Sri Siti Marni, Toipah dan Rizki adalah para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang pernah disiksa majikannya dan berjuang untuk keluar dari sana. Kasus-kasus yang menimpa ketiga PRT ini mengawali catatan apa yang terjadi pada PRT selama ini.
Penyiksaan ketiganya mereka ungkapkan dalam acara Konferensi Pers: Catatan Akhir Tahun PRT, Surat untuk Presiden dan Ketua DPR, yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pada Senin, 12 Desember 2022 secara online.
Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah pekerja yang bekerja di balik tembok. Kekerasan yang terjadi pada PRT tersembunyi diantara tembok yang tidak terlihat. Dan hingga hari ini, pemerintah dan DPR masih abai pada kenyataan-kenyataan yang menyakitkan bagi mereka.
Desember 2022 merupakan titik nadir RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Presiden dan Ketua DPR masih bergeming dengan isu ini. Maka para PRT Sri Siti Marni, Toipah, Rizki dan para PRT korban di Indonesia kemudian bersuara.
Dalam setahun ini misalnya, sejumlah organisasi yang mengadvokasi PRT masih mencatat kekerasan demi kekerasan yang terjadi pada PRT. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini mengungkap, kasus kekerasan yang menimpa para PRT saat ini berjumlah 639, kasus terakhir adalah penyiksaan yang menimpa Siti khotimah, yang dirawat di Pemalang, Jawa Tengah pada Kamis 8 Desember 2022 dan sedang ditangani kepolisian.
Lita Anggraini menyatakan bahwa dalam semua kasus kekerasan yang menimpa PRT, majikan atau pemberi kerja tidak mengalami gangguan jiwa.
“Apakah negara akan menghentikan atau membiarkan? UU yang 19 tahun ini yang mulia Presiden akan memproses ini atau bagaimana?” kata Lita Anggraini.
Sri Siti Marni, disekap selama 9 tahun, umurnya masih 11 tahun, disiksa dan disekap, disiram air panas, diseterika tangan dan perut, hidung dipukul, mata disiram air panas dan tidak bisa melihat dengan jelas, mulut juga disiksa, diminta makan makanan kucing oleh majikan dan terkena penyakit TB.
“Sampai saat ini saya masih trauma melihat air panas, trauma penyiksaan masih ada sampai sekarang,” kata Sri Siti Marni.
PRT lain, Toipah, bekerja sebagai baby sitter, kala itu tidak menerima gaji selama 2 bulan, sering dipukul, mata merah sempat tidak bisa lihat. Ia bekerja pada anggota DPR, IH.
“Paling parah telinga berdarah sampai besok paginya tidak berhenti, saya lalu kabur dari apartemen Ascott, saya lari karena saya takut, saya masih trauma dan kepala saya masih sakit apalagi kalau melihat apartemen dan tidur masih terganggu, telinga cacat seumur hidup. Kepala masih trauma kalau melihat kejadian di tahun 2015.”
PRT lain, Rizki Nur Azkia, umur 18 tahun, disiram air cabe di mata, dipukul kaki dan paha pakai raket dan gelas tumbler oleh majikannya di Jakarta. Pernah ditelanjangi dan di videokan, disebar secara meluas ketika telanjang.
“Ini saya merasa terancam jiwa saya.”
Melihat situasi kekerasan ini, Koordinator Koalisi Nasional untuk Advokasi PRT, Eva Kusuma Sundari kemudian mengirimkan surat pada Presiden Jokowi, agar memberikan hadiah pada PRT untuk berpidato dukungan pengesahan RUU PPRT kepada publik, pada 22 Desember 2022 bertepatan dengan Hari Ibu.
“Saya telah berkirim surat dan minta Presiden Jokowi untuk memberikan statemen di Hari Ibu, dan ingin mempertemukan Jokowi dengan para ibu korban agar pemerintah tahu bahwa realitas penindasan dan penyiksaan ini terus tumbuh di Indonesia,” ujarnya.
Eva Kusuma Sundari menyatakan, Kantor Staf Presiden (KSP) memang sudah membentuk gugus tugas pemerintah.
“Pemerintah KSP sudah melakukan tindakan proaktif sudah melakukan lobi kepada PDI Perjuangan, kuncinya di DPR dan ada di mbak Puan.”
Selain berkirim surat, para PRT akan melakukan aksi Rabuan yang diawali dengan Rabu, 21 Desember 2022 di DPR dan Istana Presiden.
“Para PRT akan duduk di DPR atau Istana untuk melihat apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini, mereka akan membawa keprihatinan, kedukaan yang selama ini terjadi pada PRT.”
Kondisi ini merupakan fenomena perbudakan dan kekerasan terhadap PRT di wilayah domestik. Perlakuan terhadap PRT sebagai budak itu nyata sehingga kekerasan itu nyata. Karena PRT dianggap milik, budak, miskin, terdesak dalam relasi kuasa.
Situasi ini tak hanya terjadi di PRT dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Maka mereka berharap situasi kekerasan tak lagi tumbuh dan harus dihentikan.
(Ilustrasi/foto: Freepik)
