Setuju gak sih, kalau perempuan sampai sekarang masih punya banyak hambatan untuk berkiprah di sektor ekonomi? Terlebih, di kultur masyarakat patriarki yang menjadi kendala perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja hingga berbagai sistem kebijakannya yang masih diskriminatif.
Masih banyak lho, perempuan pekerja yang harus menanggung beban ganda mengurusi semua urusan domestik. Ada pula yang sulit masuk dunia kerja karena persyaratan seperti harus ‘cantik’ sampai tidak boleh menikah. Sebagian lainnya, perempuan harus bekerja di lingkungan yang maskulin didominasi laki-laki serta kebijakan yang tak ramah.
Bagi perempuan underprivilege secara ekonomi atau berada di golongan menengah ke bawah terutama, tantangannya bisa jadi lebih besar. Kesempatan terlibat di sektor ekonomi, bisa terkendala dengan minimnya modal finansial maupun sosial termasuk kapasitas pengetahuan. Banyak dari kelompok ini juga yang terlilit hutang hingga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Fenomena ini, pernah dipotret oleh Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI DPR RI, yang pernah mendampingi para perempuan yang terjerat praktik rentenir ilegal akibat minimnya literasi keuangan.
Para Ibu Rumah Tangga (IRT) ini banyak yang membantu bahkan menjadi tumpuan perekonomian keluarga. Makanya, tawaran manis yang diiming-imingi para “lintah darat” ini pun diambil akibat kepepet dan minimnya informasi.
“Aku masih sering mendapatkan keluhan maraknya praktik rentenir ilegal atau bank emok nyebutnya, menjerat ibu-ibu yang kredit kelompok. Emok ini artinya duduk bersila dan mengumpulkan ibu-ibu dan cepat, mereka minta KTP dan tanda tangan suami, bunganya sangat tinggi dengan cara tanggung renteng,” cerita Puteri dalam diskusi Equity: Breaking the Economic Gender Obstacle yang diselenggarakan London School of Public Relations/ LSPR, Jumat (22/4/2022)
Dengan sistem tanggung renteng itu, Puteri mengatakan, risikonya besar. Selain bunganya tidak masuk akal, kreditur tersebut bisa saja harus menanggung risiko utang yang macet dibayar atau tak terbayarkan anggotanya. Tentu saja, ini kemudian memicu masalah yang lebih kompleks bagi perempuan.
“Konflik sosial, ada (perempuan) yang sampai diceraikan suaminya dan diusir dari desa,” lanjutnya.
Melihat situasi itu, dirinya pun kini aktif dalam peran memberikan edukasi keuangan bagi para perempuan tak terkecuali yang bergerak di sektor ekonomi. Bersama timnya, Puteri mengaku ‘menjemput bola’ dengan mendatangi langsung rumah warga.
“Edukasi keuangan door to door, kadang-kadang kendalanya lagi kalau dikumpulkan masih ada keengganan masyarakat untuk belajar, tapi pelan-pelan terus dilakukan. Kita juga distribusikan bantuan untuk jahit, bantuan pengolahan pertanian untuk perempuan untuk membantu perempuan bisa mandiri (ekonomi),” katanya.
Di salah satu daerah seperti Karawang, Bekasi, dia menceritakan banyak perempuan di sana yang menjadi Kepala Keluarga dan harus menanggung ekonomi keluarga. Sementara, laki-lakinya menganggur.
Hal itu seolah memang tak mengherankan karena memotret persoalan nasional. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan. Artinya, 15,7% dari total rumah tangga di Indonesia. Dibandingkan 2016 lalu, angkanya naik 31%.
Di situasi itu, perempuan sangat perlu untuk mendapatkan dukungan (support) edukasi sampai pendampingan. Termasuk, mendorong para laki-laki juga memberikan dukungan.
Dukungan bagi perempuan ini, juga berlaku di sektor UMKM. Kita tak bisa memungkiri, perempuan selama ini justru yang berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian dengan usaha kecil menengah. Puteri menyebut, UMKM hampir 53% yang usahanya digerakkan oleh 90% perempuan. Sehingga, perannya begitu signifikan.
Sementara itu, peran Puteri sebagai perempuan yang kini terjun di pekerjaan politik juga bukannya tanpa hambatan. Menurutnya, situasi pekerjaannya masih sangat didominasi oleh laki-laki yaitu perempuan hanya sekitar 20%.
Fakta ini, juga bisa dikonfirmasi dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbaru bahwa representasi perempuan pada lembaga legislatif tak lebih dari 20,52%. Yaitu, hanya sebanyak 118 perempuan anggota DPR RI dari 575 kursi dan hanya 42 perempuan anggota DPRD RI dari 136 kursi (30,88%).
Perihal ini, tentu saja iklim perpolitikan tanah air harus didorong untuk lebih inklusif. Termasuk bagi perempuan bahkan kelompok minoritas lainnya. Minimal, kuota perempuan 30% dan representasi disabilitas bukan lagi sekedar jargon semata. Lebih dari pada pencapaian angka, tapi juga kebijakan yang adil dan setara.
“Saya sangat mendukung penuh partisipasi perempuan,” katanya.
Yuk, Ikut Mengikis Hambatan Perempuan
Sambil mendorong transformasi sistem yang lebih inklusif bagi perempuan di sektor ekonomi. Kita juga bisa lho, turut mengikis bias dan hambatan perempuan dalam menjalankan bidang ekonomi.
Diplomat Ahli Pertama dan Alumni LSPR Jakarta, Sabrina Bawazier, mengatakan kerja sama menjadi penting untuk bisa menciptakan support system yang lebih kuat bagi perempuan bergerak di bidang ekonomi. Kolaborasi ini, tentunya perlu dibangun di lintas sektor seperti masyarakat, lembaga masyarakat, hingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
“Kerjasama-kerjasama untuk mencapai tujuan (tercapainya perempuan berdaya secara ekonomi),” kata Sabrina.
Sabrina juga mengajak para perempuan generasi muda untuk tak gentar dalam berkarya dan berkarir. Termasuk, melawan stigma-stigma hingga diskriminasi yang sampai kini masih terjadi terhadap perempuan. Pengalaman pribadinya, dia yang terbilang punya privilese secara finansial karena berasal dari keluarga diplomat pun, masih mendapatkan diskriminasi hanya karena dirinya seorang perempuan.
“Even I doing my interview (kerja), ditanya gimana pasangannya? Padahal laki-laki, saya yakin nggak ditanya,” imbuhnya.
Perempuan pebisnis sekaligus Founder of Polka Cosmetics, Tiara Adikusumah kemudian menambahkan, dukungan bagi perempuan di bidang ekonomi juga bisa diberikan melalui support system di lingkungan bekerja sampai keluarga yang memegang peran penting. Misalnya saja, berbagai peran domestik pasangan rumah tangga, komunikasi pengasuhan, dukungan mental dan lainnya.
“Support system penting untuk keberhasilan perempuan dalam bidang ekonomi,” pungkasnya.
