Tiba-tiba saja operasi penangkapan terjadi. Selalu dilakukan di malam hari saat semua tidur lelap. Ini membuat buruh migran dan keluarganya tergopoh-gopoh mencari persembunyian dan ‘kucing-kucingan’ dengan petugas. Malam hari mereka bersembunyi, lalu mereka harus tetap kembali bekerja seperti biasanya di esok pagi
Sejak awal pandemi, otoritas Sabah, Malaysia terus menggencarkan berbagai operasi penangkapan buruh migran tak berdokumen di kebun-kebun sawit. Ribuan migran telah menumpuk di Pusat Tahanan Sementara (PTS) tanpa kejelasan deportasi, sementara banyak lainnya diselimuti ketakutan saat bersembunyi (bertapo) di tengah ladang sawit.
Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan dalam persoalan ini. Bukan saja, menyoal dampak ekonomi yang serba tidak jelas di masa pandemi, isu kemanusiaan juga kentara. Mereka hidup secara tidak layak dan tanpa jaminan perlindungan kesehatan. Termasuk, tak ada bantuan dan vaksin Covid-19.
“Ini adalah satu bentuk pelecehan terhadap kemanusiaan. Sebelum pandemi, isu pelecehan dan layanan yang tidak baik terhadap buruh (utamanya perempuan) besar, pandemi semuanya semakin terhimpit,” ujar Mukmin Nantang dari Organisasi Borneo Komrad, Sabah, Malaysia, dalam Konferensi Pers dan Launching Petisi Online secara virtual, Senin (30/8/2021).
Sepanjang tahun 2020, setidaknya ada 12.877 buruh migran yang tertangkap. Hanya ada sekitar 7.673 tahanan imigrasi yang telah dideportasi. Sisanya, sebanyak 5.204 orang masih berada di berbagai PTS.
Operasi penangkapan terus berlanjut hingga tahun 2021. Misalnya, di Kota Kinabalu (98 migran), Tawau (75 migran), Sandakan (190 migran), Kundusang (65 migran), dan banyak lainnya.
Terbaru, per 4 hingga 5 Agustus 2021 lalu, sebanyak 155 migran tanpa dokumen ditangkap di dua daerah berbeda di Tawau, dengan 67 migran tersebut adalah perempuan dan 39 anak-anak. Dalam seluruh operasi penangkapan itu, otoritas Sabah telah mengerahkan 3.493 petugas, 10 kapal laut, dan 54 kapal boat kecil.
Ironi di Balik Penangkapan Buruh Sawit
Sekitar 90% pekerja di perkebunan sawit di Sabah Malaysia adalah migran. Mayoritas mereka berasal dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Suluk dan Bajau, Filipina.
Luas lahan perkebunan sawit di perbatasan di Sabah Malaysia adalah 1,5 juta hektar atau setara 26,5% dari total luas lahan perkebunan sawit tertanam di Malaysia. Pada 2018, total produksi yang bisa dihasilkan 5,14 juta ton CPO dan memasok 9% CPO global.
Di tengah menggeliatnya industri perkebunan sawit, Nantang bilang, ada ironi yang muncul. Yaitu, minimnya apresiasi terhadap para migran yang menjadi penopang pekerja di perkebunan sawit. Bahkan, munculnya wacana membludaknya kasus Covid-19 di Malaysia, banyak dikatakan akibat buruh migran.
Padahal jika dilihat lebih terang, menurutnya alih-alih sebatas menyalahkan, maka perlu ditinjau kembali berbagai persoalan minimnya kebijakan perlindungan bagi migran serta diskriminasi yang banyak terjadi.
“Kita mengharapkan toleransi pemerintah Malaysia,” tegasnya.
Koordinator Koalisi Buruh Migran Berdaulat, Musdalifah Jamal menyebut pihaknya sepanjang awal Agustus 2021, telah melakukan berbagai wawancara dengan 11 buruh migran di perkebunan sawit di Tawau, Sabah, asal Indonesia di Sabah. Di antaranya, 5 perempuan dan 6 laki-laki.
Pihaknya juga memasukkan informasi mengenai kondisi di dalam PTS selama pandemi yang didapatkan dari wawancara dengan deportan sepanjang April 2020 di shelter BP2MI Nunukan.
Salah satu temuan yang cukup genting ialah soal munculnya berbagai kluster Covid-19 di PTS. Ini kontradiktif dengan pernyataan Otoritas Sabah, yang sejak awal mengklaim, operasi penangkapan migran tak berdokumen untuk mengendalikan penularan Covid-19.
Namun kenyataannya, berbagai operasi penangkapan tidak berpengaruh terhadap turunnya jumlah kasus Covid-19 di Sabah. Sejak Juni sampai hari ini, jumlah harian kasus terus meningkat.
“Berbagai operasi penangkapan hanya membuat kondisi PTS semakin memburuk dan penuh sesak,” kata Musdalifah menirukan keterangan deportan saat wawancara pada 11 April 2021.
Abu Mufakhir dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat, juga mengungkapkan kondisi ruang isolasi di PTS sangatlah tidak layak. Bagi yang tertular Covid-19 hanya dibatasi dengan dinding triplek setinggi badan orang dewasa. Mereka yang tertular dan tidak bahkan menggunakan toilet yang sama.
“Satu toilet bisa bergantian untuk 200-250 orang,” imbuhnya.
Mengutip pengakuan deportan, Abu Mufakhir juga mengungkap, tidak ada satupun deportan yang mendapatkan vaksinasi di dalam PTS. Berbagai operasi penangkapan yang terus terjadi, juga telah menciptakan kluster penularan Covid-19 di dalam PTS.
Berdasarkan kompilasi data dari Newslab MalaysiaKini, sepanjang awal pandemi Covid-19 sampai 10 Agustus 2021, ada sebanyak 6.518 kasus buruh migran terpapar Covid-19 di berbagai PTS di Sabah Malaysia. Sebanyak 1.431 (22%) diantaranya masih menjalani perawatan, sedangkan 3.331 (78%) lainnya sembuh atau pun meninggal.
“Per 10 Agustus 2021, 14 klaster Covid-19 PTS,” pernyataan dalam laporan tersebut.
Dari total 6.518 kasus Covid-19, sebanyak 2.127 kasus (33%) terjadi di Pusat Penahanan Imigrasi, 1.681 (26%) di Pusat Penahanan di Perbatasan dan 2.710 (42%) terjadi di penjara.
Mufakhir mengatakan, kondisi pandemi dan minimnya respons kebijakan yang melindungi migran, menjadikan situasi lebih buruk. Pekerja migran banyak yang gagal memperbarui permit kerja. Menurut Akta Imigrasi 1963 section 7, sub-section 2, permit kerja buruh migran hanya berlaku satu tahun.
“Penyebab yang paling sering diungkapkan adalah karena agen dan majikan gagal memperbarui permit kerja akibat kantor-kantor imigrasi yang seringkali tutup dan tidak dapat beroperasi normal,” terangnya.
Sementara mirisnya lagi, bagi migran yang kehilangan permit kerja, tidak tau apa solusi yang akan ditawarkan oleh Otoritas Sabah.
Kehilangan pendapatan bagi migran juga jadi persoalan lain menurut Mufakhir. Selama tidak bekerja, mereka tidak mendapat kejelasan gaji dan tidak mendapat bantuan apapun.
Perbaiki Administrasi, Tegakkan Aturan Perlindungan
Komisioner SUHAKAM Malaysia, Jerald Joseph menyoroti soal dokumen migran yang sering jadi soal. Terlebih, di masa pandemi ini bagi buruh di perkebunan sawit. Otoritas Sabah mesti memperbaiki sistem administrasi dan mengutamakan perlindungan.
“Kalau buruh-buruh ditangkap, tak ada lagi pekerja di Malaysia,” kata Jerald.
Jerald juga menyesalkan, seiring waktu jumlah tahanan migran semakin bertambah. Namun, tanpa adanya penanganan layak. PTS yang dirancang sebagai tempat tahanan sementara dengan tak lebih dari 2 hingga 3 bulan, tak berjalan sebagaimana mestinya.
“PTS tidak dirancang lebih dari itu (karena banyak penumpukan sedang deportasi macet),” ucapnya.
Direktur North Initiative Malaysia, Adrian Pereira juga menekankan pada perlunya perbaikan sistem aturan di agen migran. Jika ada konflik seperti penangkapan karena tidak adanya dokumen, maka semestinya bisa ditangani optimal.
Tak hanya agen, upaya perlindungan buruh migran di perkebunan sawit utamanya bagi perempuan dan anak, juga semestinya gencar dilakukan berbagai stakeholder. Terlebih, bagi perusahaan hingga otoritas.
“Pemerintah Malaysia harusnya tidak mengkriminalisasi buruh migran, tapi sayangnya bukan itu yang terjadi. Sebagai CSO di buruh migran, kami minta dekriminalisasi dan perbaikan administratif,” pungkas Adrian.
Tulisan ini Merupakan Bagian Dari Program “Suara Pekerja: Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja” yang Mendapat Dukungan Dari “VOICE”
