Gerwani: Dianggap Kuntilanak dan Jadi Korban Propaganda Hitam Pemerintah Orba

Kampanye hitam yang sarat imajinasi seksual menyamakan Gerwani sebagai kuntilanak perempuan. Kampanye ini juga dipakai untuk melarang perempuan terlibat dalam kegiatan politik.

Selama ini Alya Eka Khairunnisa selalu mendengar pernyataan buruk soal Organisasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahnya. Gerwani dianggap sebagai organisasi perempuan yang menyeramkan dan suka menyileti jenderal-jenderal.

Hal ini dialami Alya di sekolahnya, Gerwani selalu digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang suka menyiksa orang-orang. Hal ini menjadi stigma yang dilekatkan pada Gerwani dalam tragedi Gerakan 30 September.

”Tidak ada ruang untuk Gerwani di buku-buku sekolah, tenaga pendidik alergi menjelaskan Gerwani dan hanya menceritakan Gerwani dalam versi pemerintah,” ungkap Alya Eka Khairunnisa, Ketua Forum Anak Kota Tangerang dalam Webinar berjudul G30S; Propaganda terhadap Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta (28/9) yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Feminis

Alya bercerita bahwa hampir semua orang muda generasi seumurnya tak bisa membaca utuh sejarah Gerwani di buku sejarah karena seperti ada penghilangan sejarah. Gerwani justru dianggap organisasi terlarang dan punya jejak buruk pada Gerakan 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan G30S.

Padahal Gerwani merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia pada 1965. Awalnya bernama Gerwis, lalu pada 1954 berganti nama jadi Gerwani. Dalam pendiriannya, Gerwani ingin mencurahkan perhatian pada pemberantasan buta huruf, pengorganisasian perempuan-perempuan di desa dan pendirian sekolah. Aktivis-aktivis Gerwani adalah para perempuan yang tak henti berjuang untuk kemerdekaan sampai memperjuangkan nasib dan kondisi perempuan. 

Indoprogress.com menulis, dalam Kongres II Gerwani misalnya, dirumuskan bahwa hak perempuan dan anak-anak tak dapat dipisahkan dari kemerdekaan dan perdamaian. Hak atas fasilitas pendidikan, kesehatan yang mudah, serta tanpa adanya buruh anak dan kawin paksa, adalah tema perjuangan Gerwani yang dilakukan dengan konsisten.

Gerwani juga melakukan jaringan yang luas dan kuat dengan organisasi perempuan internasional. Gerwani ikut serta dalam sebuah federasi perempuan internasional, Women International Democratic Federation (WIDF) yang didirikan tahun 1945. Gerwani juga turut berpartisipasi dalam Congress of Women di Paris. Adapun tujuan WIDF secara garis besar adalah memperjuangkan hak kaum perempuan sebagai ibu, pekerja dan warga negara; memperjuangkan hak anak-anak untuk hidup, kesejahteraan dan pendidikan; mendukung kemerdekaan nasional, penghapusan apartheid, diskriminasi rasial dan dan fasisme.

Namun Alya Eka Khairunnisa menyebut, cerita yang didengar secara turun-temurun selama ini selalu bernada negatif soal Gerwani.

”Misalnya muncul sebuah stigma, dulu nenekmu Gerwani ditangkap karena tuduhan jahat sebagai PKI, keluarga lainnya menyebut jangan main sama anak itu karena keturunan Gerwani, PKI,” itu yang kerap didengar Alya.

Alya melihat, tak hanya di buku-buku sejarah, pemerintah juga membungkam media yang memberikan narasi alternatif, sedangkan pemerintah sibuk mendoktrin.

”Penguasa adalah kreator sejarah sebagian berita utama dari media milik penguasa. Pemerintah cenderung membungkam media yang memberikan narasi alternatif, pemerintah cenderung memproduksi doktrinasi dan berita bohong,” jelasnya.

Alya menganggap tak seharusnya pelajar mau menerima saja informasi apapun. Sebagai orang muda, Alya mengaku melakukan perlawanan sederhana dalam kesehariannya. 

“Jangan biarkan pemerintah mendikte kebenaran, buatlah kebenaran sesuai perspektif pribadi. Menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri, menciptakan arus sendiri, menghadirkan tokoh perempuan dalam keseharian kita,” paparnya.

Pelurusan Propaganda Hitam

Sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia dari Ruang Arsip dan Sejarah (RUAS) Indonesia dalam diskusi yang sama menceritakan awal mengapa Gerwani menjadi sasaran arus utama atau rezim?

Ini bermula dari pemberitaan media yang pro terhadap pemerintah yang dikuasai oleh militer. Militer mengeluarkan surat perintah No.01/Drt/10/1965 yang dikeluarkan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dan ditujukan kepada Panglima daerah Kepolisian VII/Jaya. Dalam media Berita Yudha  pada 7 Oktober 1965, mereka menyiarkan berita bahwa para jenderal mengalami penganiayaan di luar batas perikemanusiaan dengan menampilkan foto-foto buram jenazah yang sudah dalam keadaan membusuk

“Berita di Harian Angkatan bersenjata pada 3 November 1965 memuat potret dua gadis remaja yang ketakutan dengan pernyataan seorang anggota Pemuda Rakyat yang menyebut bahwa ia melihat tiga puluh orang Gerwani berteriak-teriak menyiksa dan bermain-main dengan Jenderal Ahmad Yani yang sudah dalam keadaan pingsan,” lanjut Ita.

Kampanye atas kekejaman Gerwani, dikatakan Ita Nadia sengaja dirancang untuk menyulut kemarahan rakyat terhadap Gerwani. Elemen Narasi sadisme seksual secara spesifik ditujukan terhadap anggota Gerwani, sehingga fantasi anti-aktivisme perempuan ini hidup horizontal di tengah masyarakat sipil. 

“Gelombang pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota Gerwani dan PKI mulai pada awal November 1965 sampai 1967. Pasukan elit Angkatan Darat yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sarwo Edi mulai mengerahkan massa pemuda dan melancarkan aksi pembersihan sistemik dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Bali,” kata Ita Nadia.

Ita Nadia menyebutkan, rangkaian narasi tentang kebrutalan Gerwani yang dituduh mengandung bumbu seksual ini berseberangan dengan fakta dari hasil visum terhadap masing-masing jenazah korban yang dilakukan tim dokter. 

Tim ini diketuai oleh Brigjen dr. Roebiono Kertopati dan laporan autopsi mereka dinyatakan tidak adanya tanda-tanda penyiksaan seperti yang digambarkan dalam pemberitaan surat kabar saat itu. 

“Luka-luka cedera yang bukan akibat tembakan tidak menunjukkan penganiayaan dengan silet atau pisau lipat, melainkan tusukan bayonet, kemungkinan hantaman popor senjata, pengikatan yang terlalu erat atau benturan dengan benda-benda tumpul,” jelasnya.

Ita Nadia menyayangkan, stigma terhadap aktivis Gerwani sebagai segerombolan perempuan yang biadab dan tidak berakhlak menumbuhkan kecurigaan dan kebencian masyarakat terhadap perempuan-perempuan yang berani bersikap kritis yang terjadi selama puluhan tahun. Gerwani seperti harus menanggung luka sejarah. Para anggotanya ditutup aksesnya dan harus menanggung stigma sebagai perempuan yang biadab. 

Kisah-kisah fantasi tentang sekelompok perempuan muda yang menari telanjang, mempermainkan para jenderal, untuk kemudian menyiksa mereka sampai mati, berbenturan dengan kepercayaan umum tentang citra perempuan yang baik, lemah lembut, keibuan dan sopan. Lebih dari itu, penggunaan simbol-simbol keagamaan dan moralitas menjadi simbol buruk yang disematkan pada Gerwani sebagai perempuan yang tak beragama dan tak bermoral

“Gerwani bukan lagi sekadar nama organisasi yang dianggap terlibat dalam G30S, ia beralih menjadi simbol perempuan liar dan tidak beragama, dan dianggap melakukan tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, siapapun yang dituduh sebagai Gerwani berarti sama dengan penjahat yang haus darah sehingga pantas untuk dihukum seberat beratnya,“ ungkap Ita Nadia.

Dalam perkembangan lebih jauh, dikatakan Ita, istilah Gerwani menjadi stigma laten yang digunakan untuk mencegah perempuan terlibat dalam kegiatan politik. Pada masa pemerintahan orde baru, perempuan  yang bekerja untuk pemerintah, serta istri pegawai negeri sipil dan militer, diwajibkan bergabung dalam organisasi-organisasi bentukan pemerintah, yaitu Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi. 

Hierarki kepengurusan organisasi-organisasi istri harus mengikuti hierarki jabatan para suami dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan terpusat pada peran perempuan sebagai istri dan ibu untuk mendukung sepenuhnya kebijakan pembangunan nasional pemerintah baru pada periode 1980-an.

“Di masa ini juga muncul aktivis-aktivis perempuan yang mulai memperjuangkan hak perempuan. Akan tetapi kegiatan di wilayah politik terbatas, karena mereka melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah, maka dianggap Gerwani baru,” jelas Ita.

Fitnah Kejam dan Bumbu Seksualitas

Sejarawan Astrid Reza menambahkan,  kampanye hitam yang sarat imajinasi seksual menyamakan Gerwani sebagai kuntilanak perempuan yang ditakuti oleh semua orang.

“Para Tapol perempuan diburu, dibunuh, dihilangkan secara paksa, ditangkap, dilecehkan, diperkosa, dipenjarakan tanpa pengadilan, dipisahkan dari keluarga dan anak-anaknya. Mereka disekap, dibuang, diperbudak secara paksa di penjara-penjara yang didesain khusus oleh militer diantaranya Penjara bukit Duri, LP Bulu semarang, Kamp Plantungan,” jelas Astrid Reza.

Gerwani kemudian dibubarkan dan dinyatakan terlarang, kegiatan perempuan dibatasi, ketika itu PKK dikontrol oleh militer dan unit-unit terkecil.

“Melihat proses panjang yang dilalui oleh gerakan perempuan di Indonesia mengalami represi dari masa ke masa, gerakan perempuan belajar mengkodifikasi nilai-nilai feminisme dalam keseharian dan berbasis pengetahuan lokal perempuan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakatnya,” jelas dia.

Perjalanan pencitraan Gerwani selepas Orba, memiliki ruang untuk mengintepretasikan ulang, pembelajaran ulang  dan pencatatan ulang dari narasi yang tercerabut dari akarnya. “G30S, Sebuah propaganda yang terus berlarut hadir sejak Orde Baru sampai sekarang. Narasi simpang siur yang terus disemayamkan alih-alih penguakan hasil autopsi terus disebarluaskan oleh rezim dan berakibat pada kekerasan yang disasar pada perempuan. Pemenjaraan tanpa pengadilan dan berbagai kekerasan yang dialami para aktivis perempuan, yang dituduh berafiliasi dengan organisasi ini justru terdengar awam di telinga masyarakat,” kata dia.

“Sadarkah bahwa propaganda ini terus menjadi stigma dalam mencegah perempuan terlibat di kegiatan politik yang penuh akan maskulinitas dan dikuasai oleh laki-laki? Sudah setengah abad berlalu, pernahkah terlintas dibenak kita bagaimana dengan penyelesaian yang dilakukan negara dari tragedi ini?,” pungkas Astrid.

Devi P. Wiharjo

Beberapa tahun jadi jurnalis, sempat menyerah jadi manusia kantoran, dan kembali menjadi jurnalis karena sadar menulis adalah separuh napas. Belajar isu perempuan karena selama ini jadi perempuan yang asing pada dunia perempuan, eksistensialis yang hobi melihat gerimis di sore hari.

Let's share!