“Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah medan perang simbolik di mana realitas perempuan didefinisikan, diklasifikasi, dan paling penting dilegitimasi”. Kalian pasti tidak begitu familiar dengan perkataan ini. Tapi begitulah adanya, bahasa adalah alat yang paling ampuh untuk membentuk kehidupan kita.
Pernah dengar istilah “perempuan baik” atau “istri pendamping yang setia” ?, Atau mungkin Anda sendiri pernah mengatakan: “Ah, wajar lah ibu-ibu PKK itu masak dan bersih-bersih kampung”, Lalu muncul pertanyaan kecil : Siapa yang mendefinisikan kata “wajar” itu?, Dan kenapa kata “pendamping” selalu manis di telinga, padahal di baliknya tersimpan beban ganda, hilangnya otonomi, serta pembatasan ruang gerak.
Artikel ini akan mengajak Anda menyelami perspektif Pierre Bourdieu, sosiolog asal Prancis yang tajam membedah kekuasaan simbolik. Fokusnya: bagaimana bahasa, label, dan lembaga seperti PKK serta Dharma Wanita secara halus mendomestikasi perempuan Indonesia. Bukan dengan kekerasan fisik, melainkan dengan senyuman, pujian, dan “pemberdayaan” yang ternyata mengikat.
Bahasa Awal dari Segala Kuasa
Seringkali kita mengira bahasa hanyalah kaca bening yang memantulkan realitas apa adanya. Salah besar. Menurut Bourdieu, bahasa adalah tindakan performatif. Artinya, ketika kita menamai seseorang, kita membentuk siapa dia. Contoh sederhana: sebut saja “ibu RT” atau “ketua PKK”. Dua label itu tidak hanya mendeskripsikan peran, tetapi sekaligus menciptakan ekspektasi. Seorang ibu yang ditunjuk sebagai ketua PKK harus rapat, harus mengurus posyandu, harus rela waktu dan tenaganya dikuras. Jika ia menolak? Ia dianggap “aneh”, “tidak tahu diri”, atau bahkan dicap sebagai istri yang tidak mendukung suami.
Nah, kekuatan seperti inilah yang disebut Bourdieu sebagai kekuasaan simbolik. Kekuasaan yang tidak butuh tongkat atau senjata. Cukup dengan kata-kata yang diulang-ulang, didukung institusi, dan akhirnya dipercaya sebagai “kodrat”.
Lalu, kenapa kita terutama perempuan, sering tidak sadar sedang didominasi? Karena kekuasaan simbolik paling jitu bekerja ketika korban justru merasa nyaman dan berterima kasih. Inilah yang terjadi pada ideologi PKK dan Dharma Wanita.
Menyingkap Habitus Perempuan: Antara Dapur, Posyandu, dan Rapat
Konsep sentral Bourdieu lainnya adalah habitus: kebiasaan yang tertanam dalam diri kita sejak kecil, yang membuat kita bertindak tanpa pikir panjang karena terasa “alami”. Bayangkan seorang anak perempuan sejak SD diajari membantu ibu memasak, merapikan rumah, dan menjaga adik. Sementara anak laki-laki bebas bermain di luar. Di sekolah, pelajaran “keterampilan” sering dibagi: perempuan menjahit, laki-laki merakit elektronik. Media, sinetron, iklan, semua menguatkan: perempuan itu perawat, laki-laki itu pemimpin.
Habitus ini lalu terbawa hingga dewasa. Ketika seorang perempuan menikah dan suaminya menjadi pegawai negeri, ia otomatis “wajar” bergabung dengan Dharma Wanita. Ia rela mengatur jadwal suami, menerima tamu dinas, menjaga penampilan agar “menunjang karir suami”. Tidak ada yang memaksa dengan paksa. Tapi pikirannya sudah terbentuk: “Ini tugas saya sebagai istri.”
Di sinilah titik lemah sekaligus kekuatan ideologi Orde Baru (yang sayangnya masih lestari hingga kini). Negara melalui PKK dan Dharma Wanita tidak pernah bilang “Kamu harus di rumah”. Sebaliknya, negara memuji perempuan yang aktif mengikuti lomba kampung, yang rapat PKK sampai malam, yang rela mengesampingkan karier demi keluarga. Pujian dan pengakuan sosial itu menjadi modal simbolik yang sangat berharga. Semakin patuh, semakin dihormati.
Ranah PKK dan Dharma Wanita: Panggung Kendali Ganda
Bourdieu juga berbicara tentang ranah (field): arena sosial dengan aturan main dan hierarki tersendiri. PKK dan Dharma Wanita adalah dua ranah yang sengaja dirancang negara untuk mengontrol perempuan dari dua kelas berbeda.
PKK lahir dengan jargon “pemberdayaan keluarga”. Sepuluh program pokoknya terdulu mulia: pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Siapa yang tak setuju dengan itu?
Tapi cermati: tidak ada satu pun program yang mengarahkan perempuan pada kekuasaan publik substantif. Perempuan diajari mengelola pangan, bukan merancang kebijakan pangan nasional. Perempuan dilatih menjahit, bukan menjadi pemilik pabrik tekstil. Perempuan dibina mengurus kesehatan keluarga, tapi kontrol atas tubuh dan reproduksi mereka sendiri sering bukan di tangan mereka.
Dengan kata lain, PKK memberi 10 pilihan “baik” yang sekaligus menutup 1000 pilihan lain. Dan perempuan diyakinkan: cukup ini saja, sayang. Kamu tidak perlu ke tempat lain.
Untuk istri pegawai negeri, Dharma Wanita adalah “wadah wajib”. Status perempuan di organisasi ini sepenuhnya ditentukan oleh jabatan suami. Istri eselon satu jadi ketua, istri staf biasa jadi anggota. Bukan karena kapasitas atau prestasinya, tapi semata karena pernikahan.
Apa yang dilatih? Tata cara menerima tamu, mendampingi suami di acara dinas, mengatur keuangan keluarga, hingga berdandan sopan. Tidak pernah ada pelatihan advokasi kebijakan, analisis anggaran, atau kepemimpinan publik.
Lebih parah: pelanggaran terhadap “etika Dharma Wanita”, misalnya istri PNS yang bercerai, terlalu vokal, atau menolak tugas pendampingan, bukan hanya mendapat gosip, tapi juga berisiko sanksi administratif terhadap karier suaminya. Ini bukan isapan jempol. Ini kekerasan simbolik yang tertanam dalam sistem.
Eufemisme: Ketika Dominasi Menyamar Menjadi Hadiah
Salah satu konsep Bourdieu yang paling membuka mata adalah eufemisme (penghalusan). Kekuasaan simbolik bekerja paling efektif ketika tidak dikenali sebagai kekuasaan, melainkan sebagai kebaikan, bantuan, atau pemberdayaan.
Perhatikan kata-kata yang dipakai PKK dan Dharma Wanita: “Pendamping suami” terdengar romantis, tapi implikasinya: perempuan nomor dua, pelengkap, bukan mitra setara. “Pengurus rumah tangga” kedengarannya netral, tapi dalam praktiknya berarti perempuan menanggung beban domestik tanpa dibayar, tanpa hari libur, tanpa pengakuan sebagai kerja ekonomi. “Kesadaran gotong royong” sering digunakan untuk memobilisasi perempuan gratis demi proyek-proyek desa, sementara laki-laki duduk di kursi keputusan.
Eufemisme bekerja karena perempuan merasa dihormati ketika dipanggil “motor penggerak PKK”. Mereka merasa bangga ketika mendapat piagam “Istri Teladan”. Namun, dibalik semua hadiah itu, pintu-pintu menuju ruang kekuasaan yang sesungguhnya tetap tertutup rapat.
Bourdieu menyebut ini sebagai kekerasan simbolik yang lembut: pelaku dominasi dan korban sama-sama tidak menyadari, karena keduanya sudah percaya bahwa hal itu “sudah sewajarnya”.
Reformasi Telah Berlalu, Tapi Ideologi Tak Kunjung Tumbang
Orde Baru runtuh tahun 1998. Tapi PKK dan Dharma Wanita masih ada. Programnya berganti bungkus: dari instruksi presiden jadi “kegiatan partisipatif”. Bahasanya berganti: dari “kewajiban ibu” jadi “pemberdayaan perempuan”. Tapi substansinya? Tidak banyak berubah.
Masih banyak lurah, camat, bahkan bupati yang mewajibkan istri-istri mereka aktif di Dharma Wanita. Masih banyak kepala desa yang “merekomendasikan” ibu RT menjadi ketua PKK atas dasar peran suaminya, bukan atas kemauan dan kapasitasnya sendiri. Dan masih sangat jarang perempuan lulusan PKK atau Dharma Wanita yang duduk di kursi DPR atau menjadi menteri karena perjuangan mereka sendiri, bukan karena efek “istri pejabat”.
Ironi terbesar: negara melalui PKK dan Dharma Wanita mendidik perempuan untuk mengatur hal-hal kecil (dapur, anak, kebersihan kampung), tapi tidak pernah menyiapkan mereka untuk mengatur hal-hal besar (anggaran desa, kebijakan publik, diplomasi). Perempuan dibiasakan patuh, bukan memimpin. Diberi wewenang, tanpa kekuasaan.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Apakah PKK harus dibubarkan? Tidak serta-merta. Banyak kader PKK yang tulus membantu warga, banyak kegiatan positif memang lahir dari organisasi itu. Tapi kita perlu membedah bahasa dan praktiknya secara kritis.
Langkah pertama: sadari bahwa setiap kata, label, dan program mengandung kepentingan. Ketika ada pelatihan “manajemen keuangan keluarga untuk ibu”, tanyakan: apakah bapak-bapak juga dilatih? Jika tidak, berarti secara diam-diam beban itu kembali pada perempuan.
Langkah kedua: tolak naturalisasi peran. Jangan biarkan kata “kodrat” atau “wajar” dipakai untuk membatasi pilihan perempuan. Tidak ada kodrat yang mengharuskan perempuan memasak dan laki-laki hanya menunggu disajikan.
Langkah ketiga: dukung transformasi organisasi. Seperti yang diusulkan banyak pegiat, PKK dan Dharma Wanita selayaknya berubah menjadi ruang kaderisasi politik substantif bagi perempuan. Bukan sekadar arisan, lomba masak, atau kerja bakti. Tapi pelatihan advokasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan publik. Biarlah perempuan tidak hanya menjadi “pelaksana” tapi juga “penentu”.
Pesan terakhir Bourdieu yang penting: kekuasaan simbolik paling kuat ketika ia disalahartikan sebagai “hadiah”. Perempuan merasa berutang budi pada negara karena diberi pelatihan gratis, lalu dengan sukarela memenjarakan dirinya dalam peran domestik.
Maka, pelepasan dari kekerasan simbolik ini dimulai dari satu kesadaran sederhana: tidak semua yang disebut pemberdayaan benar-benar membebaskan. Hadiah bisa menjadi belenggu. Pujian bisa menjadi penjara. Dan bahasa manis bisa menjadi alat kontrol paling halus.
Jadi, mulai sekarang, perhatikan pilihan kata Anda. Perhatikan label yang Anda sematkan pada diri sendiri dan perempuan lain. Apakah itu membuka ruang atau menutupnya? Apakah itu mendorong kemandirian atau sekadar kepatuhan?
Karena pada akhirnya, bahasa adalah kekuasaan. Dan siapa yang menguasai definisi, ia akan menguasai dunia.
