Beberapa waktu lalu, muncul sebuah cuitan di media sosial yang menyebut bahwa anggaran kegiatan ‘feminis’ lebih besar ketimbang kegiatan ibu-ibu dari organisasi kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Unggahan yang kini sudah dihapus tersebut juga mempertanyakan ‘absennya’ para ‘feminis’ dari kegiatan PKK.
Diskursus pun merambat pada banyak isu lainnya seputar feminisme yang dibenturkan dengan ‘perempuan akar rumput’. Banyak yang mempertanyakan kontribusi feminis terhadap masyarakat sekitar. Para ‘feminis’ dianggap tidak pernah terjun langsung ke persoalan masyarakat. Sedangkan para kader PKK dianggap lebih aktif menyentuh isu nyata perempuan di akar rumput.
Memang, secara konteks sejarah, PKK lahir dengan ideologi yang berbeda dari gerakan perempuan sebelumnya yang cenderung lebih kritis terhadap pemerintah. Namun pada akhirnya, kegiatan PKK juga berkelindan dengan nilai-nilai feminisme untuk memberdayakan perempuan.
Maka penting pula untuk memahami feminisme sebagai kumpulan spektrum isu dan pemikiran. Ia tidak tunggal dan muncul dari berbagai isu perempuan dan gender. Termasuk soal kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan, seperti yang menjadi aktivisme para perempuan kader PKK. Toh, pada praktiknya, kader PKK maupun para feminis sama-sama bergerak memperjuangkan keadilan bagi perempuan.
Feminisme Tidak Tunggal
Dalam konteks cuitan di media sosial tersebut, perbandingan ‘feminis’ dan ‘PKK’ lewat anggaran kegiatan sesungguhnya tak substansial. Selain soal perbedaan skala kegiatan, ada satu hal yang harus diingat: feminisme itu tidak tunggal. Ia bukan sekadar tentang gerakan perempuan ‘liberal’ dan ‘misandris’.
Feminisme hadir sebagai ideologi, teori, dan identitas. Ia digunakan sebagai metodologi dan praxis, serta merupakan ilmu multidisiplin. Ada berbagai aliran dalam feminisme, sehingga ia menjadi kumpulan pendekatan untuk macam-macam isu perempuan dan kelompok marginal. Banyak kelompok feminis lahir, kalau bukan berkonsolidasi, dengan berbagai komunitas akar rumput. Termasuk juga dengan para perempuan di PKK.
Kegiatan PKK juga merupakan spektrum feminisme untuk memberdayakan perempuan, biasanya di tingkat Rukun Warga (RW). Perjuangan perempuan di PKK sama dengan para perempuan yang memperkenalkan diri sebagai feminis. Ada PKK yang aktif melawan ketidakadilan gender akibat krisis iklim, menentang perkawinan anak, melakukan penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain.
Baca Juga: 26 Tahun Komnas Perempuan, Tribute untuk Perempuan Pembela HAM dan Penghargaan Penghapusan Kekerasan
Hal serupa juga diperjuangkan feminis di luar PKK, mungkin melalui medium dan jenis kegiatan yang berbeda. Jika pun berbeda, lagi-lagi, feminisme adalah ideologi dengan berbagai spektrum isu. Aktivisme ibu-ibu PKK mungkin tak mengusung label ‘feminisme’ dan menyasar akar rumput lewat kegiatan praktis seperti penyuluhan, lokakarya, dan sebagainya. Aktivisme perempuan di ruang lain mungkin lebih fokus membedah persoalan-persoalan seperti penindasan struktural terhadap tubuh perempuan. Tapi bukankah keduanya sama-sama berjuang untuk perempuan?
Acara PKK bukan satu-satunya kegiatan ‘perempuan’ dan PKK bukan satu-satunya organisasi perempuan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, “Feminis tidak pernah datang ke acara ibu-ibu PKK,” adalah pernyataan yang aneh. Adanya kegiatan PKK sendiri justru berarti bahwa feminisme hadir di sana.
Mengenal PKK Sebagai Gerakan Perempuan
Apakah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan feminis? Meski tidak dilekatkan pada label tersebut, PKK dan kegiatan-kegiatannya yang dekat dengan masyarakat mempunyai nilai-nilai yang sama dengan gerakan yang lebih dikenal sebagai feminis. Namun, pemahaman terhadap sejarah gerakan perempuan di Indonesia juga diperlukan agar tahu dari mana PKK berasal.
Dari konteks sejarah, PKK adalah organisasi perempuan yang lahir di masa Orde Baru. Tujuannya untuk konsolidasi kebijakan pembangunan pada masa itu. Menurut Saskia Wieringa dalam Two Indonesian women’s organizations: Gerwani and the PKK, organisasi ini awalnya merupakan bentuk institusionalisasi perempuan sebagai istri dan ibu. Ia lebih cenderung menjadi ‘sayap’ pemerintah pada masa itu.
Di sisi lain, seperti yang diulas Saskia Wieringa, gerakan yang kritis dan politis justru didemonisasi dan diberangus. Pembubaran dan stigma terhadap organisasi perempuan kritis seperti Gerwani pada 1965 adalah salah satu contohnya. Maka muncullah organisasi perempuan seperti PKK.
Sejak kemunculannya, menurut Saskia Wieringa, “PKK kerap ditampilkan sebagai ‘gerakan’, bukan organisasi dengan anggota berbayar dan kontribusi keanggotaan.” Kendati program-programnya dilaksanakan oleh para kader perempuan dan menargetkan perempuan, program-program PKK pada masanya kebanyakan digagas oleh laki-laki. Program yang dicetuskan pun cenderung mendukung penguasa dan struktur negara ‘paternalis’.
Baca Juga: Care Work Pada Komunitas Tak Dianggap Kerja, Padahal Ini Kerja Tambahan Perempuan
Namun, keberadaan PKK sendiri akhirnya lebih dari sekadar organisasi dengan konsep ‘ibuisme’ Orde Baru. Seiring waktu, perempuan menjadikan PKK ruang feminis, meski tidak secara gamblang menyebut dirinya demikian.
PKK pun menjadi salah satu bagian dari feminisme untuk pemberdayaan perempuan. Termasuk untuk menyosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak perempuan, anak, dan kelompok marginal di tengah masyarakat. Program-program PKK seperti gotong royong, pelatihan kemampuan, pengadaan posyandu, dan sebagainya dilakukan oleh para perempuan kader PKK untuk sesama perempuan.
Istilah dan bahasa advokasi yang digunakan mungkin berbeda. Skala kegiatan pun bisa jadi tak sama dengan gerakan yang terang-terangan mengusung titel feminis, karena fokusnya menjangkau masyarakat di daerah masing-masing. Namun keduanya saling berkelindan. PKK kerap menjadi mitra lembaga-lembaga berbasis gender serta hadir dengan nilai-nilai keadilan dan pembebasan perempuan yang sama.
Maka upaya menghadapkan antara ‘feminis’ versus ‘ibu-ibu PKK’, misalnya dengan membandingkan finansial masing-masing organisasi, adalah percuma. Sebab keduanya sama-sama bagian dari feminisme, berjuang bersama melawan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk. Buat apa diadu seolah-olah yang satu lebih berperan dari yang lainnya?
