Sejumlah feminis menjadikan tubuh perempuan sebagai hal mendasar yang diperjuangkan, karena hingga sekarang, tubuh perempuan terbukti hanya diperhitungkan dalam istilah-istilah fungsional saja.
Konstruksi berpikir masyarakat sering menyebut perempuan hanya dari tubuhnya saja. Feminis, Julia Kristeva menyebut bahwa tubuh perempuan adalah kekuatan yang sering disembunyikan dan tidak terepresentasikan.
Feminis, Dorothy Dinnerstein kemudian menyatakan bahwa subordinasi tubuh perempuan ini terjadi karena pengabaian pada tubuhnya. Hal ini dibarengi dengan bahasa tubuh masyarakat yang seksis dan melekat pada institusi-institusi patriarki.
Michel Foucault adalah salah seorang Filsuf Prancis dengan teorinya yang cukup berpengaruh yaitu relasi power and knowledge. Foucault ingin menunjukkan bagaimana manusia meregulasi dan mengontrol diri dibalik kekuasaan yang direpresentasikan melalui pengetahuan.
Relasi kekuasaan dan pengetahuan yang diusung oleh Foucault fokus yaitu pada bagaimana pengetahuan yang didistribusikan secara terus menerus akan membentuk kekuasaan dan sebaliknya. Timbal balik antara kuasa dan pengetahuan yang disampaikan oleh Foucault dapat diaplikasikan dalam membaca praktik politik atas tubuh perempuan.
Pada kasus Mahsa Amini, perempuan 22 tahun yang ditangkap oleh polisi Iran karena menggunakan jilbab setengah terbuka tersebut menuai kecaman publik. Undang-Undang yang digunakan oleh negara Iran adalah hukum Islam. Perempuan muslim di Iran wajib menggunakan jilbab dan pakaian yang menutup aurat sejak revolusi Islam 1979. Jika melanggar peraturan tersebut, polisi moral tidak segan-segan untuk memberi sanksi mulai dari teguran, denda, hingga menahan perempuan yang berujung kematian.
Representasi politik tubuh perempuan inilah yang kemudian diurus oleh kekuasaan dan pengetahuan sebagai praktik penindasan menanggalkan kerja-kerja HAM.
Tidak berhenti disitu, Veronica Koman aktivis HAM Papua juga menjadi sasaran amuk masa di Indonesia karena dianggap separatis dan provokatif. Selama ini Veronika hanya menyampaikan informasi berupa foto dan video tentang represi aparatur negara terhadap warga Papua. Akibat informasi yang disampaikan Veronika tentang konflik HAM di Papua, Veronika sempat mendapatkan cercaan dan ancaman perkosaan dan pembunuhan setiap hari karena dianggap mendukung kemerdekaan Papua.
Apa yang dilakukan oleh Veronika sebagai realisasi perempuan yang berdaya oleh pengetahuannya justru berakhir pada diskriminasi dan intimidasi berkepanjangan.
Kasus di atas menjadi contoh tentang praktik monopoli politik yang menyerang tubuh perempuan. Bagaimana tubuh perempuan menjadi objek yang bisa serta merta dikontrol oleh kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Represi tubuh perempuan dilanggengkan melalui berbagai kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga di negeri kita sendiri. Kesadaran tentang regulasi politik yang mencekik perempuan perlu dikontrol dan dikaji lebih dalam untuk menekan angka korban kekerasan terhadap perempuan.
Ingat! Objektifikasi tubuh perempuan tidak pernah selesai. Perempuan banyak mengonsumsi keharusan yang dilahirkan oleh masyarakat. Tekanan sosial pada perempuan untuk harus cantik, harus menikah, harus menghormati suami, harus punya anak, harus menuruti kata orang tua, dan keharusan lainnya berakibat fatal untuk kesehatan mental perempuan.
Lingkungan membunuh perempuan dengan konstruksi sosial yang menjadi standar masyarakat dan negara. Setiap tarikan nafas perempuan di dunia adalah perlawanannya pada relasi pengetahuan dan kekuasaan yang menindas, mengekang, dan memenjarakan.
Berjuta ribu kali perempuan berusaha dan mengupayakan pemberdayaan dirinya untuk mencapai titik kemerdekaan atas tubuhnya yang terpolitisasi oleh kuasa dan pengetahuan selalu disertai konsekuensi nyawa. Untuk perempuan di luar sana, harta paling berharga yang bisa kita miliki seutuhnya hanya tubuh beserta pengetahuannya.
Berhenti memperkosa tubuh perempuan adalah pemikiran feminis tentang tubuh perempuan. Orang lain dengan keangkuhan pengetahuan dan kekuasaan seharusnya tidak berhak atas milik kita. Belasungkawa sebesar dan sedalam-dalamnya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM dan korban praktik politik atas tubuh perempuan di dunia.
Upaya menyelamatkan perempuan dari intervensi agama, negara, dan budaya menjadi PR berat bagi kita semua. Semua perempuan di dunia perlu berhenti menoleransi segala upaya yang bertujuan mendiskreditkan perempuan.
Tidak ada kebijakan yang seharga dengan nyawa sekalipun kebijakan tersebut dikaitkan dengan agama. Semua agama tidak akan menormalisasi pembunuhan, diskriminasi, represi, intimidasi, dan lain sejenisnya yang melanggar Hak Asasi Manusia.
Otoritas dan moralitas atas tubuh perempuan akan selamanya menjadi miliknya. Sekali lagi, negara perlu kembali pada kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Us Karena negara harus didesak untuk memperjuangkan tubuh perempuan dan menolak terhadap tindakan-tindakan yang menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek.
