Komnas Perempuan Jadi Pemantau UU TPKS: Hasil Progresif Dari Panja DPR dan Pemerintah

Rapat Panja DPR bersama Pemerintah pada Sabtu, (2/4/2022) menyepakati Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang akan melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan UU TPKS. Aktivis perempuan menyambut gembira putusan ini karena penyebutan ini menjadi pengakuan terhadap Komnas Perempuan yang lahir  dari tragedi  kekerasan seksual massal  pada Mei 1998.

Siti Aminah Tardi dan Tiasri Wiandani, dua komisioner Komnas Perempuan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika DPR dan Pemerintah menyepakati masuknya Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang akan melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Keputusan ini diambil pada Sabtu (2/4/2022) sesaat setelah Panitia Kerja (Panja) bersidang kembali pasca masa rehat selama 1 jam. Putusan masuknya Komnas Perempuan ini didukung oleh semua fraksi di DPR.

“Memasukkan Komnas Perempuan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan bersama Komnas HAM, KPAI dan Komnas Disabilitas,” kata Taufik Basari, anggota DPR dari Partai Nasdem dalam rapat Panja DPR dan Pemerintah dengan agenda pembahasan 588 pasal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah

Pembahasan DIM yang seharusnya selesai pada pada Kamis, 31 Maret 2022 diperpanjang hingga hari ini Senin, 4 April 2022. Panitia Kerja RUU TPKS DPR RI dipimpin Willy Aditya, bersama tim pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej, menyepakati sejumlah substansi penting selama rapat Panja

Masa rehat yang sesaat merupakan masa yang menegangkan bagi Siti Aminah, Tiasri Wiandani dan komisioner lain yang hadir dalam rapat Panja

Bagaimana tidak, selama ini Komnas Perempuan dibentuk sebagai lembaga negara yang punya fungsi pengawasan dan pemantauan kebijakan kekerasan seksual, namun kenyataannya, Komnas Perempuan tidak terlibat dalam pengawasan dan pemantauan

Dalam rapat Panja tersebut, semua fraksi bersama Pemerintah akhirnya sepakat memasukkan Komnas Perempuan bersama Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

“Komnas Perempuan mengapresiasi dengan diakui dan dengan dimasukkannya sebagai lembaga pemantau UU TPKS, ini adalah pengakuan karena selama ini Komnas Perempuan tidak dimention dalam undang-undang. Penyebutan ini adalah pengakuan kerja-kerja Komnas Perempuan yang dilahirkan karena banyaknya kekerasan seksual. Ini merupakan perjuangan korban, lembaga layanan, akademisi dan anggota legislatif, ini kerja-kerja bersama selama 25 tahun dan kita jadi lebih equal dengan komisi nasional yang lain,” kata Siti Aminah Tardi yang ditemui Konde pasca rapat Panja DPR

Para komisioner Komnas Perempuan memantau jalannya Rapat Panja DPR. Kegembiraan ini juga ditunjukkan para aktivis perempuan yang bersama-sama memantau rapat Panja di Balkon DPR RI.

Sebelumnya, usulan agar Komnas Perempuan mendapatkan pengakuan dalam UU TPKS diusulkan oleh Komnas Perempuan, para aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban (JPHPK), kemudian juga diusulkan berturut-turut oleh Taufik Basari, anggota DPR dari Partai Nasdem, Luluk Nur Hamidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan disambung oleh fraksi-fraksi yang lain

Pasal dimasukkannya Komnas Perempuan ini terdapat dalam pasal 543. Komnas Perempuan mengapresiasi atas  penyebutan nama Komnas Perempuan sebagai pelaksana pemantauan undang undang tindak pidana kekerasan seksual bersama dengan pemerintah, KHAM, KPAI dan KND. Penyebutan nama seturut mandat Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia dan Prinsip Paris tentang fungsi Lembaga Nasional HAM.

Penyebutan ini menjadi pengakuan terhadap Komnas Perempuan yang lahir  dari tragedi  kekerasan seksual massal  pada Mei 1998.

Sejumlah Pasal Progresif Lainnya Serta Diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat

Selain pasal dimasukkannya Komnas Perempuan, pasal progresif lain yang masuk dalam DIM ini adalah dimasukkannya lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagai pihak yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Hal ini seturut dengan perjuangan lembaga berbasis masyarakat yang selama ini melakukan pendampingan korban yang ada di pelosok-pelosok wilayah di Indonesia yang bekerja dengan sungguh-sungguh karena banyaknya korban kekerasan seksual namun masih minim akses.

Dian Novita dari LBH APIK Jakarta yang hadir memantau rapat Panja mengapresiasi putusan DPR dan Pemerintah ini

“Ada beberapa usulan jaringan masyarakat sipil yang masuk tentang lembaga layanan, tentang peran serta masyarakat dalam pemantauan dan penanganan. Ini harus di apresiasi,” kata Dian Novita pada Konde

Bagaimana kondisi lembaga layanan berbasis masyarakat ini? Selama Maret- Mei 2020 atau di awal masa Pandemi, Komnas Perempuan melakukan survey tentang keberadaan Forum Pengada Layanan/ FPL yang selama ini mendampingi para perempuan dan anak perempuan korban kekerasan seksual di 27 provinsi. Data ini didapatkan dari 64 FPL pada 27 provinsi pengada layanan berbasis masyarakat dan pengada layanan yang dibentuk pemerintah.

Di masa ini survey Komnas Perempuan mendapatkan data terdapat 1229 kasus perempuan dan anak perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual. Ranah privat adalah ruang paling banyak terjadinya kekerasan yaitu 67% atau 784 kasus kekerasan itu terjadi.

“Kekerasan ini dilakukan terhadap istri secara fisik, psikis, dan penelantaran atau kekerasan ekonomi,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini dalam diskusi yang diselenggarakan Komnas Perempuan melalui daring pada 12 Agustus 2020

Kasus di ranah publik ada 243 kasus kekerasan terhadap perempuan dan terbanyak adalah perkosaan, sedangkan kasus di ranah negara yaitu perempuan mengalami pelecehan seksual dan perkosaan. Sedangkan untuk kasus kekerasan anak perempuan, anak-anak perempuan paling banyak mengalami perkosaan, incest, pencabulan, trafficking

Theresia Iswarini juga memaparkan bahwa FPL berbasis masyarakat mengalami masa yang sulit seperti situasi dan pendampingan korban menjadi lebih panjang jam kerjanya, yaitu ada yang sampai 10-12 jam. Kebanyakan pengaduan dan pelayanan online selama Covid ini dilakukan oleh 43 organisasi dan pelayanan offline 5 organisasi, dan hampir separoh pendamping bekerja tanpa dana

Temuan Forum Pengada Layanan (FPL) berbasis masyarakat menyebutkan, selama masa pandemi ini, FPL mempunyai banyak sekali kesulitan untuk mendampingi korban kekerasan seksual, antaralain situasi yang berubah dimana model penjangkauan korban yang berubah sulit di masa Covid-19 karena minimnya akses. Maka Dian Novita mengapresiasi dimasukkannya forum pengada layanan berbasis masyarakat yang diakui dalam RUU TPKS

Pasal progresif lain yang masuk dalam RUU ini antara lain adanya peran serta masyarakat juga masuk dalam pembahasan, seperti masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan,  pendampingan, dan pemulihan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Juga pendanaan dana korban akan bersumber dari : APBN, APBD, dan sumber lain. Penggunaan dana tersebut juga termasuk untuk visum et repertum dan layanan kesehatan lainnya seperti tercantum dalam DIM pasal 571

Pasal progresif lain terdapat dalam DIM pada pasal 510 yaitu tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di tingkat pendidikan yang kemudian ditambahkan dalam penjelasan yang muatannya dalam penjelasan salah satunya soal kesehatan reproduksi

Dalam DIM Pelayanan publik sebagai bagian dari pencegahan diganti dengan kata: sarana prasarana publik dengan penjelasan: salah satunya transportasi publik yang ramah perempuan yang terdapat dalam DIM 511

Pencegahan Tindak pidana kekerasan seksual juga dilakukan pada: panti sosial,  panti penyandang disabilitas, satuan pendidikan dan tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dibahas dalam DIM pasal 526-530

Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara terpadu, cepat dan tepat pada: situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah dan tempat lain yang berpotensi termasuk tempat karantina, tempat pengungsian, penampungan dan training center calon pekerja migran sebagaimana terdapat dalam DIM 519-525

Lalu Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi bagi Aparat Penegak Hukum/ APH, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagaimana terdapat dalam DIM 535

Agenda Rapat Panja Terakhir

Rapat Panja DPR bersama Pemerintah yang seharusnya berakhir pada Sabtu, 2 April 2022 diperpanjang lagi hingga Senin hari ini, 4 April 2022 karena beberapa pasal krusial yang belum dibahas pada Rapat 2 April 2022

Ratna Batara Munti dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban (JPHPK) menyebutkan, sejumlah pasal krusial yang akan dibahas hari ini antaralain: kekerasan berbasis elektronik, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi dan rehabilitasi pelaku yang diusulkan untuk masuk dalam UU TPKS.

Sejumlah pasal progresif lain yang telah dibahas dalam rapat Panja ini seperti dihapuskannya pasal tentang aborsi adalah tindakan kriminal, ditambahkannya 2 bentuk kekerasan seksual, yakni perbudakan seksual dan pemaksaan perkawinan, dimasukannya pasal tentang korporasi bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, pasal tentang pendamping korban yang diakui dalam undang-undang, lalu pasal restitusi adalah hak korban yang harus dibayarkan pelaku, juga dibentuknya unit layanan terpadu

Rencananya, setelah pembahasan DIM selesai dilakukan di Rapat Panja DPR dan Pemerintah, setelah itu hasilnya akan dibahas di tim perumus, baru kemudian dibahas di rapat pleno dan rapat paripurna DPR.

Menurut rencana RUU TPKS akan diundangkan oleh Presiden pada 21 April 2022

Luviana

Setelah menjadi jurnalis di media mainstream selama 20 tahun, kini menjadi chief editor www.Konde.co dan menjadi dosen pengajar paruh waktu di Jakarta. Pedagoginya dalam penulisan isu media, perempuan dan minoritas

Let's share!