Luviana – www.konde.co
Konde.co,
Jakarta – Berbagai persoalan masih mendera Papua. Kekerasan yang terjadi pada
perempuan Papua dan warga umumnya, akses atau infrastruktur yang masih buruk
serta sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.
Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan
Papua, harus diselesaikan dengan cara melakukan dialog nasional. Dialog ini harus
diselesaikan secara damai dan diikuti oleh semua pihak.
Tim Kajian Papua
LIPI, Adriana Elisabeth menyatakan, pada
kunjungannya yang terakhir di Papua tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo
bahkan sudah menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan siapa pun. Namun
demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan, apa yang dimaksud oleh Jokowi tentang
konsep dialog tersebut.
Dialog nasional dalam konteks penyelesaian konflik ini misalnya telah dilakukan
oleh banyak negara seperti: Yaman,
Tunisia, Sudan, dan Libya.
Solusi di
Papua bisa dilakukan dengan jalan negosiasi, penyelidikan, mediasi, pemufakatan,
arbritase, rekonsiliasi, penyelesaian secara hukum, meminta bantuan kepada
organisasi regional dan upaya-upaya perdamaian lain sesuai dengan pilihan
masyarakat Papua.
Untuk
mempersiapkan dialog nasional, maka Pemerintah dan masyarakat Papua harus
terlebih dulu menentukan dan menyepakati tujuan utama dari dialog nasional ini.
Dialog
nasional juga harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat
adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis/LSM, media, kelompok kaum
muda, akademisi/peneliti, pengusaha/investor, kelompok profesional, kelompok
perempuan, partai politik, TPN/OPM dan diaspora Papua.
Untuk
menindaklanjuti pernyataan kesiapan Presiden Jokowi untuk berdialog, Adriana
Elisabeth menyatakan bahwa Jokowi harus dibantu oleh seorang utusan khusus untuk
mempersiapkan dialog.
“Utusan
khusus ini harus dipilih orang yang memahami akar persoalan Papua, obyektif, tidak
diskriminatif dan tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi
sipil pro-Indonesia dan atau yang mendukung kemerdekaan Papua.”
Berdasarkan policy brief yang dirumuskan oleh Tim
LIPI, terdapat 9 persoalan Papua yang menjadi prioritas untuk diselesaikan
dalam dialog nasional tersebut yakni persoalan pembangunan, stigma separatis
bagi orang asli Papua dan stigma sebagai penjajah terhadap pemerintah,
tahanan/narapidana politik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pemekaran
daerah, akses bagi media dan jurnalis di Papua, tata kelola pemerintahan,
penegakan hukum dan pemerataan pelayanan publik.
(Foto: Journeymart.com)
