‘Burung pun Tak Ada Lagi’: Riset Kondisi Perempuan Papua

Sehari jelang peringatan kemerdekaan Indonesia, kita melihat para perempuan Papua masih berjuang atas tanahnya. Riset ‘Burung pun Tak Ada Lagi’ memotret problem yang dialami para perempuan Papua. Burung-burung yang dulunya berseliweran seperti Cenderawasih dan Kasuari, kini mulai menghilang.

Di tanah Unurum Guay, kabupaten Jayapura, hutan adat kian terkikis. Hamparan kelapa sawit telah mengubah wajah hutan, sekaligus kehidupan masyarakat salah satunya di desa Garusa. 

Masyarakat adat yang semula harmonis dan tercukupi atas hasil alam, kini terseok-seok: kehilangan mata pencaharian, bekerja bergantung upah, sebagian menjadi konsumtif, hingga munculnya konflik antar suku.

Perempuan Papua pun tak terhindar dari dampak itu. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan hutan dan tanahnya, meski tersingkir secara sistematis karena tak ada akses lagi ke tanah dan hutan mereka. 

Perempuan Papua seringkali dihalangi juga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang tanah dan hutan mereka sendiri. Suara-suara mereka tak didengar selama ini. 

“Seorang perempuan tidak ada punya hak untuk dia berbicara tentang hak adat, selalu laki-laki,” ujar perempuan Papua bernama Ani Sipa menyampaikan hasil riset berjudul ‘Burung pun Tak Ada Lagi’ secara daring, Jumat (13/8/2021).    

Ani bercerita, perempuan-perempuan Papua banyak mengalami derita di hutannya yang kini telah disulap menjadi lahan sawit. Janji-janji perusahaan memang manis pada awalnya: menjanjikan kehidupan layak, air bersih hingga anak-anak yang disekolahkan tinggi. Namun petaka yang justru terjadi kemudian.

Masyarakat setempat bukan saja tak mendapatkan haknya dengan adil, namun juga kehilangan mata pencaharian. Tidak bisa lagi mengambil hasil hutan.

“Menghilangnya akses tanah bagi perempuan, yang dulu dekat dengan tempat mereka (hutan) sekarang lebih jauh,” kata Ani. 

Mama Abe (53) berada di ujung timur Papua, Boven Digul, Jayawijaya. Ia menceritakan kisah pilunya. Jika dulu, hutan bisa menyediakan semuanya bagi masyarakat Papua: sagu, babi, rusa, pohon-pohon yang teduh, ranting untuk memasak, kini sudah tidak ada lagi. 

Burung-burung yang dulunya berseliweran indah di hutan, kini pun mulai menghilang. Seperti burung kuning cantik, burung cendrawasih yang menawan hingga Kasuari.

“Sebelum perusahaan datang, tempat tinggal kami surga,” ujar Mama Abe dalam sebuah podcast yang diputar dalam peluncuran riset tersebut. 

Ketimpangan tentang hak perempuan bersuara, kata Mama Abe, juga begitu kentara. Para perempuan selain terbatas untuk bersuara di depan publik, juga dibatasi untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Hanya anak laki-laki yang mendapatkan beasiswa sekolah dari perusahaan. 

“Perempuan tidak punya keistimewaan itu, kebanyakan malah putus sekolah, hanya sampai SMP bahkan SD, bisa lulus sampai SMA saja sudah anugerah,” kata dia. 

Perempuan yang tidak berpendidikan tinggi itu, mesti mengurus pekerjaan domestik di rumah. Jika para orang tua meninggal, anak-anak perempuan inilah yang harus merawat dan membesarkan adik-adiknya. 

Sekelumit kisah-kisah para perempuan di Tanah Papua ini tertulis dalam riset berjudul “Burung pun Tak Ada Lagi”. Riset itu memaparkan hasil cerita-cerita perempuan Papua yang berbagi pengalaman-pengalaman perempuan Papua dalam mempertahankan tanah dan hutannya. 

100 cerita perempuan di Papua

Pada November 2019 hingga Februari 2020, Asia Justice and Rights/ AJAR bersama KPKC GKI di Tanah Papua, eL_AdPPer, ELSHAM Papua dan Papuan Women Working (PWG) mendokumentasikan 100 cerita perempuan Papua di lima wilayah provinsi Papua dan Papua Barat ini ke dalam sebuah riset 

Frida Kelasin dari Papuan Women’s Working Group menyimpulkan hasil riset tersebut, perempuan Papua kini semakin tidak memiliki hak atas hutan. Kesetaraan dalam berpendapat pun masih jadi belenggu. 

“Bagi saya ketersediaan alam yang baik itu semestinya tidak bergender dan berjenis kelamin. Maka, pengambilan keputusan atas hutan harus memperhatikan perempuan,” ujar Frida. 

Perampasan atas hak hutan itu, Frida menyebut, bisa menyebabkan dampak yang lebih besar berupa kemiskinan sistematis. Masyarakat termasuk perempuan tidak bisa lagi mengelola hasil hutan yang melimpah. 

“Makanya kemiskinan sangat nyata di Papua dan Papua Barat. kita wilayah yang kaya tapi kita provinsi termiskin di Indonesia nomor dua,” kata dia. 

Akademisi, Diana Jenbise mengatakan perjuangan perempuan dan laki-laki Papua adalah untuk melawan dominasi negara yang selalu mendiskreditkan orang Papua sebagai second class di Indonesia. Hasil riset di lima wilayah ini menunjukkan secara jelas bagaimana tanah adat direbut oleh perusahaan yang memperoleh izin pemerintah dan didukung oleh aparat keamanan. 

Bila tanah menurut orang Papua adalah Mama yang memberi hidup, maka tugas ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat adat Papua, baik laki-laki atau perempuan, untuk melindungi dan menjaga tanah dan alam Papua. 

Diana menyebutkan, pendidikan berbasis kearifan lokal Papua yang mengangkat nilai-nilai kesetaraan gender tanpa bias. Lalu, institusi keagamaan Papua juga mesti diberikan penguatan pengajaran agama yang tidak didominasi oleh pandangan kaum teolog laki-laki dengan penafsiran patriarki.  

“Penguatan kalangan perempuan di Papua di semua level atas kesadaran berjuang untuk haknya hidup, bekerja dan menentukan masa depan tanpa intervensi juga perlu,” pungkasnya. 

(Foto: Canva dan Facebook AJAR)

Nurul Nur Azizah

Bertahun-tahun jadi jurnalis ekonomi-bisnis, kini sedang belajar mengikuti panggilan jiwanya terkait isu perempuan dan minoritas. Penyuka story telling dan dengerin suara hujan-kodok-jangkrik saat overthinking malam-malam.

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email