Tahun 2024—hampir 30 tahun sejak Deklarasi Beijing 1995—sekitar 1.200 perempuan dari berbagai penjuru dunia berkumpul di kantor Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP). Mereka hadir di Bangkok, Thailand pada 19-21 November 2024 untuk membahas implementasi lanjutan Deklarasi Beijing terkait kesetaraan gender serta situasi perempuan dan kelompok rentan.

Mereka berkumpul untuk Konferensi Menteri se-Asia Pasifik tentang Tinjauan Platform Aksi Beijing +30 di Bangkok, Thailand. Dalam konferensi tersebut, para perempuan dari berbagai negara di wilayah Asia-Pasifik berbicara tentang persoalan perempuan tingkat regional dan internasional.

Aspek-aspek yang dibahas antara lain terkait capaian, kemunduran, dan rekomendasi yang bisa dilakukan untuk perempuan dalam lima tahun mendatang.

Konferensi dibuka pada Selasa (19/11/2024) oleh Sekretaris Eksekutif UNESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana. Armida menyebut, perempuan harus berada di garda terdepan untuk isu-isu terkait masa depan bersama. Termasuk isu perubahan iklim dan transformasi digital.

Tentang Deklarasi Beijing

Beijing Platform for Action (BPfA) atau Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing adalah deklarasi yang ditandatangani oleh 189 negara dunia pada 1995. Deklarasi ini berisi dorongan percepatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global.

Landasan aksi tersebut menandai 12 bidang utama yang memerlukan tindakan segera, untuk memastikan kesetaraan dan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki. Deklarasi ini juga menjelaskan cara-cara konkret bagi negara-negara untuk mewujudkan perubahan.

Di tahun 2024, 29 tahun sejak diluncurkan, konferensi tinjauan atas Deklarasi Beijing diadakan di Bangkok, Thailand. Negara-negara yang terlibat meninjau capaian dan tantangan di kawasan Asia-Pasifik sebelum perayaan global ke-30 pada Maret 2025 di New York. Konferensi kali ini dihadiri oleh sekitar 1.200 peserta dari 47 negara, termasuk 400 perwakilan masyarakat sipil dan kelompok orang muda. 

Dari Asia-Pasifik ke Indonesia: Capaian dan Tantangan Kesetaraan Gender

Armida menyebutkan sejumlah pencapaian kesetaraan gender di Asia-Pasifik selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya, semakin banyak anak perempuan yang bersekolah dibanding sebelumnya. Ini adalah langkah yang baik untuk membentuk masa depan mereka.

Ia juga menyampaikan, kini perempuan mendapatkan akses lebih besar untuk posisi-posisi kepemimpinan. Ini khususnya dalam ruang politik, bisnis, dan pengambilan keputusan. “(Hal ini) mengarah pada perubahan transformatif dan menginspirasi generasi pemimpin berikutnya,” ucap Armida. Lebih lanjut, Armida menyoroti berbagai capaian tersebut adalah tanda bahwa perubahan bisa terjadi jika kita bekerja dengan kegigihan dan visi.

Di sisi lain, masih banyak tantangan dalam mencapai kesetaraan gender di Asia-Pasifik secara umum. Kekerasan dalam hubungan masih terjadi kepada perempuan. Ditambah lagi, perempuan masih menghabiskan waktu hingga lima jam lebih lama dibanding laki-laki untuk kerja domestik dan perawatan yang tak dibayar. Ini membatasi kesempatan mereka untuk meraih pendidikan, kerja berbayar, dan waktu luang.

“Dan kita tentu tidak dapat mengabaikan bahwa stereotipe gender berkelanjutan, norma-norma diskriminatif, dan ketimpangan relasi kuasa tetap mengakar mendalam. Menghambat jalan kita menuju kesetaraan gender,” tegas Armida.

Baca Juga: Konferensi Perempuan Beijing, Apa Saja yang Dilakukan untuk Perempuan?

Sementara itu, berbagai perwakilan negara-negara se-Asia-Pasifik menyampaikan situasi terkini atas kesetaraan gender di wilayah mereka dalam sesi country statement. Indonesia salah satunya. Disampaikan oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri, ada sejumlah capaian Indonesia dalam berbagai bidang. Seperti pembangunan inklusif, Program Keluarga Harapan (PKH), pengesahan dan implementasi UU TPKS, 22% representasi perempuan di parlemen, dan sebagainya.

“Tentu masih banyak yang harus dilakukan, bersama para stakeholders, untuk memastikan implementasi BPfA yang menyeluruh, efektif, dan terakselerasi,” ujar Indah saat sesi country statement, Selasa (19/11/2024).

“Serta mengalihkannya menjadi aksi untuk merespon tantangan-tantangan global. Termasuk mengakui pelanggaran HAM keji tanpa henti terhadap perempuan dan anak perempuan Palestina di Gaza,” tegas Indah.

Kerja dan Ekonomi Perawatan

Konferensi Beijing+30 kali ini fokus membahas tentang kerja dan ekonomi perawatan di Asia-Pasifik. Topik ini belum mendapat banyak perhatian pada konferensi lima tahun sebelumnya. Menurut Lin Yang, Wakil Sekretaris Eksekutif untuk Program di UN ESCAP, perlu ada investasi terhadap ekonomi perawatan dan pengadaan peluang kerja yang layak bagi perempuan. Ini penting untuk menutup kesenjangan gender di tempat kerja.

Baca Juga: Yang Perlu Kamu Tahu: Apakah itu Konferensi Perempuan Sedunia?

Hal serupa dikatakan oleh Christine Arab, Direktur Kawasan Asia dan Pasifik UN Women. Menurut Arab, kerja perawatan seringkali dibebankan kepada perempuan. Ini menjadi faktor utama penghambat pemberdayaan ekonomi perempuan serta partisipasi dalam mengakses posisi kepemimpinan.

“Beberapa pesan kuat dari kegiatan ini, yang tidak kita lihat pada 2020, adalah tentang dampak dan perubahan iklim. Serta ekonomi perawatan, baik sebagai pendorong kepemimpinan perempuan maupun sebagai game changer,” ujar Arab dalam konferensi pers setelah penutupan, Kamis (21/11/2024).

Isu yang Dibahas Di Beijing+30 ‘Cari Aman’?

Di sisi lain, para aktivis perempuan yang turut hadir dalam konferensi Beijing+30 sebagai CSO menyayangkan pernyataan negara-negara terlibat. Menurut mereka, delegasi pemerintah terkesan menghindari isu-isu gender yang lebih ‘sensitif’. Seperti LGBTQIA, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, aborsi aman, interseksionalitas, dan sebagainya. Bukan hanya Indonesia, negara-negara lain terkesan enggan menyinggung isu-isu tersebut dalam pernyataan mereka. Bahkan, delegasi pemerintah Iran secara gamblang menolak penggunaan istilah yang ‘kontroversial dan non-konsensus’ saat pembuatan dokumen rekomendasi bersama pada Kamis (21/11/2024).

Isu sensitif hingga kata ‘interseksionalitas’ juga tidak muncul dalam pernyataan delegasi Indonesia. “Padahal interseksionalitas itu kan, minoritas, disabilitas itu juga masuk di dalam situ,” ujar Venny dari Lembaga Partisipasi Peremppuan saat ditemui Konde.co di sela konferensi di Bangkok, Thailand, Rabu (20/11/2024).

Tinjauan Beijing kali ini merupakan tindak lanjut menjelang 30 tahun Deklarasi Beijing. Maka Venny melihat penghindaran Indonesia sebagai kemunduran dalam komitmen mewujudkan Deklarasi Beijing untuk mencapai kesetaraan gender.

“Jadi ini yang kami sebenarnya agak kecewa dengan statement dari pemerintah RI,” kata Venny, yang hadir sebagai salah satu bagian CSO Indonesia. Ia menambahkan, menghindari pembahasan isu-isu tersebut berarti mengembalikan kerja-kerja terkait hal itu kepada CSO. Sementara, persekusi terhadap kelompok marginal terus berlangsung.

Baca Juga: 25 Tahun Deklarasi Beijing Masih Jauh dari Pencapaian Kesetaraan Gender

Selain itu, menurut Venny, seharusnya pemerintah Indonesia tidak hanya menyinggung soal pelanggaran HAM yang berkaitan dengan genosida di Palestina. Sebab, Indonesia sendiri masih punya banyak pekerjaan rumah terkait pelanggaran HAM berat dan kekerasan terhadap perempuan.

Ia juga keberatan dengan penyebutan 22% keterwakilan perempuan di parlemen sebagai capaian Indonesia. “Itu bukan achievement; itu kemunduran karena selama ini enggak pernah mencapai 30%. Sementara kalau kita tadi lihat dari negara-negara lain udah 30%, 50%… Negara-negara lain sudah 30% lebih, 50%. Jadi ya, itulah tugas-tugasnya CSO untuk terus mengawal.”

Venny mengingatkan pemerintah Indonesia untuk belajar dari mandat CEDAW dan Commission on the Status of Women. Maka mereka harus percaya diri dengan mandat tersebut, agar tidak terkooptasi oleh kepentingan pihak-pihak intoleran.

“Kalau seperti itu, udah habis, lah, focal point kita,” pungkas Venny.

(Sumber Gambar: UN Women)