“5 Atlet Perempuan Paling Seksi di Olimpiade Tokyo 2020, Nomor 1 Gemar Pakai Bikini”
“Foto Perdana Menteri Finlandia Diprotes Karena Terlalu Seksi Perlihatkan Belahan Dada”
“5 Atlet Cantik yang Curi Perhatian di Dunia Atletik, Nomor 1 Sabet Status Atlet Terseksi”
“10 Wanita Terseksi di Dunia”
Apa yang terbayang di benak kamu ketika membaca judul artikel di atas? Judul di atas menunjukkan seksisme yang terus dipelihara di media.
Seksisme merupakan suatu hubungan sosial yang merendahkan perempuan. Feminis kontemporer meyakini bahwa seksisme akan membatasi gerak perempuan.
Sebuah riset mendalam menuliskan pola seksisme yang terjadi di media, seperti media menuliskan soal peran perempuan sebagai ibu dan pekerja domestik, atau kata-kata seperti perempuan seksi, perempuan cantik, seolah-olah menjadi perempuan yang dihormati itu, adalah perempuan yang harus cantik dan seksi.
Para sosiolog feminis sepakat bahwa seksisme ini sudah seperti pola yang sangat tertanam, tidak disadari dan dianggap benar begitu saja. Padahal ini bisa jadi titik awal penindasan.
Dalam theconversation.com, Surahmat, Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang menuliskan Oxford University Press di Inggris memutuskan untuk menghapus frasa yang dinilai seksid dan tidak adil gender.
Seksisme dalam bahasa Indonesia banyak terjadi, misalnya, dalam kata: mulus, halus, lembut, cantik, dan singset, yang dianggap merupakan sifat yang dimiliki perempuan. Sementara kata berani, kuat, perkasa dianggap sebagai sifat yang identik dengan laki-laki.
Melakukan studi kritis dan dekonstruksi tentang seksisme di media harus menjadi agenda penting studi perempuan.
Media Punya Peran Melakukan Konstruksi dan Dekonstruksi
Media massa berperan penting dalam fungsi edukasi publik melalui penyediaan informasi yang bermutu. Tak terkecuali, memberikan pemahaman akan kesetaraan gender serta pemberitaan yang memberi ruang pada pemberdayaan perempuan.
Meski begitu, kenyataannya tak sedikit pemberitaan media yang sampai kini justru cenderung mendiskreditkan peran perempuan. Mulai dari menyorot seksisme hingga menyuburkan stigma terhadap perempuan. Lebih dari itu, keredaksian media yang tidak memiliki sensitivitas gender, juga memunculkan diskriminasi jurnalis perempuan hingga membuat penuntasan isu-isu perempuan jauh dari kata selesai: perempuan lagi-lagi, akan semakin terpuruk dalam jurang ketimpangan.
Di situlah, kemudian pentingnya jurnalisme berperspektif gender perlu dihadirkan di perusahaan media. Kehadiran jurnalisme berperspektif gender ini, bisa menempatkan perempuan tidak lagi menjadi kalangan yang termarjinalkan. Maka dari itu, media memang perlu menekankan nilai keadilan dan kesetaraan di ekosistem media hingga pemberitaan yang sensitif gender.
Dapur Redaksi yang Bias Gender
Pemberitaan bias gender masih banyak berseliweran di media massa sekitar kita. Merujuk pada definisi T. Wilson, bias sendiri berarti kondisi yang memihak. Dengan begitu, bias gender dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender yang ada.
Bias gender bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam kerja-kerja redaksi. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bias gender. Namun lagi-lagi, suburnya budaya patriarki menjadi musabab dominan adanya masalah ini. Struktur dan kultur patriarki sudah menjangkit sampai bilik redaksi.
Salah satu faktor yang patut jadi sorotan ialah ketimpangan perempuan dalam keredaksian. Penelitian yang dilakukan Tempo Institute tahun 2018 menunjukkan, narasumber perempuan di media hanya sebesar 11 persen atau sekitar 2.500-an. Padahal, total narasumber yang diteliti sebanyak 23 ribu.
Berkaca dari itu, sudah jelas adanya kesenjangan dalam porsi pemberitaan. Secara tidak langsung, kondisi demikian menandakan dominasi patriarki pada output dan kinerja redaksi. Jika dibiarkan terus menerus, bias gender dalam media akan semakin kronis.
Hal tersebut semakin diperparah dengan minimnya jurnalis perempuan yang menyandang titel sebagai jurnalis senior. Terbatasnya peran jurnalis perempuan dalam kerja redaksi akan berimbas pada rendahnya sensitivitas gender pada berita.
Di ruang keredaksian, perempuan acapkali ditempatkan pada desk yang ringan dan minim risiko, seperti rubrik gaya hidup, kesehatan, dan kesenian. Sedangkan rubrik yang strategis dan ‘menantang’ jarang dimandatkan pada perempuan, seperti rubrik politik dan hukum. Rubrik itu masih didominasi oleh laki-laki.
Ditambah lagi, kurangnya database narasumber perempuan di media. Suara perempuan belum didengar di ranah strategis. Perempuan dianggap tidak kompeten dalam hal tersebut lantaran digelayuti seabrek stereotip. Salah satu stereotip yang kondang yakni lekatnya citra domestik perempuan yang tak jauh dari kasur, dapur, dan sumur.
Pemimpin redaksi Magdalene, sekaligus aktivis perempua Devi Asmarani mengatakan bahwa meski terkadang memiliki kompetensi, perempuan masih jarang dilirik. Adanya bias gender seperti ini yang semakin mengesampingkan suara-suara perempuan.
Menyoroti Pemberitaan Perempuan
Disadari atau tidak, masih banyak media yang mengeksploitasi perempuan. Kehadiran perempuan dalam sebuah berita sebatas menjadi objek belaka. Kalaupun perempuan menjadi subjek, biasanya untuk berita-berita yang sensasional. Hal tersebut membuktikan masih maraknya media yang belum sensitif gender.
Apalagi untuk media yang hanya berorientasi pada viewer. Media-media tersebut sengaja memasang judul yang clickbait–dan cenderung seksis–guna memikat pembaca.
Judul berbau pornografi banyak yang digunakan oleh media mainstream. Sebagai contoh berita berjudul “Foto Perdana Menteri Finlandia Diprotes Karena Terlalu Seksi Perlihatkan Belahan Dada”. Berita tersebut diunggah oleh Tribunnews.com pada 18 April 2020.
Tidak berhenti di situ saja, beberapa waktu lalu juga sempat ramai berita berbau sensual yang menyasar atlet perempuan saat olimpiade. Salah satunya seperti berita yang diunggah oleh Okezone.com bertajuk “5 Atlet Perempuan Paling Seksi di Olimpiade Tokyo 2020, Nomor 1 Gemar Pakai Bikini” pada 22 Juli lalu.
Jika ditelusuri lebih lanjut, berita-berita seksis seperti itu melimpah ruah di situs pencarian. judul dengan makna sensual terhadap perempuan disajikan secara eksplisit. Bahkan berita itu tak segan untuk menggunakan kata seksis secara gamblang, seperti seksi, belahan dada, telanjang, bikini, dan masih banyak lagi.
Tentu saja, hal tersebut dilakukan guna mendulang viewer sebanyak mungkin. Perempuan seolah menjadi objek kapitalisme yang dipraktikkan oleh media.
Bahayanya, pemberian judul seperti itu akan memicu terjadinya victim blaming. Diksi seksis tersebut tak hanya disematkan pada judul, tetapi juga dipaparkan dalam isi tulisan.
Lebih-lebih jika digunakan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, penggambaran fisik dengan diksi sensual akan menggiring pembaca untuk menyalahkan perempuan—yang notabenenya justru bisa menjadikan korban berkali-kali disalahkan.
“Banyak judul berita yang kita temui, seperti diksi ‘perempuan cantik’ untuk berita kasus kekerasan perempuan. Misalnya menciptakan gambaran fisik korban perempuan akan menjadi blame victim,” terang Amanda Siddharta—Jurnalis VOA.
Urgensi Jurnalisme Berperspektif Gender
Sampai saat ini, tak jarang kita menemui pemberitaan yang cenderung menyodorkan opini ketimbang informasi faktual. Sejumlah berita sekadar membenturkan opini seseorang dengan orang lain tanpa dikaji lebih lanjut.
Kebanyakan berita soal isu-isu perempuan disajikan alakadarnya. Bahkan cenderung tidak sensitif gender. Pemberitaan media tak sedikit yang justru memberitakan sensasionalnya, namun gagal memotret persoalan struktural gender yang terjadi di masyarakat. Tak hanya itu, media massa malah tak sedikit yang justru menambah masalah ketidaksetaraan itu. Pertanyaannya, mau sampai kapan?
Maka dari itu, publik membutuhkan segera media untuk menjalankan peran jurnalisme berperspektif gender.
Menurut mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, jurnalisme perspektif gender tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menguak persoalan yang lebih mendalam terkait suatu peristiwa. Sederhananya, jurnalisme ini menitikberatkan pada pencarian dasar persoalan, serta menyalurkan suara pihak minoritas yang acapkali ditepis.
Sebagai contoh berita-berita tentang prostitusi. Jika hanya menyodorkan informasi soal jumlah pekerja seks (PS) yang terkena HIV, jelas saja hal itu akan melahirkan stigma miring yang semakin menyudutkan kelompok marginal.
Masyarakat akan beranggapan bahwa PS adalah pekerjaan kotor dan pantas dihukum berat. Namun, dengan hadirnya berita yang sensitif gender, pembaca juga akan disuguhkan latar belakang ia terjun di dunia prostitusi. Dengan begitu, berita yang disajikan jadi lebih komprehensif dan berimbang.
Berita seperti itu, memang bukannya sama sekali tidak pernah ditemui. Tapi, hanya sebagian kecil media yang sadar akan perannya memutus stigma dan menyajikan jurnalisme berperspektif gender.
Kebanyakan isu perempuan di media-media konvensional, juga acapkali dikemas tanpa menghadirkan sosok perempuan itu sendiri. Alhasil, terjadi ketimpangan informasi yang mencederai netralitas dalam berita.
Di situasi kesadaran gender dalam media yang masih rendah, selera pasar yang seolah menggiring pula jurnalis untuk “tunduk” memberitakan isu dan angle pemberitaan yang “laris manis” di tengah masyarakat, yang seringnya juga tidak berperspektif gender. Ini menjadikan “lingkaran setan” yang jadi penyebab media yang tidak ramah perempuan.
Sekali lagi, di tengah darurat kesetaraan, kehadiran jurnalisme berperspektif gender ini saya rasa menjadi begitu penting dalam bermedia.
“Dalam praktik jurnalistik, tidak bisa hanya melalui jalan pintas, yang mendengungkan hak perempuan saja, melainkan melalui analisa ‘kebrengsekan’ kelembagaan dan struktural.” Pernyataan itu dikutip dari buku Belajar Jurnalistik dari Harian Kompas, yang dianggit oleh Sindhunata.
Berita berperspektif gender memang dinilai lebih rumit ketimbang berita biasanya. Hal ini lantaran berita tersebut, mengulik dasar persoalan dan memiliki perspektif beyond. Dalam menulis pemberitaan berperspektif gender, dibutuhkan analisis dan liputan yang mendalam.
Belum lagi, waktu pengerjaan yang tidak sebentar. Tak heran jika jurnalisme ini kurang dilirik oleh media. Apalagi, untuk media daring yang mengandalkan kecepatan berita.
Meskipun demikian, seorang jurnalis dan keredaksian media sudah sepatutnya sadar bahwa kecepatan tak lantas mengaburkan esensi kesetaraan gender dalam berita. Cara media membingkai perempuan juga tak bisa dianggap main-main, sebab akan berdampak besar pada framing posisi perempuan di masyarakat.
Sudah saatnya para jurnalis mulai melatih kepekaan gender dalam bermedia. Seperti yang dikatakan Sindhunata, media perspektif gender tidak mungkin dapat menjalankan idealisme dengan baik jika ia tidak berani kritis berhadapan dengan kekuasaan.
Bagaimanapun juga, Media harus didorong untuk menyajikan jurnalisme berperspektif gender. Sehingga, mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan bagi utamanya perempuan dan kelompok marginal yang selama ini acapkali jadi “korban” media.
