Mellz – www.konde.co
Konde.co, Nabire – “Nabire
banjir karena fungsi hutan termasuk hutan adat di dalamnya sebagai penyangga air terganggu,” kata John
NR Gobai dari Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire, Papua dalam siaran pers pada Jumat, (25/03/2016) kemarin.
Pernyataan ini ia sampaikan atas situasi hutan-hutan di Nabire yang semakin memprihatinkan karena adanya izin ekspansi kelapa sawit. Akibatnya, banjir tak bisa dibendung.
Kondisi
banjir terparah terjadi di Distrik
Yaro dan Yaur Nabire yang mengakibatkan aktivitas warga disana menjadi lumpuh total.
Menurut John
NR Gobai, banjir terjadi bukan karena peristiwa alamiah tetapi akumulasi dari
dikeluarkannya izin ekspansi sawit PT Nabire Baru.
Perkebunan kelapa
sawit memang menyerap banyak air, tetapi tidak dapat meredam larian air (run off) karena tidak memiliki belukar.
Berbeda dengan hutan yang semak belukarnya turut menghambat larian air
Berdasarkan
data Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire menunjukkan dampak banjir yang merendam 56 rumah di
kampung Sima dan 21 rumah di kampung Wami.
Lihat:
http://www.nabire.net/terendam-banjir-hampir-2-meter-aktiv…/
Kampung
ini dikepung oleh perusahaan antara lain PT Nabire Baru yang bekerjasama pula
dengan PT Sariwana Adi Perkasa dan PT Sariwana Unggul Mandiri untuk ekspansi
perkebunan kelapa sawit di Nabire.
PT
Nabire Baru adalah anak perusahaan Goodhope
Company, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan transnasional asal Srilanka
bernama Carson Cumberbatch.
Sebagian
besar warga Nabire adalah sukueYerisiam yang mempunyai wilayah adat termasuk hutan adat. Namun kehidupan suku Yerisiam mulai terganggu,
sejak Barnabas Suebu mengeluarkan izin Hasil Guna usaha (HGU) nomor 142 tertanggal 30 september 2008 kepada perkebunan sawit PT Nabire Baru diatas tanah adat 17.000 Ha Suku Yerisiam Gua Kampung Sima Distrik
Yaur Kabupaten Nabire.
Keluarnya
izin dianggap telah menyalahi prosedur karena tidak disertakan dengan uji Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui
proses uji dampak lingkungan melalui penelitian lapangan, yang diatur dalam
Pasal 45 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan (UU
Perkebunan).
Selain
itu, Gubernur tidak berhak mengeluarkan izin di wilayah kabupaten karena telah mengambil
kewenangan wilayah Bupati. Ini telah diatur dalam Pasal 48 UU Perkebunan.
Ini yang mendorong Suku Yerisiam Gua mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan nomor gugatan 22/G/2015/PTUN Jayapura tertanggal 23 September 2015, guna pencabutan ijin. Adapun pihak tergugat intervensi adalah Gubernur Papua dan PT. Nabire Baru
Hingga saat ini, proses sidang gugatan PTUN masih berlangsung. Sidang mendatang dilaksanakan pada tanggal (29/03/2016) di PTUN Jayapura dengan agenda pembacaan
kesimpulan dari pihak penggugat, suku Yerisiam Gua.
(sumber foto : Atlas Sawit Papua, Pusaka)
