Film “Mengejar Mbak Puan” (2023) adalah film tentang pergulatan hidup para PRT dalam memperjuangkan nasib mereka dari diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami setiap hari. Serta perjuangan mereka agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Setelah Presiden Jokowi menegaskan komitmennya pada RUU PPRT pada 18 Januari 2023 dan Ketua DPR RI, Puan Maharani menetapkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR RI pada 21 Maret 2023. Namun hingga kini, Puan Maharani tak juga mengesahkannya menjadi UU. Harapan para PRT seperti terhempas setelah mengadvokasi RUU selama 19 tahun.
Film ini bercerita tentang bagaimana para PRT selama 19 tahun memperjuangan RUU PPRT, mengejar Ketua DPR RI, Puan Maharani ke Gedung DPR setiap hari.
Lita Anggraini, salah satu tokoh JALA PRT dalam film dokumenter ini mengantarkan kita pada cerita sejarah perempuan yang berjuang. Juga mengorganisir para PRT di desa-desa, di kampung miskin di Jakarta dan hingga sekarang masih tekun dan sabar menunggu di depan Gedung DPR RI, di Jakarta.
“Kami mengetuk pintu rumah DPR, pintu Mbak Puan Maharani.”
Baca Juga: Desak Pengesahan RUU PPRT, Masyarakat Sipil Akan Gelar Aksi Mogok Makan di Depan Gedung DPR
Sutradara film “Mengejar Mbak Puan”, Ani Ema Susanti dan Luviana Ariyanti dari Konde.co menyatakan, film ini dibuat dari kepingan sejarah agar tidak tercecer dan hanya jadi sejarah yang hilang.
“Film ini dibuat agar menjadi sejarah tentang perjuangan para perempuan agar jangan dilupakan. Kepedihan, keputusasaan, hilang harapan, namun juga kegigihan, semua terpancar dalam film ini. Film ini memang dibuat sebagai pengingat untuk anak-anak kita tentang kegigihan perempuan yang berjuang,” kata Luviana Ariyanti.
(Tim produksi Film ‘Mengejar Mbak Puan’/ Dok. Konde.co)
Dokumentasi film ini sebagian diambil dari video-video yang dibuat dari handphone para PRT yang melakukan aksi setiap hari. Mereka mendokumentasikan aksi mereka sendiri agar perjuangan bisa didokumentasikan.
Setelah para PRT melakukan aksi setiap Rabu yang dikenal sebagai Aksi Rabuan PRT sejak Desember 2022. Lalu kini, aksi tersebut berubah menjadi aksi harian PRT. Mereka melakukan aksi setiap hari di depan Gedung DPR RI, dari aksi simbolisasi alat kerja PRT seperti serbet, sapu, toilet, alat pel, sampai aksi mogok makan.
“Namun mbak Puan Maharani tetap bergeming,” kata Mutiara Ika, Koordinator Perempuan Mahardhika.
Baca Juga: Cerita PRT, Pengalaman Kami Melakukan Aksi Perjuangkan Stop Kekerasan
Film “Mengejar mbak Puan” adalah film yang diproduksi Konde.co, JALA PRT dan Perempuan Mahardhika tentang kisah-kisah PRT. Kisah kegigihan Jumiyem, Aang Yuningsih, Ajeng Astuti, Rizky, Siti Khotimah, Yuni Sri, dan jutaan PRT lain di Indonesia yang memperjuangkan nasibnya hingga kini.
Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini, menyampaikan dalam konferensi pers pre-launching film pada 10 Oktober 2023. Saat ini mereka hanya bisa berdiri di belakang—miris melihat Puan Maharani sebagai perempuan dan ketua DPR, tapi hanya mengurus politik.
“Saat ini, para PRT masih terus melakukan aksi setiap hari di DPR. Mereka bergantian setiap hari mengejar dan bertemu Mbak Puan. Pertemuan itu akan menjadi momentum penting menagih janjinya untuk membahas RUU PRT dalam rapat paripurna,” infonya.
(Suasana Launching Film ‘Mengejar Mbak Puan’ di Depan Gedung DPR RI/ Dok. Konde.co)
Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, melihat isi RUU PRT ini sudah sangat jauh berbeda. Dibuat implementatif dan berbasis perlindungan, baik untuk pemberi kerja dan pekerja rumah tangga.
“Sebetulnya adalah ini adalah momen yang terbaik, ya? Ketika ketua DPR dijabat oleh pertama kalinya oleh perempuan. Jika kita bicara angka angka partisipasi perempuan pekerja itu rendah karena RUU PRT ditetapkan sesuai undang undang,” katanya.
Baca Juga: Mengejar Mbak Puan Segera Sahkan RUU PPRT
Mutiara Ika memberi tahu bahwa film ini akan diputar serentak sepuluh kota dengan harapan bisa membuka mata hati Puan untuk mengesahkan RUU PRT yang telah dinanti sejak 19 tahun silam.
Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah, melihat gerakan ini sebagai langkah persuasi—sebuah film seolah menjadi kata akhir untuk mengetuk kesadaran. Khususnya Ketua DPR dalam hal ini karena tadi temanya.Tambah puan bukan cuma DPR kan seperti itu.Nah kalau di DPR sendiri kan
“Sebenarnya berulang kali kita juga infokan bahwa tugas kita kalau di badan legislasi sebenarnya juga sudah selesai, walaupun kita juga tidak membiarkan begitu saja setelah terjadi pendek kapan sebagai RUU inisiatif,” bebernya.
Sambung Lulu, mereka sudah beberapa kali juga mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk lebih proaktif dan memprioritaskan pembahasan RUU PRT—di-reaching pemerintah dan rekan di baleg.
“Jangan sampai menyerah dan kita terus akan menyuarakan. Ini bukan hanya soal, kita sangat membutuhkan kehadiran PRT. Dengan demikian, kehadirannya layak untuk diangkat dan memberi ruang yang setara kepada mereka,” ujarnya.
Perwakilan Serikat PRT Merdeka Semarang, Nur Khasanah, berpikir sistem parlemen saat ini memang masih aktif perempuan—realitas pahit yang harus dinyatakan mempertegas gambaran mengapa RUU PRT tidak kunjung disahkan dan malah disandera.
“Di tengah pusaran itu, kita menyebut secara langsung mbak Puan Maharani karena dia adalah ketua DPR yang memiliki kewenangan untuk memegang palu. Menurut saya juga menjadi sejarah yang menyedihkan,” tegasnya.
Baca Juga: 580 Poster Anggota DPR di Instalasi Pameran, Pengingat Nasib PRT Hingga Kini Masih Digantung
Lanjut Nur, sebagai negara yang mendukung rencana rencana pembangunan internasional justru mengabaikan nasib—tidak berhenti mengesahkan ini sebagai RUU inisiatif, tetapi juga segera membahas semua proses biru.
Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengapresiasi masyarakat sipil, teman PRT, dan media massa yang terus memperjuangkan hak PRT. Ini adalah wujud pemenuhan hak konstitusional warga, khususnya atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
“Komnas Perempuan berharap masyarakat sipil menggunakan pedoman perlindungan perempuan pembela HAM yang telah dikembangkan bersama mitra dalam setiap proses advokasi, pembahasan dan pengesahan RUU PPRT.”
Film dilaunching pada 12 Oktober 2023 di depan Gedung DPR RI Jakarta. Juga akan dilanjutkan pemutarannya secara berkeliling di 10 kota di Indonesia. Menyusul berikutnya di kelas-kelas diskusi dan di kampus-kampus.
Trailler film bisa disaksikan disini: https://www.youtube.com/watch?v=zvoCOUZZxiU
Durasi: 18 menit
Tim Produksi Film
Sutradara: Ani Ema Susanti dan Luviana
Editor: Supri van Java
Camera person: Ani Ema Susanti dan Roron Urip Pratomo
Line Produser: Jihan Faatiha
Dokumentasi: Fauzan Azhima, Fiona Wiputri, Nurul Nur Azizah, Anggi Ria Santi – JALA PRT, Lita A – JALA PRT, Tubagus R, Wina NK – SPRT Sapulidi JALA PRT, Yuni SR – SPRT Sapulidi JALA PRT, Suwartini – SPRT Sapulidi JALA PRT, Perempuan Mahardhika, Sonya Helen S
Desain graphis: Ardiles
SPRT & Operata yang terlibat:
– SPRT Sapulidi DKI Jakarta
– SPRT Rumpun Tangsel
– SPRT Tunas Mulia DIY
– SPRT Merdeka Semarang
– SPRT Sumut
– SPRT Paraikatte Sulsel
– Operata Sedap Malam – Panongan
– RUMPUN Tjoet Njak Dien
