Pernyataan pejabat publik yang menganalogikan corona sebagai istri adalah pernyataan yang tidak hanya mencerminkan dangkalnya daya pikir pemerintah untuk memecahkan persoalan pandemi Covid-19, tetapi juga menunjukkan pola pikir seksis dan misoginis pejabat publik
Poedjiati Tan- www.Konde.co
Sebuah pernyataan seksis dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD dalam sambutannya di acara Halal bi Halal Ikatan Alumni Universitas Sebelas Maret/ UNS yang disiarkan di kanal Youtube Universitas Negeri Sebelas Maret, Selasa, 26 Mei 2020:
“Saya kemarin mendapat meme dari Pak Luhut (Menko Kemaritiman) itu begini, ‘Corona is like your wife. In easily you try to control it, then you realize that you can’t. Then, you learn to live with it’.”
Atau kira begini bunyinya: “Corona itu seperti istri. Dengan mudah anda mencoba mengontrolnya, maka ketika anda menyadari bahwa anda tidak bisa, kemudian anda belajar hidup dengannya.”
Solidaritas Perempuan sebelumnya mengecam pernyataan pejabat publik yang menganalogikan corona sebagai istri. Pernyataan ini bukan hanya mencerminkan dangkalnya daya pikir pemerintah untuk memecahkan persoalan pandemi Covid-19, tetapi juga menunjukkan pola pikir seksis dan misoginis pejabat publik.
“Bahkan pernyataan itu secara jelas mengandung kehendak untuk menguasai atau mengontrol isteri atau perempuan,” ujar Koordinator Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nisaa Yura
Komnas Perempuan juga menyesalkan munculnya guyonan misoginis yang beredar dan dianggap bukan masalah di kalangan pejabat publik berkaitan dengan Covid-19 dan istri.
Komisioner Komnas Perempuan dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa guyonan tersebut menempatkan perempuan sebagai bahan ejekan dan mengukuhkan stereotipe negatif terhadap perempuan yang timpang antara laki-laki dan perempuan serta memupuk budaya menyalahkan perempuan korban
“Dalam situasi mengatasi Covid-19 dan memastikan perempuan tetap aman dan terlindungi, pernyataan tersebut kontraproduktif dengan upaya membangun relasi yang setara antara suami dan istri di dalam perkawinan. Kesetaraan relasi suami-istri dan ruang yang bebas dari diskriminasi merupakan conditio sine qua non dalam pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),” ujar Dewi Kanti, komisioner Komnas Perempuan
Karena itu pernyataan yang menganalogikan virus corona dengan istri, menunjukkan kurangnya empati terhadap korban karena ‘penaklukan’ dapat diasumsikan dengan bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
Komnas Perempuan memandang, sangat tidak bijaksana dan tidak tepat bila pejabat publik menyamakan COVID-19 dengan istri (perempuan).
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa relasi suami-istri bukan ruang dominasi dan supremasi sehingga istri atau perempuan harus ditaklukkan sebagaimana penaklukan terhadap COVID-19.
“Relasi suami-istri adalah relasi yang setara untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan. Analogi sedemikian secara tidak langsung juga menyejajarkan istri sebagai bukan manusia. Jika budaya misoginis ini terus dipelihara dalam lingkaran pejabat publik maka upaya menghilangkan kekerasan terhadap perempuan akan terus mengalami hambatan,” ujar Siti Aminah Tardi
Komnas Perempuan juga menilai pernyataan pejabat publik tersebut merujuk pada persepsi institusi perkawinan sebagai ruang pembuktian supremasi suami (laki-laki) terhadap istri (perempuan).
Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang bahagia dan langgeng hanya dapat dibangun dalam relasi yang setara antara suami dan isteri.
Maka Komnas Perempuan mengajak semua jajaran pejabat publik untuk menghentikan pernyataan-pernyataan misoginis dan turut menjadi agen-agen perubahan untuk suatu dunia yang setara dan adil gender serta inklusif
(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)
Poedjiati Tan, psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”
