Matahari terik membakar kulit. Ratusan orang berdesakan, mencari sedikit teduh di antara tenda sponsor dan booth komersial yang berjejer rapat di lokasi Pestapora 2025, salah satu pagelaran musik terbesar nasional, 5 – 7 September 2025.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang didominasi penampilan malam hari, Pestapora tahun ini menggeser sebagian jadwal menjadi siang. Akibatnya, penonton harus bertahan berjam-jam di bawah terik matahari.

Salah satu penonton yang tidak ingin disebutkan namanya bercerita, ia hanya mampu bertahan mendengarkan dua lagu dari musisi yang ditunggu. Sebab, suara panggung bertabrakan dengan keriuhan booth sponsor di belakang. Sepulang dari sana, kepalanya pening seharian.

Puncak kelainan Pestapora tahun ini terjadi pada hari kedua. Banyak artis mendadak batal tampil, rundown berubah-ubah, dan booth sponsor justru dipadati orang yang sekadar mencari teduh.

Terbatasnya jumlah stasiun isi ulang air juga menciptakan antrean mengular, membuat penonton harus membeli air kemasan di tengah panas terik dan kerumunan. Tanpa solusi memadai atau kompensasi dari penyelenggara, banyak yang pulang dengan perasaan rugi, bahkan menyebut pengalaman itu sebagai “day 2 zonk.”

Masalah teknis dan manajerial ini hanyalah satu sisi dari ironi yang lebih besar. Nama Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang lama dituding merusak ekologi Papua terpampang megah di balik panggung.

Yang lebih ironis, kontroversi terjadi hanya dua tahun setelah Pestapora menjadi ajang kampanye lingkungan dengan menggandeng Greenpeace.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa festival musik adalah arena pertempuran ideologi ekonomi dan politik. Pestapora 2025 yang seharusnya menjadi ruang kebebasan seni, justru dipakai sebagai alat artwashing (praktik menggunakan seni untuk memperbaiki citra individu, perusahaan, atau organisasi). Ini menempatkan musisi serta publik pada dilema etika antara kapital dan keberpihakan.

Sisipan Ekonomi Politik dalam Festival Musik

Freeport bukan sekadar perusahaan tambang. Konsesinya di Papua berdiri di atas tanah adat yang diambil paksa dari masyarakat setempat.

Dari sana lahir kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan luka sosial yang diwariskan turun-temurun.

Ketika nama Freeport terpampang megah di panggung festival, kita tidak sedang membicarakan musik. Kita sedang menyaksikan perubahan fungsi panggung yang semestinya jadi ruang ekspresi menjadi media yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa.

Ini menunjukkan bagaimana festival musik juga dapat menjadi arena greenwashing, yaitu upaya perusahaan dengan rekam jejak buruk lingkungan untuk memoles citra lewat seni dan budaya.

Baca juga: Konser ‘UNiTE’, Kampanyekan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Lewat Seni

Mengapa festival musik mudah terseret dalam pusaran ini? Jawabannya sederhana: ketergantungan pada sponsor besar.

Festival adalah industri padat modal: biaya panggung, izin, logistik, hingga total honor musisi dapat mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Tanpa sponsor, ingar-bingar yang direncanakan barangkali takkan tercapai.

Masalahnya, ketika sponsor datang dari korporasi pengisap (ekstraktif), festival musik turut mengalunkan legitimasi sponsor. Citra buruk dikonversi menjadi “hiburan keren.” Para penonton, sering tanpa sadar, ikut menjadi konsumen ideologi ini.

Dilema Musisi

Posisi musisi tak kalah rumit. Manggung di Pestapora berarti ikut masuk ke dalam jaringan kapital. Tidak manggung berarti kehilangan akses ke audiens besar, bahkan mungkin kehilangan mata pencaharian. Tidak sedikit musisi yang merasa khawatir tidak diajak lagi di kemudian hari oleh penyelenggara jika menolak undangan Pestapora.

Dalam Pestapora 2025, puluhan musisi yang dijadwalkan untuk tampil di hari kedua dan ketiga memilih mundur. Pilihan ini berani. Sebab artinya musisi menolak sebuah panggung yang bisa menjadi kesempatan besar untuk karier mereka.

Namun ada juga yang memilih tetap tampil dengan berbagai alasan. Ada yang menekankan bahwa musik adalah ruang publik yang tidak boleh ditinggalkan. Ada yang berargumen, honor yang mereka terima bisa disalurkan untuk komunitas atau aksi sosial.

Kedua posisi ini memperlihatkan dilema fundamental: apakah musik sekadar hiburan, ataukah ia bahasa keberpihakan?

Baca juga: Ormas Agama Menolak Konser Coldplay, Isu LGBT Jadi Kambing Hitam Persoalan

Sebagai etnomusikolog, mungkin topik ini akan berujung jadi debat kusir. Dalam tradisi masyarakat adat seperti suku Dayak di Kalimantan Tengah, musik gandang ahung atau nyanyian sasana kayau tidak pernah netral. Ia adalah bahasa solidaritas: menghubungkan manusia dengan alam, leluhur, dan sesama. Musik digunakan untuk meneguhkan kosmos, merawat ingatan, dan melawan krisis.

Begitu pula di daerah-daerah lainnya, musik dan tarian adat bukan sekadar produk seni. Ia menjadi cara komunitas merespons kerusakan ekologi dan penindasan politik.

Pentingnya Pilihan

Pestapora 2025 menunjukkan dengan jelas bahwa panggung musik adalah arena politik. Ia bisa menjadi ruang solidaritas, tetapi juga bisa menjadi instrumen artwashing. Pilihannya ada pada kita: musisi, penonton, media, dan publik.

Sebagai penonton, kita perlu bersikap kritis. Pertama, jangan pernah percaya bahwa musik itu netral. Ia selalu berpihak, entah kepada kehidupan, atau kepada modal.

Kedua, kita perlu mewaspadai berbagai bentuk artwashing. Ketiga, kita perlu menuntut bentuk festival baru: yang tidak hanya jadi etalase sponsor besar, tapi benar-benar berpihak pada komunitas, lingkungan, dan keberagaman budaya.

Kontroversi Pestapora seharusnya tidak berhenti sebagai obrolan di media sosial. Musisi perlu terus bersuara. Penonton berhak kritis terhadap tiket yang mereka beli. Dan masyarakat layak menuntut transparansi sponsor festival.

Kita tentu ingin masa depan musik Indonesia yang lebih adil, sehat, dan berdaulat. Itu berarti berani berkata tidak pada sponsor yang merusak, dan berani membangun panggung alternatif yang lahir dari solidaritas, bukan kompromi.

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.