Luviana – www.konde.co
Konde.co, Jakarta – Sejak tanggal 17 Maret 2016 lalu, sekitar 500 petani melakukan aksi jalan kaki dari Jambi menuju Jakarta. Aksi ini disebut aksi 1000 kilometer, karena para petani harus menempuh jarak 1000 kilometer untuk sampai ke istana presiden di Jakarta. Dari 500 petani ini, 40 diantaranya adalah petani perempuan. Para petani diperkirakan akan sampai di Jakarta kira-kira 40 hari sejak perjalanan aksi pertama, atau kira-kira pada akhir April 2016.
Organisasi perempuan API Kartini menyebutkan bahwa para perempuan petani mengikuti aksi ini karena merasa harus turut serta memperjuangkan hak mereka. Mereka menyatakan sudah bosan dengan penderitaan yang mereka alami. Setiap saat pihak perusahaan perkebunan dengan seenaknya melakukan penggusuran. Dalam penggusuran tersebut tak sedikit pihak perusahaan melibatkan para preman untuk meneror dan menakut-nakuti petani. Di pihak lain, nasib petani dari hari ke hari tidak semakin membaik tetapi semakin menderita. Hal ini dikarenakan harga karet anjlok di pasar dunia.
Dalam change.org, para petani melalui surat petisi yang ditulis oleh Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) kemudian mempetisi Presiden Jokowi dan meminta untuk bertemu di Jakarta, meminta jalan keluar atas persoalan yang menimpa para petani.
Para petani ini mewakili petani-petani di Jambi yang sedang mengalami konflik agraria seperti petani di Suku Anak Dalam, Petani dusun Mekar Jaya di Sarolangun, Petani Kunangan di Batanghari, petani Muaro Jambi dan petani Tanjung Jabung Timur.
Darurat Agraria
Dalam petisi di change.org misalnya disebutkan bahwa konflik agraria yang dialami petani sudah berlangsung lama. Seperti Konflik agraria yang dialami Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic Persada (AMS/Wilmar Group) sudah sejak tahun 1986. Sedangkan Konflik agraria antara petani Kunangan Jaya I dan II (Batanghari) dan petani Mekar Jaya (Sarolangun) dengan PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT.Wanakasita Nusantara (Barito Group) serta PT.Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) sudah terjadi sejak tahun 1990–an.
Di Jambi terdapat banyak konflik agraria yang melibatkan petani dengan perusahaan. Konflik agraria ini telah menyebabkan petani kehilangan aksesnya terhadap tanah.
Atas situasi ini para petani pernah mendesak Gubernur Jambi, Zumi Zola untuk segera membentuk Komite Penyelesaian Konflik Darurat Agraria untuk menyelesaikan persoalan petani. Karena situasi di Jambil sudah darurat bagi petani.
Para petani berharap bahwa perjuangan mereka yang berjalan kaki seribu kilometer dari Jambi mendapatkan dukungan dan jawaban yang positif dari Presiden Jokowi. Mereka juga menuntut Jokowi untuk membentuk Dewan Nasional/Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria.
(Sumber dan Foto: www.apikartini.org)
