Dear Politisi, Stop Jadikan Prostitusi Alat Pendulang Suara

Sebagai orang yang hidup berdekatan dengan para perempuan pekerja seks, saya mengkritik penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya berdalih moralis politisi. Apalagi, jika kebijakan populis ini sampai digunakan sebagai alat meraih suara pemilih.

Beberapa waktu lalu, saya menyimak sebuah podcast yang dibawakan oleh Akbar Faizal (AF) di youtube Akbar Faizal Uncensored (AFU). Podcast itu berjudul ‘Risma Dikeroyok, Risma Melawan. Risma: Tuhan Tak Akan Pernah Diam’

Di sepanjang podcast itu, Tri Rismaharini sebagai Calon Gubernur Jawa Timur itu tampak sangat normatif dalam menjawab pertanyaan Bang AF. Bahkan, cenderung moralis karena tak terhitung berapa kali ia mengucapkan, “Kembalikan ke Tuhan, amanah Tuhan, garis Tuhan, ada balasan dari Tuhan.” 

Padahal pertanyaan yang diajukan Bang AF adalah soal urusan politik. Ia juga sedang mau bertarung di ruang politik praktis yang semua berurusan dengan segala macam manusia politik. 

Hal yang paling membuat saya langsung mual, emosi, gemes sekali dan tak mau melanjutkan nonton podcast ini (langsung saya matikan), adalah saat Bang AF menanyakan perihal tindakan Ibu Risma saat menjadi Walikota Surabaya menutup lokalisasi prostitusi, salah satunya Dolly.

Baik Bang AF sebagai host maupun Ibu Risma sebagai narasumber, keduanya isi kepalanya sangat moralis dan patriarkis. Keduanya sama sekali tak punya perspektif kemiskinan perempuan dan anak yang ada di lingkaran pekerja seks. 

Bang AF begitu memuji tindakan Ibu Risma yang menutup lokalisasi Dolly. Saya pikir Bang AF akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya perihal penutupan Dolly. Eh, malah isinya pujian-pujian pada Ibu Risma atas sikapnya itu. 

Mereka, baik Ibu Risma dan Bang AF paham gak sih sekarang zaman teknologi? Dolly tidak ditutup secara resmi pun, sekarang terjadi pergeseran cara kerja dunia prostitusi, dari offline ke online. 

Baca juga: #PerempuHAM: Kisah Bong Suwung Lawan Penggusuran, Pertaruhan Hak Perempuan Pekerja Seks

Prostitusinya tak lagi kumpul-kumpul di satu lokasi, ada mucikarinya. Cara model-model prostitusi di lokalisasi sudah ditinggalkan, zaman jadul itu. 

Ibu Risma dengan PD (percaya diri)-nya bilang sebelum ditutup Dolly, para pekerja seks disiapkan dulu pelatihan pemberdayaan agar bisa lepas dari dunia prostitusi dan kemudian bisa mandiri dengan usaha barunya. 

Aduhhh Ibu Risma, please deh.. Ibu paham dan tahu tidak sih? Bahwa pelatihan-pelatihan keterampilan ekonomi buat pekerja seks, dari zaman jebot sudah dilakukan Bu. Di banyak kota dan kepala daerah sudah punya program itu. Tapi hasilnya apa?  

Sampai kami yang dekat dengan dunia prostitusi, pernah menjadikan bahan “olokan-olokan” program pemberdayaan ekonomi yang digalakkan pemerintah. Paling juga pelatihan masak memasak, pelatihan jahit menjahit, pelatihan kewirausahaan, pelatihan salon, kalau sekarang di tambah pelatihan jualan online. 

Ketika dikasih modal atau barang, sebentar saja habis dan barang pun dijual semua buat modal beli make up dan lipstik.  

Bahwa penutupan Dolly dan pelatihan pemberdayaan membuat perempuan pekerja seks tidak lagi menjadi pekerja seks, itu mungkin dan pasti ada kasusnya. 

Tapi setelah itu mereka kemana? Menikah dan kemudian mendapatkan suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga? Jadi Ustadzah, sales umroh, istri keempat Habib, atau kemana? 

Baca juga: Siapa Yang Akan Lindungi Pekerja Seks Saat Jadi Korban Kekerasan Seksual?

Bagaimana Ibu Risma bisa mendata dan tahu semua para pekerja seks yang pernah di Dolly itu? Bagaimana nasibnya mereka sekarang? 

Saya bukan tak percaya bahwa ada beberapa orang prostitusi yang kemudian bekerja di bidang lain atau buka usaha setelah Dolly ditutup. Pasti itu ada, tapi dipastikan angkanya sangat kecil sekali. 

Apakah penutupan Dolly menurunkan angka prostitusi baik pada perempuan maupun anak? Angka yang kumpul di jalan-jalan atau warung-warung pasti turun, karena mayoritas sudah beralih ke aplikasi dating atau WA, Bu Risma.

Saranku, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bu Risma, Ibu mesti live in (tinggal menetap) deh, “bunuh diri kelas” dulu, hidup bersama para perempuan prostitusi kelas bawah. 

Lepaskan semua identitas ibu sebagai pejabat, mantan Mensos (Menteri Sosial), mantan Walikota, kader handal PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Lepaskan itu semua dulu Bu. 

Cobalah hidup bersama prostitusi kelas bawah, 1 sampai 2 tahun. Saya yakin Bu Risma akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan mereka. 

Bu Risma, seorang perempuan apalagi anak perempuan sampai masuk dunia prostitusi faktornya sangat kompleks sekali. Ada isu kekerasan seksual, kemiskinan, pendidikan, rendahnya akses pekerjaan, upah yang rendah. Dan faktor itu semua menyangkut kebijakan dan komitmen pemerintah pada rakyatnya. Sangat struktural Ibu Risma. 

Baca juga: Tak Mudah Jadi Waria, Apalagi Jadi Waria Pekerja Seks

Tapi, Oke lah kalau Ibu Risma menjawabnya sangat normatif, memang begitulah tipe politisi yang mau cari suara dari rakyat dengan tipe yang masih sangat “moralis”. 

Biasanya “jualan” moral atas nama agama memang paling laku bagi tipe pemilih seperti itu, yang tak mau susah mikir secara kritis. 

Sangat cocok jawaban Ibu Risma berbasis moral untuk bisa ditangkap oleh konstituen, bahwa Bu Risma Cagub Jatim yang “moralis” dan anti prostitusi. Sehingga mau menjadikan semua rakyat Surabaya “bermartabat” bebas segala perbuatan zina. Pas itu memang Bu. 

Tapi yang membuat saya sangat kecewa dan kesal sendiri adalah sikap Bang AF sebagai host, yang mestinya lepas dan bebas dari segala kepentingan politik. Bang AF sama sekali tak punya perspektif perempuan, kemiskinan, ketimpangan gender dalam melihat persoalan struktural di dunia prostitusi.

Hartoyo

Pengelola dan pendamping akses Adminduk, Jamsos dan kerja perawatan bagi transpuan di Indonesia.
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!