Jurnalis dan Pemimpin Demokrasi Raih Penghargaan Anugerah Perempuan Pemberani Internasional

Sebanyak 12 perempuan dari berbagai negara mulai dari dari pembela HAM dan lingkungan, wakil menteri yang memerangi korupsi, aktivis transgender hingga jurnalis mendapatkan penghargaan dari Departemen Luar Negeri AS.

Amerika Serikat (AS) memberikan penghargaan terhadap 12 perempuan dari Kolombia, Irak, Libya, Myanmar, Vietnam dan negara-negara lain yang diberi anugrah “International Women of Courage Award,” atau “Anugerah Perempuan Internasional Pemberani” oleh Departemen Luar Negeri AS pada Senin (14/3) karena telah menunjukkan kepemimpinan dan kesediaan untuk berkorban bagi orang lain.

Penerima penghargaan tahun ini termasuk Syeda Rizwana Hasan, seorang pengacara lingkungan dari Bangladesh; Simone Sibilio do Nascimento, salah seorang jaksa paling terkemuka di Brasil; Ei Thinzar Maung, Wakil Menteri Urusan Perempuan, Pemuda, dan Anak-anak dari kelompok pro-demokrasi yang beroposisi di Myanmar; Josefina Klinger Zúñiga, pembela hak asasi manusia dan lingkungan dari Kolombia; Taif Sami Mohammed, Wakil Menteri Keuangan Irak yang dikenal memerangi korupsi; Facia Boyenoh Harris, yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan berbicara menentang kekerasan berbasis gender di Liberia; Menteri Luar Negeri perempuan pertama Libya, Najla Mangoush; anggota parlemen Moldova Doina Gherman, yang mempromosikan inklusi perempuan; aktivis transgender Bhumika Shrestha dari Nepal; Carmen Gheorghe, yang mempromosikan hak-hak perempuan di Rumania; Roegchanda Pascoe, seorang aktivis pencegahan kejahatan dari Afrika Selatan; dan Vietnam Phạm Doan Trang, jurnalis Vietnam yang dipenjara.

Phạm Doan Trang tidak menghadiri upacara penghargaan virtual pada Senin (14/3), karena masih berada di penjara. Pham Doan Trang dipandang sebagai advokat terkemuka untuk hak asasi manusia, supremasi hukum, dan inklusivisme semua suara dalam ruang politik di Vietnam.

Ia dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara pada 14 Desember 2021, karena tuduhan “membuat, menyimpan, mendistribusikan atau menyebarkan informasi, dokumen, dan barang-barang melawan Republik Sosialis Vietnam,” menurut Amnesty International.

“Kami mengutuk pemenjaraannya yang tidak adil. Kami menyerukan pembebasannya segera,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat upacara berlangsung pada Senin (14/3).

Pham Chinh Truc adalah saudara laki-laki Pham Doan Trang. Dia menghadiri persidangan pada bulan Desember dengan ibu mereka yang berusia 81 tahun. Pham Chinh Truc mengatakan kepada VOA bahwa dia mengajukan keberatan di persidangan dan menyebut putusan itu “benar-benar tidak masuk akal dan tidak dapat diterima.”

“Trang dihukum berdasarkan Pasal 88 “Propaganda terhadap Negara Republik Sosialis Vietnam,” katanya dalam wawancara dengan VOA. “Sejauh yang saya tahu, pasal ini telah dikritik oleh banyak individu, organisasi sosial, dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah meminta pemerintah Vietnam untuk mencabut undang-undang ini karena terlalu kabur. Batas-batasnya tidak jelas, tetapi telah digunakan untuk menangkap banyak orang yang berpandangan yang bertentangan dengan pandangan yang dianut oleh partai dan negara.”

Phạm Doan Trang adalah seorang jurnalis di media pemerintah sebelum memutuskan untuk menulis secara independen tentang demokrasi dan pemilihan umum yang bebas, menurut kelompok advokasi The 88 Project.

Pemenang Penghargaan Myanmar

Ratusan ribu warga sipil telah mengungsi sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021.

Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengatakan jumlah pengungsi internal di negara itu sekarang mencapai lebih dari 800.000. Sekitar 440.000 orang lagi mengungsi sejak kudeta, menambah 370.000 orang yang telah meninggalkan rumah mereka sebelumnya.

Bulan ini, junta Myanmar mencabut kewarganegaraan 16 tokoh oposisi terkemuka, termasuk anggota senior Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang memimpin perlawanan terhadap rezim militer.

Ei Thinzar Maung termasuk di antara anggota NUG yang dicabut kewarganegaraannya.

Dia mendapat penghargaan “International Women of Courage Award” dari Departemen Luar Negeri atas komitmennya terhadap demokrasi dan bekerja untuk Myanmar yang kuat, inklusif, dan demokratis yang menghormati hak asasi manusia.

“Kami tidak akan pernah menyerah. Demokrasi harus dipulihkan,” kata Ei Thinzar Maung dalam pesan yang direkam sebelumnya. Saat dipaksa bersembunyi karena penyiksaan dan ancaman pembunuhan, Ei Thinzar Maung terus berbicara menentang kudeta militer 2021. Dia adalah perempuan termuda yang mencalonkan diri pada pemilihan umum Myanmar pada tahun 2020.

Seorang pembela hak-hak perempuan dan kaum muda, Ei Thinzar Maung juga mengadvokasi etnis minoritas. Dia dipukuli dan dipenjara selama lebih dari setahun setelah memimpin pawai sepanjang 644 kilometer dari Mandalay ke Yangon pada 2015 untuk memprotes undang-undang pendidikan nasional yang mengecualikan bahasa etnis dan membatasi serikat mahasiswa. [lt/em]

Voice of America

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email