Ibarat Makanan, Perjuangan RUU PPRT itu Sudah Jadi Kerak Gosong, 2 Dekade Tak Disahkan

Sudah hampir dua dekade, Racangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) “digodok” oleh DPR. Namun lagaknya, jika diibaratkan nasi, RUU itu bukan lagi jadi bubur, melainkan menjadi kerak yang menghitam, gosong, dan keras.

Demo bertahun-tahun hingga mogok makan, semuanya telah dilakukan. Berkali-kali pula RUU PPRT keluar dan masuk ke dalam jajaran prolegnas prioritas. 

20 tahun bukan waktu yang sebentar. Timbul satu pertanyaan, materinya yang sulit untuk diterapkan atau memang pemerintah dan DPR saja yang tidak serius dalam menangani permasalahan ini? Atau, memang karena orang-orang yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif juga pemberi kerja? 

Pemberi kerja yang selama ini terlalu nyaman dalam kemapanan, dan bahagia karena dapat mengupah pekerjanya dengan rendah. Tidak segera disahkannya RUU PPRT adalah sebuah potret kemunduran. Sebuah potret di mana pemerintah lalai dalam meng-address isu-isu penting dan permasalahan yang terjadi di negaranya.

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga (PRT). Dengan wilayah kerja yang sangat domestik dan relasi kuasa yang tidak seimbang menjadikan perlakuan sewenang-wenang terhadap PRT banyak terjadi. Relasi yang timpang tersebut menyebabkan mereka rentan salah satunya berkaitan dengan upah. 

Nyatanya, masih banyak ditemui upah rendah terhadap Pekerja Rumah Tangga, ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Trianah Sofiani pada 2019 terhadap 40 pekerja di Jawa Tengah. Hasil surveinya menjelaskan bahwa rata-rata upah yang diterima PRT di Kota Semarang berkisar 500.000-850.000 setiap bulannya. BPS juga mencatat pada 2022 rata-rata upah PRT di Indonesia bekisar 437.000 rupiah tiap bulannya, naik 17 ribu rupiah dari tahun 2021. PRT menyapu, mengepel, membersihkan rumah, bangun dari pagi buta, dan terkadang harus bekerja di waktu istirahat mereka. Sedang anggota DPR dengan uang sidang yang mencapai 2 juta rupiah hanya berpindah tempat tidur. 

BACA JUGA: Film ‘Mengejar Mbak Puan’Dirilis Untuk Mengetuk Puan Maharani Sahkan RUU PPRT

Tak pernah dipungkiri bahwa dalam hubungan antara PRT ada hubungan yang khas, bentuk-bentuk yang terikat dengan budaya dan tradisi, ada beragam jenis pekerjaan, ada waktu kerja yang tidak konvensional. Namun, hal ini bukan sesuatu yang mustahil diatur. Undang-undang bukan produk yang diusahakan dan direncanakan satu orang. Kita berbicara tentang prioritas dan keseriusan. Nyatanya, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan dengan ribuan pasal bisa dikebut layaknya Bandung Bondowoso membangun Prambanan?. Kenapa pekerja migran dengan jenis pekerjaan yang sama dengan PRT disebut sebagai pekerja, sedangkan mereka tidak? Apa ini masalah tentang devisa? Tentang seberapa banyak keuntungan yang diperoleh pemerintah dari hasil kerja mereka? 

Ini bukti bahwa kacamata yang digunakan pemerintah adalah kacamata patriarkis. Kacamata yang mengalokasikan kerja reproduktif (sebagai kerja pengasuhan dan domestik) sebagai pekerjaan yang disembunyikan, gratis, dan tidak memiliki sumbangsih besar dalam ekonomi.

Pentingnya Posisi Tawar Bagi PRT

Selama ini, upah PRT selalu disandarkan pada perjanjian, termasuk pula Daftar Inventarisir Masalah/ DIM yang berulang kali dibahas salah satunya berputar-putar dalam masalah ini—perlukah PRT diberikan upah minimum? Cukupkah dengan mekanisme perjanjian?—oleh karenanya, perlu diperhatikan pula bargaining position-nya. 

Perjanjian, agar memberikan konsep perlindungan, maka perlu lebih dahulu memiliki posisi tawar yang setidak-tidaknya sama. 

Hal ini sukar ditempuh karena beberapa hal, misalnya: 

1.Pertama, jika ditelisik dari segi sosiologis hal ini sangat berkaitan dengan relasi kuasa yang ada di dalam relasi pemberi kerja terhadap PRT. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memiliki hubungan yang diperatas dan dipertuan, sehingga ada ketidakseimbangan relasi dalam hubungan ini. 

BACA JUGA: Desak Pengesahan RUU PPRT, Masyarakat Sipil Akan Gelar Aksi Mogok Makan di Depan Gedung DPR

Terlebih lagi dalam hubungan antara PRT dengan majikannya memiliki gap yang sangat terlihat. Seorang pemberi kerja menguasai kekuatan ekonomi. Sedangkan PRT mayoritas berasal dari masyarakat miskin, minim pendidikan, dan juga minim kesempatan terhadap pekerjaan formal lainnya. Sehingga hal ini kemudian mempengaruhi posisi tawar PRT yang berada di pihak yang lemah.

2.Kedua, dari segi jenis pekerjaannya. PRT merupakan korban dari diskriminasi berbasis gender. Mayoritas PRT adalah perempuan. Data BPS menyebutkan dari 4 juta PRT di Indonesia, 95%-nya merupakan perempuan.  

Konstruksi masyarakat yang membedakan peran-peranan yang hendak diberikan kepada laki- laki dan perempuan. Selama ini pekerjaan laki-laki selalu diidentikkan dengan pekerjaan di luar rumah, memiliki income, skill, dan jenjang pendidikan yang tinggi. Sedangkan pekerjaan perempuan diidentikkan sebagai pekerjaan yang sangat domestik. Seperti mengurus rumah, mengurus anak, dan sejenisnya yang dikategorikan sebagai nature, sehingga tidak memerlukan keterampilan atau skill yang tinggi. 

Hal tersebut kemudian meletakan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Konsekuensinya adalah pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan nilai yang tinggi atau bahkan dianggap bukan sebagai pekerjaan. 

Konsekuensi logisnya, timbul persepsi bahwa pekerjaan ini pun tidak perlu mendapatkan upah yang tinggi pula. Silvia Federici menjelaskan mengapa pekerjaan domestik menjadi sesuatu yang tersembunyi, atau di dalam bukunya disebut dengan the hidden work. Sedangkan pada kenyataannya, pekerjaan domestik lebih dari itu.

Seperti dikatakannya,“Housework, in fact it’s much more than house cleaning, it is servicing the wage worker physically, emotionally, and getting them ready to work day after day for the wages. Its taking care for the children, assisting them from birth through their school years…this means that every factory, every school, every office, and every mine there is the hidden work.”

BACA JUGA: Edisi Khusus Hari Perempuan Internasional: Puan Maharani dalam Pusaran RUU PPRT

Jika ditelaah lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa Pekerja Rumah Tangga mengcover atau mereplace peran perempuan di ranah domestik pada masyarakat patriarki. Dengan peran yang digantikan oleh PRT maka perempuan kemudian dapat bekerja dalam ranah pekerjaan produktif. 

Sejalan dengan pendapat Karl Marx yang menyatakan makin modern suatu industri maka makin banyak pekerjaan yang akan diambil alih oleh perempuan. Dengan begitu perbedaan usia dan jenis kelamin tidak menjadi sebuah masalah dalam kelas pekerja.

Di dalam masyarakat patriarki, perempuan memegang peranan dominan dalam kerja domestik. Sehingga ketika perempuan masuk ke dalam sektor kerja produktif, maka dia dianggap menelantarkan rumah. Dengan adanya nature bahwa sebelumnya pekerjaan yang bersifat domestik merupakan pekerjaan yang tidak memiliki nilai, didukung pula dengan perkembangan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan yang semakin membuka peluang perempuan untuk kemudian bekerja di sektor formal justru semakin membuat anggapan bahwa pekerjaan ranah domestik menjadi tidak layak dan bernilai kecil. Sehingga upah yang dicapai pun tidak sesuai dengan beban kerja yang ada.

3.Ketiga, melalui kacamata historis, bahwa PRT memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Dimulai dari perbudakan atau dalam bahasa Jawa kemudian disebut dengan babu yang sudah ada bahkan sejak abad ke 14. 

Daerah Banten dengan memperkerjakan budak sebagai gundik. Batavia dengan budak perempuan yang tak hanya memuaskan nafsu penguasa dan pendatang, juga mengatur ranah domestik sebagai seorang pembantu rumah. Di dalamnya juga dikenal dalam konteks masyarakat tradisional Jawa yang disebut dengan Abdi Dalem. Abdi Dalem dikenal sebagai seseorang yang mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan dalam suatu kerajaan, misalnya untuk merawat rumah dan mengurus dapur disebut dengan rewang, kemudian untuk mengasuh anak disebut dengan emban. 

BACA JUGA: Edisi Care Work: Pemda Tak Punya Kebijakan Untuk PRT, Butuh UU PPRT

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesamaan PRT dengan budak adalah dalam bentuk relasi, dan urusan pekerjaannya. Relasi yang secara historis dianggap sebagai suatu bentuk “kepemilikan” seperti layaknya budak inilah yang banyak mengakibatkan PRT memiliki kondisi kerja yang sangat diskriminatif. Sehingga para budak yang dianggap sebagai “kepemilikan” dari majikannya dan tidak lagi pantas untuk dibayar.

4.Keempat, Pekerja Rumah Tangga (PRT) masuk ke dalam salah satu jenis pekerjaan informal. Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pekerjaan informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah atau imbalan. 

Sedangkan sektor usaha informal oleh ILO didefinisikan sebagai pekerjaan yang mudah dimasuki, biasanya dilakukan dengan tanpa melamar atau izin, dan formalitas dalam bentuk lain. Pekerjaan sektor ini sangat fleksibel dan biasanya tak mengenal usia. Kaitan sektor informal ini sangat erat dengan revolusi industri, di mana pada masa-masa ini tenaga manusia kemudian sudah dengan mudah tergantikan dengan mesin, kemudian lapangan pekerjaan yang berbasis pertanian menjadi non pertanian, akibatnya terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

Hal ini mengakibatkan membludaknya pekerja di suatu wilayah karena tak semua pekerja memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk bekerja di sektor formal. PRT kemudian banyak masuk ke sektor kerja atas dasar kekeluargaan, belas kasihan, dan cenderung menerima seluruh syarat pekerjaan. Sekalipun dengan upah rendah karena himpitan ekonomi.

Sejatinya, RUU PPRT dapat mereduksi kerentanan serta hambatan tersebut. Seperti mendorong mekanisme perjanjian kerja secara tertulis. Kemudian pembentukan serikat pekerja—yang secara kumulatif dapat menetapkan upah di antara PRT dalam satu wilayah—dan melalui keterlibatan LPPRT untuk ikut serta sebagai pihak ketiga yang lebih memiliki bargaining position lebih tinggi. RUU PPRT telah jauh dari draf awal, manuskrip awal, telah banyak ketentuan utopis yang dicita-citakan berujung menjadi sesuatu yang disemogakan, atau setidak-tidaknya tercapai.

Rama Agung

Program Studi Magister Hukum UGM, GagasMedia Book Editor, Gender and Law Researcher
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!