Dinilai Salah Kaprah, Aktivis HAM Minta MA Tolak Uji Materi Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus

Para aktivis HAM meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menolak uji materi Permendikbudristek tentang Kekerasan Seksual di Kampus yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Uji materi ini dinilai salah kaprah, karena Permendikbud ini mengatur stop kekerasan seksual, bukan soal kesusilaan.

Para aktivis hak asasi manusia (HAM) meminta Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dilayangkan lembaga adat di Sumatera Barat.

Penolakan ini dinyatakan dalam pernyataan sikap bersama pada Senin, 11 April 2022. Uji materi atau judicial review ini sebelumnya diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Judicial review ini diajukan untuk menguji pasal Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l dan m yang mencantumkan frasa “tanpa persetujuan korban” dan “tidak disetujui korban”.

Frasa “tanpa persetujuan korban” atau “tidak disetujui oleh korban”  ini ditafsirkan LKAAM sebagai pintu yang membuka terjadinya perzinahan di lingkungan perguruan tinggi.  

Para aktivis HAM dari organisasi YLBHI, ICJR. MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan memandang bahwa permohonan uji materiil ini adalah salah satu langkah mundur terhadap upaya pencegahan dan pelindungan korban kekerasan seksual di lingkup perguruan Tinggi.

Judicial review ini juga dinilai menghambat upaya korban kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi dalam mendapatkan kepastian hukum, mendapat perlindungan serta mendapatkan hak untuk pemulihan. Kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi menjadi salah satu poin perhatian kami.

“Selama ini, publik dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja,” ujar Muhamad Daerobi dari LBH APIK yang merupakan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan dalam pernyataan persnya yang diterima Konde, Senin (11/4/2022).

Koalisi menilai Judicial Review ini tidak tepat, karena Permendikbud 30/2021 disusun dengan memperhatikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, materi yang dimuat dalam Permendikbud 30/2021 adalah Mengenai Kekerasan Seksual, sedangkan Materi Permohonan adalah Soal Menjaga Kesusilaan, jadi ini merupakan 2 hal yang berbeda

Koalisi juga melihat, objek 1 materi muatan pasal yang dimohonkan pemohon yang menjadi dasar adalah frasa “tanpa persetujuan” dan frasa “yang tidak disetujui” di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan m Permendikbud 30/2021. (Permohonan Uji Materiil Pemohon, poin VI.13), tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian pemohon dengan dan objek permohonan pemohon.

“Konsepsi persetujuan/konsen penting dalam dasar pengaturan tentang Kekerasan Seksual,” lanjut Daerobi.

Oleh sebab itu, melalui Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan, mendukung dan mendorong majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam register No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung untuk menolak permohonan para Pemohon.

Koalisi juga meminta Majelis Hakim menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017, bahwa berdasarkan prinsip hak asasi manusia, Pasal dan ayat Permendikbud 30/2021 yang mengandung frasa redaksional “tanpa persetujuan” dan “yang tidak disetujui” tetap harus dimuat untuk mendefinisikan kekerasan, untuk membedakan mana korban mana pelaku, dengan tujuan untuk melindungi korban.

“Kami memohon Majelis Hakim menyatakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,” imbuh Daerobi.

Koalisi berharap Majelis Hakim yang menangani perkara No. 34P/HUM/2022 di Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dasar Amicus Curiae (sahabat pengadilan) menjadi bentuk penggalian dan pemahaman nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Terakhir, Koalisi mendorong Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi ikut terlibat aktif melakukan pemantauan perkembangan implementasi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Tim Konde.co

Konde.co lahir pada 8 Maret 2016 untuk mengelola ruang publik dari sudut pandang perempuan dan minoritas sebagai bagian dari kesadaran dan daya kritis, menghadirkan penerbitan artikel di website, produksi video/ film, dan informasi/ pengetahuan publik. Kini dikelola oleh individu-individu yang mempunyai kesamaan dalam memandang perempuan dan minoritas.

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email