Ilustrasi kontrol tubuh perempuan oleh Grok AI

Teknologi Tidak Netral, Grok dan AI Hilangkan Otonomi Tubuh Perempuan di Ruang Digital

Penggunaan fitur AI Grok di X untuk memanipulasi foto perempuan menjadi telanjang adalah pelecehan di ranah digital. Otonomi tubuh kelompok rentan raib dengan teknologi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan.

Ada satu hal yang selalu membuat kekuasaan tergoda: penaklukan atas tubuh orang lain. Dulu tubuh ditaklukkan dengan senjata. Kini senjata itu bertambah. Salah satunya adalah prompt yang digunakan pada mesin artificial intelligence (akal imitasi / AI) yang makin marak muncul di berbagai platform digital,. Seperti AI bernama Grok pada platform X.

Fitur AI Grok di platform X belakangan disalahgunakan untuk mengedit foto perempuan menjadi telanjang. Tanpa izin, tanpa rasa bersalah, tanpa takut apa pun di ruang terbuka digital. Teknologi yang katanya ‘netral’ itu berubah jadi alat kekerasan berbasis gender online.

Kita hidup di zaman ketika pelecehan tidak lagi butuh tatap muka. Tidak perlu sudut gelap, tidak perlu sentuhan fisik. Cukup unggah foto, cukup satu perintah ke mesin, lalu tubuh seseorang bisa diacak, dibongkar, dan dipamerkan ulang tanpa izin. Fitur AI Grok di platform X telah disalahgunakan untuk mengedit foto orang, terutama mereka yang ditargetkan karena gender dan ekspresi seksualnya, menjadi gambar tidak pantas. Semua dilakukan tanpa persetujuan pemilik tubuh, tanpa rasa bersalah, dan tanpa konsekuensi.

Baca Juga: Stop Misogini Teknologi: Ketika AI Jadi Alat Manipulasi Tubuh Perempuan

Bukan karena teknologinya jahat sejak lahir, tetapi karena teknologi dibiarkan tumbuh di tanah yang subur oleh budaya penaklukan. Budaya yang sejak lama menganggap tubuh kelompok tertentu sebagai sesuatu yang boleh diakses, boleh dikomentari, boleh dipreteli, bahkan boleh dimiliki. AI hanya mempercepat proses itu. Jika dulu pelecehan terjadi pada jarak dekat, kini cukup dengan klik di layar gawai.

Tubuh adalah wilayah terakhir yang seharusnya kita kuasai sendiri. Namun di ruang digital, otonomi itu diretas. Tubuh tidak lagi berada di kulit, tapi di server, di folder unduhan, di linimasa yang tidak kita kendalikan. Orang-orang yang secara struktural dimarjinalkan karena gender, orientasi seksual, atau ekspresi dirinya menjadi sasaran empuk. Sistem selalu menunjukan bahwa tubuh mereka lebih boleh disentuh, dilihat, dan diatur.

Lalu muncul argumen klasik yang seolah rasional padahal nihil makna. “Kalau tidak mau fotonya diedit, ya, jangan diunggah.” Ini adalah bentuk baru dari menyalahkan korban yang dibungkus logika palsu. Dengan cara pikir ini keberadaan di ruang publik digital dianggap sebagai penyerahan hak atas tubuh. Konsen disulap menjadi barang otomatis. Begitu seseorang menampilkan diri maka tubuhnya seolah berubah status menjadi properti publik.

Padahal konsen tidak pernah bekerja seperti itu. Konsen itu spesifik, kontekstual, dan dapat dicabut. Mengunggah foto tidak pernah berarti memberi izin untuk dimanipulasi secara seksual. Mengunggah foto tidak berarti setuju menjadi bahan fantasi orang lain. Argumen ini sangat berbahaya karena ia melegitimasi kekerasan sambil mencuci tangan.

Baca Juga: Stop Misogini Teknologi: Rantai Panjang Serangan Siber dan Disinformasi Berbasis Gender

Setelah itu kita disuguhi narasi lanjutan. Korban diminta lebih cerdas mengelola privasi dan berhati-hati di ruang digital. Mereka diminta berpikir seribu kali sebelum menekan tombol unggah. Semua tuntutan diarahkan ke mereka yang sudah disakiti, bukan kepada pelaku, bukan kepada platform, bukan kepada sistem yang memungkinkan kekerasan ini berlangsung.

Narasi ini membangun dunia yang timpang. Dunia di mana yang disuruh mengerem adalah mereka yang haknya dirampas, sementara yang menindas tetap melaju dengan dalih kebebasan berekspresi. Kebebasan versi siapa yang sedang kita bela? Kebebasan untuk memanipulasi tubuh orang lain tanpa izin, atau kebebasan untuk merasa aman atas identitas diri?

Ruang digital yang dulu dijanjikan sebagai ruang demokratis kini makin sempit. Bukan karena terlalu banyak orang bersuara, tapi karena terlalu banyak tubuh yang diserbu. Setiap foto menjadi risiko. Setiap unggahan menjadi potensi trauma. Bagi banyak orang dari kelompok gender minoritas, ini bukan sekadar rasa tidak nyaman. Ini adalah ketakutan nyata yang menempel di keseharian, rasa waswas bahwa keberadaan diri saja sudah cukup untuk memicu kekerasan.

Kita jarang membicarakan dampak psikologis dari praktik ini, karena ia tidak meninggalkan luka fisik yang bisa difoto. Namun yang dirusak adalah rasa aman, martabat, dan kendali atas identitas diri. Ketika seseorang melihat tubuhnya diubah tanpa izin, yang runtuh bukan hanya citra, tetapi kepercayaan pada dunia. Kepercayaan bahwa tubuh masih milik sendiri.

Teknologi tidak pernah netral. Ia menjadi perpanjangan tangan dari hasrat dominasi. Mesin tidak punya niat, tapi manusia yang mengendalikannya punya sejarah panjang dalam mengobjektifikasi tubuh orang lain. Kita terlalu sering menyebut ini sebagai penyalahgunaan teknologi, seolah masalahnya hanya pada individu nakal. Padahal masalahnya struktural. Platform menyediakan fitur tanpa pengamanan yang memadai, lalu bersembunyi di balik jargon inovasi. Negara yang lagi-lagi tidak berguna. Dan kita, sering kali justru ikut menjaga status quo dengan diam.

Baca Juga: Gimana Nasib Radio Komunitas Desa di Tengah Gempuran AI? 

Yang lebih mengerikan adalah normalisasi. Pelan-pelan kita dibuat terbiasa. Terbiasa melihat tubuh orang dimanipulasi. Terbiasa membaca komentar yang meremehkan korban, terbiasa menganggap ini risiko wajar di era digital. Ketika kekerasan sudah dianggap biasa, di situlah otoritarianisme bekerja paling efektif. Ia tidak lagi butuh larangan keras, cukup dengan membiarkan ketidakadilan berjalan rutin.

Kebebasan akhirnya menjadi barang elitis. Milik mereka yang punya kontrol atas teknologi, milik mereka yang tidak pernah takut tubuhnya dijadikan bahan mainan. Sementara yang lain dipaksa menyesuaikan diri, mengecilkan ekspresi, menyaring keberadaan, agar selamat di ruang yang katanya publik.

Kita perlu berhenti bertanya mengapa korban tidak lebih berhati-hati, dan mulai bertanya mengapa sistem begitu ramah terhadap pelaku. Kita perlu menggeser fokus dari manajemen privasi individu ke tanggung jawab kolektif. Platform harus bertanggung jawab atas fitur yang mereka luncurkan dan masyarakat harus berhenti menganggap pelecehan digital sebagai hiburan.

Baca Juga: Nyaman Curhat dengan AI? Awas Dampak Negatif Ketergantungan Emosional

Karena ini bukan soal teknologi. Ini soal relasi kuasa. Soal siapa yang diberi hak untuk menentukan makna atas tubuh orang lain. Selama tubuh masih bisa direbut dengan satu klik, selama konsen masih bisa dihapus dengan dalih unggahan publik, selama korban masih disuruh menyingkir agar pelaku tetap nyaman, maka kebebasan hanyalah slogan kosong.

Dan di situlah kita seharusnya berdiri. Bukan di sisi mesin, bukan di sisi platform, tapi di sisi mereka yang tubuhnya dijarah di ruang digital. Bukan dengan nada sopan yang jinak, tapi dengan kemarahan yang sadar arah. Karena tidak ada yang lebih politis dari tubuh yang menolak ditaklukkan.

(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)

Brilliant Shoffiawinda Sukma Noor

Mahasiswa Semester 2 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Airlangga, tertarik dengan isu kesetaraan gender.
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!