Pada bulan Agustus 2025, Indonesia merayakan 80 tahun proklamasi kemerdekaan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kemeriahan dengan gempita diperlihatkan oleh para pejabat pemerintahan. Namun di balik perayaan itu, ada selembar sejarah yang nyaris terlupakan kendati peringatannya lekat dengan hari-hari menjelang kemerdekaan Indonesia. Lembaran itu memuat kisah para perempuan yang dipaksa menjadi jugun ianfu atau budak seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. 

Jugun ianfu juga ada di berbagai wilayah jajahan Jepang pada saat itu, seperti Filipina, Korea Selatan, dan Cina. Sejarah mereka diturunkan dari generasi ke generasi demi melawan lupa. Namun, bagi sebagian besar generasi muda di Indonesia, istilah jugun ianfu mungkin terdengar asing. Tidak banyak buku pelajaran atau narasi populer yang menceritakan luka ini. Padahal, kisah mereka bukan sekedar catatan sejarah. Melainkan tragedi kemanusian yang meninggalkan luka panjang bahkan hingga hari ini. 

Tentang Jugun Ianfu

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, Jepang mengeksploitasi para perempuan di bawah umur. Mereka kemudian disebut sebagai ‘jugun ianfu’ (comfort women). Artinya, para perempuan itu dijadikan penghibur seksual, khususnya untuk para tentara Jepang kala itu.

Sistem ini sebenarnya salah satu bentuk kebijakan militer Jepang yang terencana. Mereka membangun ianjo, semacam rumah bordil militer di berbagai wilayah jajahannya; salah satunya di Indonesia. Jugun ianfu mulai diberlakukan ketika Jepang berhasil menduduki Cina pada tahun 1937, pasca-peristiwa pemerkosaan Nanking dan pembunuhan Nanjing.

Pada saat itu militer Jepang melakukan pemerkosaan massal terhadap para perempuan di Cina. Di sisi lain, dampaknya, banyak anggota militer Jepang yang mengalami penyakit menular seksual. Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah Jepang membuat kebijakan untuk menjadikan sistem jugun ianfu institusional secara sistematik di berbagai negara di Asia. Akibat dari kebijakan tersebut, lebih dari 200.000 perempuan di kawasan Asia seperti Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Belanda dan Indonesia menjadi korban sebagai budak seks untuk memuaskan kebutuhan seksual militer Jepang.

Sejumlah dokumen historis yang ditemukan dan diungkap pada 1990-an menunjukkan bahwa otoritas militer Jepang saat itu memang bekerjasama dengan orang-orang yang memaksa perempuan bekerja di rumah bordil atau kamp pemerkosaan. Nobutaka Shikanai, salah satu pegawai akuntan di militer Jepang selama masa perang, mengakui peran pemerintah dalam jaringan perdagangan budak seks.

Baca juga: Jugun Ianfu, Praktek Perbudakan Seksual Tentara  Jepang  Terhadap Perempuan Asia

“Saat merekrut para perempuan, kami harus memastikan daya tahan mereka. Seberapa lama mereka bisa digunakan, dan apakah mereka bekerja dengan baik,” ujar Shinkanai dalam buku memoarnya yang bertajuk ‘The Secret History of the War’. 

Di Indonesia sendiri, para perempuan diiming-imingi janji palsu atau diculik secara paksa dari rumahnya. Mereka dibawa ke ianjo dan dijadikan budak seks oleh militer Jepang. Karena hal ini pula, muncul kalimat pantangan seperti, “Perempuan jangan duduk di pintu, pamali atau nanti tidak akan punya jodoh.” Kebiasaan itu juga kerap dikaitkan ke hal-hal mistis yang akan terjadi kepada perempuan yang melakukannya. Ternyata mitos tersebut dibentuk oleh para orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anak perempuan agar segera masuk ke rumah. Sebab, mereka khawatir perempuan tersebut ditarik paksa menjadi ianfu oleh tentara Jepang. 

Memecah Keheningan Trauma

Di sisi lain, para korban jugun ianfu mengalami trauma mental berat. Banyak dari mereka yang mengasingkan diri, enggan berinteraksi dengan orang lain, bahkan mengalami depresi mendalam. Tidak sedikit yang meninggal dalam kemiskinan, tanpa dukungan finansial maupun sosial dari negara.

Berbeda dengan Korea Selatan yang kisah jugun ianfu-nya dikenal luas. Di Indonesia, cerita ini lama terkubur. Banyak korban memilih diam karena stigma sosial. Mereka yang selamat seringkali justru dikucilkan masyarakat, dianggap “tidak suci”, bahkan disebut “aib keluarga.”

Salah satu kisah datang dari Tugirah, perempuan asal Jawa yang dipaksa menjadi ianfu di usia sangat muda. Cucu Tugirah, Anik Sukaningsih, pernah bercerita tentang penyiksaan terhadap neneknya. ia dipukuli hingga diperkosa berkali-kali oleh tentara Jepang. 

Sampai akhirnya pada awal 1990-an salah satu korban jugun ianfu dari Indonesia bernama  Tuminah, dengan berani bersaksi di hadapan publik. Ia mengisahkan pengalamannya sebagai jugun ianfu. Kesaksiannya dimuat di harian Suara Merdeka pada Juni 1992, tak lama setelah Kim Hak Sun, korban jugun ianfu dari Korea Selatan, membuka suara.

Keberanian Tuminah pun membuat para korban jugun ianfu lainnya di Indonesia ikut bersuara. Kendati jumlahnya relatif kecil dibandingkan suara para korban dari negara Asia lainnya, kesaksian mereka tetap penting. Pada tahun 2003, Tuminah meninggal dunia, dan di makamnya dibangun monumen kecil bertuliskan penghargaan atas keberaniannya menyuarakan haknya sebagai korban jugun ianfu. Serta caranya menginspirasi para korban jugun ianfu untuk bersuara.

Kisah Jugun Ianfu di Negara-Negara Lain

Lalu, bagaimana perjuangan para jugun ianfu dan sejarah kelam para perempuan di negara Asia lainnya pada masa penjajahan Jepang?

Kita mulai dari Korea Selatan. Sejak tahun 1991, penyintas Korea Selatan dan aktivis perempuan gencar menuntut pengakuan dan permintaan maaf resmi dari Jepang. Para aktivis perempuan di Korea Selatan telah menyuarakan dan memperjuangkan hak korban jugun ianfu. Namun, pihak Jepang terus mengabaikan hal tersebut.

Di sisi lain, Jepang berusaha untuk memberikan bantuan dana melalui Asian Women’s Fund (AWF). Tetapi para pendukung korban jugun ianfu di Korea Selatan bersikeras untuk membawa masalah ini ke dalam penyelesaian hukum dan kompensasi yang lebih serius. Aksi perjuangan hak-hak korban jugun ianfu di Korea Selatan pun dilakukan dengan lebih terbuka. Mereka mengadakan unjuk rasa di kantor Kedutaan Jepang di Korea Selatan. Serta membangun tugu peringatan berupa patung yang didedikasikan untuk mengenang kebersamaan perempuan korban Jugun Ianfu. Salah satunya patung remaja perempuan di depan Kedutaan Jepang di Korea Selatan pada Desember 2011.

Sementara itu, di Cina, desakan terhadap Jepang, tidak hanya berasal dari masyarakat biasa. Tetapi juga kalangan elit seperti Menteri Luar Negeri Cina, Lu Kang. Ia mendesak pihak Jepang untuk mengakui kejahatan kepada para perempuan korban jugun ianfu. Meskipun Cina telah menyerukan kepada Jepang untuk meminta maaf dan memberi kompensasi kepada para perempuan korban. Namun, masih tetap tidak ada indikasi pemerintah Jepang untuk menyelesaikan masalah tersebut secara serius.

Lain halnya dengan Taiwan, yang telah memasuki tahap persiapan untuk perundingan dengan Jepang. Menteri Luar Negeri Taiwan, David Lin mengatakan, Taiwan akan melanjutkan negosiasi dengan Jepang untuk mengembalikan martabat perempuan Taiwan yang telah dipaksa menjadi budak seks oleh tentara Jepang di masa perang.

Baca juga: ‘Momoye, Mereka Memanggilku’: Militerisme dan Perbudakan Seksual di Era Perang Asia Timur Raya

Kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia memang telah membentuk jaringan advokasi untuk mencari keadilan terkait kasus jugun ianfu. Namun, perjuangan tersebut terkesan kurang frontal dan tidak massif. Sebab seruan baru muncul dari segelintir masyarakat Indonesia dan minim dukungan dari pihak pemerintah.

Ketika pemerintah Korea Selatan sempat menolak bantuan dana AWF karena dianggap sebagai bantuan yang tidak resmi dari Jepang, pemerintah Indonesia justru dengan terbuka menerima bantuan tersebut tanpa adanya desakan untuk memohon maaf secara resmi. Atau tuntutan untuk menempuh penyelesaian secara hukum internasional. Pemerintah Indonesia tampaknya juga turut menutupi kasus jugun ianfu dengan tidak bergeming setelah menerima bantuan dana santunan.

Melihat situasi di Indonesia, pemerintah kita cenderung tampak pasif dibanding negara lain. Ketika Jepang membentuk Asian Women’s Fund (AWF), pemerintah Indonesia menerima dana tersebut. Tanpa ada desakan permintaan maaf dari pihak Jepang secara resmi, tidak ada strategi diplomasi jangka panjang, alhasil isu Jugun Ianfu di Indonesia nyaris tidak bersuara.

Mungkin ada beberapa alasan Indonesia ‘diam’ terkait persoalan jugun ianfu. Salah satunya demi menjaga hubungan strategis dengan Jepang. Sejak awal kemerdekaan, Jepang memainkan peran signifikan. Misalnya lewat pembentukan BPUPKI, badan yang merancang dasar negara dibentuk oleh Jepang. Pasca-perang, Jepang pun menjadi salah satu mitra ekonomi utama Indonesia. Lewat skema Official Development Assistance (ODA), Jepang membiayai banyak proyek infrastruktur vital di Indonesia mulai dari PLTA, jalan raya, hingga jembatan. 

Baca juga: Ianfu, Luka Perbudakan Seksual Perempuan Indonesia Di Masa Penjajahan Jepang

Politik luar negeri Indonesia juga mengedepankan kesimbangan. Bisa jadi, jugun ianfu tidak pernah menjadi prioritas karena dianggap berpotensi mengganggu hubungan harmonis dengan mitra besar seperti Jepang. 

Selain itu, berbeda dengan masyarakat sipil Korea Selatan yang vokal, di Indonesia narasi jugun ianfu terkubur oleh stigma. Korban dipandang sebagai aib keluarga. Akibatnya, karena minim basis sosial, pemerintah pun tidak terdorong untuk mengambil sikap politik yang lebih keras.

Gerakan tuntutan bukannya tidak ada sama sekali. Berbagai jaringan advokasi perempuan, LSM, dan sejarawan kerap mengangkat kembali kasus ini. Namun, pemerintah sendiri lebih banyak diam atau mengambil jalan aman, tanpa menuntut pengakuan. Akibatnya, isu jugun ianfu di Indonesia lebih banyak terkubur.

Bicarakan Terus Jugun Ianfu

Kini, hampir semua korban jugun ianfu sudah berusia sangat tua. Bahkan telah banyak yang meninggal dunia. Suara generasi pertama semakin sedikit, sementara generasi muda justru semakin jauh dari kisah ini. Padahal, jugun ianfu tetap relevan untuk dibicarakan kembali. Terlebih setelah 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini justru seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua. 

Kejahatan perang tidak mengenal kadaluarsa. Mengangkat isu ini bukan soal membuka luka lama. Tetapi tentang menegakkan keadilan yang tidak pernah datang bagi para korban jugun ianfu. Jika kisah ini hilang, kita membiarkan sejarah dipelintir. Sedangkan para korban berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadi jugun ianfu dan menceritakan betapa tersiksanya mereka saat itu.

Diamnya negara terhadap tragedi masa lalu ini juga mencerminkan suara perempuan yang kerap dipinggirkan dalam narasi besar bangsa. Selain itu, membicarakan jugun ianfu penting untuk melawan budaya patriarki yang masih kuat hingga saat ini. 

Jugun ianfu adalah perbudakan seksual terbesar yang pernah terjadi sekitar tahun 1942-1945 dan belum pernah benar-benar terselesaikan. Para korban tragedi ini seakan dibungkam dan peristiwa itu dianggap sebagai hal tabu oleh masyarakat. Sampai akhirnya, pada tahun 2000, berdiri tonggak sejarah saat Tribunal Internasional menyoroti hak-hak jugun ianfu yang belum terpenuhi. Kendati demikian, meski menarik perhatian internasional, hal itu tidak serta merta mengarah pada komitmen politik pemerintah untuk mengusut tuntas dan memenuhi hak para korban jugun ianfu. 

Bagi para korban jugun ianfu, keadilan tidak selalu berarti uang kompensasi. Mereka hanya ingin pengakuan, permintaan maaf tulus, dan jaminan bahwa kisah mereka tidak akan dilupakan. Kita sebagai generasi hari ini, punya tanggung jawab moral untuk menjaga ingatan itu. Agar sejarah perempuan tidak sekedar jadi catatan pinggiran. Ia harus jadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dirasakan jika setiap luka perempuan bangsa ini diakui dan dihormati.

(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)

Sumber data : 

https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0r7v4xer8ko

https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi3adf785af0full.pdf

Sumber foto: https://theindoproject.org/women-made-to-become-comfort-women-netherlands/