Bebagai kajian dan data soal pandemi sudah terpapar. Namun secara global, dampak pandemi terhadap perempuan dirasakan sangat berat.
Masa ini dipandang semakin memperdalam bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya kepada perempuan. Belum lagi kerentanan mereka dalam sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik (UN Policy Brief, Impact of Covid 19 on Women).
Kondisi pandemi yang mengharuskan para perempuan harus tinggal di rumah, beban ganda pun dihadapi mereka karena terdapat peningkatan resiko kekerasan domestik atau kekerasan di rumah
Beban tambahan ekonomi merebak ketika banyak perempuan di negara-negara berkembang mengalami pemecatan dari pekerjaan dari upah yang dibayarkan lebih rendah daripada upah laki-laki. Sektor kesehatan bagi perempuan pun turut mengalami reduksi karena pelayanan kesehatan diprioritaskan bagi penanganan pandemi.
Kondisi ini sebenarnya dirasakan banyak negara tergantung lokasi dan kultur di mana para perempuan tinggal. Komisi Uni Eropa meluncurkan laporan jelang hari perempuan internasional yang senada dengan UN Policy Brief dengan tambahan isu tentang kesulitan perempuan untuk kembali diterima bekerja dibandingkan laki-laki dalam bursa tenaga kerja, serta lebih rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik bagi kepentingan publik.
Di kawasan Asia Tenggara suatu Policy Brief dari United Nations juga menggarisbawahi ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam masa pandemi. Fokus dampak negatif pandemi dialami perempuan di kawasan ini, selain berkurangnya layanan kesehatan serta jaring pengaman sosialnya, adalah peningkatan kekerasan yang dialami serta hilangnya kesempatan perekonomian mereka.
Perempuan merupakan salah satu kelompok paling rentan dalam masa pandemi ini di Indonesia. Dalam pertemuan dengan delapan menteri luar negeri perempuan bulan Agustus 2020 silam, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menyoroti masih terus terjadinya diskriminasi terhadap perempuan saat pandemi virus corona, baik dari sisi ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan dan stimulus bantuan pemerintah. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengungkapkan hingga 23 april 2020, Data Simfoni PPPA melansir 205 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban perempuan. Hal ini disebabkan meningkatnya beban ganda perempuan yang bekerja di rumah. Ditambahkan pula, isu relasi kuasa timpang dan kesetaraan gender dalam lingkungan rumah merupakan penyebabnya
Hari Perempuan Internasional “dirayakan” dalam masa pandemi yang belum berakhir, meninggalkan banyak pertanyaan mengenai apa saja yang telah dialami perempuan sedunia. Apa yang mereka alami berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga di dunia seharusnya dapat menjadi atensi serius oleh setiap negara, tidak terkecuali Indonesia.
Lokalitas di setiap daerah di Indonesia memberikan banyak peluang mempertahankan resiliensi atau kekuatan para perempuan Indonesia, mulai solusi serta bertahan hidup hingga kreativitas dan inovasi para perempuan Indonesia dalam usaha skala kecil menengah, karena itulah mereka dapat bertahan.
Secara global, terutama di Asia Tenggara contohnya, penanganan dampak pandemi terhadap perempuan menekankan pentingnya solusi ekonomi dan stimulus serta implementasi prinsip hak asasi manusia. Sedangkan, Uni Eropa menyatakan usaha mereka untuk mengutamakan kesetaraan gender dalam setiap usaha perbaikan dan investasi serta menjadikannya kesempatan dalam keterpurukan di masa pandemi.
Pemberdayaan perempuan dalam masa krisis pandemi merupakan hal penting yang perlu dicapai upayanya secara global. Hal ini semestinya disadari kepentingannya oleh semua unsur pemerintahan karena perempuan pun merupakan bagian warga negara dengan hak penuh mereka. Upaya solusi berbasis kesetaraan gender dan hak asasi manusia adalah kuncinya agar mereka tetap dapat berdaya selama krisis ini.
(Foto/ ilustrasi: Pixabay)
