Indonesia kini memasuki kepemimpinan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Prabowo-Gibran mencanangkan visi-misi mereka yang dinamai ‘Asta Cita’. Kini, Asta Cita tersebut menjelma jadi program kerja yang perlu mereka realisasikan dalam 5 tahun masa jabatan serta harus mulai berjalan pada 100 hari kerja pertama mereka.
Kita cermati apa saja isi Asta Cita Prabowo-Gibran dalam 8 poin berikut:
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019—2024 Suharso Monoarfa menyatakan, delapan visi-misi Asta Cita tersebut akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029. Prabowo-Gibran juga mencetuskan janji-janji kampanye di bawah Asta Cita tersebut, yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat untuk 100 hari kerja pertama.
Kini pertanyaannya: bisakah Prabowo-Gibran mewujudkan semua itu secara serius?
Keseriusan Mengokohkan Demokrasi dan HAM
Dilihat dari perspektif perempuan, Aktivis Perempuan Mahardhika, Vivi Widyawati yang dihubungi Konde.co menyatakan, bahwa secara umum, isi Asta Cita memprioritaskan program untuk pembangunan.
Bahayanya, jika ini semua hanya untuk pembangunan, maka biasanya program ini akan menafikan peran perempuan dan kelompok marjinal. Ini sudah kerap terjadi di Indonesia, pemerintah sibuk melakukan pembangunan tapi menafikan manusia-manusia yang hidup di sekitar wilayah pembangunan.
“Data-datanya sudah banyak, orientasi yang hanya untuk pembangunan, akan menafikan manusia, dan perempuan adalah korban terbesar dari pembangunan yang dibuat tanpa perspektif hak asasi manusia.”
Sebut saja program nomor 5 soal hilirisasi dan industrialisasi, program industri dan hilirisasi yang selama ini berjalan, terbukti telah merampas hidup perempuan dan masyarakat adat. Pembangunan perusahaan-perusahaan baru, buka lahan baru yang terbukti telah mengkriminalisasi perempuan di industri hilirisasi dan industrialisasi, dan ini semua tanpa mempertimbangkan perempuan
“Ini akan jadi banyak pelanggaran manusia dan perempuan yang paling rentan mengalami kekerasan setelah lingkungan mereka dirusak. Ketika konsepnya adalah pembangunan, maka manusia jadi nomor 3 atau nomor kesekian yang diperhitungkan hidupnya,” kata Vivi Widyawati pada Konde.co, 24 Oktober 2024.
Yang kedua, problem dasar perempuan di Indonesia adalah lepas dari kekerasan, karena jumlah kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Tapi di Asta Cita nomor 4, disebutkan program untuk perempuan adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Vivi menyatakan, pembangunan SDM itu baik untuk perempuan dan kelompok marjinal, namun yang pertama yang harus dilakukan harusnya memperjuangkan perempuan untuk lepas dari kekerasan.
Baca juga: Hanya Ada 5 Perempuan di Kabinet Merah Putih, Aktivis: Ini Pengabaian Demokrasi
“Indonesia saat ini mengalami kondisi darurat kekerasan perempuan, jadi program pertama yang mendesak itu mestinya menyelesaikan kekerasan perempuan, bagaimana perempuan bisa bekerja dan beraktivitas jika mereka tidak aman?”
Program Asta Cita soal pembangunan SDM ini menurut Vivi Widyawati juga tidak sesuai dengan minimnya jumlah menteri perempuan yang hanya 9 persen. Jika mau memperjuangkan pembangunan untuk perempuan, mestinya sudah terlihat dari jumlah menterinya. Program belum berjalan, namun sudah menunjukkan gender gap dalam SDM kementerian.
“Dalam kabinet Merah Putih ini, jumlah menteri perempuan sangat minim, ini memperlihatkan gender gap yang sangat tinggi. Bagaimana mau membangun SDM jika gender gap nya sudah tinggi sejak awal pemerintahan?”
Jadi, perempuan jangan cuma jadi tempelan saja, tapi tidak tercermin dalam jumlah pembuat kebijakan.
Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran kini memang berukuran ‘raksasa’, tapi minim perempuan. Beberapa menteri perempuan hanya menempati posisi ‘jatahnya perempuan.’
Dengan jumlah total para menteri, kepala badan, serta wakil menteri sebanyak 109 orang. Hanya terdapat 13,8 persen di antaranya yang merupakan perempuan. Jumlah menteri perempuan pun hanya sekitar 9 persen dari total 48 menteri dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati yang dihubungi Konde.co menyatakan, ini merupakan bentuk pengabaian demokrasi. Mike sudah lelah ketika ada orang yang mengatakan sulit mencari perempuan berkualitas untuk duduk di pemerintahan.
Baca juga: Diskusi Diintimidasi, Aksi Direpresi: Apakah Kita Kembali ke Era Orde Baru?
“Kita sudah tidak usah beralasan ini persoalan karena tidak ada orang, tidak ada yang berkapasitas, perempuan sekarang kapasitasnya bagus. Tidak ada alasan untuk ini lagi. Ini pengabaian demokrasi perempuan,” kata Mike Verawati saat dihubungi Konde.co, Senin (21/10/2024).
Padahal, kepemimpinan perempuan sangat penting bagi kesejahteraan bangsa. Riset lembaga McKinsey tahun 2018-2021 mengatakan, kepemimpinan perempuan mampu menciptakan organisasi yang lebih sehat dan egaliter. Serta menghasilkan keputusan yang komprehensif dan inklusif karena melihat dari berbagai aspek. Peran pemimpin perempuan dibutuhkan khususnya dalam hal polemik kemiskinan.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, juga mengkritisi poin-poin dalam Asta Cita ini.
Di poin pertama misalnya berbunyi, “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).” Meski demikian, dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Prabowo tidak betul-betul menyinggung isu HAM tersebut. Usman mengingatkan, bahwa HAM bersifat universal. Ia tidak bisa diberlakukan secara sempit, apa lagi sampai harus disesuaikan dengan keinginan penguasa.
“Pekerjaan rumah pemerintahan Indonesia yang baru mencakup banyak hal. Baik itu menyangkut hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi yang menyempit, hingga hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang terampas. Seperti yang dialami oleh masyarakat adat dan komunitas lokal,” tutur Usman Hamid dalam pernyataannya yang diterima Konde.co, Minggu (20/10/2024).
Sementara itu, poin ke-2 Asta Cita menunjukkan keinginan untuk ‘memantapkan’ sistem pertahanan keamanan negara. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi persoalan kekerasan aparat, baik itu polisi dan TNI. Jika presiden yang baru serius mewujudkan masyarakat tanpa penindasan seperti dalam pidatonya, maka harus ada akuntabilitas dari kekerasan yang dilakukan aparat.
Baca juga: Kamus Feminis: Pandangan Feminisme Terhadap Oligarki dan Militerisme Yang Abaikan Kesetaraan
Selain poin pertama, poin ke-7 Asta Cita menyebut bahwa cita-cita kepemimpinan yang baru adalah, “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.” Namun, dengan masih banyaknya produk hukum yang membatasi ruang berekspresi masyarakat, ditambah berbagai kecurangan politik yang berlangsung di siang bolong akhir-akhir ini, poin tersebut tak bisa diamini begitu saja.
Usman Hamid juga mengatakan, jika pemerintahan yang baru benar-benar serius dengan pernyataan terkait pentingnya Indonesia bebas dari diskriminasi, maka hal ini juga harus mencakup perlindungan terhadap rakyat yang sangat vokal atau kritis terhadap kebijakan negara.
Dalam cita-citanya, pemerintahan yang baru konon hendak mewujudkan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Oleh karena itu, berbagai aturan bermasalah harus segera dicabut atau direvisi. Peraturan bermasalah yang dimaksud adalah yang digunakan untuk memberangus HAM. Termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai.
“Presiden baru harus mengambil langkah-langkah efektif. Untuk memastikan bahwa ancaman, serangan, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, serta jurnalis dan kantor media, diselidiki dengan segera, secara menyeluruh. Dengan tidak memihak, secara independen, transparan dan efektif,” lanjut Usman.
“Bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab atas hal tersebut diadili sesuai dengan standar peradilan yang adil.”
Berani Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat?
Kembali lagi, misi mengokohkan hak asasi manusia seharusnya sejalan dengan upaya mengusut tuntas pelanggaran HAM berat. Apa lagi ketika sang presiden sendiri, Prabowo Subianto, berstatus terduga pelaku.
Sudah jadi pengetahuan umum bahwa Prabowo diduga terlibat dalam kasus penghilangan paksa aktivis dan mahasiswa di periode 1997-1998. Saat itu, ia menjabat sebagai komandan jenderal (Danjen) Kopassus. Tim Mawar—tim yang kemudian melakukan operasi penghilangan paksa—berada di bawah kendalinya. Hingga kini, 13 korban penculikan masih belum dikembalikan kepada keluarganya.
Pengusutan tuntas pelanggaran HAM masa lalu sangat penting bagi korban. Sebab, korban dan pihak keluarga mereka berhak mendapat keadilan. Mereka berhak tahu sosok pelaku serta motif dan alasan pelanggaran HAM itu dilakukan.
“Yang lebih penting, pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM berat dan pelakunya dapat mencegah keberulangan di kemudian hari,” kata Usman. Hal itu juga menunjukkan tindakan tegas negara untuk menghukum pelaku dan tidak membiarkannya begitu saja.
Jika aspek HAM bisa masuk ke dalam Asta Cita, mestinya hal itu juga mencakup upaya pemutusan rantai kekerasan di negara ini. Pengungkapan pelanggaran HAM berat adalah salah satu caranya.
Pada saat pelantikannya sebagai presiden RI, Minggu (20/10/2024), Prabowo menyebut bahwa Indonesia adalah, “Bangsa yang bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil.” Oleh karena itu, apakah artinya ia sebagai presiden mau melakukan keharusan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan bagi korban—sesuatu yang selama ini dianggap mustahil?
Langkah awal untuk merealisasikan poin pertama Asta Cita, bisa dimulai dengan mendukung proses yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Termasuk kasus kekerasan 1965 dan penghilangan paksa. Juga membuka kembali kasus-kasus yang pernah disidangkan di Pengadilan HAM tapi gagal mengungkap pelaku sebenarnya. Pekerjaan rumah Indonesia di bidang HAM tidak akan pernah selesai sampai negara betul-betul mengungkapnya secara tuntas.
Angan-Angan Mewujudkan Kesetaraan Gender
Asta Cita juga mencakup aspek kesetaraan gender dalam poin ke-4. “Saya kira upaya-upaya kesetaraan gender sangat penting. Juga di bidang politik kaum perempuan mengambil peran sangat menonjol. Saya mendorong peranan itu di pemerintahan yang saya pimpin kalau terpilih,” tutur Prabowo dalam Debat Capres ke-5 pada 4 Februari 2024.
Sayangnya, bahkan tidak lama setelah pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI, tampaknya hal itu masih jauh panggang dari api.
Mempertanyakan Keseriusan Mengentaskan Kemiskinan
Poin ke-6 Asta Cita berbunyi, “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.” Isu kemiskinan juga digaungkan Prabowo dalam pidato pelantikannya sebagai presiden.
Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional FIAN Indonesia, menyebut Prabowo gagal memahami kemiskinan. “Karena yang terjadi adalah pemiskinan struktural yang disebabkan oleh struktur negara yang lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur dibanding pembangunan untuk akses hak ekonomi rakyat,” ujar Marthin dalam pernyataan yang diterima Konde.co, Minggu (20/10/2024).
Pembicaraan mengenai kemiskinan juga tak bisa lepas dari topik kepemimpinan perempuan. Khususnya di level legislatif dan eksekutif. Kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan kemanfaatan langsung paling berdampak pada perempuan dan anak. Padahal, pendataan selalu dilakukan setiap kali ada informasi rencana pembagian bantuan sosial. Sayangnya, pendataan tersebut tidak diikuti dengan implementasi.
Sementara itu, data statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2023, tingkat kemiskinan perempuan 9,49 persen. Sedangkan laki-laki 9,23 persen. Ini berarti bahwa kemiskinan tidak netral gender dan lebih cenderung dialami perempuan. Terutama jika bicara tentang kemiskinan struktural.
Perempuan juga menempati posisi krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, jumlah perempuan Indonesia hampir setengah dari total penduduk. Menurut data BPS per Februari 2023, jumlah perempuan Indonesia sebanyak 136,3 juta dari total penduduk 275,7 juta. Namun, kepemimpinan perempuan di tampuk tertinggi negara tampak masih jauh panggang dari api.
Meski pengarusutamaan gender sudah coba dihadirkan sejak 24 tahun lalu, nyatanya peran perempuan masih dikesampingkan, bahkan di pemerintahan baru. Peran perempuan mestinya menjadi kunci penting untuk memastikan setiap program pemerintah responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.
Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Bancakan Korupsi
Salah satu rencana program kerja Prabowo-Gibran adalah pemberian makan bergizi gratis. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya masyarakat Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik untuk kesejahteraan bangsa.
Program makan bergizi gratis pun masuk ke dalam rencana 100 hari kerja Prabowo-Gibran. Disebutkan bahwa program ini mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun Rupiah.
Namun, program ini banyak dikritik sejak dicetuskan dalam ajang debat calon presiden menjelang Pilpres 2024 silam. Makan bergizi gratis dinilai tidak bisa diproyeksikan sebagai program jangka panjang untuk menyejahterakan bangsa. Hal itu juga dipandang tidak akan bisa menyelesaikan akar dari permasalahan krisis gizi di kalangan masyarakat, salah satunya kemiskinan.
Selain itu, sebut Marthin Hadiwinata, makan bergizi gratis berpotensi menjadi bancakan korupsi dan konflik kepentingan. Termasuk dari berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait pangan yang akan didorong oleh Prabowo sebagai presiden.
“Sementara, tidak sama sekali menyebut pengembalian fungsi dan peran KPK sebagai lembaga independen. Korupsi yang terkait dengan sumber daya agraria untuk pangan sangat tinggi,” tutur Marthin.
Program Lumbung Pangan: Apa Kabar Reformasi Agraria?
Untuk isu pangan, Prabowo dan Gibran tampak hendak merealisasikan poin kedua Asta Cita dengan, “Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.”
Sementara itu, dalam daftar program 100 hari kerja mereka, program yang fokus pada isu pangan adalah membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa. Dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare. Serta dukungan sarana prasarana pendukung dengan anggaran Rp15 triliun.
Sejalan dengan itu, Prabowo juga beberapa kali menyebut petani dan nelayan dalam pidato pelantikannya. Akan tetapi, Marthin menilai, ia tidak memiliki agenda pengakuan dan perlindungan produsen pangan. Mulai dari reforma agraria hingga dukungan perlindungan sosial dan ekonomi.
Ia juga melihat kontradiksi pencapaian pemenuhan pangan dengan lumbung pangan untuk swasembada pangan yang akan dilakukan dengan proyek Food Estate.
“Karena proyek Food Estate terbukti tidak melibatkan komunitas petani dan masyarakat adat,” kata Marthin. “Ia telah merampas dan menghancurkan sumber-sumber agraria dan menghilangkan peran petani dan nelayan sebagai produsen pangan menjadi korporasi.”
Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih, punya banyak pekerjaan rumah di hadapan mereka. Berharap pada pejabat rasanya riskan. Rakyat sudah mafhum bahwa kebanyakan janji yang diucapkan hanya bertahan selama kampanye, atau setidaknya pada 100 hari kerja pertama.
Jika Prabowo dan Gibran memang serius dengan visi-misi dan janji-janji yang mereka serukan sejak masa kampanye hingga terpilih, mereka harus bisa membuktikannya. Terutama dalam aspek pemenuhan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, pemberantasan korupsi, dan kesetaraan gender.
Foto: IG prabowo.gibran2
Artikel ini termasuk dalam serial liputan #OkeGasAwasiRezimBaru dalam rangka mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 hari pertama kerjanya.
