Steering committee Kongres Perempuan Nasional / KPN, Masruchah dalam konferensi persnya menyatakan: para perempuan dalam kongres ini akan berkumpul, berkonsolidasi untuk membahas persoalan perempuan dan politik yang terjadi saat ini.
Masruchah mengatakan dalam konferensi pers KPN pada 15 Agustus 2023. Ide awal penyelenggaraan KPN adalah ketika tahun 2019, para perempuan yang tergabung dalam Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) provinsi Jawa Tengah akan melakukan kongres yang merupakan representasi gerakan sipil, akademisi. Namun kongres ini gagal karena pandemi. Maka kemudian kongres diselenggarakan di tahun 2023 ini di Universitas Diponegoro. Maksud diselenggarakannya KPN adalah sebagai ruang untuk konsolidasi kondisi perempuan dan politik saat ini. Kongres ini juga jadi bagian strategi yang diambil dan masuk dalam agenda strategi perempuan.
“Ini adalah ruang konsolidasi dan perjumpaan untuk merefleksikan gerakan perempuan dalam Pemilu ini. Apakah kita telah mengalami kemajuan dan catatan yang penting untuk disuarakan dan menjadi bagian yang sama-sama kita suarakan? Bagaimana eksistensi perempuan yang diakui negara dan eksis keterlibatan di ruang-ruang strategis perempuan?,” kata Masruchah.
Koalisi Perempuan Indonesia, KPI melalui Sekjend-nya, Mike Verawati juga merespon positif KPN ini. Menurut Mike, kongres ini tidak hanya digunakan untuk merefleksi. Namun juga bagaimana kita memetakan serta mengidentifikasi perempuan dan pemimpin perempuan, yang dalam tahap zamannya, harus dikonsolidasikan perjuangannya.
“Ada gerakan perempuan muda, gerakan laki-laki baru, perempuan akar rumput, dan gerakan demokrasi berkeadilan dan inklusif yang akan berkumpul dan dibahas isunya dalam kongres ini.”
Baca Juga: Kongres Perempuan Dari Masa ke Masa: Perempuan Rebut Tafsir dan Dobrak Stigma Lewat Kongres
Mila Karmilah, Ketua Kongres Perempuan Nasional ini juga mencatat. Pasca 77 tahun Indonesia merdeka, terdapat sejumlah capaian penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Di antaranya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen dan kelembagaan pemerintahan. Juga lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di seluruh provinsi dan kabupaten / kota, penurunan angka buta aksara dan putus sekolah, penurunan angka kematian ibu, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, pekerjaan layak dan kesehatan reproduksi.
Kongres Perempuan I (Pertama) telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 1928. Kemudian, Kongres Perempuan II (Kedua) 1935 dilaksanakan di Jakarta. Sedangkan Kongres Perempuan III (Ketiga) 1938 di Bandung.
Isu-isu kesenjangan / ketidakadilan yang dialami perempuan pun telah disuarakan. Seperti buta aksara, pendidikan rendah, kematian ibu melahirkan, pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak, hak memilih dan dipilih, poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual.
Perjuangan gerakan perempuan lintas suku, etnis, agama, profesi dan pilihan politik tak berhenti bahkan setelah reformasi 1998. Perubahan politik pemerintahan pasca reformasi yang lebih terbuka, desentralis, demokratis serta melindungi kebebasan bersuara dan berserikat telah melahirkan 3 (tiga) peluang yang melahirkan perubahan.
Panitia KPN menyatakan bahwa catatan itu antaralain digunakan sebagai peluang memperkuat konsolidasi agenda bersama gerakan perempuan. Kedua, peluang melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dan ketiga, peluang kerja kolaborasi dengan pemerintah, pemimpin nasional, dan daerah serta dunia usaha dalam memajukan HAM perempuan.
Baca Juga: KUPI: Kongres Ulama Perempuan Indonesia Perjuangkan Narasi Fatwa Perempuan Progresif
“Tahun 2024, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak. Baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif atau parlemen nasional, kepala daerah dan anggota legislatif atau parlemen daerah. Momentum ini harus digunakan untuk mempromosikan pentingnya visi dan agenda pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka. Serta kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mengakhiri ketidakadilan gender di Indonesia. Perempuan dituntut kembali berjuang untuk pemenuhan hak-haknya. Jawa Tengah telah menginisiasi menyelenggarakan kongres perempuan pada 2019. Ini menjadi tonggak bersejarah dalam memperkuat peran perempuan di Jawa Tengah maupun di Indonesia,” kata Mila Karmilah.
Pembahasan Kongres Perempuan Nasional
Kongres Perempuan ini akan membahas kasus kekerasan terhadap perempuan, keterbatasan akses dan kontrol serta partisipasi perempuan terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan perempuan menjadi kelompok paling miskin.
Terkait dengan kelembagaan dan kebijakan diharapkan ada reformasi kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan proses pemulihan. Seperti membangun sistem peradilan yang responsif terhadap korban. Serta mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pemulihan korban sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan terhadap perempuan.
Kongres Perempuan ini juga merekomendasikan hal-hal seperti pekerjaan yang layak bagi perempuan, ketahanan pangan, serta perempuan dan fundamentalisme agama yang berpotensi memecah bangsa. Berdasarkan hal itulah, maka Kongres Perempuan Nasional sangat penting dan mendesak dilakukan. Ini untuk mengkonsolidasikan suara dan agenda bersama gerakan perempuan di berbagai sektor, demi memperkuat pelaksanaan janji konstitusi dalam visi pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka.
Kongres Perempuan Nasional akan memberikan rumusan dasar, strategi dan rencana tindak lanjut peran publik perempuan dalam 5 sektor isu pembangunan menuju satu abad Indonesia Emas. Lalu maklumat demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas. Dan rekomendasi pewujudan demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas.
Baca Juga: 90 Tahun Kongres Perempuan Indonesia: Catatan Pekerja Perempuan
Kongres akan diselenggarakan di Kampus UNDIP Semarang, pada 24-26 Agustus 2023 dengan tema: “Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan Menuju Satu Abad Indonesia.”
Penyelenggara acara ini adalah gabungan dari berbagai organisasi antara lain Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah, Dharma Wanita Persatuan UNDIP, PKK Jawa Tengah, LRC-KJHAM, Rahima, KUPI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KOPRI PMII Jateng, IMM Jateng, Kohati Jateng-DIY, pusat studi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
