Anwar Ibrahim belum lama ini terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) baru di Malaysia. Hal itu diraihnya, usai perjalanan penuh liku selama puluhan tahun, memimpin aksi protes di jalanan untuk reformasi demokrasi di Malaysia, sempat dipenjara selama hampir 10 tahun. 

The Guardian menyebut, tuduhan korupsi dan sodomi yang disangkakan kepada Anwar Ibrahim itu dibuat-buat. Dengan kata lain, dinilai sebagai ‘penjegalan’ politis. 

Anwar Ibrahim lahir dalam keluarga yang dekat dengan dunia politik pada Agustus 1947. Ayahnya, Ibrahim Abdul Rahman, merupakan mantan anggota parlemen. Sedangkan ibunya, Che Yan Hussein adalah seorang organisator politik di negara bagian utara Penang, yang pada saat itu menjadi bagian Kerajaan Inggris. 

Laki-laki yang kini berusia sekitar 75 tahun ini, memulai karir politiknya saat bergabung dengan gerakan pemuda Islam Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Pada tahun 1982, dia direkrut ke dalam Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang saat itu jadi partai mendominasi di Malaysia selama lebih dari setengah abad.

Sebagai politisi muda, Anwar semakin gemilang. Dia pernah diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri pada sekitar awal 1990-an, di bawah Perdana Menteri Mahathir Muhammad. 

Selama masa jabatannya itu, Anwar muda memiliki peran penting ketika Malaysia menghadapi krisis keuangan Asia tahun 1997. Namun begitu, hubungan Anwar-Mahathir itu, disinyalir kemudian “renggang” hingga akhirnya Anwar dicopot dari jabatannya pada tahun 1998. 

Anwar kemudian memimpin protes publik terhadap koalisi Barisan Nasional (Front Nasional) melalui gerakannya untuk perubahan, dimana Ia menciptakan nama reformasi. 

Pada tahun 1999 itulah, Anwar menghadapi tuduhan kasus kaitannya dengan sodomi dan korupsi, yang selalu dibantahnya. Namun dia tetap dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena korupsi, dengan hukuman penjara 9 tahun ditambahkan untuk tuduhan sodomi pada tahun berikutnya. 

“Hukuman itu dikritik secara luas oleh pemerintah asing dan aktivis HAM sebagai sesuatu yang dibuat-buat dan bermotif politik. Homoseksualitas dikriminalisasi di Malaysia yang mayoritas muslim, dengan UU yang diberlakukan secara ketat dan pelanggaran yang diancam hukuman penjara hingga 20 tahun,” tulis The Guardian.

Deretan Menteri Perempuan di Malaysia

Dibandingkan sebelumnya di era Perdana Menteri Ismail Sabri, pemerintahan Anwar Ibrahim ini lebih banyak mengakomodir menteri-menteri perempuan yaitu berjumlah 5 orang. Saat Ismail Sabri memimpin, hanya ada satu menteri perempuan yaitu Siti Zailah Mohd Yusoff sebagai Menteri Perempuan, Keluarga dan Masyarakat. 

Siapa saja menteri-menteri perempuan di masa Anwar Ibrahim? Berikut konde.co merangkumnya!

1.Menteri Pemberdayaan Perempuan Keluarga dan Masyarakat, Nancy Shukri

Datuk Seri Nancy Shukri memiliki pengalaman luas dalam administrasi pemerintahan. Penunjukannya sebagai anggota parlemen Santubong menjadikannya sebagai menteri federal perempuan terlama di Sarawak sejak tahun 2013. Terbaru, Nancy menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya sejak Maret 2020 hingga November ini. 

“Memimpin kementerian selama pandemi Covid-19 di tanah air (Malaysia–red), dia menyoroti pemikiran baru dalam upaya membangun kembali industri pariwisata akibat dampak pandemi,” tulis New Straits Times pada 3 Desember 2022. 

Wakil Ketua Partai Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) ini, menjadi pemimpin dalam pengemabngan dan implementasi kebijakan Pariwisata Nasional periode 2020-2030. Tujuannya, memperkuat industri pariwisata dan perekonomian Malaysia. 

Nancy juga dikenal sebagai perempuan yang aktif dalam mempelopori kebijakan Kebudayaan Nasional (DAKEN) tahun 2021. Kontribusinya, hal itu menjadi pedoman dalam perencanaan pengembangan bidang seni, budaya, dan heritage di Malaysia. 

Perempuan yang meraih gelar Master Eksekutif Administrasi Bisnis dari Universitas Ohio serta Sarjana Hukum dengan kehormatan dari Universitas Hull, Inggris Raya, ini diketahui juga pernah menjadi penasihat hukum Balai Kota Kuching Utara pada tahun 1992-2003.  

2.Menteri Pemuda dan Olahraga, Yeoh Tseow Suan

Menurut laman resmi hannahyeoh, Yeoh Tseow Suan atau dipanggil Hannah Yeoh merupakan lulusan sarjana hukum yang pernah menjadi pengacara di Australia dan Malaysia, sebelum dia terjun ke dunia politik. 

Pada periode 2008-2018, Hannah menjadi anggota DPR N31 Subang Jaya. Pada 2013-2018, dia menjadi Ketua DPR Selangor. Hingga terakhir, dia menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat pada tahun 2018-2020. 

“Dia adalah ketua Majelis Legislatif Negara Bagian Selangor dari 2013-2018, menjadikannya Ketua perempuan pertama dan termuda dari badan legislatif mana pun di Malaysia,” tulis keterangan itu.  

Di Partai Aksi Demokrasi (DAP), Hannah sempat memiliki kedudukan sebagai Komite Eksekutif Pusat dan Asisten Sekretaris Publisitas Nasional, Wakil Ketua DAP Wanita, dan anggota Komite FT DAP.

Selama kariernya, Hannah memiliki prestasi yaitu terpilih jadi Young Global Leader angkatan 2018 dari World Economic Forum. 

Perempuan kelahiran tahun 1979 itu, memiliki dua orang anak dari pernikahannya dengan laki-laki bernama Ramachandran M.

3.Menteri Pendidikan, Fadlina Binti Sidek

Fadhlina Sidek adalah aktivis yang kini menjadi Menteri Pendidikan di Malaysia. Fadhlina banyak terlibat dalam menggerakkan literasi Undang-undang Keluarga Islam serta Perlindungan Keselamatan Kanak-kanak. 

“Kerja-kerja politiknya bermula pada 2020, selepas menyertai PKR dan dilantik sebagai Pengerusi Biro Guaman dan Pembangunan Komuniti Wanita PKR, sebelum memenangi pemilihan PKR untuk jawatan Ketua Wanita parti itu pada Juli tahun ini,” dikutip dari Malaysia Kini.

Perempuan berusia 45 tahun itu merupakan anak mantan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim), Allahyarham Dr Siddiq Fadzil, yang mengenyam pendidikan awalnya di Sekolah Rendah Kebangsaan Semenyih. Sebelum akhirnya menamatkan sekolahnya pada 1994 di Sekolah Agama Menengah Hulu Langat, Kajang, Selangor. 

Dia lantas melanjutkan pendidikan tingginya di University Islam Antarbangsa Malaysia (UIA) dan memperoleh gelar Sarjana Muda Undang-undang (LLB) dan LLB (Syariah) pada tahun 2002. Dia juga memperoleh ijazah Sarjana Undang-undang (LLM) di University Kebangsaan Malaysia pada 2008.    

4.Menteri Kesehatan, Zaliha Binti Mustafa

Portal berita Malaysia, Sinar Harian, menyebut Zaliha adalah perempuan pertama yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan di Malaysia. 

Perempuan kelahiran Johor ini, sebelumnya menjabat sebagai Ahli Parlemen Sekijang (2022) dan lama menekuni dunia kesehatan sebagai Doktor Siswazah di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru (1989-1990). Dia juga memiliki klinik sendiri yang terletak di Bandar Putra Kulai, Malaysia. 

Di politik, Zaliha pernah mempunyai pengalaman yang panjang sejak tahun 1990 yaitu sebagai Ketua Wanita PKR Johor. Pada 2007, dia menjadi Naib Ketua Wanita PKR, sedangkan pada 2018 dia menjadi Ahli Majelis Pimpinan Pusat PKR dan tahun 2020 Ia mengurusi Biro Strategi, Dasar dan Latihan PKR. 

5.Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi, Azalina Binti Othman

Dato’ Seri Azalina binti Othman Said terpilih menjadi menteri yang menaungi urusan hukum dan reformasi kelembagaan Malaysia sejak tanggal 3 Desember 2022 ini. Dia sebelumnya, menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Rakyat Malaysia pada tanggal 13 Juli 2020.

Perempuan kelahiran 1963 itu, pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Malaysia. Dia juga merupakan anggota United Malays National Organization (UMNO), yang menjadi komponen utama dari Koalisi Pemerintahan Barisan Nasional. 

Ia adalah anggota Parlemen untuk Pengerang, Johor. Atas kinerjanya, dia memenangkan kursi parlementer Pangerang di Pemilihan Umum Malaysia pada tahun 2008. 

Azalina lahir dari ayah keturunan Bugis dan ibu keturunan Arab. Dia menjalani tahun-tahun awalnya di Penang, Malaysia, dengan pendidikan dasarnya di sebuah sekolah Katolik, Convent Green Lane. 

(Sumber Gambar: TEJA)