Setiap memperingati Hari Pahlawan 10 November, pemerintah selalu memberikan gelar pahlawan. Namun nyatanya, jumlah perempuan yang menjadi pahlawan nasional tak juga bertambah. Jikapun ada, jumlahnya sangatlah minim.
Minimnya jumlah pahlawan perempuan di Indonesia ini menjadi sorotan tajam banyak kalangan, karena ini artinya yang dianggap berjasa di Indonesia selalu laki-laki. Pemerintah minim melihat sejarah atau jasa-jasa yang selama ini telah dilakukan para pejuang perempuan
Data Setneg menyebut, jika dibandingkan dengan pahlawan laki-laki, hingga 2022, ada 185 laki-laki pahlawan yang telah diakui dan ditetapkan, namun hanya 15 perempuan yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional atau sekitar 8,1 persen.
Komnas Perempuan di Hari Pahlawan 2022 ini menyoroti sejarah perjuangan perempuan (herstory) yang dipinggirkan dari narasi besar tokoh kepahlawanan nasional
Karena pahlawan mestinya dimaknai secara meluas dan inklusif, tidak terbatas pada ranah politik dan pertempuran bersenjata dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan mempertahankannya. Melainkan juga perjuangan menghapus diskriminasi dan kekerasan teradap perempuan serta pemenuhan hak-hak dasarnya seperti hak atas pendidikan, penghapusan perkawinan anak, hak atas pengembangan diri, pekerjaan dan karir, hak atas berpartisipasi di bidang politik dan kepemimpinan, hak berorganisasi baik sejak masa klasik (era kerajaan), masa penjajahan masa revolusi, reformasi hingga kini.
Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang dalam pernyataan pers nya yang diterima Konde.co, 9 November 2022 menyatakan, Komnas Perempuan melihat bahwa peran perempuan dan khususnya pahlawan perempuan masih minim dibincangkan atau bahkan justru dinegasikan.
“Hal ini tidak terlepas dari metode penulisan sejarah yang hingga kini masih menggunakan pendekatan yang maskulin (history),” kata Veryanto Sitohang
History atau sejarah dari cara pandang laki-laki selama ini masih identik dengan penempatan tokoh laki-laki lebih utama dibandingkan tokoh perempuan (herstory). Dampak penegasian terasa hingga saat ini dimana publik minim sekali mengenali dan mengetahui tokoh dan kiprah perempuan pahlawan.
“Bahkan perempuan pahlawan yang memiliki jejak juang sebelum kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, masih minim dikenali dan dipublikasikan, termasuk dalam literarur sejarah dan bahan ajar di sekolah-sekolah. Hal ini nampak dari minimnya pengakuan atas kepahlawanan perempuan.”
Oleh karena itu data dan dokumentasi tentang peran perempuan dalam perjuangan amat jarang ditemukan. Padahal banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang memiliki peran tak kalah krusial dengan laki-laki.
Dari ketimpangan jumlah pahlawan nasional perempuan yang sangat sedikit dibanding pahlawan laki-laki menjadi tolak ukur bahwa nama perempuan pejuang lenyap dan tidak tertulis oleh sejarah.
“Seperti pada buku-buku sejarah untuk sekolah, nama perempuan sangat jarang diceritakan. Padahal perjuangan merebut kemerdekaan merupakan kerja tim, termasuk kerja perempuan dalam berbagai bidang. Namun tampaknya penulis dan peneliti hanya fokus pada tokoh laki-laki dalam masa perjuangan kemerdekaan. Bahkan negara sengaja menciptakan stigma buruk bagi gerakan perempuan dengan fitnah lubang buaya pada organisasi Gerwani. Saskia Wieringa menyebut, Orde Baru mendefinisikan perempuan bukan sebagai kawan perjuangan, tapi sebagai makhluk yang penurut, ibu rumah tangga dan pengabdi,” kata Veryanto Sitohang
6 Pahlawan Ibu Nusantara yang Hilang dari Jejak Sejarah
Karena itu, Komnas Perempuan memperkenalkan pahlawan yang disebut Ibu Nusantara sebagai bagian untuk mempromosikan metode pendekatan sejarah kepahlawanan di Indonesia.
Pada Hari Pahlawan tahun 2021 lalu, Komnas Perempuan telah memperkenalkan profil pahlawan perempuan dari 6 daerah dan sektor, antaralain Lasminingrat, perempuan Sunda, yang bergerak di isu literasi dan gerakan kemerdekaan. Lalu Monia Laturina, perempuan Adat di Maluku, yang menjadi panglima perang melawan kolonial Belanda, Boetet Satidjah, perempuan yang menjadi pendiri, editor dan pemimpin redaksi Perempuan Bergerak di Sumatera Utara
Lalu Setiati Surasto, perempuan angkatan 65, yang bergerak di pembelaan buruh perempuan, Auw Tjoei Lan, perempuan Tionghoa, pendiri yayasan dan bergerak mencegah dan menyelamatkan perempuan dan anak dari perdagangan orang (human traficking), juga Tamu Rambu Margaretha, perempuan Sumba, yang bergerak di isu pembebasan budak di Sumba
Pada 2022, Komnas Perempuan kembali mengenalkan pahlawan perempuan, yakni Johanna Tumbuan Masdani, perempuan pembaca naskah Sumpah Pemuda 1928 asal Sulawesi Utara, The Sin Nio seorang pejuang kemerdekaan dalam masa revolusi Indonesia dan Ni Sombro seorang Mpu pembuat keris dari Bumi Parahyangan era Padjajaran
Veryanto menyatakan bahwa keragaman geografis dan kekayaan budaya Nusantara menyimpan banyak sejarah lokal yang memuat kisah perjuangan tokoh perempuan. Tokoh ini lintas generasi dan lintas sektor, dengan kekuatan kearifan lokal masing-masing.
“Daya lenting bersumber pada kearifan perempuan pada hidup dan kehidupan justru seringkali menjadi katalisator, atau justru pendobrak zaman, yang kemudian menciptakan budaya baru yang lebih adil dan setara”
Sama-sama Berjuang, Namun Tak Diakui sebagai Pahlawan: Nyi Hajar Dewantara
Konde.co melakukan penelusuran pada tokoh pahlawan, R.A. Sutartinah atau yang kerap disebut Nyi Hajar Dewantara, istri dari Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara telah mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional pada 28 November 1959 oleh Presiden Sukarno, sedangkan Raden Ajeng Sutartinah juga berjuang sama beratnya, namun nama Nyi Hajar Dewantoro tidak turut dikukuhkan sebagai pahlawan nasional seperti suaminya. Selain itu data dan dokumentasi soal perjuangan Nyi Hajar Dewantoro juga sulit ditemukan.
Nyi Hajar Dewantoro lahir pada Tanggal 14 September 1890 di Yogyakarta dengan nama Raden Ajeng Sutartinah. Ia mengenyam pendidikan di Europease Lagere School (ELS) pada tahun 1904, lalu melanjutkan ke sekolah guru. Ia kemudian menjadi guru bantu di sekolah yang didirikan R.M.Rio Gondoatmodjo.
Setelah tiga tahun bekerja sebagai guru pada 4 November 1907, R.A. Sutartinah dipertunangkan dengan R.M. Suwardi Suryaningrat yang kemudian bernama Ki Hajar Dewantara.
Mereka menikah pada saat Suwardi Suryaningrat berada dalam status tahanan. Pada 13 September 1913 Sutartinah berangkat mendampingi Suwardi ke tanah pembuangan di Belanda. Meskipun status Sutartinah mengikuti suami, namun Sutartinah bekerja sebagai guru di sebuah Frobel School (Taman Kanak-kanak) di Weimaar Den Haag untuk biaya kebutuhan hidup para buangan politik di sana.
Suwardi dan Sutartinah kemudian mendirikan Indonesische Pers Bureau, media yang banyak mereka isi dengan tulisan-tulisan tentang berbagai peristiwa dan situasi di Indonesia. Di samping itu Indonesische Pers Bureau juga menerbitkan brosur-brosur dan karangan-karangan/tulisan-tulisan mengenai Budi Oetomo, Sarikat Islam, lndische Partiy dan lain-lain.
Dengan usaha tersebut Sutartinah dan Suwardi berhasil membuka mata dan pikiran orang-orang Belanda tentang Hindia Belanda dan kaum pejuang (rakyat pribumi) di daerah jajahan itu. Tulisan ini sekaligus membuat golongan demokrat dan golongan progressif mengecam kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda. Sebagai akibat dari kemenangan golongan progressif itu, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda Graaf van Limburg Stirum mengeluarkan keputusan membebaskan dr. Tjipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker yang merupakan kawan seperjuangan Suwardi dan Sutartinah dari hukuman buangan.
Pada 3 Juli 1922 Suwardi Suryaningrat memimpin Taman Siswa, sedang Sutartinah membentuk Wanita Taman Siswa.
Di sini ia menjabat sebagai ketua sekaligus sebagai anggota Badan Penasihat Pemimpin Umum. Di samping membina organisasi perempuan, Sutartinah juga membina Taman Indria (Taman Kanak-kanak) dan Taman Muda (Sekolah Dasar) dalam Perguruan Taman Siswa. Pada tahun 1928 Suwardi Suryaningrat mencapai usia 40 tahun, dengan resmi Suwardi dan Sutartinah mengganti namanya masing-masing menjadi Ki Hajar Dewantoro dan Nyi Hajar Dewantoro.
Nyi Hajar Dewantara rutin menulis berbagai artikel tentang perempuan di beberapa surat kabar dan mengadakan siaran-siaran radio. Ia juga merupakan inisiator kongres perempuan pertama. Dalam usahanya itu Nyi Hajar bertemu perempuan-perempuan dengan pikiran sama yang ingin menyatukan seluruh Gerakan perempuan Indonesia ke dalam suatu wadah. Mereka adalah RA. Sukonto dan RA. Sujatien. Atas inisiatif mereka, terhimpunlah 7 organisasi yang kemudian mensponsori terselenggaranya Kongres Perempuan di Yogyakarta.
Dari semua jasanya untuk Indonesia, namun namanya seolah tak pernah disebut dan diperhitungkan oleh pemerintah.
Padahal Sutartinah berjuang sama kerasnya dengan Suwardi, tapi perjuangan ini tak pernah dilihat sebagai hal penting dan hanya dianggap sebagai pendukung Suwardi, bukan orang yang juga sama-sama berjuang
Minim Pengakuan: Apa yang Harus Dilakukan?
Dengan mendasarkan situasi-situasi ini, maka Komnas Perempuan kemudian memberikan rekomendasi bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial agar memberikan pengakuan kepada tokoh perempuan dari berbagai daerah dan sektor sebagai Pahlawan Nasional, termasuk dengan memperbaiki metode pendekatan proses penetapan seseorang sebagai pahlawan
Hal lain, mulai melibatkan perempuan dalam Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sebagai tim yang memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial
“Lalu juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dalam kerangka mendorong upaya pemajuan kebudayaan selain pada objek-objek kebudayaan mempromosikan juga pahlawan perempuan sebagai subjek kebudayaan dalam muatan pendidikan sejarah Bangsa guna meneguhkan harkat dan martabat bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah para pahlawannya,” kata Veryanto Sitohang
Kemudian mendukung dan mengharapkan media-media melakukan publikasi Pahlawan Perempuan dengan beragam jejak juang dan daerah, khususnya pahlawan perempuan yang masih minim publikasi dan mendorong masyarakat, komunitas sejarah dan organisasi perempuan untuk mengusulkan tokoh perempuan untuk ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, dan mendukung kepemimpinan perempuan di masa kini dan masa mendatang
