Ivan Gunawan Jadi Korban Aturan Diskriminatif KPI Karena Ekspresi Gender

Para aktivis mengkritik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memberikan sanksi pada artis dan pembawa acara Brownis, Ivan Gunawan karena baju yang dipakainya. Aktivis melihat ini sebagai pembatasan ekspresi gender di tayangan televisi.

Ivan Gunawan mendapatkan sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dianggap memakai baju berbeda, atau dianggap memakai baju bergaya perempuan.

Sanksi ini ramai diperbincangkan mulai minggu lalu.

Pemberian sanksi ini terjadi ketika program TV Brownis (Obrowlan Manis) menggelar ulang tahunnya yang ke-6 beberapa waktu lalu. Hadir dengan konsep acara ‘Back to 60s’, para pembawa acara Brownis pun mengenakan pakaian yang tren pada tahun 1960-an. Termasuk desainer kondang sekaligus presenter Brownis, Ivan Gunawan. 

Ivan tampil dengan setelan hitam gemerlap dengan aksesoris berbulu di punggung. Dengan rambut yang dicat kuning kecoklatan, dia mengenakan mahkota. 

Tak berselang lama, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama untuk program siaran Brownis di Trans TV. Ini lantaran Ivan selaku pembawa acara dianggap telah melanggar etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

“Program ini kedapatan menampilkan adegan yang mengarah pada penormalan laki-laki bergaya perempuan yang dipertontonkan kepada khalayak. Tampilan ini dinilai telah melanggar etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana termaktub pula dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran tertulis untuk Program Siaran “Brownis” Trans TV yang sudah dilayangkan pada akhir Desember tahun lalu,” tulis KPI di laman website nya.

Dalam surat teguran itu dijelaskan, pelanggaran yang dilakukan program siaran bergenre variety show ini terjadi pada 30 Oktober 2023 pukul 12.38 WIB. Pelanggarannya berupa penampilan a.n Ivan Gunawan yang menggunakan pakaian, riasan, aksesoris, dan bahasa tubuh kewanitaan. 

Setelah temuan itu, KPI Pusat meminta Trans TV untuk menyampaikan klarifikasinya pada 12 Desember 2023 lalu. Hasil klarifikasi ini juga menjadi catatan KPI dalam rapat pleno penjatuhan sanksi.

“Kita harus menghindari sesuatu yang tidak sesuai norma itu menjadi hal yang lumrah dan bisa dicontoh anak-anak,” tulis Anggota KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam keterangan resminya. 

Baca Juga: Sensasionalisme di Televisi, Kecewa Dengan Kerja KPI

Teguran dari KPI tersebut langsung direspons oleh Ivan Gunawan melalui Instagram Story. Menurutnya, busana yang dikenakan adalah gaya berpakaian tahun 1960-an. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat dalam ulang tahun ‘Brownis’ yaitu “Back to 60’s (Kembali ke 60an)”.

Jika menilik dari sejarahnya, gaya berpakaian laki-laki memang tak mengalami transformasi selama lebih dari seratus tahun. Hingga pada era 1960-an, terjadi perubahan gaya berpakaian yang sangat mencolok. Jika awalnya pakaian yang digunakan laki-laki biasanya polos dan suram, kini terdapat motif dan warna yang jauh lebih cerah.

Akibat teguran tersebut, Ivan Gunawan memutuskan untuk keluar dari acara ‘Brownis’ yang sudah menaunginya selama enam tahun. Kini, host yang akrab disapa Igun tersebut menyatakan ingin mengejar mimpinya di tempat lain.

“Aku sangat senang menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi aku harus mengejar impianku sendiri. Ini untuk awal yang baru,” ujar Ivan dalam unggahan Instagram pada Senin (8/1/2024).

Diskriminasi terhadap Keragaman Gender dan Kebebasan Berekspresi di TV

Televisi bukan kali ini saja membatasi ekspresi termasuk berkaitan dengan keragaman gender. Pada tayangan Brownis saja, tak hanya sekali mendapat teguran dari KPI Pusat. 

Lebih dari 10 teguran tertulis ditujukan kepada program talkshow Trans TV tersebut sejak tahun 2018. Bahkan, ‘Brownis’ sempat dihentikan sementara pada 24 September 2019 dan 6 April 2020. 

Pada 13 Juni 2019, ‘Brownis’ sempat menghadirkan penyanyi jebolan “Indonesia Mencari Bakat”, Hudson untuk bernyanyi dalam acaranya. Seperti diketahui, ciri khas Hudson yaitu penampilan dua gender sekaligus yang ditandai dari riasan wajah dan suara.

Dalam kesempatan yang sama, Wendi Cagur, host ‘Brownis’ menirukan gaya Dorce Gamalama, penyanyi transgender yang diidolakan oleh Hudson. Adegan ini seolah menumbuhkan kekesalan pada KPI Pusat hingga pihaknya memberi sanksi administratif kepada ‘Brownis’.

Sanksi tersebut sama seperti yang diberikan kepada Ivan Gunawan yaitu mempersoalkan laki-laki yang memakai busana dan riasan layaknya seorang perempuan. 

Ini menunjukkan masih langgengnya pembatasan ekspresi gender, yaitu cara seseorang menampilkan gendernya. Cara berpakaian dapat menjadi bentuk ekspresi gender. Bisa juga mencakup aspek penampilan dan perilaku lainnya. Termasuk, gaya rambut, ciri tubuh, minat, bahasa tubuh, suara, kata ganti, dan tingkah laku. 

Baca Juga: AJI Protes Surat Edaran KPI Yang Berpotensi Mendiskriminasi Minoritas

Anggota Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo (46) menyebut bahwa diksi “berpenampilan seperti perempuan” itu subjektif, tidak spesifik, dan tidak jelas. Pasalnya, penampilan seperti perempuan ini bisa didefinisikan sebagai orang yang menggunakan sepatu hak, lemah gemulai, mengenakan daster, dan pakaian bermotif.

“Susah ya mengidentifikasi ekspresi atau pakaian atau penampilan dengan jenis kelamin tertentu. Karena secara keilmuan, sebenarnya ekspresi itu nggak berkelamin, pakaian, simbol-simbol itu nggak berkelamin,” ujar Hartoyo saat ditemui Konde.co pada Selasa (9/1/2024).

Menurut Hartoyo, kategori “berpenampilan seperti perempuan” juga dapat berujung pada diskriminasi yang lebih serius lagi. Ketidakpantasan yang disinggung oleh KPI juga terkesan aneh dan subjektif. Tak ada tolok ukur yang bisa menunjukkan bagaimana penampilan pantas dan tidak pantas.

“Jangan-jangan dia membangun aturan itu dengan negative thinking, dengan stigma, dengan tidak berbasis riset atau basis pengetahuan,” tambahnya.

Oleh karena itu, KPI perlu untuk memperjelas aturan yang ada dengan indikator tertentu agar tidak multitafsir. Indikator ini pun harus berbasis pada riset dan hukum, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dear KPI, Yuk Hargai Keragaman Gender dan Seksual Non-Normatif

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang digunakan KPI, tertulis bahwa perlu adanya perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu. Sayangnya, KPI selalu menunjukkan antipatinya kepada kelompok ragam gender dan seksualitas yang justru bertolak belakang dengan P3SPS.

KPI juga pernah mengeluarkan surat edaran pada seluruh media Televisi di Indonesia pada Februari 2016 untuk tidak menyiarkan program yang menampilkan laki-laki yang memakai baju mirip perempuan, menurut KPI ini menyimpang dari aturan masyarakat dan mempromosikan masyarakat untuk meniru perilaku ini.

Tapi KPI justru abai terhadap tayangan televisi yang menampilkan gaya hidup hedonisme para selebriti yang menggunakan ruang untuk gosip atau menampilkan acara-acara pribadi seperti perkawinan artis, ulangtahun artis yang ditayangkan secara live. Kita tahu, banyak sekali ditemui tayangan seperti pernikahan artis dan kehidupan rumah tangga yang seharusnya tak menjadi konsumsi publik.

Perlu diingat bahwa P3SPS disusun berdasarkan kepentingan publik, hak privasi, serta perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu. Bahkan, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.

“KPI sendiri gagal melaksanakan bahwa melindungi frekuensi milik publik. Dia kok ngurusin ekspresi orang gitu. Sementara hal yang lebih hakiki gitu nggak dia urus. Pernikahan seleb yang kemudian ditayangkan sebenarnya itu kan absurd (aneh),” ujar Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini pada Selasa (9/1/2024).

Baca Juga: Riset Konde.co: Their Story, Bagaimana Media Memandang Keragaman Gender dan Seksual Non-Normatif ‘LGBT’

Dina meyakini bahwa masyarakat bisa memilih mana tayangan yang disukai dan tidak. Mereka bukan khalayak bodoh yang seolah-olah akan terpapar dan terpengaruh tayangan tertentu.

Dalam hal ini, media juga berperan penting dalam memengaruhi cara pandang publik terhadap komunitas dengan keragaman gender dan seksual non-normatif . Representasi media ini dapat berdampak positif bagi mereka. Masyarakat pun semakin paham akan keberagaman gender dan seksual yang positif sebagai bentuk menghargai hak asasi manusia.

“Kita harus menghargai bahwa setiap orang itu punya ekspresi yang berbeda, dikaitkan dengan keragaman gendernya seperti apa. Itu kan keragaman gender yang tidak bisa kemudian dikaitkan dan tidak mungkin berhubungan langsung dengan jenis kelaminnya,” ujar Dina.

Oleh karena itu, KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran harus menerapkan pasal perlindungan kelompok marjinal dengan baik. KPI perlu berkomitmen untuk melindungi kelompok marjinal dari ragam gender dan seksual non-normatif. Bukan hanya sekadar meredam amarah dan mengais simpati publik saja.

“Indonesia punya keberagaman ekspresi. Orang itu nggak bisa dijadikan satu ekspresi saja. Ini fashion lho, orang itu beragam lho. Masa orang mau distandarkan cuma pakai satu jenis baju aja?” pungkas Dina.

(Gambar: IG Ivan Gunawan)

Rustiningsih Dian Puspitasari

Reporter Konde.co.
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!