Bukan Tabu: Kampanye Digital Hak Tubuh Perempuan Dan Kesehatan Reproduksi

Kampanye digital tentang tubuh perempuan dan kesehatan reproduksi bukan hal tabu. Jika masih ada yang menganggapnya tabu dan selalu mengkaitkannya dengan moral, berarti itu ketinggalan zaman dan tidak memahami soal hak informasi publik

Alvian punya pengalaman menyedihkan ketika membicarakan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi bersama teman-temannya. Membicarakan vagina sedikit saja, semua langsung tertawa. Membicarakan fungsi penis, semua langsung malu dan kabur.

Ada yang menganggap tabu, namun ada yang menganggap ini sebagai hal yang sangat privasi dan tak pantas dibicarakan atau diobrolkan dengan orang lain. Membicarakan vagina dan penis seolah harus dilakukan ruang yang sangat privat, menyendiri di sudut kamar dan tak boleh ada yang tahu

Padahal vagina dan penis adalah bagian yang melekat pada tubuh kita yang kita gunakan setiap hari dari kita kecil sampai sekarang

Alvian, 17 tahun, mengakui bahwa sampai sekarang akses untuk kesehatan reproduksi, khususnya bagi remaja, masih sangat minim dan sebagian besar dari kawannya tak tahu ke mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Akibatnya, di antara mereka pun banyak yang belum paham betul mengenai fungsi organ tubuh mereka, termasuk hal dasar seperti menjaga atau membersihkan organ reproduksi.

Masalahnya bukan itu saja. Di lingkungan tempat Alvian tinggal, pendidikan seksual dan reproduksi masih dianggap sebagai hal tabu dan seringkali dikaitkan dengan moralitas dan agama. Alvian pernah mengungkapkan hal ini pada Tika Adriana dari www.Konde.co, inilah yang membuat sulit jika apa-apa selalu dikaitkan dengan moral dan agama

Karena informasi ini bisa tentang apa saja, tentang tubuh sampai hak atas tubuh kita yang tak boleh mendapatkan kekerasan seksual, tak boleh dijadikan sensasionalisme

Info ini dibutuhkan ketika potensi pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, setidaknya itu yang diangkat melalui temuan Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunannya Maret 2020 silam tentang banyaknya pencabulan, perkosaan, dan pelecehan seksual, termasuk di dalamnya adalah percobaan perkosaan dan persetubuhan serta banyaknya kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan resiko tinggi mengintai remaja secara masif.

Sementara itu, Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual juga belum disahkan

Hak Informasi dan Literasi

Dan tentu saja hak untuk mendapatkan informasi untuk semua orang, dijamin negara dan institusi yang relevan sesuai kebutuhan, dalam hal ini adalah keadilan untuk mendapatkan informasi memadai tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi semua warga negara tanpa terkecuali.

International Conference on Population and Development (ICPD) 1994 Cairo, yang juga telah diadopsi Indonesia oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia/ PKBI tahun 1996, menggarisbawahi hak kesehatan reproduksi dalam kaitannya mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi memadai. Hak atas informasi ini ditekankan pula oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2002 mengenai pentingnya akses informasi bagi laki-laki dan perempuan atas informasi seksualitas, reproduksi, manfaat serta efek obat-obatan yang relevan di dalamnya. Poin berikutnya menggarisbawahi kebutuhan informasi seksualitas dan reproduksi bagi remaja laki dan perempuan. Informasi ini pun termasuk mengenai penyakit kelamin, dan infeksi HIV/AIDS.

Kurangnya informasi seksualitas dan kesehatan reproduksi yang didapat di insitusi pendidikan pada umumnya menyebabkan terhambatnya pengetahuan dasar mengenai keduanya, menyebabkan banyak terjadinya perilaku seks yang tidak bertanggung jawab seperti perkosaan, penyakit kelamin, HIV/AIDS, kehamilan yang tidak diinginkan, perkawinan anak, hingga aborsi yang beresiko.

Mantan Menteri Pendidikan M. Nuh, pada tahun 2012 pernah menggarisbawahi tentang belum perlunya integrasi pendidikan seksualitas ke dalam kurikulum sekolah karena kuatir akan terjadi kontroversi. Padahal disinilah titik persoalannya, karena selama ini penyampaian informasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi ini selalu tersembunyi, dianggap tabu, akibatnya selalu mengalami hambatan dalam keluarga dan lingkungan pendidikan.

Imbas besar menanti ke depannya ketika bagaimana remaja dan masyarakat mengakses informasi melalui media dan sumber yang tidak kredibel. Akibatnya? Hak mereka untuk mendapatkan informasi menjadi terpangkas karena anggapan bahwa seksualitas dan kesehatan reproduksi tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan formal, sementara itu berbagai resiko tinggi yang dipaparkan sebelumnya terus menghantui mereka.

Pemerintah dari semua tingkatan memiliki tanggung jawab atas aksesibilitas informasi kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja dan masyarakat secara umumnya tanpa melihat latar belakang sosial dan budaya melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan dan peran lingkungan

Signifikansi ini nanti akan membuat remaja dan masyarakat menjadi lebih kritis dalam mencari informasi tambahan yang relevan melalui media digital, sehingga mereka tidak terjebak dalam informasi menyesatkan yang menyebabkan mereka lebih terperangkap dalam resiko-resiko paparan ini

Jadi, tak perlu ditutup-tutupi informasi soal kesehatan reproduksi, karena itu bukan hal yang tabu apalagi tak bermoral. Dan kita bisa mulai kampanye ini melalui media digital, jangan takut, penyebaran informasi ini dilindungi!

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Fanny Alam

Regional Coordinator of Bandung School of Peace Indonesia, Tim Ahli Kurikulum Prospect-Google dan Mafindo, Alumnus IVLP-USA 2020

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email