Di tenggara Turki yang mayoritas penduduknya etnis Kurdi, sebuah jaringan berita yang seluruhnya dikelola oleh perempuan, didirikan untuk khusus membuat dan melaporkan isu perempuan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun kantor berita JIN yang inovatif ini, kini semakin menjadi sasaran atau serangan pemerintah
Dengan mantra, “Jalan menuju kebenaran, dengan pena perempuan,” kantor berita JIN yang semuanya dijalankan oleh perempuan, berupaya mengungkap pelecehan dan kekerasan yang dihadapi kaum perempuan.
“JIN News mengejar berita di mana pun perempuan berada, dalam setiap aspek kehidupan mereka, bertujuan membuat pekerjaan dan keberadaan perempuan terlihat, serta menyediakan platform untuk mengungkapkan pandangan mereka,” kata editor kantor berita JIN, Gulsen Kocuk.
JIN berpusat di Turki tenggara yang didominasi etnis Kurdi. Wilayah ini menjadi pusat pemberontakan anggota etnis minoritas terbesar di negara itu selama puluhan tahun.
JIN melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan, sehingga menjadi sasaran dan dituduh oleh pihak berwenang sebagai propaganda terorisme.
“Kami hidup dalam banyak penindasan yang menarget wartawan perempuan, seperti penangkapan, penahanan, penggerebekan di kantor, dan penyitaan peralatan teknis kami. Hampir 20 rekan kami sudah keluar-masuk penjara,” kata Gulsen.
Pihak berwenang menutup laman website JIN setidaknya sepuluh kali. Setiap kali dibuka kembali dengan nama yang berbeda.
Bulan Desember 2020 lalu, Turki menduduki peringkat terburuk kedua di dunia dalam memenjarakan wartawan. Namun bukan hanya liputan JIN tentang topik yang dianggap kontroversial yang dijadikan sasaran.
“Mereka tidak diperlakukan sebagai wartawan, melainkan sebagai teroris dan itulah masalahnya. Pemerintah tidak mengerti ada hak untuk melakukan jurnalisme obyektif di wilayah itu. Alasan lain, mengapa perempuan? Tahun lalu, kami sudah melihat tindakan intoleran tertentu oleh para pejabat pemerintah terhadap pemerhati hak-hak perempuan,” kata peneliti web senior di Badan Pengawas HAM Turki, Emma Sinclair.
Gerakan hak-hak perempuan di seluruh Turki telah menjadi salah satu penentang pemerintah yang paling berani dan terlihat, karena pemerintah berusaha membalikkan hak-hak gender yang diperoleh dengan susah payah. Upaya itu di tengah seruan kementerian untuk menarik diri dari sebuah konvensi internasional tentang hak-hak perempuan.
Meskipun ada ancaman penggerebekan polisi, JIN News tidak mundur.
“Bahkan, kami tidak merasa takut. Tentu saja, kami ingin bisa menulis di lingkungan yang lebih aman. Tetapi jika kami mendukung pers yang bebas, seharusnya tidak ada tempat untuk rasa takut, karena ketakutan membuat kami mundur,” kata Gulsen Kocuk.
Namun dengan tuduhan pemerintah bahwa Turki menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bersumpah tidak akan berhenti dalam perang melawan terorisme, maka bagi kantor berita JIN Turki, perjuangan untuk membawa perspektif perempuan ke jurnalisme akan berlangsung lama. [ps/lt]
(Sumber: Voice of America/ VOA)
(Foto/ ilustrasi: Pixabay)
