Camat Perempuan Dicopot Usai Catwalk ala Citayam Fashion Week: Bentuk Kontrol Tubuh Perempuan

Dewi Novita, seorang camat di Payakumbuh Timur, Sumatera Barat tiba-tiba dicopot dari jabatannya setelah mengunggah video, dimana ia sedang jalan ala Citayam Fashion Week. Dewi dicopot karena yang dilakukannya dianggap tidak sesuai dengan norma adat dan agama. Lagi-lagi negara mengontrol tubuh perempuan

Seorang camat perempuan di Payakumbuh Timur, Sumatera Barat, Dewi Novita, tiba-tiba jadi perbincangan di sosial media. 

Dewi Novita baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Camat usai viralnya video catwalk ala Citayam Fashion Week (CFW)di Tiktok yang dianggap “tidak sesuai dengan norma agama dan adat”.

Di video yang diunggah di akun Tiktok dan Instagram dewi.centong ini, nama sosmed Dewi Novita, dia tampak sedang menyeberang zebra cross jalan raya yang biasa ia kenakan ketika bekerja dan berjilbab merah muda. Dengan menggunakan kacamata hitam dan high heels, Dewi melakukan catwalk tak jauh beda dengan banyak orang lainnya yang mengikuti tren CFW di sosial media.

Foto: Instagram dewi.centong

Tak berselang lama, konten yang diunggah Dewi itupun mendapatkan komentar negatif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Payakumbuh. Puncaknya, Dewi dilaporkan ke Walikota Payakumbuh atas kontennya yang dianggap “tidak mencerminkan contoh baik” sebagai pejabat publik. Hingga, Dewi akhirnya dicopot jabatannya menjadi Camat. 

“Yth, Ibu Camat Payakumbuh Timur. Kami mohon dengan hormat agar postingan ibu ini dapat dihapus, dengan beberapa pertimbangan berikut,” tulis akun Instagram @muipayakumbuh, di kolom komentar unggahan dewi.centong.

“Konten ini tidak sesuai dengan norma agama dan budaya/ adat Minangkabau yang bernafaskan Islam. Dimana falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah menjadi acuan hukum dan norma di masyarakat. Mohon ibu memperhatikan pula “alua jo patuik” sebelum membuat konten yang akan menjadi sorotan publik. Jangan latah mengikuti apa yang sedang tren/ viral, karena ibu adalah pejabat publik yang akan menjadi contoh/ tauladan bagi masyarakat,”

Ketika dikonfirmasi Konde.co, Dewi Novita menyatakan bahwa ia dicopot sebagai Camat dan dipindahkan ke Satpol PP

“Saya dicopot dari jabatan Camat, kemudian dipindahkan menjadi Sekretaris Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja),” ujar Dewi Novita ketika dihubungi Konde.co, Jumat (12/8).

Oleh MUI, Dewi dinilai berpakaian tidak mengikuti apa yang diajarkan agama. Meskipun dia sudah berjilbab, MUI menilai menurut kaidahnya pakaian muslimah harus menutupi aurat secara sempurna. Tidak boleh ketat/memperlihatkan lekuk tubuh tubuh, transparan, atau berpotensi tersingkap. 

Model fashion yang Dewi ikuti tersebut juga dianggap sebagai tabarruj orang-orang jahiliyah yang dikecam dalam Syari’at. Hal tersebut menurut mereka bertentangan dengan karakter Gadis Minang yakni budaya malu.

“Jika ibu bermaksud untuk mempromosikan Tenun Balai Panjang, maka tidaklah dengan cara “murahan” ala anak-anak Citayam itu,” tulis MUI Payakumbuh beberapa waktu lalu.   

Foto: Okezone.com

Usai pencopotan jabatannya itu, Dewi melalui akun sosmednya lalu mengungkapkan kekecewaannya. Dia juga merasa aneh bahwa pejabat publik lainnya di Sumatera Barat yang membuat video serupa, tidak diberikan komen sama sekali, tapi Dewi mendapatkan komentar negatif dan dicopot dari jabatannya 

Sebagai perempuan yang harus menghidupi dua orang anaknya, dia juga sangat menyesalkan bahwa tindakan tidak objektif yang dilakukan MUI Payakumbuh ini, telah membuat impian dan karirnya hancur. 

“Terimakasih MUI kota Payakumbuh, sudah membuat hancur semua impian aku. Tapi yang anehnya di daerah lain di Sumatera Barat yang membuat video seperti ini tidak dikomen sama sekali. Apakah ini salah satu cara untuk menghancurkanku sehingga semua impianku hancur lebur dalam sekejap mata,” ungkap Dewi Novita 

Perempuan Terus Dikontrol atas Otoritas Tubuhnya: Kentalnya Budaya Patriarki

Apa yang dialami Dewi Novita, adalah satu dari sekian banyak dari kisah perempuan yang terus dikontrol atas tubuhnya. Atas nama agama atau budaya, perempuan dipaksa untuk mengikuti standar-standar tertentu. Otoritas atas tubuhnya yang semestinya privat dan begitu personal, menjadi kontrol masyarakat bahkan negara. 

Masih kita ingat, kasus dugaan pemaksaan berjilbab pelajar perempuan di Yogyakarta, yang juga viral belakangan ini. Guru dan pihak sekolah diduga memaksa untuk menggunakan jilbab hingga membuat murid tersebut depresi. 

Laporan Human Rights Watch menunjukkan bahwa sejak tahun 1990, ada banyak peraturan nasional maupun daerah yang mengatur standar berpakaian Islami bagi perempuan di lembaga pendidikan baik untuk siswa, guru, maupun dosen. Meskipun berbagai pihak telah mengkritik, seperti Komnas Perempuan, yang menganggap peraturan itu cenderung bias gender dan misoginis.

Aturan hak asasi manusia internasional menjamin hak untuk secara bebas memanifestasikan keyakinan agama seseorang, untuk kebebasan berekspresi, dan untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Perempuan dewasa dan anak perempuan berhak atas hak yang sama dengan laki-laki dewasa dan anak laki-laki, termasuk hak untuk memakai apa yang mereka pilih. Setiap pembatasan atas hak-hak ini harus untuk tujuan yang sah dan diterapkan dengan cara yang tidak sewenang-wenang dan tidak diskriminatif.

Perlindungan ini termasuk dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia telah meratifikasi semua perjanjian internasional tersebut. Aturan wajib jilbab juga melemahkan hak anak perempuan dan perempuan dewasa untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun” berdasarkan pasal 28(i) UUD 1945.

Di Yogyakarta, pemerintah kemudian menonaktifkan kepala sekolah dan tiga guru yang terlibat dalam kejadian itu, namun pada kasus Dewi justru lembaga negara justru menguatkan kontrol atas otoritas tubuh perempuan, dengan mencopot jabatan Camat Dewi Novita. 

Aceh sebagai daerah Syariat Islam, kemudian juga mendorong pemerintah melahirkan berbagai kebijakan diskriminatif di Aceh. Termasuk, kaitannya dengan pelanggengan kontrol atas otoritas tubuh perempuan. Kebijakan ini memicu munculnya kebijakan lain yang banyak menjadikan perempuan sebagai objek dari kebijakan tersebut, seperti aturan perempuan memakai rok, peraturan jam malam bagi perempuan, peraturan perempuan dilarang mengangkang di sepeda motor, hingga menghasilkan hukum jinayat dan hukum acara jinayat di Aceh.

Kebijakan yang dilahirkan telah membatasi akses dan kontrol perempuan terhadap ruang publik dan sumber kehidupannya. Peran-peran perempuan kemudian dikembalikan ke ruang domestik. Implementasi kebijakan diskriminatif juga memunculkan persoalan baru. Kebijakan Qanun Jinayat misalnya, dimana Solidaritas Perempuan mencatat pada tahun 2017 terdapat 33 kasus pencambukkan yang terjadi di Aceh, diantaranya persoalan tuduhan khalwat dan zina.

Namun mirisnya, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh juga memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Aceh selama ini tidak berdampak dalam pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. 

Jadi, kenapa tubuh perempuan terus diatur?

Berkaca dari apa yang dialami Dewi hingga siswi yang dipaksa berjilbab, kita bisa melihat bagaimana masyarakat patriarki masih menganggap bahwa standar busana bagi perempuan itu kerap dijadikan simbol kesalehan sosial ataupun moralitas. 

Filsuf Michel Foucault (dalam Listiono) dalam Jurnal Perempuan mengatakan bahwa tujuan dari pendisiplinan otoritas tubuh adalah untuk membentuk suatu tubuh yang patuh dan dapat ditundukkan, dimanfaatkan, ditransformasikan, diperbaiki dan dapat ditingkatkan gunanya. Seperti halnya negara termasuk aturan-aturannya, bisa menjadi salah satu pelaku pemilik kontrol atas tubuh. Utamanya, perempuan (James S. Coleman). Contoh yang paling nyata di sekitar kita adalah pengaturan perempuan dalam berpakaian, alat kontrasepsi atau KB (keluarga berencana), kehamilan, seksualitas, pernikahan, pendidikan dan lainnya. 

Meskipun secara sepintas aturan-aturan itu berjalan teratur dan efisien, namun jangan lupa pada pusat otoritas yang membelenggu. Tubuh utamanya perempuan adalah milik setiap individu. Bukan milik kelompok atau publik. 

Maka dari itu, perempuan harus diposisikan sebagai subjek atas otoritas tubuhnya, bukan objek. Perda-perda diskriminatif yang mendiskreditkan nilai-nilai pada perempuan juga harus dihapuskan karena membelenggu tubuh perempuan, melakukan kekerasan dan diskriminasi

Nurul Nur Azizah

Bertahun-tahun jadi jurnalis ekonomi-bisnis, kini sedang belajar mengikuti panggilan jiwanya terkait isu perempuan dan minoritas. Penyuka story telling dan dengerin suara hujan-kodok-jangkrik saat overthinking malam-malam.

Let's share!