Pemerintah Australia baru saja memutuskan untuk memberikan cuti berbayar sebanyak 10 hari kepada para pekerja yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Keputusan penting ini diperjuangkan oleh para serikat pekerja dan advokat di Australia yang tertuang dalam prinsip Fair Work Commission (FWC).
Sebelumnya, pekerja Australia yang mengalami KDRT mendapatkan jatah cuti 5 hari, namun, tidak dibayar. Maka dengan adanya keputusan cuti diperpanjang sampai 10 hari dengan berbayar ini, termasuk keputusan bersejarah yang progresif.
“Cuti FDV (Family Violence Leave) berbayar memberikan bantuan yang signifikan bagi mereka yang mengalaminya,” ujar Komisi Dewan, dilansir dari ABC News (17/5).
Disebutkan, cuti KDRT tersebut akan membantu para pekerja dalam menjaga keamanan finansial. Utamanya, saat para korban KDRT membutuhkan akses layanan, pemulihan hingga keluar dari lingkaran kekerasan KDRT itu. Tentunya, ini semua membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tak sedikit.
Pengajuan cuti berbayar 10 hari bagi korban KDRT itu tidaklah berjalan mulus. Kalangan kelompok bisnis sebelumnya sempat menolak dan khawatir bahwa penerimaan hak cuti tersebut skeptis diterapkan di perusahaan-perusahaan. Salah satunya kaitannya dengan kemampuan finansial perusahaan.
“Hak cuti 10 hari KDRT yang dibayar kemungkinan akan rendah, yang menunjukkan bahwa biaya seperti itu tidak mungkin substansial,” ujar kalangan pengusaha.
Pekerja Lepas dan Kontrak Belum Dapat
Kebijakan cuti berbayar 10 hari untuk korban KDRT ini direncanakan memang akan berlaku bagi para pekerja tetap, namun para pekerja lepas dan kontrak masih belum mendapatkan akses itu.
Poin inilah yang kemudian juga tengah diperjuangkan oleh kalangan serikat pekerja dan advokat. Mereka menyerukan pemerintah agar bisa memperluas pemberlakuan aturan ke semua pekerja termasuk para pekerja lepas dan kontrak.
“Banyak perempuan pekerja yang hidup dengan upah rendah dan tidak aman (KDRT),” ujar Kepala Eksekutif Women’s Legal Service New South Wales, Helen Campbell.
Dirinya berkeyakinan, keamanan finansial bagi korban KDRT tersebut sangat penting untuk kontribusi pada keselamatan pekerja. Tak hanya sebatas kebutuhan ekonomi, tapi dukungan mental untuk bisa lebih tenang dalam mengurus kasus KDRT yang dialaminya.
Dosen senior di Flinders University pun sependapat, ia menekankan bahwa pekerjaan korban KDRT yang terbengkalai akibat tidak diterapkannya cuti KDRT berbayar, bisa berdampak lebih luas ke semua aspek pekerjaan.
“Maka penting keputusan FWC sebagai pengakuan KDRT mungkin terjadi, harapannya pemberlakuannya akan diperluas ke lebih banyak orang (pekerja),” katanya.
Dewan Serikat Pekerja Australia (ACTU) juga telah meminta pemerintah federal berikutnya untuk memperpanjang cuti KDRT berbayar 10 hari ini kepada semua pekerja. Hal itu mereka dorong agar termaktub dalam Standar Ketenagakerjaan Nasional.
Tingginya Kasus KDRT, Negara Harus Bertindak
Di Australia rata-rata ada sebanyak 18 perempuan tiap tahun telah dibunuh oleh pasangannya setelah mereka menjadi korban KDRT. Salah satu upaya yang bisa dilakukan negara untuk melindungi korban KDRT ini adalah menyediakan akses layanan serta kebijakan yang pro terhadap perlindungan korban yaitu cuti berbayar 10 hari.
Menjawab pihak-pihak yang kontra, bahwa kebijakan ini akan disalahgunakan bagi pekerja untuk mengaku KDRT demi mendapatkan tambahan libur atau upah, Presiden ACTU Michele O’Neill menjawab dengan tegas.
“Tidak ada pekerja yang memilih pendapatan dibandingkan keselamatan mereka,” kata Michele.
Menyoal kebijakan ini, juru bicara Menteri Hubungan Industrial di Australia, Michaelia Cash mengatakan pihaknya kini tengah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Terutama kelompok advokasi KDRT serta kelompok pengusaha mengenai pengaplikasian dan implikasinya.
“Sesuai dengan proses yang ditetapkan oleh Fair Work Commission,” kata mereka.
Sementara itu, Kelompok Industri Australia (AiGroup) yang sebelumnya telah menyerukan agar cuti KDRT ini disubsidi oleh pemerintah federal dengan upah minimum, kemudian mengatakan akan mengkonsultasikan dengan para anggotanya. Lalu, membuat pengajuan lebih lanjut ke FWC.
“Komisi telah menemukan bahwa dampak biaya pada pemberi kerja (pengusaha) tidak mungkin besar karena kemungkinan tingkat akses pekerja (mengalami KDRT) yang rendah terhadap hak itu,” kata Direktur Eksekutif AiGroup, Innes Willox.
Hal penting lainnya, kebijakan cuti KDRT berbayar yang mayoritasnya perempuan ini, selain didorong untuk diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Juga tak kalah penting, ditekankan untuk tidak berdampak pada kelangsungan kerja perempuan. Semisal adanya pemecatan ataupun pengurangan rekrutmen perempuan.
Di sisi lain, Organisasi Konseling dan Advokasi KDRT, Full Stop Australia menegaskan, hak privasi dan keselamatan bagi korban KDRT di tempat kerjanya juga perlu menjadi perhatian. Maka hal ini juga menjadi kewajiban perusahaan untuk mempraktikkan aturan perusahaan yang ramah bagi korban KDRT.
Komisi yang menerima pengajuan kebijakan hak cuti berbayar 10 hari bagi korban KDRT ini, rencananya akan memproses lebih lanjut pada 1 Juli 2022 ini.
