Kanker Serviks Bisa Dicegah, Tapi Tidak Semua Orang Punya Kesempatan yang Sama 

Kita sering diberitahu bahwa kanker serviks bisa dicegah. Tetapi, apakah semua perempuan benar-benar punya kesempatan yang sama untuk mencegahnya? Di balik vaksin HPV dan anjuran seks aman, ada persoalan harga, akses kesehatan, seksisme, stigma, serta beban pencegahan yang terlalu lama dibebankan kepada perempuan..

Sebagian orang barangkali sudah familier dengan istilah kanker mulut rahim. Sesuai namanya, penyakit yang biasa dikenal sebagai kanker serviks ini menyerang bagian leher rahim, atau pintu masuk menuju rahim. Karena kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi dan deteksi dini, saya semula tidak menyangka jumlah kasusnya justru masih begitu tinggi dibandingkan dengan jenis kanker lain yang lebih sulit dicegah. Berdasarkan data GLOBOCAN, sebanyak 604.196 kasus baru kanker serviks tercatat di seluruh dunia pada 2024, dan sekitar 30.000 di antaranya terjadi di Indonesia. Jumlah yang memprihatinkan ini menempatkan kanker serviks sebagai kanker yang paling sering diderita perempuan setelah kanker payudara. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa ada sesuatu yang belum beres dalam sistem pencegahan dan kesehatan kita.

Akhirnya, saya pun tergerak untuk mendalami kanker serviks lebih lanjut dengan sebuah pertanyaan sederhana: jika kanker serviks bisa dicegah, kenapa begitu banyak perempuan tidak bisa mencegahnya? Saat menyusun tulisan ini, saya menyadari bahwa jawabannya ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar persoalan apakah seseorang mau atau tidak mau menjaga kesehatan.

Hal pertama yang penting diketahui adalah kanker serviks tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakberuntungan genetik, melainkan dipicu oleh virus bernama human papillomavirus (HPV). Dibandingkan dengan penyebab infeksi menular seksual (IMS) lainnya, HPV termasuk patogen yang belum terlalu banyak diketahui masyarakat. Padahal, HPV memiliki lebih dari 200 jenis yang dapat menyerang selaput lendir maupun kulit. Penyebarannya biasanya terjadi melalui kontak kulit ke kulit saat berhubungan seksual. Kontak nonseksual, meskipun jarang, juga dapat menyebabkan penularan.

Baca juga: ‘Dianggap Suka Gonta-Ganti Pasangan?’ Stop Stigma Penderita Kanker Serviks

Kabar baiknya, sebagian besar infeksi HPV dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar dua tahun. Namun, pada sebagian kasus, infeksi yang menetap dapat berkembang menjadi kutil kelamin atau kanker. Tipe HPV tertentu, seperti tipe 16 dan 18, bersifat onkogenik atau berpotensi menyebabkan kanker. Sementara itu, tipe 6 dan 11 lebih dikenal sebagai penyebab kutil kelamin. Virus berisiko tinggi ini juga tidak hanya berkaitan dengan kanker serviks. HPV dapat menyebabkan kanker anus, vagina, vulva, penis, hingga tenggorokan.

Tingginya prevalensi kanker serviks menunjukkan bahwa perempuan masih sangat rentan terjebak dalam situasi yang memungkinkan terjadinya penularan HPV. Persoalannya menjadi semakin rumit karena perkembangan penyakit ini berlangsung “senyap” dan sering kali tidak disadari. Sebanyak 70 persen pasien kanker serviks disebut baru memulai pengobatan ketika penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Di sisi lain, jaringan penyebaran HPV yang sangat kompleks membuat pelacakan kontak (contact tracing) hampir tidak mungkin dilakukan.

Bayangkan saja kita berada di tengah jaringan penyebaran ranjau. Ada ranjau dengan daya ledak besar, ada pula yang lebih kecil. Kita mungkin mengetahui bahwa ranjau itu ada, tetapi tidak selalu tahu kapan dan di mana seseorang menginjaknya. Begitu pula dengan HPV. Seseorang dapat membawa virus tanpa gejala dan tetap berpotensi menularkannya kepada pasangan seksual.

Infeksi HPV sendiri sebenarnya merupakan hal yang umum. Individu yang aktif secara seksual kemungkinan pernah terinfeksi HPV setidaknya sekali. Orang yang membawa virus (carrier) dapat menginfeksi pasangan seksualnya meskipun tidak mengalami gejala, sementara orang yang terinfeksi juga belum tentu menunjukkan tanda-tanda penyakit. Penjelasan ini kemudian membawa kita pada pertanyaan lain: jika HPV berkaitan dengan aktivitas seksual dan dapat menginfeksi perempuan maupun laki-laki, mengapa seolah-olah perempuan yang paling banyak menanggung akibatnya?

Baca juga: Film ‘Pinky Promise’, Pentingnya Peran Careworker Penyintas Kanker Payudara 

Adanya HPV mengingatkan kita bahwa manusia bukan satu-satunya entitas yang dapat bersikap diskriminatif. Virus ini memang tidak mengenal gender. HPV dapat menyebabkan kanker pada perempuan maupun laki-laki. Namun, jumlah kasus kanker yang berkaitan dengan HPV pada perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Itulah mengapa kita lebih sering mendengar tentang kanker serviks daripada kanker penis.

Sekilas, situasi tersebut tampak tidak adil: laki-laki dapat membawa dan menyebarkan virus, sementara perempuan dapat menanggung konsekuensi ketika infeksi yang dialaminya berkembang menjadi kanker. Meskipun virus tidak memiliki jenis kelamin tertentu, dalam konteks sosial HPV telah mengalami proses feminisasi. HPV kemudian diasosiasikan secara keliru sebagai “penyakit perempuan”, padahal persoalan penularannya melibatkan semua orang yang berada dalam jaringan seksual tersebut.

Kalau Anda laki-laki yang aktif secara seksual, barangkali baru sekarang Anda mengetahui bahwa ada kemungkinan Anda pernah terinfeksi HPV dan turut menularkannya kepada pasangan seksual. Jika itu yang terjadi, Anda sebenarnya juga menjadi bagian dari persoalan feminisasi HPV. Salah satu konsekuensinya adalah berkurangnya perhatian terhadap proteksi laki-laki dari infeksi HPV.

Selama ini, program vaksinasi HPV memang lebih banyak diprioritaskan untuk perempuan. Selain karena pertimbangan medis, keterbatasan pendanaan juga memengaruhi kebijakan sehingga sasaran vaksinasi harus dibatasi. Namun, ketika HPV terus diposisikan sebagai “urusan perempuan”, tanggung jawab pencegahan pun kembali dibebankan terutama kepada perempuan.

Padahal, pencegahan penyakit menular tidak seharusnya menjadi beban satu gender saja.

Baca juga: Pengalamanku Donasi Rambut untuk Pasien Kanker

Untuk memahami persoalan ini dalam skala populasi, kita bisa melakukan kilas balik ke pandemi Covid-19. Ketika masyarakat belum mendapatkan perlindungan imunitas, virus Covid-19 dapat menyebar dengan cepat. Laju penyebarannya mulai dapat “direm” setelah program vaksinasi dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pada saat itu, kekebalan komunal (herd immunity) mulai terbentuk sehingga virus tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menyerang populasi.

Dalam konteks HPV, situasinya jauh lebih kompleks. Tidak ada program imunisasi HPV nasional hingga 2023. Saat ini, vaksinasi untuk orang dewasa masih bersifat opsional dan umumnya dilakukan melalui pembiayaan mandiri (out-of-pocket). Pasangan yang hendak menikah pun tidak diwajibkan menjalani vaksinasi. Terlebih lagi, data penduduk usia dewasa yang telah mendapatkan vaksinasi HPV tidak tersedia secara publik. Kondisi ini tentu menyulitkan upaya untuk mengendalikan penyebaran HPV di tingkat populasi.

Selama ini, perempuan dituntut untuk berperan aktif dalam pencegahan kanker serviks. Tanggung jawab tersebut seolah menambah panjang daftar beban reproduksi yang sudah ditanggung perempuan, mulai dari menstruasi, kehamilan, melahirkan, menyusui, hingga mengendalikan kehamilan. Sekali lagi, pencegahan kanker serviks seharusnya melibatkan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama.

Lalu, apa saja yang sebenarnya dapat dilakukan untuk mencegahnya?

Menghindari Penyakit yang Bisa Dihindari

Dalam pencegahan IMS, termasuk HPV, dikenal metode ABCD. A berarti abstinence atau abstinensi, yaitu tidak melakukan aktivitas seksual. B berarti be faithful, atau setia kepada satu pasangan. C berarti condoms, yakni penggunaan kondom. Sementara D berarti detection, yaitu deteksi atau pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan infeksi sedini mungkin.

Dari keempat metode tersebut, abstinensi secara praktis dapat mengeliminasi risiko penularan melalui aktivitas seksual. Sementara tiga metode lainnya membantu menurunkan risiko penularan dan menangani penyakit sedini mungkin.

Pernikahan, yang kerap diasosiasikan dengan komitmen jangka panjang, sering kali ditawarkan sebagai salah satu cara untuk mencegah IMS. Dalam konteks agama Islam, misalnya, perzinaan dilarang dan pernikahan dianjurkan sebagai bentuk hubungan yang sah, termasuk dalam kehidupan seksual. Jika seseorang hanya berhubungan seksual dengan satu pasangan yang juga hanya berhubungan seksual dengannya, secara teoritis risiko penularan IMS memang dapat ditekan karena hubungan tersebut terisolasi dari jaringan penularan virus yang lebih luas.

Namun, teori tidak selalu sejalan dengan realitas.

Pernikahan satu kali seumur hidup memang tampak ideal sebagai strategi perlindungan dari IMS karena melegitimasi hubungan monogami. Akan tetapi, banyak ibu rumah tangga tetap dapat mengalami penyakit menular seksual akibat ketidaksetiaan suami. Mereka berada dalam posisi rentan karena keamanan seksualnya bergantung pada perilaku pasangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak secara otomatis menjamin seks yang aman.

Kesenjangan antara ekspektasi dan realitas ini kemudian melahirkan dilema. Seorang idealis mungkin bersikeras bahwa seks dalam pernikahan adalah seks yang aman karena dibangun atas dasar kepercayaan. Namun, ketika kesetiaan hanya dapat diukur melalui rasa percaya, bukankah itu sama saja dengan berjudi dengan risiko kesehatan? Orang yang pernah dikhianati mungkin akan setuju bahwa kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya.

Baca juga: Saya Distigma ‘Tak Utuh’, Cerita Perempuan Pejuang Kanker Payudara

Karena itu, manajemen risiko membutuhkan indikator lain yang lebih pasti. Selain komitmen untuk bermonogami, masyarakat umumnya mengandalkan kondom untuk menghindari IMS sekaligus mengontrol kehamilan. Penggunaan kondom yang benar memang dapat menekan peluang transmisi HPV, tetapi alat ini juga memiliki keterbatasan. Permukaan kondom tidak sepenuhnya menutupi kulit di area genital sehingga penularan HPV tetap mungkin terjadi.

Sering kali paparan virus menemukan jalannya lebih dulu daripada pengetahuan dan kesiapan kita. Namun, tidak ada kata terlambat untuk melakukan mitigasi. Jika sudah melakukan hubungan seksual, seseorang dapat mendatangi fasilitas kesehatan untuk melakukan skrining kanker serviks, antara lain melalui pemeriksaan DNA HPV atau Pap Smear. Pembiayaan skrining tersebut juga telah dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi populasi tertentu. Pemeriksaan secara rutin penting dilakukan karena peluang kesembuhan jauh lebih besar ketika kanker ditemukan pada tahap awal.

Setelah membahas strategi dasar, kita sampai pada salah satu terobosan paling penting dalam pencegahan kanker serviks: vaksinasi.

Vaksin HPV dan Persoalan Akses

Perkembangan bioteknologi memungkinkan kita mencegah kanker serviks secara langsung melalui vaksinasi. Cervarix memberikan perlindungan terhadap HPV tipe 16 dan 18. Gardasil 4 melindungi dari tipe 6, 11, 16, dan 18. Sementara Gardasil 9 mencakup tipe 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, dan 58.

Gardasil memberikan cakupan perlindungan yang lebih luas dibandingkan Cervarix, terutama Gardasil 9 karena mencakup lebih banyak tipe HPV berisiko. Vaksin ini dapat diberikan kepada perempuan dan laki-laki berusia 9–45 tahun. Efektivitas vaksin dipengaruhi oleh usia dan status paparan. Pada usia yang lebih muda, respons imunitas tubuh pascavaksinasi memiliki “memori” yang lebih baik dalam melawan infeksi HPV.

Daya guna vaksin juga lebih tinggi pada populasi yang belum melakukan hubungan seksual, yang disebut mencapai sekitar 90 persen, dibandingkan dengan populasi yang sudah melakukan hubungan seksual, sekitar 70 persen. Dalam naskah ini, individu yang telah melakukan hubungan seksual disebut perlu menjalani skrining sebelum vaksinasi. Jika hasil skrining negatif, vaksinasi dapat diberikan. Sementara jika hasilnya positif, pemeriksaan lebih lanjut menjadi prioritas.

Masalahnya, perlindungan kesehatan tetap membutuhkan biaya.

Sebagai sebuah terobosan medis, peribahasa “ada rupa, ada harga” seolah berlaku. Di pasaran, Gardasil 9 dihargai lebih dari dua juta rupiah per dosis. Sementara orang dewasa membutuhkan tiga dosis agar vaksinasi bekerja secara maksimal. Dalam kondisi ekonomi saat ini, enam juta rupiah tentu bukan jumlah yang sedikit. Bagi sebagian orang, termasuk saya sendiri, harga tersebut relatif mahal. Tidak semua orang mampu mendapatkannya.

Baca juga: Riset: Buruh Perempuan Pabrik Elektronik Rentan Terkena Kanker dan Keguguran

Kontemplasi panjang ini akhirnya membawa saya pada sebuah kesimpulan sederhana: seks yang aman sebetulnya tidak murah.

Jika Anda belum mampu membeli satu dosis Gardasil pun, itu bukan kesalahan Anda. Dalam kerangka determinan sosial kesehatan, terdapat berbagai aspek di luar kendali individu yang turut menentukan kondisi kesehatan masyarakat. Interaksi antarfaktor tersebut membentuk persepsi kita terhadap suatu penyakit, memengaruhi perkembangan ilmu medis, sekaligus menentukan akses seseorang terhadap layanan kesehatan.

Pelaksanaan program vaksinasi HPV adalah contoh nyata dari hubungan antara keilmuan, kebijakan publik, kondisi ekonomi, dan konstruksi sosial. Faktor-faktor tersebut bahkan dapat menentukan apakah seseorang akan menerima atau menolak vaksinasi.

Feminisasi HPV dan Vaksinnya

Gentingnya persoalan kanker serviks secara tidak langsung mengirimkan pesan keliru bahwa HPV hanya berbahaya bagi perempuan. Ketika ilmuwan menetapkan HPV sebagai salah satu penyebab kanker serviks, perkembangan ilmu pengetahuan terkait virus ini pun lebih banyak berfokus pada perempuan. Dampak HPV pada laki-laki baru diketahui kemudian. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap ketimpangan data epidemiologi yang pada akhirnya menjadi salah satu dasar kebijakan untuk memprioritaskan vaksinasi HPV pada perempuan.

Secara ekonomi, vaksinasi satu gender mungkin tampak lebih masuk akal karena dianggap lebih hemat biaya. Namun, seiring berkembangnya pengetahuan tentang HPV, pendekatan tersebut semakin perlu dievaluasi.

Pergeseran pola penyakit terkait HPV di negara maju, misalnya, menunjukkan lonjakan kasus kanker di area kepala dan leher yang melampaui kanker serviks, terutama kanker orofaring. Kanker ini lebih banyak menyerang laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL) memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker anus, terutama pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Hambatan lainnya adalah logika kekebalan komunal yang masih bersifat heteronormatif. Kelompok dengan risiko tertentu, seperti LSL, dapat terlewat dari strategi perlindungan. Karena itu, program vaksinasi perlu mempertimbangkan LSL sebagai salah satu kelompok sasaran dan mengintegrasikannya dengan upaya pencegahan HIV/AIDS yang sudah berjalan.

Baca juga: Kisahku Terkena Radang Serviks: Perempuan Hadapi Persoalan Kesehatan Reproduksi yang Kompleks

Kompleksitas tersebut turut memengaruhi capaian program vaksinasi HPV yang menargetkan perlindungan terhadap 90 persen populasi. Di tingkat global, cakupan vaksinasi HPV pada 2023 baru mencapai 20 persen untuk anak perempuan dan 6 persen untuk anak laki-laki. Rendahnya cakupan tersebut terutama dipengaruhi kondisi ekonomi negara, sehingga dukungan internasional menjadi penting. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mendapatkan dukungan dari Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

Kendati belum mencapai target yang diharapkan, Indonesia terus mengupayakan vaksinasi HPV yang lebih inklusif. Vaksinasi HPV diperkenalkan melalui serangkaian uji coba di berbagai wilayah secara bertahap sebelum diselenggarakan secara nasional pada 2023. Pemberiannya kemudian diintegrasikan ke dalam Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) bersama vaksin campak-rubella, difteri, dan tetanus.

Dalam tiga tahun pertama, pemberian vaksin HPV dikhususkan untuk anak perempuan sekolah dasar. Selanjutnya, program BIAS mulai bergerak dengan memperluas sasaran kepada anak laki-laki. Meskipun baru memasuki tahap percobaan pada Agustus 2026, langkah ini bukan hanya berpotensi memperkuat kekebalan komunal, tetapi juga dapat membantu mendestigmatisasi HPV sebagai “penyakit perempuan”.

Di Balik Keraguan terhadap Vaksinasi HPV

Vaksin merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam teknologi biomedis. Proses pembuatan vaksin hingga implementasi program vaksinasi dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sayangnya, keberadaan vaksin belum sepenuhnya diterima masyarakat.

Ketika pemerintah melakukan survei terkait program BIAS, mayoritas responden masih meragukan keamanan vaksin. Perdebatan antara kelompok provaksin dan antivaksin pun mudah ditemukan di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program vaksinasi bukan hanya persoalan menyediakan vaksin dan mendistribusikannya. Upaya meningkatkan penerimaan masyarakat bahkan bisa jadi lebih mahal dan rumit daripada vaksin itu sendiri.

Keraguan terhadap vaksin menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk dengan sistem kognitif yang kompleks. Berbagai bias kognitif dapat memengaruhi proses penalaran sehingga seseorang tidak selalu mengambil keputusan yang sepenuhnya rasional. Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi sikap seseorang terhadap vaksin, yakni faktor individu dan intrapersonal, faktor sosiokultural dan antarpribadi, serta faktor institusional dan aksesibilitas.

Kerumitan ini menjadikan siapa pun berpotensi meragukan vaksin: muda maupun tua, kaya maupun miskin, terpelajar maupun tidak terpelajar. Dengan kata lain, tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi merefleksikan kondisi struktural suatu wilayah dan tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan pribadi.

Gerakan antivaksin sendiri bukan fenomena baru. Gerakan ini telah muncul sejak vaksin pertama kali ditemukan. Rujukan antivaksin kerap menggunakan klaim pseudo-ilmiah yang disajikan dengan cara menyerupai sains empiris sehingga dapat mengecoh siapa saja, termasuk orang yang berpendidikan tinggi.

Di era internet, tantangannya bahkan semakin kompleks. Stigma baru maupun stigma yang telah berusia ratusan tahun dapat beredar dengan cepat. Salah satunya adalah stigma yang dibangun melalui sesat pikir argumentum ad naturam, yaitu anggapan bahwa sesuatu yang “alami” pasti lebih baik. Banyak orang menolak vaksin karena tidak ingin tubuhnya “terkontaminasi” sesuatu yang dianggap tidak alami. Mereka percaya bahwa imunitas seharusnya berkembang secara alami tanpa intervensi manusia.

Baca juga: Yang Harus Kamu Tahu: Kapan Tubuh Perempuan Siap Melakukan Hubungan Seksual? 

Padahal, virus juga merupakan bagian dari alam, bukan?

Kesulitan mencegah penyakit terkait HPV juga tidak dapat dilepaskan dari seksisme yang mengakar. Keberhasilan program vaksinasi HPV sangat sensitif terhadap persoalan kesetaraan gender. Di Amerika Serikat, misalnya, peluang seorang remaja untuk mendapatkan vaksinasi HPV semakin rendah seiring meningkatnya tingkat seksisme di wilayah tempat tinggalnya.

Seksisme struktural ditandai oleh ketimpangan distribusi sumber daya, termasuk kekuatan politik dan upah, antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan tersebut pada akhirnya merugikan semua pihak. Salah satunya melalui stereotip gender yang menjadikan HPV dan vaksin HPV sebagai sesuatu yang “feminin”, sehingga menciptakan kesenjangan tingkat vaksinasi.

Persoalan gender juga muncul dalam proses pengambilan keputusan di keluarga. Karena program BIAS menyasar anak-anak, keputusan imunisasi berada di tangan orang tua atau wali. Sebagai kepala keluarga, ayah sering kali ditempatkan sebagai pembuat keputusan utama meskipun ibu mungkin lebih banyak terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak.

Di luar konteks BIAS, perempuan dewasa yang sudah menikah juga mungkin menghadapi relasi kuasa yang membuat keputusan kesehatan dirinya tidak sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Karena itu, peran gender dalam pengambilan keputusan keluarga perlu dipertimbangkan dalam sosialisasi vaksinasi HPV.

Masih berkaitan dengan pengambilan keputusan, berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki pengetahuan mendalam mengenai HPV. Ketika informasi terbatas, orang cenderung menggunakan norma sosial dan kepercayaan yang berlaku sebagai acuan.

Karena infeksi HPV berkaitan dengan seksualitas, sebagian orang tua khawatir vaksin HPV justru memberikan “perlindungan” yang membuat anak mereka terdorong melakukan hubungan seksual. Di sisi lain, vaksin HPV dapat dianggap tidak relevan bagi orang tua yang percaya bahwa anak mereka tidak akan melakukan hubungan seksual berisiko.

Baca juga: Banyak Aturan, Hasil Tak Transparan: Upaya Cegah Kanker Jadi “PR” di Indonesia

Selain itu, terdapat pula mitos yang telah beredar sejak lama bahwa vaksin merupakan alat untuk mengontrol populasi. Vaksin bahkan disebut dapat menyebabkan “rahim kering” dan kemandulan. Misinformasi semacam ini terasa ironis ketika kita mengingat bahwa ratusan ribu perempuan justru telah meninggal akibat kanker serviks.

Sebenarnya, rendahnya tingkat pemahaman hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan faktor yang membuat seseorang meragukan vaksinasi. Meskipun edukasi telah diberikan, seseorang masih mungkin menolak vaksin karena berbagai pertimbangan lain. Karena itu, penyelenggaraan program preventif sebaiknya tidak berhenti pada perubahan perilaku individu, tetapi dimulai dari tingkat struktural.

Dibutuhkan komitmen politik yang kuat untuk memastikan ketersediaan sumber daya program. Anggaran yang memadai memungkinkan program dilaksanakan secara presisi berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Suatu daerah mungkin memiliki fasilitas kesehatan yang baik, tetapi tetap menghadapi persoalan misogini medis yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Misalnya, perempuan yang sudah berhubungan seksual tidak diperbolehkan melakukan Pap Smear hanya karena belum menikah. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan saja tidak cukup. Pelaksana program perlu memahami persoalan struktural maupun nonstruktural agar dapat menentukan intervensi yang tepat.

Intervensi tersebut perlu mencakup upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat, sekaligus memberdayakan mereka melalui edukasi dan partisipasi aktif. Dengan pendekatan yang struktural, kontekstual, dan berbasis masyarakat, cakupan vaksinasi diharapkan dapat meningkat dan target perlindungan populasi dapat tercapai.

Pada akhirnya, meskipun penanggulangan HPV masih menghadapi berbagai persoalan struktural, kita tetap dapat mendukung upaya yang sedang berjalan. Salah satunya dengan mendorong pasangan atau keluarga di sekitar kita yang memiliki anak untuk mengikuti program imunisasi lengkap. Imunisasi merupakan investasi kesehatan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan bersama di masa mendatang.

Lebih dari itu, vaksinasi HPV adalah kesempatan untuk memperbarui narasi bahwa HPV menyerang manusia tanpa memandang gender. Dengan begitu, beban pencegahan tidak lagi hanya diletakkan di pundak perempuan, tetapi dapat dibagi secara lebih adil dengan laki-laki.

Baca juga: Riset: Minimnya Akses informasi Kesehatan Reproduksi Bagi Anak Muda dan Disable

Di tingkat individu, perempuan dan laki-laki perlu menjadikan tindakan preventif sebagai bagian dari gaya hidup, termasuk melakukan vaksinasi sedini mungkin. Jangan berkecil hati jika saat ini vaksinasi belum memungkinkan secara finansial. Kita tetap dapat memperkecil kemungkinan terpapar HPV melalui berbagai metode pencegahan, termasuk ABCD.

Namun, pencegahan individual tetap memiliki batas. Pada akhirnya, seseorang tidak memilih untuk lahir di dalam sistem kesehatan seperti apa, tumbuh dalam keluarga dengan tingkat literasi kesehatan seperti apa, atau memiliki kemampuan ekonomi sebesar apa. Karena itu, tidak adil jika kegagalan mencegah kanker serviks sepenuhnya dibebankan kepada individu.

Akhir dari kontemplasi ini membawa kita pada satu kesadaran: hanya karena sebuah penyakit bisa dicegah, bukan berarti semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencegahnya.

Tempat kita bertumbuh dan tinggal, kondisi ekonomi, relasi gender, kebijakan pemerintah, akses terhadap layanan kesehatan, bahkan kepercayaan sosial dapat menentukan penyakit apa yang datang dan seberapa besar kemampuan kita untuk menghindarinya.

Dalam sistem yang jauh dari sempurna, kita memang perlu melindungi diri sendiri dan orang lain. Namun, kita juga perlu belajar bergantung pada sesuatu yang lebih pasti. Misalnya, menghindari seks yang tidak aman dengan parameter yang lebih terukur melalui hasil skrining IMS dan/atau status vaksinasi. Dengan begitu, kesehatan tidak lagi hanya bergantung pada rasa percaya yang sifatnya tidak pasti.

Sebab, pada akhirnya, mencegah kanker serviks bukan sekadar soal apakah perempuan cukup peduli pada tubuhnya. Ini adalah soal apakah sistem memberikan semua orang kesempatan yang cukup untuk menjaga tubuhnya sendiri.

(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)

Nadia Fourina Surya

Lulusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia. Misi hidupnya adalah mengembangkan upaya preventif terbaik untuk menangani penyakit yang dapat dicegah, terutama penyakit Hematologi-Onkologi.
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!

latest news

latest news

popular

Yuk, Menulis di Konde.co

Kami memanggil kamu yang peduli dengan penguatan narasi yang berperspektif perempuan dan kelompok marjinal di media untuk menulis di Konde.co. Dengan mengirim tulisan ke Konde.co, kamu juga turut mendukung jurnalisme publik Konde.co bisa terus hidup.

Video