“Kenapa kita tidak membicarakan ini?!” cuit Rihanna Selasa (2/2), dengan tautan pada artikel CNN tentang protes tersebut.
Cuitan tersebut, yang disukai lebih dari setengah juta kali dalam satu hari ini, menarik perhatian aktivis lingkungan Greta Thunberg dan keponakan Wakil Presiden Kamala Harris.
Akan tetapi tanggapan di India atas perhatian itu beragam.
Dalam pernyataan yang dirilis Rabu (3/2), Kementerian Luar Negeri India mengatakan itu adalah masalah domestik dan menuduh “kelompok berkepentingan tertentu” memobilisasi dukungan internasional untuk melawan India.
“Sebelum terburu-buru mengomentari masalah seperti itu, kami mendesak kalian agar memastikan fakta, dan memahami tepat akan masalah yang dihadapi,” kata Kementerian dalam sebuah pernyataan.
“Godaan dari tagar dan komentar media sosial yang sensasional, terutama ketika digunakan oleh selebriti dan lainnya, tidaklah akurat dan tidak bertanggung jawab,” lanjut pernyataan itu.
Ratusan polisi di India sebelumnya menutup beberapa ruas jalan utama di sekitar New Delhi, Rabu (27/1) dan menjaga Red Fort atau Benteng Merah di ibukota itu setelah ribuan petani menyerbu daerah bersejarah itu yang kemudian menyebabkan bentrokan dan menewaskan satu orang dan melukai puluhan lainnya.
Kekerasan itu menandai perkembangan paling intens dalam dua bulan demonstrasi oleh puluhan ribu petani yang menuntut pencabutan penuh undang-undang baru karena dianggap menguntungkan perusahaan besar pertanian daripada para petani, mitra mereka yang lebih kecil.
Banyak dari mereka yang melancarkan protes adalah orang-orang Sikh dari negara bagian utama pertanian: Punjab dan Haryana. Protes itu telah berkembang menjadi salah satu tantangan paling signifikan bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak berkuasa pada 2014.
Diperkirakan, 150 juta pemilik tanah dan lahan pertanian adalah petani dengan blok suara paling dominan di negara Asia Selatan itu dan kontributor utama dalam perekonomian India.
Pemerintah menyatakan undang-undang itu akan menguntungkan semua petani dan meningkatkan produksi melalui investasi pihak swasta. Akan tetapi petani menyatakan sebaliknya, kebijakan itu hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang meminggirkan petani. Sementara protes bertambah kuat, pemerintah India kemudian menawarkan penangguhan undang-undang tersebut selama 18 bulan.
Setelah berkemah di pinggiran kota New Delhi selama dua bulan, lebih dari 10.000 traktor dan ribuan orang yang berjalan kaki atau menunggang kuda, berkeliling Ibu Kota bertepatan dengan perayaan Hari Republik pada Selasa (26/1). Mereka bentrok dengan polisi yang berupaya menahan para petani itu dengan meriam air, pentungan dan gas air mata karena melanggar sejumlah barikade.
Protes-protes itu memperoleh momentum dan meresahkan pemerintah. Namun ada kekhawatiran kekerasan tersebut dapat melemahkan gerakan protes yang selama ini umumnya berlangsung damai.
Polisi telah memindahkan sejumlah pengunjuk rasa dari benteng abad ke-17 itu pada Selasa (26/1) malam, tetapi kehadiran polisi dalam skala besar tetap dipertahankan pada Rabu.
Sejumlah protes mulai melemahkan dukungan terhadap Modi di wilayah pedesaan, akan tetapi partainya mempertahankan mayoritas yang cukup di parlemen. [mg/ka]
(Foto: Wikipedia)
(Sumber: Voice of America)
