Konde.co menghadirkan “The Voice” yaitu edisi khusus para aktivis perempuan menuliskan refleksinya. Ini merupakan edisi akhir tahun Konde.co yang ditayangkan 28 Desember 2022- 8 Januari 2023

Krisis iklim telah dan akan terus menyebabkan kerugian dan kerusakan secara luas bagi alam dan manusia. Merusak  tempat tinggal, mata pencaharian dan budaya, dan menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan manusia dan kesehatan planet bumi.

Saintis bahkan memprediksi kerusakan akan lebih parah, jika tidak ada upaya yang serius dan ambisius dari para pemimpin dunia untuk adaptasi dan mitigasi. Upaya ini perlu untuk memastikan jaminan masa depan bumi yang layak huni dan berkelanjutan bagi semua makhluk bumi.

Laporan IPCC terakhir (AR6, 2022) menyebutkan bahwa dunia akan menghadapi bahaya iklim dalam dua dekade ke depan. Krisis iklim semakin memburuk. Gelombang panas, kekeringan, banjir, dan dampak turunannya seperti krisis pangan dan air menjadi fakta yang tak terbantahkan.

Krisis iklim adalah alarm dan tanda “merah” bagi kemanusiaan. Jika para pemimpin negara dan para pihak yang bertanggung jawab atas krisis global ini tidak mengambil tindakan yang serius, ambisius dan terukur untuk menurunkan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius.

IPCC sudah melaporkan kalau emisi global terus meningkat dengan kecepatan seperti saat ini, maka pemanasan global akan melewati batas 1,5 derajat celcius pada sekitar tahun 2040. Naiknya suhu hingga 1,5 derajat celcius akan mengakibatkan pulau-pulau kecil tenggelam, dan memperkecil kesempatan untuk beradaptasi.

Dampaknya tentu akan semakin buruk bagi bumi dan umat manusia. Kelangkaan air, kegagalan panen dan kesehatan akan menjadi dampak turunannya yang akan dialami oleh masyarakat, khususnya kelompok marginal.

Krisis iklim memicu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat secara serius berbagai dampak Hak Asasi Manusia dari ancaman penghancuran lingkungan hidup dan krisis iklim. Laporan terakhir PBB menegaskan pemanasan global semakin tidak terkendali. Ke depan, kita akan dihadapkan dengan terus meningkatnya pengungsi akibat krisis iklim.

Pada COP 27 di Mesir November kemarin, loss and damage yang mengancam kehidupan makhluk bumi ke depan menjadi isu krusial. Bahkan isu ini mendesak untuk segera dijalankan termasuk pada aspek pembiayaannya.

Solusi Krisis Iklim Belum Libatkan Suara Perempuan

Dari semua perbincangan dalam perundingan perubahan iklim, ada narasi yang nyaris tenggelam di tengah menguatnya narasi solusi-solusi palsu yang dibincangkan dan disepakati.

Di antaranya bagaimana perdagangan karbon (carbon trading) menjadi pilihan dalam mitigasi perubahan iklim.

Pasar karbon dikritik keras oleh gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan iklim (climate justice), di antaranya karena pasar karbon menegasikan esensi posisi dan peran perempuan dalam pengelolaan hutan. Yakni antara lain dengan mengecilkan peran perempuan sebagai penjaga pangan (food gathering) yang melanggengkan reproduksi sosial perempuan dalam komunitasnya. Pasar karbon juga tidak menyentuh nilai jejak pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam mengelola ruang hidupnya.

Ya, suara perempuan nyaris tenggelam dalam setiap perundingan perubahan iklim. Padahal masyarakat sipil sudah lama mengingatkan kalau krisis iklim tidaklah netral gender. Perempuan baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan punya kerentanan lebih besar akibat krisis iklim. Kondisi ini makin menambah lapis kekerasan yang dialami perempuan. Karena itu suara perempuan amat penting didengarkan.

Kita harus melihat krisis iklim yang terjadi sebagai akumulasi dari paradigma dan sistem ekonomi global yang terus mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Sehingga kita bisa memahami bagaimana sistem ekonomi kapitalisme yang berwatak patriarkis ini sejalan dengan penindasan yang dialami oleh perempuan di berbagai belahan dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Ekofeminisme bahkan berpandangan opresi terhadap perempuan berjalan beriringan dengan opresi terhadap alam.

Di tanah air kita melihat berbagai kasus lingkungan hidup dan konflik agraria yang terjadi. Kebijakan ekonomi dan politik makin merampas ruang hidup perempuan dan memperparah krisis iklim.

Tentu ini bertentangan dengan komitmen global pemerintah Indonesia pada COP 27 lalu untuk meningkatkan kontribusi target NDC menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri, dan 43,20% dengan dukungan internasional. NDC atau Nationally Determined Contribution merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris.

Di tengah tantangan krisis iklim global dan kota-kota pesisir di Indonesia yang terancam akan tenggelam, tidak pernah ada koreksi mendasar atas model ekonomi dan pembangunan. Yang terjadi, paradigma developmentalism, extractivism, dan dominasi “gurita” oligarki menjadi warna yang kuat dalam kebijakan nasional. Bahkan membajak sistem ekonomi dan politik Indonesia.

Setelah kekuatan oligarki merampas hak ekonomi dan sosial budaya melalui UU Minerba dan UU Omnibus Law Cipta Kerja, kelindan kuasa ekonomi dan politik ini juga merampas hak sipil dan politik. Ini dilakukan dengan pengesahan RKUHP yang masih mengandung banyak masalah dan menunjukkan watak kekuasaan yang tidak demokratis.  

Sepanjang tahun 2022 ini, kita menjadi saksi bagaimana perempuan adat gigih melawan perkebunan sawit, pertambangan, proyek-proyek strategis nasional yang menghancurkan ruang hidup perempuan. 

Perempuan bersama komunitasnya menjaga hutan, pesisir, laut, mangrove, pegunungan kars, padang savana, sawah, ladang yang di dalamnya ada ikatan yang begitu kuat antara perempuan dan alamnya. Ruang hidup ini menjadi sumber ekonomi, pangan, identitas diri, kebudayaan, pengetahuan yang menggambarkan relasi yang kuat antara perempuan dan alamnya. 

Situasi ini membuat kondisi perempuan makin sulit. Meski begitu, kita menyaksikan bagaimana perjuangan perempuan dan komunitasnya terus tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan makin mewarnai sejarah gerakan lingkungan hidup dan gerakan perempuan di Indonesia.