Tumbuhnya gerakan perempuan di kawasan Indonesia Timur, tak dilakukan dalam hitungan setahun dua tahun, dinamikanya telah terjadi berpuluh-puluh tahun lalu.
Pasca Kongres Perempuan sebelum kemerdekaan Indonesia, di Nusa Tenggara Timur/ NTT terdapat berbagai gerakan nasional seperti Perempuan Timor, Perempuan Arab, Perempuan Tionghoa, Perempuan Kristen hingga Perempuan Katolik.
Di masa itu juga muncul perempuan Gerwani Progresif yang menyuarakan suara dan hak perempuan seperti anti poligami hingga perkawinan paksa. Ferderika Tadu Hungu dari Organisasi Perempuan dan Gerakan Perempuan di Timur mengatakan, di Pulau Sabu, sebuah pulau kecil di NTT juga menguat pergerakan Gerwani di kalangan guru perempuan untuk memajukan perempuan di daerah terpencil.
Namun kemudian, pada masa 1965 hingga 1998 menjadi ‘masa kegelapan’ pergerakan perempuan. Gerakan perempuan mulai muncul melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai wadah perjuangan perempuan yang terkungkung selama 32 tahun.
“Semua organisasi terkooptasi kontrol negara, termasuk gereja terhegemoni ideologi negara,” kata Ferderika.
Perjuangan para perempuan di Timur Indonesia sejak masa itu selalu menemui banyak kesulitan. Ini karena beragamnya persoalan yang dihadapi, salah satu penyebabnya karena tempat yang jauh, minimnya akses
Berbagai masalah seperti ketidakadilan gender, kekerasan seksual hingga hak hidup masyarakat adat masih jadi belenggu bagi perempuan di Timur Indonesia.
Salah satu contohnya yang terjadi di Papua. Tanah dan kekayaan sumber daya alam (SDA) tanah Papua, kini tak sedikit hanya dipandang sebatas nilai ekonomi. Bukan lagi dijunjung sebagai nilai sosial dan budaya yang arif. Para perempuan, juga belum memiliki ruang yang penuh untuk berbicara soal kepemilikan tanah bersama. Sementara, perkawinan anak juga semakin marak.
Pegiat Masyarakat Adat dan Gerakan Perempuan di Papua, Beyum Antonela Baru menyampaikan peran perempuan adat di Timur Indonesia telah banyak bergeser saat ini. Jika ditilik secara historisnya, menurutnya perempuan adat dulunya bisa berdikari yaitu memiliki kesamaan dalam hak pengelolaan SDA, saling mendukung dalam rumah tangga, berinteraksi sosial dalam keterlibatan dan penanganan masalah adat hingga pesta adat seperti dalam seni dan tarian adat.
“Membuat kebun, rumah sampai berburu,” ujar Beyum dalam diskusi daring Let’s Talk dan GARAMIN NTT, Sabtu 5 Juli 2021 silam yang diikuti Konde.co
Tak hanya di Papua, pun mengungkapkan perjuangan perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga tak kalah sulitnya. Masih banyak norma-norma sosial yang merugikan perempuan. Di sisi lain, kebijakan politik di NTT juga secara formal masih menempatkan perempuan sebagai objek pelengkap untuk mendukung supremasi laki-laki.
Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap keadilan gender, kata Rika sapaan Ferderika, juga masih sangat minim dan implementasinya lemah. Perempuan masih harus menanggung beban “unpaid care work” atau pekerjaan perawatan tak dibayar.
“NTT masih menghadapi kemiskinan berwajah perempuan, dalam konteks pandemi perempuan juga semakin sulit,” kata Rika di kesempatan yang sama.
Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
Di kawasan Indonesia Timur, mayoritas masyarakatnya termasuk perempuan memeluk agama Kristen dan Katolik. Emy Sahertian dari Gerakan Perempuan dari Timur mengatakan, gereja telah menjadi peluang untuk melintas batas atas penghalang kemanusiaan perempuan yang berlapis. Tak terkecuali, kultur patriarki dan kyriarchy (kuriarki) atau ketuanan yang telah mengakar kuat.
“Politik kawasan yang diskriminatif dan eksploitatif, struktur kegerejaan yang doktrinal tradisional karena taat pada pewarisan ajaran dahulu kala,” terang Emy.
Terkait itu, Emy bilang, pendidikan teologi feminis kemudian menjadi tuntutan yang mendesak. Tujuannya, sebagai pembaruan bagi keadilan dan perdamaian. Di sisi lain, agen-agen perubahan dalam kelompok perempuan gereja dalam jaringan juga semestinya didorong berkembang.
Emy menekankan, perempuan gereja perlu berjejaring secara inklusif dengan kelompok dan aktor potensial, termasuk bersama kaum lelaki progresif maupun kelompok beragam gender hingga perempuan adat. Pengorganisasian jemaat secara partisipatif dalam tafsir ulang kitab suci, kajian program gereja yang transformatif yang sadar konteks sosial juga perlu digalakkan.
“Hanya butuh keberanian untuk meraihnya dengan berbagai risiko,” kata dia.
Mendorong Agenda Pergerakan Perempuan Timur
Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Desti Murdijana tak memungkiri adanya berlapis-lapis masalah yang menjadi belenggu perjuangan perempuan utamanya di kawasan Timur Indonesia. Pertama ialah soal belenggu adat yang banyak menciptakan peminggiran sistematis hingga ancaman terhadap keselamatan.
Selanjutnya, konflik SDA juga banyak menyebabkan perempuan ini mengalami diskriminasi. Lalu kemiskinan yang menjadikan perempuan sebagai penjaga kehidupan anak dan keluarga menjadi kelompok rentan dan paling terdampak.
“Yang menjaga penghidupan dalam keluarga adalah perempuan. Lahan-lahan hilang karena pertambangan,” kata Desti.
Perempuan yang bergiat di lembaga Pengembangan Institusi dan Kapasitas Lokal yang memiliki kegiatan di wilayah NTT, Sulawesi Tenggara, dan Papua tersebut lantas menekankan adanya agenda pergerakan perempuan Timur yang perlu digerakkan.
Terpenting adalah menyiapkan adanya regenerasi aktivis perempuan, yaitu dengan menghadirkan perempuan pemimpin baru serta mendorong perempuan muda dalam berkarya. Selain, juga menyediakan ruang aman yang adil dan merata bagi perempuan.
Perlu juga menurutnya, menghidupkan dan menguatkan gerakan-gerakan perempuan di tingkat lokal yang terintegrasi. Di samping, juga membekali mereka dengan keterampilan dan skill hidup yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, memanfaatkan potensi donor untuk membangun gerakan perempuan.
“Membangun gerakan lintas isu hingga pendokumentasian gerakan perempuan (masif) di berbagai wilayah di Indonesia,” pungkasnya.
