“Biarkan warga berdagang mencari sesuap nasi di situ. Jangan sampai tergusur. Kalau pindah dari tanah Sultan Ground, anak-cucu kami nanti bagaimana?”
Permintaan itu disampaikan Margono, warga Pantai Watu Bolong, Gunungkidul, yang selama bertahun-tahun mempertahankan ruang hidupnya dari gempuran pembangunan industri wisata. Bagi Margono, persoalannya bukan sekadar lapak dagang atau tempat singgah para pencari rumput laut. Yang dipertaruhkan adalah bentang alam karst yang telah menghidupi masyarakat pesisir secara turun-temurun.
Pantai Watu Bolong merupakan bagian dari Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu, bentang geologi yang terbentuk selama jutaan tahun dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan air bawah tanah. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi beragam ekosistem pesisir sekaligus ruang hidup masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari laut, rumput laut, kerang, hingga usaha kecil di sekitar pantai. Gunungsewu juga menjadi geopark dan warisan budaya menurut UNESCO. Namun dalam satu dekade terakhir, bentang alam yang seharusnya dilindungi itu justru semakin dipenuhi hotel, resort, restoran, beach club, hingga destinasi swafoto yang menjual panorama karst sebagai komoditas wisata.
Di balik foto-foto matahari terbenam yang beredar di media sosial, pembangunan tersebut meninggalkan luka yang tak selalu terlihat. Tebing karst dipotong untuk akses jalan dan fondasi bangunan. Vegetasi dibuka. Ruang pesisir dipagari. Air bawah tanah yang selama ini disimpan batuan karst semakin terancam. Bersamaan dengan itu, ruang hidup masyarakat lokal ikut menyempit.
Menurut catatan WALHI Yogyakarta, sedikitnya terdapat 13 korporasi pariwisata yang membangun berbagai proyek di kawasan KBAK Gunungsewu. Di antaranya On The Rock, Heha Ocean View, Obelix Sea View, Drini Hills, Drini Park Resort, D’Girijati Hotel & Beach Club, Queen of The South Beach Resort & Hotel, Inessya Resort, Casa Coco Resort Villa & Cottage, Stone Valley, Jungwok Blue Ocean, dan Edge Resort. Investigasi WALHI menunjukkan bahwa sejak 2014, pembangunan berbagai proyek tersebut telah mengubah sekitar 34,46 hektare bentang alam karst.
Padahal, Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu telah ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/MEM/2014. Perlindungan itu juga diperkuat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun berbagai proyek wisata terus bermunculan di atas bentang alam yang memiliki fungsi ekologis penting tersebut.
Abi dari WALHI Yogyakarta menjelaskan bahwa kerusakan karst bukan hanya soal berubahnya pemandangan alam. Karst merupakan sistem penyimpan air alami yang menopang kehidupan masyarakat Gunungkidul. Ketika batuan karst dipotong untuk pembangunan resort atau restoran, cadangan air ikut terganggu. Bersamaan dengan itu, fungsi ekologis tanah, vegetasi, dan kawasan pesisir sebagai penyerap karbon juga ikut menurun sehingga memperparah kekeringan yang selama ini memang menjadi persoalan di wilayah karst.
Sementara itu, Pitra, pegiat yang pernah mengadvokasi warga di kawasan karst, mengatakan hubungan antara karst dan laut tidak dapat dipisahkan. Air yang tersimpan dalam batuan karst memengaruhi keseimbangan ekosistem pesisir. Ketika batuan dipatahkan dan air diekstraksi untuk memenuhi kebutuhan industri wisata, biota laut ikut terdampak. Ironisnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan justru harus turun gunung atau membeli air dari tangki ketika musim kemarau datang.
“Ketika membutuhkan air harus turun gunung, angkut air ke tempat tinggalnya,” ucapnya, berefleksi terhadap kehidupan warga sekitar karst Gunungkidul.
“Kenapa tidak pernah ada wisata yang berangkat dari ekowisata berbasis komunitas?” tanya Pitra.
Pertanyaan itu lahir dari kenyataan bahwa pembangunan wisata selama ini lebih banyak menguntungkan investor dibandingkan masyarakat setempat. Warga tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Di Pantai Watu Bolong, keresahan itu mulai menguat sejak investor membangun kawasan wisata On The Rock. Kawasan yang seharusnya hanya memiliki izin sampai tahun 2020 itu justru baru dijadikan lokasi wisata pada 19 Desember 2025. Menurut warga, pembangunan dilakukan dengan memotong dinding karst yang menjadi sumber cadangan air alami. Keberadaan proyek tersebut juga disertai intimidasi terhadap masyarakat, termasuk perobohan musala dan toilet umum yang selama ini digunakan warga pesisir.
Sebagai bentuk perlawanan, warga membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Watu Bolong. Selama enam tahun terakhir, kelompok ini berupaya mempertahankan hak masyarakat untuk tetap mencari nafkah di kawasan pantai sekaligus menjaga kelestarian bentang alam karst. Mereka rutin berkumpul, menabung bersama, hingga membangun kembali fasilitas umum yang rusak akibat konflik dengan investor.
Biasanya, warga berkumpul pada tanggal 2 atau 3 setiap bulannya. Selain berbincang terkait situasi terkini tempat mereka berjualan, mereka juga mengadakan tabungan. Tabungan itu dikumpulkan untuk merencanakan kegiatan bersama atau untuk dana darurat. Salah satunya digunakan untuk membangun kembali musala dan toilet umum warga yang dirobohkan oleh pihak investor yang meneror keberadaan warga.
Namun perjuangan itu tidak mudah. Keberadaan investor yang telah mengantongi Sertifikat Hak Milik membuat posisi hukum warga semakin lemah, meski mereka telah lama tinggal dan beraktivitas di kawasan Sultan Ground. Jalur menuju pantai yang sebelumnya bebas dilalui kini terhalang oleh fasilitas milik perusahaan. Aktivitas ekonomi warga ikut terdampak karena wisatawan lebih banyak menghabiskan waktu di kawasan komersial dibanding membeli dagangan masyarakat lokal.
“Yang diminta kelompok masyarakat itu biar tetap di situ. Supaya gak ada pemindahan karena tanah investor yang udah ada SHM. Sampai kapanpun kami masih bisa menempati,” tegas Maryono.
Selain itu, meski sampai saat ini para nelayan pinggir pantai masih belum terkendala signifikan karena adanya pembangunan kawasan wisata itu, mereka tetap khawatir. Sebab industri wisata di Gunung Sewu bergerak semakin masif, merusak biota laut, mematahkan lebih banyak karst, dan mengancam keutuhan cadangan air yang disimpan oleh batuan karst.
Bagi Harti, seorang pedagang di Watu Bolong, perubahan tersebut terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ia masih berjualan es kelapa, makanan, dan minuman di sekitar pantai, tetapi jumlah pembeli terus berkurang. Bersama warga lain, ia rutin mengikuti pertemuan bulanan untuk membahas perkembangan pembangunan sekaligus mencari cara agar mereka tetap dapat bertahan di tengah ekspansi industri wisata.
Menurut Pitra, pemerintah selama ini memandang pariwisata sebagai jalan pintas meningkatkan perekonomian Gunungkidul. Wilayah yang selama bertahun-tahun dilekatkan dengan citra kemiskinan dianggap membutuhkan investasi besar agar mampu menarik wisatawan domestik maupun internasional. Logika itu kemudian melahirkan pembangunan hotel, resort, hingga beach club yang memanfaatkan panorama karst sebagai komoditas ekonomi.
Padahal, menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak harus dibangun melalui model pembangunan yang mengeksploitasi alam. Penguatan ekonomi lokal, pengelolaan pangan berbasis pengetahuan masyarakat, hingga ekowisata berbasis komunitas dinilai jauh lebih berkelanjutan dibanding menyerahkan pengelolaan kawasan kepada korporasi.
Dampak pembangunan juga dirasakan berbeda oleh perempuan. Zahra, anggota Climate Rangers Yogyakarta yang pernah menjalani Kuliah Kerja Nyata di Gunungkidul, melihat perempuan memikul beban paling berat ketika krisis air terjadi. Mereka harus mencari air, mengatur kebutuhan rumah tangga, hingga membeli air tangki ketika sumber air mengering. Di saat yang sama, kehadiran industri wisata justru menempatkan banyak perempuan lokal pada pekerjaan berupah rendah seperti buruh cuci atau pelayan hotel.
“Pembangunan wisata yang mewah, menciptakan keasingan. Adanya rasa aman terampas karena perubahan landscape sosial, karena budaya konsumerisme yang ekstrim,” tandas Zahra
Dari perspektif ekofeminisme, Zahra memandang penghancuran karst tidak hanya berarti kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan cara pandang yang menempatkan alam sebagai objek yang bebas dieksploitasi demi keuntungan ekonomi. Ketika bentang alam dipotong, sumber air menyusut, dan ruang hidup berubah menjadi kawasan komersial, perempuan menjadi kelompok yang paling awal merasakan dampaknya karena pekerjaan domestik mereka semakin berat.
“Kalau kita lihat dari ekofeminisme, secara simbolis melihat karst sebagai bentang alam. Bagian dari ibu bumi sebagai simpul kehidupan,” tuturnya. “Bentuknya (pembangunan) mematahkan tebing karst, seakan manusia melakukan pemerkosaan terhadap alam. Ada mentalitas penaklukan yang dianggap sebagai objek pasif, untuk memuaskan kebutuhan atau nafsu manusia yang maskulin.”
Ia juga melihat para perempuan menjadi garda terdepan melawan perusakan lingkungan dan kehidupan. Kondisi alam yang dekat dengan ranah kerja domestik membuat gangguan terhadapnya lewat pembangunan yang mengeksploitasi alam juga menjadi gangguan bagi keberlangsungan hidup perempuan dan warga setempat.
Zahra memiliki solusi yang diharapkan bisa memengaruhi banyak orang untuk menaruh perhatian pada wilayah karst yang semakin dieksploitasi. Salah satunya dengan membagikan pengetahuan di media sosial tentang sisi lain tempat wisata karst. Ia melihat sebaran informasi tentang pembangunan yang ternyata merusak lingkungan dan mengorbankan kebutuhan warga setempat dapat dilakukan. Termasuk juga menunjukkan penggusuran yang dilakukan oleh investor dan pemotongan batuan karst untuk resort dan hotel tersebut.
“Gen Z kan lebih kritis ya. Jadi menyebarkan ide-ide deromantisasi. Mengangkat politik keseharian (warga lokal) dan memainkan dilema moral (para pengguna sosial media). Kayak ‘masa sih kamu main ke tempat yang merusak lingkungan dan mengambil keutuhan alam?’ Jadi dikuliti objek wisata itu”, ungkap Zahra. Harapnya, cara itu berpotensi meningkatkan kepedulian dan perhatian kepada alam kawasan karst.
Sedangkan bagi Margono dan warga Watu Bolong, perjuangan mempertahankan kawasan karst bukan sekadar menolak pembangunan. Mereka berharap pembangunan tidak mengorbankan ruang hidup yang telah diwariskan turun-temurun.
Harapan serupa disampaikan WALHI Yogyakarta. Organisasi tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau ulang seluruh izin pembangunan di kawasan KBAK Gunungsewu, bahkan menutup tempat-tempat wisata yang terbukti mengubah morfologi karst. Tanpa langkah tegas, bentang alam yang selama jutaan tahun menjadi penyimpan air dan penyangga kehidupan masyarakat pesisir dikhawatirkan akan terus berubah menjadi komoditas wisata—hingga suatu saat yang tersisa hanyalah panorama indah dengan ekosistem yang telah kehilangan fungsinya.
