Apa yang terjadi ketika seorang musisi menggunakan panggung konser untuk mengatakan “Free Palestine (Bebaskan Palestina)”?
Bagi rapper Macklemore, jawabannya adalah kehilangan tempat sebagai penampil pembuka dalam tur konser sahabat lamanya, Ed Sheeran. Untuk sebagian orang, mungkin suara-suara seperti yang dikumandangkan Macklemore adalah “ancaman”. Bagi sebagian musisi lain, peristiwa itu justru menjadi alasan untuk mundur dari tur yang sama.
Kontroversi ini memperlihatkan satu hal yang sebenarnya sudah lama menjadi perdebatan dalam dunia seni. Benarkah musik bisa dipisahkan dari politik dan dari orang yang membuatnya? Atau, seperti yang kembali terlihat dalam kasus Macklemore dan Ed Sheeran. Justru ketika seorang seniman berusaha mengatakan bahwa dirinya “hanya ingin bermusik”, keputusan untuk diam pun sudah menjadi pilihan politik.
Macklemore awalnya menjadi salah satu penampil pembuka dalam rangkaian Loop Tour Ed Sheeran di Amerika Serikat. Keduanya bukan sekadar sesama musisi. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun, sehingga keputusan Macklemore untuk menerima tawaran tampil bersama Sheeran tampak seperti kolaborasi antara dua sahabat lama.
Baca Juga: Dua Tahun Genosida di Palestina: Pidato Prabowo Absurd, Hanya Tawarkan Perdamaian Dan Kutuk Bencana
Namun, panggung itu kemudian menjadi ruang politik ketika 4 September 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Macklemore menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Dia mengatakan bahwa salah satu alasan ia ingin mengikuti tur tersebut adalah agar bisa berdiri di hadapan ribuan orang dan mengatakan dua kata yang sangat berarti baginya: “Free Palestine.” Ia juga membawakan “Hind’s Hall”, lagu yang dirilisnya pada 2024 sebagai respons terhadap gerakan mahasiswa yang menuntut gencatan senjata di Gaza. Dalam penampilannya, ia menampilkan pula gambar kehancuran di Palestina.
Sehari kemudian, Macklemore kembali menyampaikan pesan serupa. Ia secara khusus mengatakan kepada penonton bahwa kritik terhadap Israel, apartheid, atau genosida tidak ditujukan kepada mereka sebagai orang Yahudi. Pesannya, menurut Macklemore, adalah tentang perdamaian, cinta, serta hak semua manusia untuk diperlakukan dengan martabat, penghormatan, dan kesetaraan.
Pernyataan itu segera menuai kontroversi. Israeli-American Council bahkan meluncurkan petisi yang meminta Macklemore dikeluarkan dari tur. Sejumlah pemilik stadion kemudian menyatakan keberatan jika Macklemore tetap menjadi bagian dari pertunjukan. Robert Kraft, pemilik Gillette Stadium dan figur yang dikenal memiliki hubungan kuat dengan komunitas Yahudi serta dukungan terhadap Israel, kemudian mengonfirmasi bahwa stadionnya tidak akan mengizinkan Macklemore tampil. Promotor Messina Touring Group juga mengatakan sejumlah venue tidak akan menggelar konser jika Macklemore masih berada dalam daftar penampil.
Pada 14 September, Macklemore mengumumkan bahwa dirinya dikeluarkan dari sisa rangkaian tur. Dalam pernyataan di Instagram, ia mengatakan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata tentang dirinya dan Ed Sheeran. Ia bahkan tetap menyebut Sheeran sebagai sahabat dan mengatakan bahwa ia memahami “posisi sulit” yang dihadapi penyanyi Inggris tersebut.
Baca Juga: Diam Seribu Kata, Fans Tetap Setia: Fenomena Artis ‘Tone-Deaf’ Soal Gaza Palestina
Namun, Macklemore juga mempertanyakan mengapa kalimat “Free Palestine” menjadi begitu berisiko ketika disampaikan dari panggung salah satu artis terbesar di dunia. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menyuarakan dukungan terhadap Palestina selama hampir tiga tahun, tetapi persoalan itu menjadi berbeda ketika ia melakukannya di hadapan puluhan ribu penonton dalam stadion-stadion besar. Dalam logikanya, semakin besar panggung, semakin besar pula risiko ketika sebuah pesan politik terdengar terlalu keras.
Di titik ini, kalimat Macklemore menjadi penting. Ketika sebuah panggung menjadi sangat besar, mengatakan “Free Palestine” bukan lagi sekadar ekspresi personal. Ia menjadi tindakan politik karena memiliki kemampuan untuk menjangkau orang yang sebelumnya mungkin tidak pernah mendengar persoalan tersebut.
Ed Sheeran kemudian memberikan versinya. Dalam unggahan Instagram pada 15 September, ia mengatakan bahwa keputusan mengeluarkan Macklemore bukanlah keputusannya, melainkan keputusan promotor dan venue. Sheeran mengatakan bahwa sejumlah lokasi mengancam tidak akan menggelar konser jika Macklemore tetap menjadi penampil. Ia mengaku telah mencoba mempertemukan promotor, pemilik venue, dan pihak-pihak lain untuk mencari jalan keluar, tetapi keputusan venue dan promotor akhirnya tidak berubah.
Baca Juga: Dari Kapal Madleen ke Jalanan Jakarta: Perempuan Melawan Penindasan di Palestina
Sheeran juga mengatakan dirinya “gempar” dengan situasi Israel-Palestina—yang disebutnya sebagai “konflik”—dan penderitaan yang ditimbulkannya. Ia menegaskan bahwa ia memiliki pandangan pribadi mengenai “konflik” tersebut, tetapi memilih untuk tidak menyampaikannya secara terbuka. Baginya, musik dan panggung adalah ruang untuk mempertemukan orang dari berbagai latar belakang, menjaga percakapan tetap terbuka, dan menciptakan ruang yang aman.
Tetapi justru di sinilah paradoksnya. Keputusan untuk tidak berbicara bukan berarti tidak mengambil posisi. Ketika seseorang memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang boleh berdiri di atas panggung, siapa yang kehilangan panggung, pesan apa yang dapat disampaikan, dan pesan apa yang dianggap terlalu berisiko, sikap “netral” tidak lagi berada di ruang hampa.
Hal itu kemudian terlihat semakin jelas ketika para penampil lain mulai menarik diri. Aaron Rowe, Finneas, Lukas Graham, dan band pendukung Sheeran, Beoga, menyatakan mundur dari tur. Finneas mengatakan bahwa seniman tidak seharusnya dibungkam ketika berbicara untuk kelompok yang tertindas. Rowe juga mengatakan ia tidak dapat meneruskan tur seolah tidak terjadi apa-apa ketika posisi para miliarder dan pemilik venue digunakan untuk membatasi suara yang berbicara tentang Palestina.
Baca Juga: Feminisme di Persimpangan Jalan: Perempuan Palestina dan Persaudaraan Selektif
Macklemore kemudian kembali mengunggah pernyataan sikap di akun Instagram-nya. Setelah kontroversi perpecahan dirinya dengan Ed Sheeran, Macklemore meminta semua orang untuk kembali fokus pada topik utama genosida dan perjuangan warga Palestina. Ia juga mengundang Robert Kraft, pemilik venue yang mendepaknya dari tur Ed Sheeran, untuk menyamakan donasi bagi Palestina seperti dirinya yang memberikan 1 juta Dollar AS pendapatan bersihnya dari tur Ed Sheeran kepada enam organisasi yang bekerja langsung untuk warga Palestina.
“Apapun yang kita tidak sepakati, mungkin kita bisa setuju tentang ini: hidup warga Palestina pantas untuk dilindungi. Hidup warga Palestina tidak kurang berharga dari kehidupan orang lain di bumi ini,” tulis Macklemore pada 17 September 2026.
Lanjutnya, “Itulah inti dari semua ini sejak awal. Bukan saya, bukan turnya. Bukan headline atau kontroversinya. Ini tentang hak warga Palestina atas kebebasan, martabat dan keamanan di tanah air mereka sendiri.”
Baca Juga: Google PHK Pekerja Pro-Palestina, AJI Jakarta Serukan Boikot Project Google
Karena itu, menyebut situasi ini sebagai pertarungan “kubu Macklemore versus kubu Ed Sheeran” sebenarnya terlalu menyederhanakan. Seperti kata Macklemore; ini tentang memastikan keberpihakan kita pada mereka yang tertindas dan berjuang untuk kehidupan mereka. Dan pada suatu titik, segala hal yang kita lakukan menunjukkan sikap politik kita. Termasuk dalam aspek seni, seperti yang dialami Macklemore dan Ed Sheeran.
Seni tidak pernah benar-benar terpisah dari masyarakat yang melahirkannya. Musik diproduksi oleh manusia yang hidup dalam kondisi ekonomi tertentu, menggunakan bahasa tertentu, membawa pengalaman sosial tertentu, tampil di venue yang dimiliki korporasi atau miliarder, dipromosikan oleh industri, dan dikonsumsi oleh masyarakat yang juga hidup di tengah relasi kuasa.
Bahkan ketika seorang seniman mengatakan, “Saya tidak ingin musik saya menjadi politik.” Keputusan tersebut tetap berlangsung dalam ruang politik.
Memilih menyanyikan lagu tentang cinta ketika perang berlangsung adalah pilihan artistik. Tetapi pilihan untuk tidak menyebut perang juga dapat dibaca secara politik. Terutama ketika seniman tersebut memiliki akses dan audiens yang sangat besar.
Begitu pula keputusan Macklemore untuk menyebut Palestina di atas panggung bukan sekadar “membawa politik ke musik”. Ia menggunakan medium yang memang sejak awal memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan, membentuk emosi, membangun solidaritas. Bahkan memengaruhi cara publik melihat dunia.
Sejarah musik penuh dengan contoh semacam itu. Musik protes, lagu anti-perang, musik perjuangan buruh, hip-hop yang lahir dari pengalaman komunitas marginal. Atau punk yang menolak otoritas, sampai musik feminis yang menantang norma gender semuanya menunjukkan bahwa seni dan politik sering kali tidak dapat dipisahkan.
Baca Juga: Fans K-pop Indonesia Pecah Rekor ‘Paling Sat Set’ Galang Donasi Palestina
Bahkan tubuh seniman sendiri merupakan bagian dari karya. Suara, pengalaman, identitas, trauma, kelas sosial, gender, ras, serta hubungan mereka dengan kekuasaan masuk ke dalam proses penciptaan. Karena itu, meminta seniman untuk “cukup bernyanyi” sebenarnya juga merupakan permintaan agar mereka melepaskan bagian tertentu dari dirinya ketika naik ke panggung.
Persoalannya menjadi lebih serius ketika seni menyentuh isu Palestina. Kasus Macklemore bukan kejadian tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, seniman yang menyuarakan Palestina menghadapi berbagai bentuk tekanan: pembatalan penampilan, kehilangan ruang tampil, tekanan dari institusi, hingga proses hukum.
Pada 2025, misalnya. Penyanyi Kehlani kehilangan kesempatan tampil di Cornell University setelah pihak universitas membatalkan penampilannya dengan alasan adanya kekhawatiran atas apa yang disebut sebagai sentimen “antisemitic, anti-Israel” dalam penampilan dan media sosialnya. Pembatalan tersebut kemudian dikritik PEN America sebagai preseden yang berbahaya bagi kebebasan berekspresi. Penampilan Kehlani di SummerStage New York juga kemudian dibatalkan setelah tekanan politik dan kekhawatiran keamanan.
Band punk-rap Bob Vylan juga menghadapi penyelidikan kriminal setelah penampilan mereka di Glastonbury 2025. Ketika mereka meneriakkan “Free Palestine” dan seruan kontroversial terhadap IDF. Penyelidikan tersebut akhirnya dihentikan pada Desember 2025 karena polisi menyatakan tidak ada cukup bukti untuk mencapai ambang penuntutan.
Sementara itu, anggota Kneecap, Mo Chara, menghadapi perkara terorisme di Inggris terkait tuduhan pengibaran bendera Hezbollah dalam sebuah konser. Ia membantah tuduhan itu. Pada saat yang sama, sejumlah penampilan Kneecap juga dibatalkan di tengah kontroversi atas sikap pro-Palestina mereka.
Baca Juga: Ribuan Nama Rakyat Palestina Korban Genosida Tertulis dalam Poster Aktivis
Fenomena tersebut bukan hanya persoalan “artis dilarang bicara”. Ada persoalan lebih besar mengenai siapa yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan batas ekspresi yang dapat diterima di ruang publik.
Laporan Pelapor Khusus PBB mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi pada 2024 mencatat bahwa situasi di Gaza dan Palestina secara menyeluruh telah memunculkan pembatasan terhadap ekspresi dari berbagai arah. Dalam dunia seni, bentuknya termasuk pembatalan konser, ancaman terhadap musisi, pembatalan pameran, serta pemutusan hubungan dengan seniman karena pandangan politik mereka. Laporan tersebut menyebut deplatforming sebagai salah satu bentuk sensor melalui eksklusi.
Perspektif feminis membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Ketika terjadi krisis kemanusiaan, siapa yang memiliki ruang untuk berbicara dan siapa yang diminta diam?
Feminisme tidak hanya berbicara mengenai representasi perempuan. Ia juga mengajarkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan menentukan siapa yang dianggap manusia yang layak didengar, siapa yang dianggap kredibel, dan penderitaan siapa yang dianggap penting.
Dalam situasi perang dan pendudukan, tubuh warga sipil menjadi arena kekuasaan. Perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, tenaga kesehatan, pekerja perawatan, dan kelompok rentan lainnya mengalami dampak yang tidak selalu terlihat dalam statistik korban. Kehancuran rumah sakit, sekolah, rumah, sumber pangan, air, dan infrastruktur perawatan juga berarti kehancuran terhadap kehidupan sehari-hari. Termasuk kerja-kerja reproduktif dan perawatan yang sebagian besar masih dibebankan kepada perempuan.
Karena itu, keberpihakan feminis terhadap korban bukan berarti mengabaikan kompleksitas politik. Justru sebaliknya. Keberpihakan berarti menempatkan keselamatan dan martabat manusia sebagai pusat analisis. Sambil tetap kritis terhadap seluruh bentuk kekerasan. Termasuk kekerasan berbasis negara, kekerasan bersenjata, antisemitisme, rasisme, dan dehumanisasi.
Baca Juga: Adania Shibli Penulis Palestina Suaranya ‘Dibungkam’ di Pameran Buku Frankfurt
Kembali lagi, situasi Macklemore dan Ed Sheeran hanya sepercik hal yang muncul dari persoalan yang jauh lebih besar tentang keberpihakan terhadap krisis kemanusiaan. Yang lebih penting, apa yang terjadi ketika sebuah pesan tentang penderitaan manusia dianggap terlalu berisiko untuk disampaikan?
Macklemore sendiri berulang kali berusaha menggeser perhatian dari dirinya. Ia tetap mengatakan bahwa persahabatannya dengan Ed Sheeran penting baginya. Ia juga tidak menganggap dirinya sebagai korban utama dalam situasi tersebut.
Dalam pernyataannya setelah dikeluarkan dari tur, ia justru menekankan bahwa persoalan yang lebih besar adalah orang-orang Palestina yang mengalami penderitaan. Ia bahkan kemudian berjanji mengalokasikan sekitar 1 juta Dollar AS dari pendapatannya di tur Ed Sheeran sebelumnya untuk bantuan Palestina.
Ketika sebuah panggung ditutup bagi suara tertentu, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut perasaan dua sahabat lama. Ia menyangkut relasi antara seni, uang, korporasi, pemilik venue, promotor, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat untuk mengetahui serta membicarakan penderitaan yang sedang berlangsung.
Pada akhirnya, bukan kehidupan pribadi Macklemore, Ed Sheeran, atau sosok-sosok lainnya di sekitar pusaran itu yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Yang perlu terus diingat adalah manusia yang berada jauh dari panggung megah itu. Warga sipil Palestina yang kehilangan rumah, anak-anak yang kehilangan keluarga, perempuan yang harus bertahan hidup di tengah kehancuran, tenaga kesehatan yang bekerja dalam kondisi ekstrem, dan jutaan orang yang kehidupannya berubah karena perang.
Baca Juga: Kantor Media Di Palestina Diserang Israel; Upaya Pembungkaman Media
Ed Sheeran mungkin kehilangan Macklemore dan artis penampil lain dari turnya pasca-kejadian, juga dikritik karena konsekuensi politik atas sikap “netral”nya. Macklemore mungkin sedang sibuk menyiapkan tur “Free Palestine”-nya. Beberapa artis yang memihak Ed Sheeran mungkin kehilangan sebagian respek penggemarnya. Tetapi Palestina tidak boleh berhenti menjadi bahan perdebatan hanya karena nama-nama selebritas yang membicarakannya berubah menjadi headline.
Sebab seni memang politis. Bukan karena setiap seniman wajib menjadi aktivis, melainkan karena seni selalu lahir di tengah dunia yang tidak netral. Ketika seorang seniman memilih bicara, itu adalah politik. Ketika ia memilih diam, itu juga dapat memiliki konsekuensi politik. Dan ketika industri menentukan siapa yang boleh bicara di atas panggung, keputusan tersebut pun merupakan bagian dari politik.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah seniman boleh berpolitik lewat seninya. Tapi ketika dunia sedang menyaksikan penderitaan manusia, untuk siapa seniman memilih menggunakan suaranya?
Sebagaimana Macklemore mengakhiri pernyataan sikapnya:
“Ketika siklus berita beralih, dan itu pasti akan terjadi, jangan ikut beralih bersamanya.
“Free Palestine.”
(sumber foto: Instagram @macklemore)
