Dikriminalisasi Karena Posting Chat Perselingkuhan Suami Di Medsos, Apa Yang Harus Dilakukan?

Belakangan ramai pelaporan pidana terhadap Inara Rusli oleh Virgoun atas tuduhan akses ilegal. Ini terjadi usai Inara memposting chat perselingkuhan Virgoun yang kala itu suaminya di media sosial. Kejadian ini memunculkan keresahan bagi para perempuan korban perselingkuhan atau KDRT ketika speak up di sosmed akan dikriminalisasi.

Konde.co dan Koran Tempo punya rubrik ‘Klinik Hukum Perempuan’ yang tayang setiap Kamis secara dwimingguan. Bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, Perempuan Mahardhika, dan JALA PRT. Di klinik ini akan ada tanya jawab persoalan hukum perempuan. 

Tanya:

Halo Klinik Hukum bagi Perempuan, perkenalkan saya Alien (34 tahun). Saya membaca berita yang saat ini lagi viral yaitu kasus Inara Rusli yang dilaporkan mantan suaminya untuk kasus akses ilegal data pribadi (laporan dibuat pada saat belum bercerai). Kasus Inara ini hampir sama dengan yang saya alami, yaitu korban perselingkuhan suami. Saya menggugat cerai suami karena ia selingkuh, dan sudah ada putusan hakim dimana saya mendapatkan hak asuh anak. 

Dengan ramainya berita kasus Inara, saya jadi khawatir suami terinspirasi melaporkan saya dengan kasus akses ilegal data pribadi. Karena saya membuka whatsapp suami dan men-screenshot komunikasi perselingkuhannya dengan perempuan lain dan sempat saya publish di status facebook milik saya. Pada saat itu suami sangat marah, ia juga melakukan pemukulan fisik kepada saya. Saya sudah menghapus status tersebut sebelum menggugat cerai, tapi mantan suami sepertinya sempat meng-copy dan mem-print status tersebut yang dia tunjukan waktu kami bertengkar. Bisakah mantan suami melaporkan saya dengan bukti tersebut walau itu terjadi 1 tahun lalu dan kami sudah resmi bercerai? Mohon penjelasanya. Terimakasih. (Alien, Bandung)

Jawab:

Halo Ibu Alien, terima kasih sudah menghubungi kami di Klinik Hukum bagi Perempuan. Kami turut prihatin atas persoalan KDRT (perselingkuhan suami) yang Anda alami hingga terjadinya perceraian, semoga Anda dan anak-anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.   

Mengenai kekhawatiran Anda akan dilaporkan oleh mantan suami dengan kasus, semoga saja tidak terjadi. 

Berdasarkan data LBH APIK Jakarta, kasus-kasus istri/ibu yang menjadi korban KDRT (perselingkuhan) dari suami, lalu dikriminalisasi/dilaporkan balik oleh suami/mantan suami dengan pasal pencemaran nama baik atau akses ilegal data pribadi, banyak terjadi. Hal ini dikarenakan korban mempublikasikan (menyebarluaskan) bukti perselingkuhan suami (misal chat whatsapp, video, dll), melalui sosial media, seperti facebook, Instagram, twitter, dan lain-lain.

Sebelum membahas apa dan bagaimana upaya penyelesaian hukum yang harus dilakukan oleh korban KDRT yang harus menghadapi proses hukum atas laporan balik dari suami/mantan suami, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan hukum tentang pencemaran nama baik dan akses ilegal data pribadi.

Secara hukum, mengambil atau menyalin data pribadi yang disimpan dalam ponsel, laptop/komputer, flashdisk, dan alat elektronik lainnya, tanpa izin pemiliknya termasuk perbuatan pidana, yaitu memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum. 

Baca Juga: Jika Korban KDRT di Pernikahan Siri Menggugat, Bisakah Pelaku Dijerat Hukuman?

Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi sebagai berikut:

1.    Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

2.   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.

3.    Terhadap perbuatan pada angka 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar. 

Baca Juga: Viral Suami Pelaku KDRT dan Bunuh 4 Anak Kandung, Apa Hukuman Yang Tepat? 

Dalam bunyi ketentuan pasal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipahami penjelasan unsur-unsur sebagai berikut:

1.     Dengan sengaja, ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang, atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.

2.    Tanpa hak, maksudnya tidak memiliki hak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun alasan hukum lain yang sah.

3.    Melawan hukum, dapat bersifat formil maupun materiil. Melawan hukum secara formil maksudnya melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum materiil maknanya tidak hanya terhadap pelanggaran menurut undang-undang, tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis.

4.   Mengakses, mengandung makna melakukan interaksi dengan sistem elektronik.

Apabila data pribadi dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang/pihak lain yang diambil/disalin tanpa izin itu ditransfer atau disebarluaskan kepada khalayak umum atau publik (misalnya melalui sosial media) dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik pemilik data pribadi dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka dapat dipidana dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga: Kurir Sebar Foto Pelanggan Tanpa Consent Untuk Objek Pelecehan, Gimana Melaporkannya?

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data pribadi? Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP disebutkan, bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Apa saja yang tergolong data pribadi?  Dalam Pasal 4 UU PDP dijelaskan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi spesifik dan data pribadi umum. 

Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Ada juga data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.   

Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi

Pelaku penyalahgunaan data pribadi orang lain diancam dalam Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP, sebagai berikut:

1.     Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

2.    Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar.

3.    Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kemudian apabila dari penyalahgunaan data pribadi tersebut si pelaku melakukan pencemaran nama baik, maka ia dapat dijerat pasal penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP (lama) yang berbunyi sebagai berikut:

1.    Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta;

2.    Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta;

3.    Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Baca Juga: Cerai Karena KDRT, Ibu Yang Tak Bekerja Berhakkah Atas Hak Asuh Anak?

Pertanyaan apakah membuka, menyalin chat whatsapp perselingkuhan suami dengan perempuan lain dari ponsel suami merupakan perbuatan pidana? 

Secara hukum membuka ponsel yang bukan miliknya tanpa izin termasuk pelanggaran data pribadi. Namun untuk hubungan suami dan istri, dan keluarga sedarah antara anak dan orang tua, antar adik dan kakak, yang tinggal serumah, merupakan hubungan yang khusus, sehingga tidak bisa serta merta langsung dikategorikan sebagai perbuatan pidana. 

Apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Tujuannya, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Maka ikatan lahir batin antara suami istri yang timbul akibat hubungan perkawinan membuat privasi suami dan istri menyatu sampai pada batas tertentu. Maksudnya, ada perbuatan-perbuatan yang menurut umum, dan menurut batas kepatutan, dapat dilakukan oleh suami atau istri di dalam rumah tangga. 

Sehingga dapat interpretasikan, bahwa istri ataupun suami yang membuka ponsel tanpa ijin dari pasangannya, tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan ‘tanpa hak’. 

Oleh karena itu, dalam suatu hubungan pernikahan sebaiknya ada kesepakatan yang dibuat antara suami istri tersebut terkait dengan akses terhadap privasi milik suami atau istri, seperti halnya perjanjian pra nikah.

Namun, apabila istri atau suami menyebarluaskan data/informasi dari ponsel tersebut dengan tujuan untuk mempermalukan atau mencemarkan nama baik dari pasangannya, maka perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam UU ITE, KUHP dan UU PDP, merupakan perbuatan pidana.

Untuk itu, apabila menemukan bukti perselingkuhan suami, sebaiknya data/informasi tersebut disimpan sebagai bukti laporan polisi, jangan disebarluaskan atau di publish di sosial media karena ada aturan hukum yang mengaturnya apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau nama baiknya dicemarkan.

Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Dikriminalisasi

Apabila harus menghadapi proses hukum, misalnya istri terlanjur mem-publish chat perselingkuhan suami di sosial media dan dilaporkan, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. 

Pertama, carilah bantuan pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang fokusnya memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan. Sehingga, Anda akan didampingi oleh penasehat hukum/advokat yang memiliki perspektif atau keberpihakan kepada hak-hak perempuan. 

Jika didampingi oleh advokat profesional pastikan memiliki perspektif gender dan pengalaman mendampingi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Hal ini penting, agar dalam proses hukum, realitas dan pengalaman perempuan sebagai istri yang mengalami KDRT dari pelapor/suami serta adanya anak-anak yang memerlukan pendampingan ibu diperhitungkan secara hukum.

Kedua, dorong Penyidik (atau hakim apabila sudah sampai proses persidangan) untuk mengutamakan penyelesaian restorative justice (keadilan restoratif), yaitu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana. Hal ini berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. 

Baca Juga: Kekerasan Seksual di Kantor Toksik: Saya Tak Bisa Lapor HRD dan Kena Victim Blaming

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik.

Ketiga, pastikan agar penyidik (walaupun belum ada aturan pedoman memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum), memperhatikan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, dan apabila sampai persidangan, memastikan hakim menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH).

Demikian Ibu Alien, semoga uraian informasi kami dapat memberikan manfaat. Salam.

Jika kamu mau berkonsultasi hukum perempuan secara pro bono, kamu bisa menghubungi Tim LBH Apik Jakarta melalui email Infojkt@lbhapik.org atau Hotline (WA Only) pada kontak +62 813-8882-2669.

Sri Agustini

Advokat LBH Apik Jakarta
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!