Akhir-akhir ini topik soal permasalahan pendidikan di Indonesia kian menyembul ke permukaan. Mulai dari isu perubahan kurikulum yang membuat mumet guru-guru, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai kritik sana-sini, sertifikasi guru, kritik sistem zonasi yang dinilai cacat, hingga isu soal kembalinya ujian nasional. 

Belum lagi permasalahan pendidikan yang sudah mengerak dari dulu soal kesejahteraan guru yang masih belum memuaskan. Meskipun, pemerintah terus berupaya mensejahterakan lewat program sertifikasi. Tapi, masih ada ketidakmerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, beban administrasi guru, dan lain sebagainya. 

Di tengah panasnya perbincangan soal permasalahan pendidikan yang kini kian masif diperbincangkan, sebenarnya bisa dilihat bahwa adanya kepedulian masyarakat terhadap jalannya pendidikan. 

Pendidikan yang semestinya menjadi sesuatu penting dan mendasar, realitanya masih bergelut dengan tingginya angka putus sekolah. Per Agustus 2024, angka putus sekolah di Indonesia mencapai 4,6 juta orang.

Namun setidaknya berbagai kritik soal pendidikan mesti disikapi dengan baik. Ini sebagai upaya bersama untuk terlibat dalam perbaikan sistem pendidikan. 

Baca Juga: #OkeGasAwasiRezimBaru: Makan Bergizi Gratis Dimulai, Sayur Kecut dan Program Tuai Kritik

Satu hal yang tidak kalah penting untuk disoroti, adalah permasalahan pendidikan yang perlahan berubah wajah menjadi layaknya “barang dagangan”. Mungkin, dua kata tersebut dapat membawa kesan kurang ajar. Tapi, ini bukan omong kosong karena alih-alih menjadi hak mendasar yang dapat diakses oleh semua anak, pendidikan kini sering kali dikemas sebagai suatu komoditas eksklusif. Singkatnya, hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki cukup uang. 

Tentu saja, membicarakan hal itu menjadi sesuatu yang sangat amat bisa diperdebatkan. Bagaimana bisa, pendidikan yang seharusnya membebaskan, justru dapat menciptakan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin.

Fenomena ini sangat kental terasa di institusi pendidikan swasta. Bahkan sudah dimulai sejak jenjang paling dasar sekalipun seperti taman kanak-kanak (TK). Sistem pendidikan yang dilengkapi dengan fasilitas serba lengkap, program-program prestise yang coba “ditawarkan” kerap dijadikan pembeda untuk menarik perhatian si kaya. Belum lagi, fasilitas-fasilitas premium seperti ruang kelas ber-AC yang seakan menjadi ajang perlombaan antar sekolah dengan fasilitas mana yang menggiurkan. 

Sekolah negeri versus sekolah swasta seakan melahirkan persoalan baru di dunia pendidikan. Sekolah negeri harus bergelut lebih keras lagi. Demi menggaet minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, di tengah maraknya sekolah swasta. 

Baca Juga: Joki Tugas Kuliah Makin Menjamur, Gimana Solusi Mencegahnya?

Upaya yang dilakukan dengan ragam promosi masif nan kreatif di media sosial, tambahan program di luar pembelajaran, dan lain sebagainya. Sementara, sekolah swasta juga disibukkan dengan upaya saling berlomba untuk mempertahankan prestise agar tidak kalah saing dengan sekolah swasta lainnya. 

Lebih lanjut, kehadiran sekolah swasta juga memunculkan fenomena baru di kalangan orang tua murid. Masyarakat yang mulai memiliki pandangan bahwa sekolah swasta tertentu memiliki label “unggulan” dengan segala fasilitas dan programnya, melahirkan pemikiran bahwa orang tua yang berhasil menyekolahkan anaknya di sekolah swasta menunjukkan kemampuan finansial hingga mungkin dapat menjadi tolok ukur kesuksesan keluarga.

 Tidak berlebih, jika hal ini menciptakan apa yang disebut “gengsi dalam pendidikan anak”. Meskipun, akan banyak sekali –mungkin semuanya– orang tua yang berdiri dengan dalih mengedepankan pendidikan terbaik untuk anaknya dan berusaha keras demi mewujudkan hal tersebut. Hanya saja, akan sangat amat disayangkan jika hal ini justru dapat menjebak orang tua dalam kompetisi sosial untuk menunjukkan siapa yang mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak. Pilihan sekolah menjadi simbol status, bukan hanya tentang kualitas pendidikan, tetapi merambah ke gaya hidup. 

Fenomena lainnya yang mungkin dianggap biasa saja, tetapi mungkin cukup menuai polemik adalah adanya sistem inden dalam pendaftaran sekolah, terutama yang marak terjadi di sekolah swasta. Sederhananya, sistem inden merupakan salah satu sistem pendaftaran sekolah di mana orang tua mendaftarkan anaknya atau “memesan” tempat jauh sebelum tahun ajaran baru dimulai. 

Baca Juga: ‘Menyingkap Rok sampai Mencubit Payudara’ Stop Normalisasi Kekerasan Seksual di Sekolah 

Bagi sekolah swasta, sistem ini bisa saja dimaksudkan agar dapat membantu perencanaan yang lebih baik seperti merancang jumlah murid, kebutuhan tenaga pengajar, dan fasilitas jauh-jauh hari. Bagi orang tua, hal ini bisa jadi memberikan “kelegaan” atas kepastian tempat belajar untuk anaknya dan menghindari keterburu-buruan dalam mendaftar. 

Hanya saja, pelaksanaan sistem inden sering kali ditujukan bagi orang tua dengan kemampuan finansial yang cukup. Ini dikarenakan, sekolah itu sering kali mengharuskan pembayaran biaya saat itu juga. Dari sini, bukan tidak mungkin pada akhirnya, anak dari orang tua dengan finansial yang kurang akan cukup kesulitan mendaftarkan anaknya pada institusi dengan pelayanan pendidikan yang bagus. 

Tentu saja, bukan suatu hal yang mudah untuk menghindari komersialisasi dalam dunia pendidikan. Apalagi di sekolah swasta yang nyatanya memerlukan biaya operasional tinggi. Namun, bukan berarti kita diam akan fenomena ini. Kenyataannya, kesadaran dan kerja sama antar elemen mulai dari masyarakat, lembaga pendidikan, hingga pemerintah diperlukan untuk sekadar memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. 

Saya memang tidak andal dalam menyampaikan solusi konkretnya. Mungkin, bisa dengan memperkuat subsidi pendidikan bagi kalangan kurang mampu, program beasiswa di berbagai jenjang, peningkatan kualitas sekolah negeri, hingga mendorong sekolah swasta untuk mengembangkan program inklusifnya sehingga memungkinkannya dapat diakses oleh latar belakang ekonomi rendah sekalipun.

Baca Juga: ‘Saya Masih Ngajar, Padahal Mau Lahiran, Sekarang Malah di-PHK’ Cerita Pedih Guru Honorer

Sekelebat mungkin terdengar hanya mudah diucapkan dan terasa sulit untuk diterapkan, mengingat fakta lapangan yang tidak sesederhana itu. Hanya saja, marilah kita terus menjaga kritis kita terhadap ragam hal di sekitar, termasuk soal pendidikan. 

Dari sini diharapkan pendidikan bukan sekadar label atau fasilitas. Tetapi, upaya menciptakan generasi cerdas. Jika pendidikan terus dilekatkan pada sesuatu yang bersifat komersil atau dagangan eksklusif. Maka bukan tidak mungkin akan melanggengkan dunia yang kian timpang. 

Nelson Mandela pernah berkata bahwa “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”. Sehingga, mari bersama kita memandang pendidikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri setiap anak tanpa terkecuali. 

Editor: Nurul Nur Azizah