan kekerasan seksual, kebebasan seksual (zina), dan penyimpangan seksual (LGBT). Namun, RUU TPKS itu hanya berfokus pada kekerasan seksual.

“Karena cuma satu sehingga itu berpotensi untuk menimbulkan pemahaman yang berkaitan dengan sexual consent (persetujuan seksual),” ucapnya.

Dalam pandangan PKS, sexual consent dinilai akan memberi peluang terjadinya seks bebas. Karena RUU seks suka sama suka tidak akan ditangani dalam RUU TPKS. Ditambahkan, ketiga hal ini yaitu kekerasan seksual, kebebasan seks (zina), dan penyimpangan seksual (LGBT) diatur secara tuntas di RUU KUHP yang saat ini berstatus sebagai carry over atau belum tuntas dibahas di periode sebelumnya.

Atas dasar inilah, FPKS berpendapat pembahasan dan pengesahan RUU TPKS seharusnya menjadi satu paket yang tidak dapat dipisahkan dengan RUU KUHP.

Bahayanya jika RUU TPKS diperluas

Sementara Komnas Perempuan dan sejumlah aktivis perempuan yang menginisiasi RUU TPKS sejak 2016 berpendapat bahwa setelah DPR menjadikan RUU TPKS sebagai usul inisiatif maka pembahasan bisa dipercepat. Para aktivis oerempuan siap mengawal, agar pembahasan RUU TPKS ini tidak diperluas menjadi pidana seksual karena akan mengaburkan makna dan tujuan awal diusulkannya rancangan undang-undang ini.

Ditegaskan, bahwa sebuah undang-undang hanya mengatur sebuah delik dan tidak mengatur hal-hal lain di luar delik tersebut. Sehingga RUU TPKS tidak bisa digabungkan dengan delik lain seperti yang diusulkan F-PKS.

Mantan Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menegaskan proses penyusunan hukum positif tidak akan lepas dari control social dan norma agama yang melingkupi sebuah masyarakat.

“Jadi pelaksanaan UU ini akan dilingkupi lapisan-lapisan lain yaitu kontrol sosial dan norma agama. Lapisan-lapisan itulah yang akan mencegah seks seks bebas itu,” ujar Yuni saat berbicara dalam pemaparan hasil survei SMRC. 

Dalam kesempatan terpisah, tepatnya dalam diskusi terkait RUU TPKS yang digelar pada Desember 2021 lalu, Ratna Batara Munti dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual menegaskan tujuan awal diusulkannya RUU TPKS adalah untuk menjadi payung hukum yang melindungi korban kasus kekerasan seksual sehingga mereka mendapatkan penanganan secara adil.  

Dan, sexual consent atau persetujuan menjadi elemen penting untuk membedakan kekerasan seksual dengan aktivitas seksual atas dasar suka sama suka. Sehingga frasa ini tidak bisa dihilangkan, namun hal ini tidak berarti para pengusul mendukung seks bebas.

Menurutnya, upaya untuk membelokkan tujuan awal RUU TPKS dan memperluas undang-undang ini menjadi beleid yang mengatur tindak pidana asusila justru akan membahayakan posisi korban.

“Ini sangat berbahaya bagi korban, karena ini bisa memposisikan korban menjadi pihak yang justru bisa dipidanakan,” ujarnya.

Ratna yang merupakan koordinator Koalisi LBH Apik ini mencontohkan kejadian ini sudah terjadi di Uganda, di mana banyak korban kekerasan seksual justru dihukum karena dituduh telah berzina. Akibatnya ada upaya dari pemerintah setempat untuk mengubah hukum terkait masalah ini. Ia mewanti-wanti agar kejadian di Uganda ini bisa dijadikan pelajaran agar tidak terulang di Indonesia.

Di Indonesia, kejadian di mana korban kekerasan seksual justru dihukum karena dituduh telah berbuat zina terjadi di Aceh. Korban perkosaan justru dihukum cambuk, karena dianggap zina. Hal ini karena di provinsi berjuluk serambi Mekah ini menganut hukum syariah yang dijabarkan dalam qanun jinayat.

Pemerintah sudah susun DIM 

Setelah disahkan menjadi inisiatif DPR, draf RUU TPKS selanjutnya akan dikirimkan ke pemerintah supaya bisa mendapatkan tanggapan berupa daftar inventaris masalah (DIM). Selanjutnya RUU ini akan dibahas bersama oleh DPR dan wakil Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sebelum disahkan menjadi Undang-undang.

Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang telah lama didesakkan banyak kalangan, mengingat korban kekerasan seksual yang terus berjatuhan. Banyak dari korban yang tidak mendapat keadilan dalam menuntaskan kasus yang mereka alami, karena hukum yang ada tidak secara tuntas mengatur masalah ini.

Selain itu, banyak korban yang memilih diam dan membiarkan apa yang dialaminya berlalu begitu saja karena sistem hukum yang ada dan aparat penegak hukum belum memiliki perspektif yang berpihak pada korban. Para korban kekerasan seksual membutuhkan kehadiran Negara melalui RUU TPKS yang diharapkan dapat melindungi para korban sekaligus mencegah jatuhnya korban-korban baru.

Menyikapi kondisi ini akhirnya Presiden Joko Widodo meminta proses pembahasan RUU TPKS dipercepat. Tak lama setelah Presiden merilis perintah ini, pemerintah lewat Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko menyatakan sudah menyusun DIM. Sehingga segera setelah RUU ini disahkan menjadi inisiatif, maka bisa segera dilakukan pembahasan.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga sudah menjanjikan, bahwa RUU TPKS akan menjadi Undang-undang pertama yang akan disahkan di tahun 2022 ini. Semoga!

Esti Utami

Selama 20 tahun bekerja sebagai jurnalis di sejumlah media nasional, mencoba tetap setia di jalan yang dipilihnya dengan bergabung di Konde.co

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email