Seminggu ini komunitas perempuan kepala keluarga yang 68 % adalah pelaku usaha mikro dengan penghasilan kurang dari 1 juta sebulan, menghadapi beban yang semakin berat.
Minyak kelapa sawit yang merupakan bahan utama usaha mereka seperti warung makan, penjual gorengan, pembuatan aneka keripik dan lainnya, jadi sulit didapat dan jikapun ada mahal harganya.
Di beberapa tempat, mereka harus mengantri di bawah terik matahari dengan menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak subsidi atau dengan harga mengikuti ketentuan pemerintah yang tersedia pada waktu tertentu dan harus memenuhi syarat tertentu.
Anggota Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) di Buton di Sulawesi Tenggara harus menunjukkan surat atau sertifikat bukti sudah divaksin atau bersedia divaksin. Sedangkan anggota Pekka di Tegal-Jawa Tengah dan Sukabumi-Jawa Barat, satu keluarga hanya bisa membeli satu kantong.
Sejak lima tahun lalu, dari pernyataan Pekka yang diterima Konde.co menyebutkan bahwa komunitas Perempuan Kepala Keluarga khususnya di Kawasan Timur Indonesia telah membangun gerakan memproduksi dan mengkonsumsi minyak kelapa. Hingga Desember 2021, ada 21 unit usaha minyak kelapa yang berkembang di 6 kabupaten, yaitu Aceh Barat, Lombok Utara-NTB, Flores Timur dan Lembata di NTT, Bone-Sulawesi Selatan dan Bolaangmongondow-Sulawesi Utara.
Produksinya telah dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi sebagian anggota Pekka di wilayah tersebut sehingga kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak berdampak berat pada usaha mereka.
Romlawati Co-Director Pelaksana Yayasan PEKKA menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki sistem tata niaga produk yang menjadi kebutuhan pokok dan hajat orang banyak seperti minyak goreng agar ketersediaan dan keterjangkauan terjamin secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
“Pemerintah harus mendukung pengembangan industri rumahan yang dikelola perempuan dan keluarga untuk memproduksi bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat seperti minyak goreng dan mengajak masyarakat mengubah pola konsumsi yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk industri yang rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi pola konsumsi yang lebih berpihak pada produksi lokal.”
Kelompok Suara Ibu Peduli Harga Kebutuhan Pokok membuat petisi di change.org pada Presiden Jokowi untuk menurunkan harga minya goreng karena kondisi ini membuat resah kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
“Bapak Presiden telah mengambil langkah cepat dengan memberikan subsidi terhadap minyak goreng curah. Namun minyak goreng curah memiliki dampak negatif terhadap kesehatan ke depannya. Tidakkah kami sebagai warga negara memiliki hak atas kesehatan yang layak, Pak? tentu dengan minyak goreng yang melalui proses penyaringan maksimal.”
“Bapak Presiden, harga eceran tertinggi sudah ditetapkan namun dicabut. Minyak goreng yang beberapa minggu terakhir langka, tiba-tiba hari ini lebih mudah dijumpai di pasar swalayan. Namun dengan harga yang jauh lebih mahal. Disamping itu, tidak semua rakyat Bapak bisa mengakses pasar swalayan. Pasar tradisional menjadi pilihan utama untuk akses terhadap sumber kebutuhan pokok. Tapi yang terjadi kemudian, harga di pasar tradisional pun juga menjadi naik. Tidak hanya itu, per hari ini, harga beberapa kebutuhan pokok pun melonjak. Dari daging sapi, daging ayam, cabai, bawang, dan gas elpiji. Kondisi ini jika dibiarkan begitu lama akan mengakibatkan ketidakpastian ditengah masyarakat.”
Suara Ibu Peduli Harga Kebutuhan Pokok melihat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menstabilkan harga pasar ditengah pendapatan minimum masyarakatnya dan kondisi ekonomi yang mulai bangkit ditengah pandemik Covid-19.
Oleh karenanya mereka menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut dan menurunkan harga minyak goreng. Tidak hanya sungguh-sungguh memperhatikan distribusi dan ketersediaan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Namun juga perlu memperhatikan harga pasar dan dikembalikan seperti semula sesuai dengan kemampuan serta daya beli rakyat.
