Pernahkah kita mendengar pujian “Superwoman” atau perempuan tangguh yang disematkan pada ibu kita? Pasti sering. Kita melihat mereka menyelesaikan banyak hal: memastikan rumah tetap bersih, makanan tersedia, sekaligus mencari nafkah. Kita memujinya dengan tulus, seolah-olah kata tangguh adalah sebuah gelar kehormatan yang manis. Namun, ketika saya melihat ibu saya menangis di antara piring-piring yang berdenting dan sayuran yang ia potong, hati saya teriris.
Beliau baru saja pulang mencari nafkah, tetapi harus langsung memulai shift kerja keduanya. Saat itulah saya tersadar, pujian tersebut hanyalah bungkus terluar yang terkemas cantik untuk menutupi sebuah kelelahan yang tidak manusiawi. Ini bukan lagi sekadar urusan domestik keluarga saya. Fenomena ini adalah persoalan sistemik yang menimpa jutaan perempuan Indonesia.
Sosiolog Arlie Hochschild menyebut kondisi ini sebagai the second shift, yaitu ketika perempuan yang bekerja penuh di luar rumah harus masuk kerja lagi setibanya di rumah untuk mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak pernah usai.
Bayangkan rutinitas ini: seorang perempuan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, lalu bergegas ke kantor. Setelah delapan jam memeras otak dan tenaga di tempat kerja, ia pulang untuk lanjut memasak makan malam, membereskan rumah, dan menemani anak belajar hingga larut malam tanpa istirahat lebih dulu.
Baca Juga: “Girls Can Do It All!” Narasi yang Membelenggu Perempuan untuk Jadi ‘Sempurna’
Sementara itu, pasangannya hanya duduk santai di depan televisi untuk melepas penat setelah bekerja. Skenario ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi jutaan perempuan di Indonesia. Fenomena inilah yang melahirkan istilah double burden atau beban ganda.
Beban ini tentu saja tidak muncul tiba-tiba; ia tumbuh dari norma sosial yang sudah mengakar. Dalam norma tersebut, urusan dapur, anak, hingga pekerjaan rumah terus dikonstruksikan sebagai kodrat perempuan tanpa memandang seberapa panjang jam kerja mereka di luar rumah.
Sistem sosial kita telah membangun ekspektasi yang berlapis. Perempuan boleh bekerja di luar rumah, tetapi tanggung jawab di dalam rumah tidak ikut berpindah tangan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 merekam fakta bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia sudah mencapai 56,63%. Artinya, lebih dari separuh perempuan usia kerja kini aktif mencari nafkah.
Namun, yang wajib kita tanyakan saat ini adalah: apakah beban domestik mereka ikut berkurang ketika beban ekonomi mereka bertambah? Faktanya, tidak. Catatan International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa perempuan di kawasan Asia dan Pasifik menghabiskan waktu 4,1 kali lebih banyak untuk pekerjaan domestik tak berbayar dibandingkan laki-laki.
Beban ekonomi melonjak, tetapi tanggung jawab domestik tidak bergeser satu sentimeter pun dari pundak perempuan. Dua peran itu terus dipaksakan kepada perempuan untuk ditanggung secara bersamaan, seolah-olah sudah menjadi sebuah kewajaran.
Baca Juga: Panggil Aku Kartini Saja: Membaca Buah Pikir “Kawan Kita Kartini”, Bukan “Ibu Kita Kartini”
Pujian “Superwoman” memang terdengar seperti bentuk penghargaan yang tulus. Namun, jika kita bongkar lebih dalam, label itu justru menjadi akal-akalan patriarki—sebuah cara halus yang menjadikan eksploitasi terasa seperti sebuah kehormatan.
Ketika masyarakat selalu memuji perempuan karena bisa melakukan segalanya, secara tidak langsung kita sedang menormalisasi sebuah kondisi yang seharusnya dipertanyakan: mengapa perempuan harus melakukan semuanya sendiri? Sebelumnya, kita perlu memahami bagaimana mekanisme ini bekerja di lingkungan rumah kita.
Ketika ibu saya mengeluh kelelahan, bahkan menangis saat menyiapkan makan malam setelah pulang bekerja, respons yang kerap kali ia dapatkan adalah pujian. Ayah berkata, “Kak, ibumu memang luar biasa, bisa melakukan semuanya. Contohlah seperti ibumu.”
Atau mungkin, teman kerjanya akan berkata, “Kamu wanita hebat, semuanya kamu babat!” Kalimat itu terdengar manis, bukan? Padahal, ada percakapan penting yang sengaja ditutup di baliknya. Tidak ada yang bertanya, mengapa ayah tidak memasak juga? Tidak pernah ada yang mempersoalkan pembagian kerja yang timpang itu. Pujian telah membungkus ketidakadilan menjadi sesuatu yang patut dirayakan, bahkan menjadikannya tampak wajar sehingga struktur yang melahirkannya tidak pernah dipersoalkan.
Laporan dari UNESCAP bahkan mempertegas ketidakadilan ini. Faktanya, perempuan di kawasan ASEAN juga menanggung lebih dari empat kali lipat beban kerja domestik tak berbayar dibandingkan laki-laki. Ironisnya, di pasar kerja pun mereka dihargai lebih murah.
Baca Juga: Suara Ibu yang Diabaikan di MBG: Jangan Cuma Peduli Angka di Atas Kertas Tapi Abaikan Kualitas
Berdasarkan Sakernas BPS Februari 2026, upah rata-rata buruh laki-laki mencapai Rp3,55 juta per bulan, sedangkan perempuan hanya Rp2,80 juta. Laporan terbaru Global Gender Gap Report 2025 oleh World Economic Forum (WEF) kian mempertegas posisi Indonesia yang tercecer di peringkat 97 dari 148 negara dengan skor kesetaraan gender 69,2%.
Bukti-bukti ini memperlihatkan betapa sistem bekerja secara tidak adil terhadap perempuan. Mereka dibayar lebih rendah di pasar kerja sekaligus tetap diperas tenaganya tanpa bayaran di ranah domestik.
Dengan melabeli ketidakadilan ini sebagai bentuk ketangguhan, kita secara tidak langsung memberi lampu hijau bagi struktur sosial untuk tidak berubah. Pada akhirnya, pujian itu bukan apresiasi; ia adalah bentuk delegasi tanggung jawab yang disamarkan.
Di sini, yang perlu kita gugat bukanlah ketangguhan perempuan itu sendiri, melainkan kondisi struktural yang memaksa mereka untuk terus-menerus menjadi tangguh. Ada perbedaan besar antara perempuan yang memilih mengambil banyak peran dengan perempuan yang tidak punya pilihan selain mengambil semuanya. Mayoritas perempuan yang sering kita puji dengan label “Superwoman” berada di kategori kedua.
Mereka tangguh bukan karena benar-benar diberdayakan, melainkan karena struktur patriarki tidak menyediakan pembagian kerja yang adil sehingga tidak ada orang lain yang mengambil bagian dari beban tersebut.
Baca Juga: Semua Orang Mengharuskan Perempuan Menjadi Ibu, Padahal Tak Semua Memilih itu
Lebih jauh, label ini berfungsi sebagai alat pembungkam. Perempuan yang mengeluh berisiko kehilangan gelar pahlawan yang selama ini dilekatkan kepada mereka. Padahal, data BPS 2024 mencatat 14,37% pekerja Indonesia adalah female breadwinners atau yang biasa kita sebut sebagai perempuan tulang punggung ekonomi keluarga.
Di antara perempuan tulang punggung yang tangguh itu, sebanyak 40,77% adalah seorang istri. Artinya, ada jutaan perempuan yang menopang ekonomi keluarga sekaligus menanggung seluruh beban domestik sendirian. Jelas sudah, status sebagai pencari nafkah utama sekalipun tetap gagal membebaskan perempuan dari jerat kewajiban domestik.
Jika label “Superwoman” benar-benar menjadi sebuah penghargaan, mengapa beban mereka tidak pernah berkurang? Akibatnya, kelelahan yang mereka rasakan tidak pernah dinegosiasikan. Suara itu hanya terus menumpuk dalam diam, bersembunyi di balik senyum tipis perempuan yang selalu dipuji luar biasa. Sistem ini membuat perempuan terus bekerja tanpa pernah merasa memiliki ruang yang aman untuk memprotes ketidakadilan yang mereka alami. Jika laju perubahan dibiarkan lambat, WEF memproyeksikan kesetaraan gender penuh baru akan tercapai 123 tahun lagi.
Pada akhirnya, permasalahan ini bukan soal individu yang kurang lihai membagi waktu atau kurang asertif bernegosiasi dengan pasangannya. Ini adalah persoalan struktur sosial yang sejak lama gagal mengakui bahwa kerja domestik adalah pekerjaan sungguhan yang bernilai dan membutuhkan pembagian yang adil. Selama kita masih merayakan ketangguhan perempuan tanpa mempertanyakan mengapa mereka harus setangguh itu, kita sebenarnya hanya sedang mengabadikan ketidakadilan dengan tepuk tangan.
Baca Juga: Hidup Tanpa Bahasa Ibu: Ragam Perlawanan Mama Namblong di Lembah Grime Nawa
Saya kembali teringat tetesan air mata ibu saya yang membasuh piring-piring di wastafel kala itu. Air matanya bukan kelemahan; itu adalah ungkapan dari seseorang yang tidak pernah diberi pilihan untuk tidak tangguh.
Kita menyebutnya sebagai “Superwoman”, seolah menanggung segalanya sendirian adalah sebuah kelebihan. Sudah saatnya kita berhenti memuja ketangguhan perempuan jika itu berarti membiarkan mereka hancur dalam kesunyian. Kita membutuhkan redefinisi keadilan di rumah tangga yang bisa dimulai dari kebijakan seperti paternity leave (cuti ayah) yang setara agar laki-laki tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pencari nafkah, melainkan juga memiliki tanggung jawab pengasuhan yang setara. Pengakuan negara atas nilai ekonomi pekerjaan domestik tak berbayar juga diperlukan, dibarengi dengan kurikulum pendidikan yang mengajarkan anak laki-laki sejak dini bahwa mengurus rumah bukan tugas satu gender. Tugas-tugas itu adalah keterampilan hidup dasar (basic life skill) yang harus dikuasai semua orang.
Selama kita masih merayakan kelelahan itu dengan pujian “Superwoman”, kita sebenarnya sedang ikut mengunci pintu yang seharusnya dibuka untuk mereka. Ibu saya, dan jutaan perempuan lainnya, tidak butuh dideklarasikan sebagai pahlawan yang bisa melakukan segalanya. Mereka tidak butuh pujian yang lebih merdu atau gelar kehormatan yang lebih megah.
Mereka hanya membutuhkan satu hal: beban mereka diangkat dari pundak mereka. Sebab, perempuan yang tangguh bukanlah mereka yang tidak pernah lelah. Mereka adalah perempuan yang akhirnya tidak harus menanggung semuanya sendirian.
Keadilan tidak dimulai dari kata “tangguh” yang kita sematkan dengan bangga. Keadilan dimulai ketika kita berani mempertanyakan struktur yang membuat perempuan harus selalu tampak tangguh. Kita bisa memulainya dari pertanyaan sederhana yang selama ini enggan diajukan: sampai kapan kita membiarkan ibu menangis sendirian di sudut dapur, sementara kita sibuk meromantisasinya dengan tepuk tangan dan pujian?
